Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi sebagai peralihan pertanggungan terhadap risiko tertanggung harus didasarkan pada syarat sah perjanjian dan prinsip-prinsip perjanjian asuransi, salah satunya adalah prinsip iktikad paling baik atau utmost good faith. Dalam penerapan prinsip utmost good faith, baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung berkewajiban memberikan keterangan secara jujur, jelas, dan detail terhadap kondisi dari objek yang dipertanggungkan dan subjek yang terikat pada perjanjian tersebut. Prinsip utmost good faith seringkali menimbulkan permasalahan saat pihak tertanggung mengajukan klaim terhadap risiko yang terjadi pada objek asuransi, seperti pada kasus antara Anik sebagai tertanggung melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebagai penanggung pada putusan Pengadilan Agama No.426/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif untuk mengetahui mengenai penerapan dan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh pihak penanggung serta meninjau kesesuaian Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim mengenai prinsip utmost good faith dan premi restorno. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh pihak tidak menerapkan prinsip utmost good faith di mana terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan batalnya perjanjian asuransi. Dalam pelaksanaannya, pihak tertanggung melanggar prinsip utmost good faith dikarenakan terdapat tindakan misrepresentation dan juga material non-disclosure pada tahap underwriting terjadi yang menimbulkan batalnya Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah Nomor 00197698. Pada bagian Pertimbangan Hukum, terdapat ketidakselarasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith serta penerapan premi restorno sebagaimana telah diatur dalam Pasal 251 dan Pasal 281 KUHD. Dengan perbedaan pendapat dalam penerapan prinsip utmost good faith tersebut, diperlukan suatu undang-undang baru tentang perjanjian asuransi yang mengatur lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran dan penerapan prinsip utmost good faith secara proporsional baik dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

---

Insurance, as a transfer of coverage against insured risks, must be based on valid contractual terms and principles of insurance agreements, one of which is the principle of utmost good faith. In the application of the principle of utmost good faith, both the insurer and the insured are obliged to provide information honestly, clearly, and in detail regarding the conditions of the insured object and the subject bound by the agreement. The principle of utmost good faith often leads to issues when the insured party submits claims for risks that occur to the insured object, as in the case between Anik as the insured and PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia as the insurer in the verdict of the Religious Court No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. In this study, the normative juridical method is used to examine the application and violations of the principle of utmost good faith committed by the insurer, as well as to review the Legal Considerations by the Panel of Judges concerning the principle of utmost good faith and restorno premium. The result of this study indicates that all parties did not apply the principle of utmost good faith, leading to violations that resulted in the nullification of the insurance agreement. In its implementation, the insured party violated the principle of utmost good faith due to misrepresentation and material non-disclosure during the underwriting process, leading to the nullification of the IPLAN Syariah Life Insurance Policy Number 00197698. In the Legal Considerations section, there is inconsistency regarding the application of the principle of utmost good faith and the regulation of restorno premium as stated in Article 251 and Article 281 of the Indonesian Civil Code. Given the difference of opinions in the application of the principle of utmost good faith, there is a need for a new law concerning insurance agreements that will further regulate the forms of violations and the proportional application of the principle of utmost good faith by both the insurer and the insured."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.; putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pdt/2012/PT.DKI; dan putusan Mahkamah Agung No. 862/K/Pdt/2013, antara Victor Joe Sinaga sebagai penggugat melawan PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat. Penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi terutama Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai pengaturan dan penerapan penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa serta pertimbangan hukum pada putusan yang telah disebutkan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

This thesis discussed about application of the principle of utmost good faith in life insurance which based on District Court of South Jakarta verdict number 407 Pdt.G 2011 PN.Jkt.Sel. High Court of Jakarta verdict number 232 Pdt 2012 PT.DKI and the Supreme Court verdict number 862 K Pdt 2013, between Victor Joe Sinaga as a plaintiff against PT. Prudential Life Assurance as a defendant. This writing emphasizes on product application of the principle of utmost good faith in life insurance between the insurer and the the insured based on insurance regulation especially article 251 of Wetboek van Koophandel.

