Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat investor asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment. Faktanya, Indonesia masih belum melihat urgensi dari penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment sebagai peraturan wajib dalam hukum investasi di Indonesia, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia menangani perkara investasi asing yang melibatkan Indonesia seperti Churchill Mining v. Indonesia. Perlu dilihat perkembangan prinsip ESG dan juga penerapannya dalam kasus-kasus investasi asing, eksistensinya dalam regulasi Indonesia, dan bagaimana prinsip ESG dan responsible investment dapat diterapkan dalam hukum investasi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang menganalisis perkara-perkara investasi asing yang berkaitan dengan prinsip ESG dan responsible investment dan pendekatan yang dilakukan oleh tribunal arbitrase investasi internasional dan menemukan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran prinsip ESG dan responsible investment masih belum memadai, baik dari segi perjanjian-perjanjian investasi asing oleh negara-negara yang terlibat dalam perkara investasi asing maupun regulasi Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menekankan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah kewajiban investor asing dan sebagai syarat bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan memasukkan prinsip ESG dan responsible investment ke dalam hukum investasi Indonesia serta menggunakan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah strategi ketika dihadapi dengan perkara investasi asing dimana investor asing melakukan pelanggaran terhadap prinsip ESG dan responsible investment dengan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin prinsip apabila dilanggar.

---

Foreign investment is a source of income for host countries that created an impact on the parties involved, the environment and it might also have a long-term impact even after the investment activities have been concluded. Therefore, in addition to guaranteeing protection for foreign investors carrying out investment activities in Indonesia, it is also necessary to implement obligations and responsibilities that bind foreign investors in Indonesia by implementing the principles of Environment, Social and Governance and responsible investment as compulsory in Indonesia’s investment law, this is reflected in the way the Indonesia government handles foreign investment cases involving Indonesia such as Churchill Mining v. Indonesia. Therefore, it is necessary to look into the development of ESG principles and their application in foreign investment cases, their existence in Indonesian regulations, and how the ESG principles and responsible investment can be applied in Indonesia investment law. This thesis uses a research methodology that analyzes foreign investment cases related to ESG principles and responsible investment and the approach taken by international investment arbitration tribunals and finds that Indonesia’s strategy in dealing with violations of ESG principles and responsible investment is still inadequate, whether in the form of international investment agreements of Indonesian regulation. The government should be more assertive in emphasizing the principles of ESG and responsible investment as an obligation for foreign investors when carrying out investment activities in Indonesia by implementing ESG principles and and utilizing the principles of ESG and responsible investment as a strategy when faced with foreign investment cases where foreign investors violate ESG principles and responsible investment by imposing sanctions in the form of revocation of principle permits if they are violated."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerapkan praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola tersebut ke dalam kerangka hukumnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dan apakah perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola untuk mencapai investasi Keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitiannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 dimana penerapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terbukti melalui penerbitan laporan keberlanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mayoritas perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban laporan keberlanjutan, perseroan terbatas terbuka tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sebab teguran tertulis tidak memberikan dorongan yang cukup bagi perseroan terbatas terbuka untuk mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis, yang bertujuan untuk menerapkan sanksi yang lebih luas untuk ketidakpatuhan terhadap perintah dan/atau instruksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

As a United Nations member state, Indonesia ought to implement Environment, Social, and Governance practices into its legal framework. This research examines how the Indonesian legal framework regulates Environment, Social, and Governance and whether Indonesian public limited companies comply with prevailing laws and regulations on Environment, Social, and Governance to achieve sustainable investment. This research adopts the juridical normative research method, using the statutory approach. This research concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017, whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the issuance of sustainability reports. Further, this research concludes that most Indonesian public limited companies comply with sustainability reporting. Due to not complying with the sustainability reporting obligation, public limited companies are subject to administrative sanctions in the form of written reprimand. As written reprimand does not provide enough driving force for public limited companies to comply with sustainability reporting, Financial Services Authority has drafted the Draft Regulation of Financial Services Authority on Written Order (perintah tertulis), which aims to open up for imposing broader sanctions for non-compliance of orders and/or instructions given by Financial Services Authority."

"Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Investasi Berkelanjutan. x bergeser pada arah investasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini guna mencapai komitmen dalam menghadapi isu global dan menjadi salah satu alat mencapai Tujuan Berkelanjutan. Skripsi ini membahas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu global dimana didalamnya dibahas penerapan investasi berkelanjutan yang berbasis pada prinsip dan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang sering disingkat sebagai ESG. Atas hal tersebut dan atas faktor keanggotaan Indonesia dalam lembaga sekuritas internasional IOSCO melalui POJK No.51 /POJK.03/2017 atau POJK Keuangan Berkelanjutan untuk menerapkan investasi berkelanjutan berbasis prinsip ESG dalam Pasar Modal di Indonesia. Melalui POJK Keberlanjutan, maka setiap ketentuan yang ada didalamnya mengikat bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik termasuk penyusunan Laporan Keberlanjutan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa Indonesia menerapkan investasi keberlanjutan sebagai komitmennya atas isu global dan bahwa ketentuan atas Laporan Keberlanjutan yang diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sudah Arah iklim investasi sedang cukup memadai walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal standarisasi.

