Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai praktik twisting dengan judul perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik twisting oleh agen asuransi dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) latar belakang alasan praktik twisting oleh agen asuransi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan asuransi, dan 2) jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan asuransi yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, wawancara juga dilakukan. Pada akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat muncul ketika praktik twisting dilakukan atas dasar perintah dari perusahaan asuransi tempat agen itu bekerja. Perusahaan asuransi yang menjadi korban praktik twisting dapat menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU Persaingan Usaha. Namun demikian, perusahaan yang dirugikan menjadi tidak dapat memperoleh ganti kerugian apabila praktik twisting dilakukan tidak atas perintah. Hal ini karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mewajibkan agen untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Skripsi ini menyarankan pembentukan pengaturan khusus mengenai praktik twisting yang memuat perlindungan hukum kepada pelaku usaha di bidang industri asuransi yang kepentingannya dirugikan oleh kesalahan agen.

---

This thesis examines the practice of twisting with the title "Legal Protection for Insurance Companies Affected by Twisting Practices Conducted by Insurance Agents in Relation to Unfair Business Competition." The research problem addressed in this study is: 1) the underlying reasons why twisting practices by insurance agents can lead to unfair business competition among insurance companies, and 2) the types of legal protection offered by the law for affected insurance companies. The research methodology employed in this study is juridical-normative, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, with interviews conducted as well. In conclusion, it is found that unfair business competition can arise when twisting practices are conducted based on instructions from the insurance company where the agent works. Insurance companies that fall victim to twisting practices can seek compensation under Article 47, paragraph (2), letter f of the Law on Business Competition. However, companies that are affected may not be able to obtain compensation if twisting practices are conducted without instruction. This is because there is currently no specific regulation that holds agents accountable for their own actions. This thesis suggests the establishment of specific regulations regarding twisting practices that include legal protection for business entities in the insurance industry who suffer damages due to the misconduct of agents."

"Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

---

In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations."

"Tesis ini membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan dikaitkan dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menyimpulkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektor telekomunikasi mengenai kewajiban pelaporan dan memperoleh izin dari regulator dalam hal adanya pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangundangan mengenai persaingan usaha. Namun dibutuhkan adanya panduan yang lebih rinci dan spesifik mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di sektor telekomunikasi sehingga disarankan regulator perlu segera menerbitkan peraturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang sekurang-kurangnya memuat 4 (empat) hal yaitu ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; aspek-aspek yang menjadi bahan evaluasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antar pelaku-pelaku usaha dalam sektor telekomunikasi; serta prosedur koordinasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antara pemerintah sebagai regulator yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komisi yang ditetapkan undang-undang sebagai badan pengawas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

This thesis discuss about the efforts that can be done to prevent monopolistic practices and unfair business competition conducted through merger, consolidation, and acquisition related with the utilization of radio frequency spectrum as a limited resources in telecommunications. This thesis uses methods of library research with secondary data as the data source. The results concluded the provisions in telecommunications sector’s legislation regarding reporting obligations and obtain permission from the regulator in terms of merger, consolidation, and acquisition has in line with the provisions in the legislation concerning competition. But there need to be more detailed and specific guidance about the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector. It is recommended that regulator should immediately issue regulations regarding the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector that shall contain at least 4 (four) things which is the provisions regarding the procedures of notification of merger, consolidation, and acquisition plan; aspects subjected for evaluation in giving approval or rejection of the plan of merger, consolidation, and acquisition; requirements to be able to do the merger, consolidation and acquisition between business actors in the telecommunications sector; as well as coordination procedures in the approval or rejection of a merger, consolidation and acquisition plan between government as regulator, in this case is the Ministry of Communications and Information Technology and the commission formed by law as the supervisor of business competition, whic is Business Competition Supervisory Commission."

"Gojek dan Tokopedia saat ini merupakan raksasa di dunia industri digital Indonesia. Gojek adalah perusahaan transportasi online terbesar dan Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kolaborasi keduanya telah menggabungkan layanan on-demand, layanan keuangan, dan layanan e-commerce dalam satu sistem. Beberapa pihak berpendapat bahwa kolaborasi Gojek dan Tokopedia di bawah naungan GoTo tersebut akan menimbulkan permasalahan persaingan usaha. Mulai dari pembentukannya yang diisukan sebagai praktik trust, hingga layanan yang dimiliki GoTo yang berpotensi menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha pesaing, serta potensi peyalahgunaan posisi dominan dengan big data yang dikuasai oleh GoTo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembentukan GoTo oleh Gojek dan Tokopedia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana penulis akan menguraikan permasalahan persaingan usaha yang timbul dan akan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis menyimpulkan bahwa pembentukan GoTo oleh Gojek dan Tokopedia memang menimbulkan beberapa potensi permasalahan persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha harus melakukan pengawasan dan menganalisis transaksi yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia tersebut secara komprehensif.