The writing in this thesis will analyze about regulation and application of the principle of utmost good faith in life insurance and also legal consideration on the verdicts that mentioned before. Besides that, this writing uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan asas itikad baik (utmost good faith) yang ada dalam asuransi jiwa syariah. Prinsip utmost good faith di satu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif keterbukaan fakta material dalam kontrak asuransi jiwa. Namun penerapan utmost good faith di Indonesia tercantum dalam Pasal 251 KUHD memiliki kelemahan seperti penanggung tidak memiliki kewajiban memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh tertanggung. Prinsip kejujuran dalam Islam menghendaki tanggung jawab yang seimbang antara tertanggung dan penanggung. Untuk mencapai keadilan dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip utmosh good faith dalam asuransi jiwa syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan utmost good faith kurang melindungi hak-hak informasi calon tertanggung. KUHD pasal 251 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian belum cukup untuk menjadi landasan terhadap penerapan utmost good faith, karena tidak mengatur secara jelas keterbukaan informasi harus disampaikan oleh penanggung. Oleh karena itu, aturan mengenai prinsip utmost good faith yang berlaku dan mengikat seperti yang tercantum di Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perlu direvisi dan diperkuat kembali dengan memasukkan unsur kewajiban penanggung dalam memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada tertanggung. Serta Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perlu mengeluarkan fatwa yang spesifik dan implementatif mengatur prinsip utmost good faith atau prinsip kejujuran sempurna yang berlaku sebagai dasar akad perjanjian asuransi jiwa syariah demi menjamin keadilan dalam bertransaksi.

---

This research discusses the application of utmost good faith in sharia life insurance. The principle of utmost good faith provides benefits as an alternative to the disclosure of material facts in life insurance contracts. However, the application of utmost good faith in Indonesia listed in Article 251 of KUHD has weaknesses that can harm the prospective insured, such as the insurer has no obligation to provide information that should be known by the prospective insured. Yet to achieve justice in the agreement both are charged the same responsibility. The purpose of this research is to examine and analyze the extent the application of the principles of good faith in Islamic life insurance. This research uses normative juridical research methods and qualitative methods. This research found that the application of utmost good faith does not protect the information rights of prospective insured. KUHD article 251 and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance is not sufficient to be the basis for the application of utmost good faith, because it does not clearly regulate the disclosure of information that must be submitted by the insurer. This causes information imbalance, because it tends to favor the insurer. Therefore, the rules regarding the principle of utmost good faith that apply and are binding as stated in Article 251 of the Law on Trade Law (KUHD) need to be revised and strengthened again by including elements of the insurer's obligation in providing complete information to the insured. And the National Sharia Council (DSN) MUI needs to issue a specific and implementative fatwa regulating the principle of utmost good faith or the principle of perfect honesty that applies as the basis for the sharia life insurance agreement agreement to ensure fairness in transactions."

"Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017.

---

The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance, there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process, the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a Decision Number 1489/K/Pdt/2017."

"

Asuransi jiwa kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis- normatif yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah pertama adalah berdasarkan prinsip insurable interest yang mendapat manfaat pembayaran dalam asuransi jiwa adalah kreditur dan debitur dan jika dilihat dari konsep dari asuransi, yang berhak menerima pembayarkan klaim adalah kreditur sebagai tertanggung. Kemudian pada rumusan masalah kedua, penerapan prinsip utmost good faith tidak dilakukan dengan baik oleh tertanggung sehingga mengakibatkan penolakan klaim dari penanggung. Sedangkan pada rumusan masalah ketiga, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas putusan 438/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tidak mempertimbangkan pelanggaran tertanggung terhadap prinsip utmost good faith (itikad palling baik) yang diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai salah satu prinsip atau asas penting dalam hukum perjanjian asuransi.

 

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Jiwa Kredit, Prinsip Utmost Good Faith.

