Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengeksplorasi konflik filosofis-hukum dan kesamaan antara kapitalisme Stakeholder-Environmental, Social, and Governance (ESG) dan sistem ekonomi Pancasila Indonesia. Kapitalisme pemangku kepentingan-ESG menekankan pertimbangan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, komunitas, dan lingkungan, di samping nilai pemegang saham. Di sisi lain, sistem ekonomi Pancasila merupakan filosofi ekonomi unik di Indonesia yang mengedepankan keharmonisan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik dan area kesamaan yang muncul ketika menerapkan prinsip kapitalisme Stakeholder-ESG dalam konteks sistem ekonomi Pancasila Indonesia. Ini mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bisnis yang beroperasi di Indonesia, di mana faktor budaya, politik, dan ekonomi berinteraksi untuk membentuk lanskap bisnis. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan kombinasi tinjauan literatur dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan ini akan menjelaskan potensi ketegangan antara pola pikir kapitalisme yang digerakkan oleh keuntungan dan tujuan kesejahteraan sosial yang tertanam dalam sistem ekonomi Pancasila. Penelitian ini berhipotesis bahwa meskipun mungkin ada konflik antara kapitalisme Stakeholder-ESG dan sistem ekonomi Pancasila, ada juga merupakan daerah konvergensi. Analisis ini akan mengkaji bagaimana konstitusi ekonomi di Indonesia dapat merekonsiliasi kedua kerangka tersebut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, dengan mempertimbangkan konteks budaya, politik, dan ekonomi negara yang unik. Implikasi dari penelitian ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, bisnis, dan masyarakat pada umumnya. Memahami potensi konflik hukum dan kesamaan antara kapitalisme Stakeholder-ESG dan sistem ekonomi Pancasila dapat menginformasikan pengembangan kebijakan dan praktik yang mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat.

---

The Paper explores the philosophical-legal conflict and similarity between Stakeholder-Environmental, Social, and Governance (ESG) capitalism and Indonesia's Pancasila economic system. Stakeholder-ESG capitalism emphasizes the consideration of multiple stakeholders, including employees, communities, and the environment, alongside shareholder value. On the other hand, the Pancasila economic system is a unique economic philosophy in Indonesia that promotes societal harmony, economic development, and social justice. The study aims to analyze the potential conflict and areas of similarity that arise when applying the principles of Stakeholder-ESG capitalism within the context of Indonesia's Pancasila economic system. It explores the challenges and opportunities faced by businesses operating in Indonesia, where cultural, political, and economic factors interact to shape the business landscape. To achieve this, the study will employ a qualitative research approach, utilizing a combination of literature review with relevant stakeholders. The findings will shed light on the potential tensions between the profit-driven mindset of capitalism and the social welfare goals embedded in the Pancasila economic system.The research hypothesizes that while there may be conflicts between Stakeholder-ESG capitalism and the Pancasila economic system, there are also areas of convergence. The analysis will examine how the economic constitution in Indonesia can reconcile these two frameworks to create sustainable and socially responsible economic growth, considering the unique cultural, political, and economic contexts of the country. The implications of this study are significant for policymakers, businesses, and society at large. Understanding the potential legal conflicts and similarities between Stakeholder-ESG capitalism and the Pancasila economic system can inform the development of policies and practices that promote sustainable economic development while upholding societal values and principles."

"Akibat banyaknya jumlah penduduk di perkotaan yang sebagian berasal dari penduduk pedesaan yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, mengakibatkan jumlah penggangguran meningkat pula. Salah satu alternatif pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut adalah mengirimkan para TKI tersebut ke luar negeri untuk bekerja pada Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri tersebut. Untuk mengorganisir para TKI itu, maka banyak didirikannya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJ TKI. Untuk mengirim para TKI tersebut haruslah dibuat suatu gerjanjian penempatan TKI anatara PJTKI dengan TKI yang selanjutnya dibuat juga suatu perjanjian kerja antara Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri dengan TKI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penempatan TKI di luar negeri tersebut, perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengguna Jasa TKI atau majikan dengan TKI, permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari perjanjian kerja, penyelesaiannya menggunakan hukum negara mana beserta perlindungan hukum bagi para TKI di luar negeri tersebut. Data-data yang didapatkan adalah berasal dari contoh perjanjian kerja, buku-buku, perundang-undangan serta hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Amri Margatama. Gambaran singkat dari Bab II dan Bab III, maka terlihat bahwa perlindungan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri tersebut masih sangat kurang, terutama perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi para TKI tersebut dan meningkatkan peranan KBRI/KJRI dan membuat suatu perjanjian dengan negara yang tujuan yang berupa perjanjian ekstradisi dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk dapat digunakannya hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar permasalahan-permasa1ahan yang timbul dapat terselesaikan sampai tuntas dan memberikan sanksi yang tidak terlalu berat bagi para TKI di luar negeri tersebut."