---

Gojek and Tokopedia are now giants in the Indonesian digital industry. Gojek is the largest online transportation company and Tokopedia is the largest e-commerce platform in Indonesia. The collaboration between the two has combined on-demand services, financial services, and e-commerce services in one system. Some parties argue that the collaboration between Gojek and Tokopedia under the auspices of GoTo will cause business competition problems. From its formation which is rumored to be a practice of trust, to GoTo's services that have the potential to create a barrier to entry for competing business actors, as well as the potential for abusing GoTo's dominant position with big data. This study aims to determine the impact of the formation of GoTo by Gojek and Tokopedia in terms of the perspective of business competition law. For this reason, this research was conducted using a qualitative analysis method, in which the author will describe the business competition problems that arise and will analyze them based on the existing laws and regulations. The author concludes that the establishment of GoTo by Gojek and Tokopedia did raise some potential business competition problems. Therefore, KPPU as a business competition law enforcer must comprehensively supervise and analyze the transactions carried out by Gojek and Tokopedia."

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap laporan dugaan pelanggaran praktik penjualan bersyarat Minyakita serta akibat hukum yang ditimbulkan atas tindakan tersebut dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna menganalisis dampak dari tindakan penjualan bersyarat. Sementara, manfaat dari penelitian ini agar para akademisi hukum mendapatkan gambaran serta dampak dari penjualan bersyarat Minyakita. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa unsur pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. Selain itu, dampak dari kebijakan HET dan DMO juga mempengaruhi perilaku dari pelaku usaha hingga melakukan praktik penjualan bersyarat. Kemudian, KPPU juga seharusnya dapat memberikan kewenangan lebih kepada para pejabatnya dalam melakukan investigasi agar mendapatkan informasi lebih untuk terkumpulnya bukti yang valid dan benar untuk pembuktian terhadap pelanggaran pada UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis discusses the legal repercussions of Minyakita’s conditional selling practices and how they led to unfair business competition in the relevant market, as well as how the Commission for the Supervision of Business Competition enforced the law in response to reports of alleged violations. This library research was carried out using normative legal research techniques. The purpose of conducting this research is to analyze the impact of conditional selling actions. Meanwhile, the benefit of this research is that legal academics get an overview and the impact of the Minyakita conditional sale. The study's findings indicate that a number of the requirements in Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 were satisfied. Additionally, the effects of the HET and DMO policies have an impact on how business actors behave and use conditional sales techniques. The KPPU should then be able to grant its officers more ability to conduct investigations in order to gather more data and reliable evidence to the appropriate proof of infringement of Law No. 5 of 1999."

"ABSTRAKTwisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

---

ABSTRACTTwisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Taksi merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup sering digunakan masyarakat Batam, terutama untuk tujuan-tujuan dalam kota. Sebagai sarana transportasi dalam mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk sehari-hari di kota Batam, pelayanan angkutan taksi di Batam tidak menggunakan argometer dalam perhitungan tarifnya, sehingga kemudian membuat pelaku usaha taksi menerapkan besarnya tarif secara sepihak. Di tengah semakin ketatnya persaingan dalam jasa pelayanan taksi, pelaku usaha taksi di Batam kemudian melakukan pembagian wilayah operasional bekerjasama dengan pengelola bandara dan pelabuhan. Tindakan ini ternyata tidak sejalan dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menghambat perkembangan dunia usaha taksi di Batam. Hal ini telah mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang pengaturan jasa pelayanan taksi di Batam, yaitu mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi dan pengelola wilayah yang melanggar undang-undang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengatur usaha pertaksian di Batam. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diidentifikasi bahwa ada 4 (empat) perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu praktek penetapan tarif, pembagian wilayah operasional, upaya monopoli, dan diskriminasi bagi pelaku usaha baru yang akan masuk kedalam pasar. Persaingan merupakan suatu situasi yang sebenarnya diperlukan bagi tercapainya pemerataan usaha selama tidak melenceng dari koridor Hukum Persaingan.

---

Taxis are one of the most commonly used means of transportation in Batam, especially for trips within the city. As a transportation mean of supporting the daily activities and mobilization of people, most taxis in Batam do not use fare-meters, setting fixed-price fares instead. Amidst the tight competition in the field of taxi services, those running the business have been arranging operational area divisions, cooperating with the local airport and harbor management. This does not comply with the Indonesian Law Number 5 of 1999 on the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business, since it is stalling the growth of the taxi business in Batam.

This condition has inspired the writer to explore furthermore on the regulations concerning the taxi business in Batam, namely about acts done by the taxi business owners and district administrators in breach of the law and measures taken by the Government in regulating the competition of the taxi business in Batam. Upon these problems, research has been done in the empirical-normative sense, supported by empirical-juridical approach.

From the research, the writer has identified 4 acts of breach on Indonesian Law Number 5 Of 1999, which is the practice of price-fixing, the dividing of territories, attempts of monopoly, and discriminations on the new business performers upon entering the market. Competition is substantively needed for the even distribution of market, as long as it does not grow out of the corridors of competition law."