---

Credit life insurance is a general insurance business line that guarantees the fulfillment of financial obligations of credit recipients if the credit recipient is unable to meet their obligations in accordance with the credit agreement. This thesis discusses the arrangements for settling credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith through case study decision no. 438/PDT/ 2014/PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research conducted based on literature study and related laws. From the research that has been done using the research mentioned above, it can be concluded for the first research question, based on the principle of insurable interest, the spouse of the insured has the right for the claim payment arising from her marriage contract with the insured; the bank as the creditor has the right to receive claim payment arising from the loan (credit) agreement with the insured. For the second reserach question,the principle of utmost good faith was not applied well by the insured, resulting in rejection of claims by the insuer. For the third research question, the Panel of Judges in legal consideration of the decision 438/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL did not consider violations of the insured against the principle of utmost good faith  regulated in Article 251 KUHD as one of the principles in the insurance contract law.

 

Keywords: Credit Life Insurance; Insurance; Utmost Good Faith,

"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada perjanjian asuransi jiwa kredit di Indonesia, khususnya pada kasus Sartika Taha melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa kredit, mengetahui bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada kasus Sartika Taha melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912, dan menganalisis bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip utmost good faith dalam memutus perkara dengan Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Gto dan Putusan No. 24/PDT/2021/PT GTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tiga hal. Pertama, bahwa terdapat hubungan hukum yang terjalin antara para pihak dalam kasus ini. Hubungan hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian kredit, perjanjian bancassurance, dan/atau perjanjian asuransi jiwa kredit. Kedua, bahwa tertanggung, dalam hal ini Oly Umar, tidak menerapkan prinsip utmost good faith dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya kepada AJB Bumiputera 1912 selaku penanggung pada saat proses underwriting perjanjian asuransi jiwa kredit. Ketiga, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Gto dan Putusan No. 24/PDT/2021/PT GTO telah keliru dan tidak cermat dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal tersebut karena Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan keberlakuan dari prinsip utmost good faith dalam memutus perkara ini sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in credit life insurance agreements in Indonesia, particularly in the case of Sartika Taha against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912. The purpose of this study is to understand the legal relationship between the parties in credit life insurance agreements, to examine how the principle of utmost good faith is applied in the case of Sartika Taha against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912, and to analyze how the Panel of Judges applies the principle of utmost good faith in deciding the case with Verdict Number 12/Pdt.G/2021/PN Gto and Verdict Number 24/PDT/2021/PT GTO. This research adopts a juridical-normative method and utilizes data obtained from literature study. The results of this research explain three things. First, there is a legal relationship that exists between the parties in this case. This legal relationship may arise from credit agreements, bancassurance agreements, and/or credit life insurance agreements. Second, the insured, in this case, Oly Umar, did not apply the principle of utmost good faith by failing to disclose all material facts known to him to AJB Bumiputera 1912 as the insurer during the underwriting process of the credit life insurance agreement. Third, the Panel of Judges examining the case in Verdict Number 12/Pdt.G/2021/PN Gto and Verdict Number 24/PDT/2021/PT GTO made mistakes and inaccuracies in formulating legal considerations and the verdict. This is because the Panel of Judges completely disregarded the application of the principle of utmost good faith in deciding this case, resulting in a decision that greatly prejudices PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912."

"Skripsi ini membahas mengenai asas Itikad Paling Baik dan penerapannya dalam perkara antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas Itikad Paling Baik dalam sengketa antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap asas Itikad Paling Baik pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Asas Itikad Paling Baik telah dilanggar oleh Anik karena Anik tidak secara jujur mengungkapkan kepemilikan 7 (tujuh) polis asuransi jiwa lainnya; dan (2) Terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum hakim terhadap Asas Itikad Paling Baik. Dimana hakim menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Asas Itikad Paling Baik oleh Anik, namun dalam amar putusannya hakim tidak menyatakan polis asuransi batal demi hukum, melainkan hakim menyatakan polis asuransi sah dan mengikat secara hukum serta menghukum PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengembalikan premi yang telah diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah agar setiap orang yang akan membeli polis asuransi mengungkapkan dengan jujur semua data dan informasi yang diperlukan pada formulir aplikasi asuransi dan untuk melakukan pelatihan bagi hakim mengenai materi hukum asuransi. Sehingga apabila ada kasus serupa kedepannya, hakim memiliki kapasitas dan standar untuk membuat pertimbangan hukum sesuai dengan asas dan peraturan perasuransian, termasuk didalamnya penerapan asas Itikad Paling Baik.

---

This thesis discusses the principle of Utmost Good Faith and its application in a dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: (1) How is the principle of Utmost Good Faith implemented in the dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? and (2) How is the legal reasoning of the judge based on the principle of Utmost Good Faith in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? The research method used is normative juridical, using secondary data. The data analysis employed in this thesis is qualitative. This thesis concludes that: (1) The principle of Utmost Good Faith is not implemented by Anik because she did not honestly disclose the ownership of 7 (seven) other life insurance policies; and (2) The judge's legal reasoning is inconsistent with the principle of Utmost Good Faith because, although the judge stated that Anik violated the principle by not honestly disclosing and hiding the ownership of 7 (seven) other life insurance policies, the verdict did not declare the insurance policy null and void. Instead, the judge declared that the policy was valid and legally binding and sentenced PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia to refund the premiums that had been received. This thesis suggests that every person who purchases an insurance policy honestly disclose all required data and information on the insurance application form and to conduct training for judges in which insurance law materials are taught. So that in the future there is a similar case, judges have the capacity and standard to make legal reasonings in accordance with insurance principles and law, including the fundamental principle of Utmost Good Faith.

"

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai 1 pelanggaran prinsip Utmost Good Faithsebagai dasar untuk menolak klaim tertanggung dalam sengketa asuransi jiwaantara Endry Suryanti melawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sudah tepatpenerapannya menurut hukum asuransi. Kemudian 2 dampak hukum penerapanWaiting Period pada polis asuransi No. 000012400302 atas nama Erismanterhadap tanggung jawab polis, serta 3 penerapan prinsip Utmost Good Faithdalam putusan nomor 138/pdt.g/2012/Pn.Pdg. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis-normatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studikepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1 Pelanggaran prinsip Utmost GoodFaith sebagai dasar bagi PT. Allianz Life Indonesia untuk menolak klaim Erismansudah sesuai menurut hukum asuransi, 2 dampak hukum waiting periodterhadap tanggung jawab polis adalah Penanggung tidak wajib memberikanmaslahat manfaat/klaim meninggal karena belum tercapai masa waktu tertentu,serta 3 penerapan prinsip Utmost Good Faith belum dilakukan oleh MajelisHakim karena masa polis asuransi Erisman belum mencapai waktu tertentusebagaimana ketentuan pasal 2 polis asuransi dan Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya di persidangan sehingga tidak ada relevansi nyamempertimbangkan bukti Tergugat lainnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about 1 the breach of Utmost Good Faith principle as baseto reject claim of the Insured in life insurance dispute between Endry Suryantiagainst PT. Allianz Life Insurance Indonesia. Then 2 the legal effect on theapplication of Waiting Period on insurance policy No. 000012400302 on behalf ofErisman towards the responsibility of the policy, and 3 the application ofUtmost Good Faith principle in Verdict No. 138 Pdt.g 2012 Pn.Pdg. Thisresearch uses juridical normative method, where research data mostly come fromliterature study. The results of this study are 1 the Breach of Utmost Good Faithprinciple as the basis for PT. Allianz Life Indonesia to refuse Erisman 39 s claim isin accordance with the insurance law, 2 the legal effect of the waiting periodtowards the responsibility of the policy is that the Insurer is not obliged to providethe benefits of death because it has not reached a certain period of time, and 3 the application of the Utmost Good Faith principle has not been done by thePanel of Judges because the period of Erisman 39 s insurance policy has not reacheda certain time as stipulated in article 2 of the insurance policy and the Plaintiffcan not prove the argument of its lawsuit in the hearing so that its relevance doesnot consider the other Defendant 39 s evidence."