"Untuk memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak adanya kepastian mengenai kebaruan (novelty). Novelty merupakan persyaratan utama dalam paten dan desain. Suatu desain dianggap baru apabila ada perbedaan yang menyolok dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Namun apabila perbedaan tersebut hanya terletak pada perbedaan yang minim, terkait beberapa unsur saja, baik itu warna maupun lekuk penampang luar, maka tidak akan bisa dianggap baru. Belum ada Pasal dalam Undang- Undang Desain Industri yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya yang dapat menentukan nilai kemiripan suatu desain industri yang dapat dijadikan acuan untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan desain industri. Dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan kata ?tidak sama? akan tetapi di dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian maupun batasan kata "tidak sama" ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan yang lain yang dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Undang-undang desain industri di Indonesia menganut stelsel pendaftaran/pendaftar pertama atau "first to file" dalam hal klaim atas hak desain industri yang baru. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa pemeriksaan substantif tidak akan dilakukan apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif mengakibatkan setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri. Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan maka apabila terdapat 2 (dua) desain industri yang memiliki kemiripan ataupun sama, dan 2 (dua) desain industri tersebut tidak diajukan keberatan, maka kedua desain industri tersebut berhak mendapatkan sertifikat desain industri. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri dan maka dari itu harus diajukan pembatalan desain industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

---

The imposition of Law No. 31/2000 on Industrial Design is aimed to develop industry which is able to compete and to give legal protection to designers. However, Legal provisions in industrial design do not support the industrial design in Indonesia. It can be seen from various kinds of cancellation in industrial design. The results of the research showed that main factors which caused the cancellation of the industrial design is the uncertainty regarding novelty. Novelty is a patentability requirement. A design could be considered new, if there is a significant distinctive with the prior design. However, if the difference that just lays in distinctive minim one, concerning severally elemental only, therefore it can't be looked on as a new one. There is no article in Law on Industrial Design No. 31/2000, which rules the resemblance of an industrial design which can be used as the reference for rejecting or accepting a application request for an industrial design. Based on Article 2 Paragraph (2) uses the phrase "not similar", but in its explanation it does not clarify the term "not similar" or not resemble between one design and the other. The industrial design law in Indonesia embraces the "first to file" system in order to claiming the rights of the newest Industrial Designs. According to Article 26, paragraph (5) which states that the substantive examination will not be carried out if there is no complaint from other parties. The absence of substantive examination will cause the certificate for industrial design to be given. Substantive examination will not be carried out if there are 2 (two) industrial designs which resemble to each other; if there is no complaint about them, they have the right to get industrial design certificate. This will cause industrial design dispute; the result is that it has to be cancelled. The research used judicial normative approach, using literature materials and secondary data. The nature of the research was descriptive analysis; the data were analyzed qualitatively."

"Pelaksanaan tender merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5 Tahun 1999”) yang menghendaki agar setiap Pelaku Usaha di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Pada tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) membuka kesempatan bagi perusahaan penyedia aplikasi di Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menyediakan layanan angkutan darat berbasis aplikasi dengan mengadakan Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali. Melalui proses tender tersebut, Grab Indonesia yang merupakan salah satu pelaku usaha dalam pasar industri jasa angkutan darat berbasis aplikasi ditetapkan sebagai pemenang tender. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penelitian untuk memastikan bahwa proses penetapan Grab Indonesia pemenang tender sudah dilakukan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan tender sebagaimana disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sehingga dalam penyelenggaraan tender tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian, maka PT. Angkasa Pura I (Persero) yang membuat peraturan sendiri terkait penyelenggaraan tender mitra usaha perlu mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dengan mengatur seluruh prinsip yang disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dalam peraturan internal perusahaannya tersebut.

---

Tender is one of the activities that required to apply the fair business competition principles through the application of Law Number 5 Year 1999 regarding Prohibition for Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law No.5 Year 1999") which aims for every entrepreneur in Indonesia to get the same opportunity in offering goods and services to the consumers. In 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) opens up opportunities for ride-hailing companies in Indonesia to cooperate with I Gusti Ngurah Rai Bali Airport in providing online transportation services by holding a Business Partner Tender for Application-Based Land Transportation Services at the Bali Airport. Through the tender process, Grab Indonesia, which is one of the ride-hailing company, was selected as the winner of the tender. Afterwards, Indonesia Competition Commission conducts research to ensure that the process of selecting Grab Indonesia as the winner of the tender has been carried out in accordance with Law No. 5 Year 1999. The results show that the entire Tender process for Application-Based Land Transportation Service Partners at Bali Airport has implemented the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 and does not violate Article 22 Law No.5 Year 1999, so that the execution of the business partner tender was not found against Law No.5 Year 1999. Based on the research results, PT. Angkasa Pura I (Persero), which makes its own regulations regarding the execution of the business partner tender, needs to feature all of the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 in their company internal regulations."