---

Sustainability Report Investment. The direction of the investment climate is shifting towards a more sustainable investment direction. This is in order to achieve commitment in facing global issues and become one of the tools to achieve the Sustainability Goals. This thesis discusses Indonesia's commitment to addressing global issues in which it discusses the implementation of sustainable investments based on environmental, social and governance principles and aspects which are often abbreviated as ESG. For this and for the factor of Indonesia's membership in the international securities agency IOSCO through POJK No.51 /POJK.03/2017 or POJK on Sustainable Finance to implement sustainable investment based on ESG principles in the Indonesian Capital Market. Through the POJK on Sustainability, every provision contained in it is binding on Financial Service Institutions (LJK), Issuers, and Public Companies including the preparation of a Sustainability Report which will be discussed further in this thesis. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that produces a descriptive analytical research typology. The results of this study find the fact that Indonesia implements sustainability investment as its commitment to global issues and that the provisions on the Sustainability Report regulated in the POJK on Sustainable Finance are adequate although there are still shortcomings in terms of standardization."

"

Abstrak

Industri reksa dana syariah berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada setiap tahunnya. Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu  pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional sesuai POJK No. 61/POJK.04/2016. Melalui dua cara tersebut kebanyakan MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola MI saat ini masih rendah. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) KNKG 2011 yang dapat dijadikan standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi belum cukup menjadi landasan penerapan tata kelola syariah sebab masih terdapat kekurangan diantaranya belum terimplementasikannya prinsip Independensi tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.

 

---

Abstract

The sharia mutual fund industry is growing rapidly, characterized by an increase in net asset value (NAB). Investment Manager (MI) as a sharia mutual fund manager is done in two ways are the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Through these two ways most conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation of Investment Manager Governance that applies to both. However, the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good governance guidelines for Sharia Business Governance (GGBS) KNKG 2011 that can be used as a reference standard. Based on these issues, the author reviewed the principles of GGBS to the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the authors found that the governance arrangements of investment managers have not been sufficiently the basis for the implementation of sharia governance because principle of Independence has not been implemented, it does not regulate the ban on multiple positions for the Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.

 

"

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap foreign direct investment dari Jepang dan Singapura di Indonesia pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007-2012. Proksi dari mekanisme corporate governance adalah family ownership dan family chair. Mempertimbangkan tiga mekanisme potensial yaitu monitoring cost, local adaption, dan institutional logic yang mempengaruhi kecenderungan investasi dari perusahaan Jepang dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi logistik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga mekanisme potensial sesuai. Pengaruh family chair terhadap kecenderungan investasi hanya signifikan pada perusahaan Jepang. Sementara, pengaruh family ownership tidak signifikan terhadap kecenderungan investasi untuk kedua negara.

---

The aim of this study is to analyze the impact of corporate governance mechanism on foreign direct investment from Japanese and Singaporean firms in Indonesia with regards to manufacturing firms which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2007-2012 period. The proxy for corporate governance mechanism is family ownership and family chair. It takes into account three potential mechanisms which are monitoring costs, local adaption, and institutional logic that affects the investment likelihood of Japanese and Singaporean firms. This study is a quantitative study which uses logistic regression. The results of the study shows that the three potential mechanisms is applicable. The impact of family chair on investment likelihood are only significant for Japanese firms. On the other hand, the impact of family ownership does not significantly effect on investment likelihood for both countries."

"Tesis ini membahas tentang keunggulan komparatif dan investasi asing langsung sektor industri pengolahan di Indonesia. Investasi asing langsung berperan dalam meningkatkan keunggulan komparatif, karena kehadiran perusahaan multinasional dapat memberikan spillovers teknologi dan pengembangan kapasitas inovatif pada sektor industri dalam negeri, kedua hal inilah yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif suatu negara. Nantinya, peningkatan keunggulan komparatif akan mendorong masuknya investasi asing langsung yang baru di masa depan.Metode estimasi Two Stage Pooled Least Square digunakan karena diduga ada hubungan simultan antara keunggulan komparatif dan investasi asing langsung serta terlanggarnya asumsi strict exogeneity. Hasil penelitian membuktikan adanya hubungan simultan antar keduanya.

---

This thesis discusses the comparative advantage and foreign direct investment in the Indonesian manufacturing industry. Foreign direct investment plays an important role in improving the comparative advantage as the presence of multinational companies may generate technology spillovers and increase innovative capacity in the industrial sector within the country which subsequently expected to increase the comparative advantage and encourage more foreign direct investment in Indonesia.

The research is conducted by using Two Stage Pooled Least Square estimation method since it is assumed that there is a simultaneous relationship between comparative advantage and foreign direct investment as well as the violation of strict exogeneity assumption. Evidently, the result shows the existence of a simultaneous relationship between the two."

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"Tesis ini membahas terkait prinsip business judgement rule yang akan memberi perlindungan hukum pimpinan/direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah merupakan hal yang baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 63/2019), yang secara operasional dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dalam menjalankan Investasi Pemerintah, OIP berpotensi menghadapi risiko investasi. untuk melindungi pimpinan/direksi OIP dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, PP No.63/2019 mengadopsi prinsip business judgement rule. Namun di kalangan aparat penegak hukum maupun hakim prinsip ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut dapat menghambat tugas OIP dalam melaksanakan tugas Investasi Pemerintah, karena dibayangi ketakutan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara normatif PP No.63/2019 yang mengadopsi prinsip business judgement rule seharusnya mampu memberi perlindungan hukum bagi pimpinan/direksi OIP. Penulis menyarankan agar perlindungan hukum tersebut lebih optimal, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengatur Investasi Pemerintah dalam bentuk undang-undang; 2) menegaskan dalam regulasi bahwa Investasi Pemerintah masuk ke dalam ranah keuangan privat (untuk mencegah aparat penegak hukum mudah mengkaitkan kerugian investasi dengan kerugian keuangan negara);  dan 3) mensosialisasikan business judgement rule di kalangan aparat penegak hukum dan hakim agar memiliki kesamaan pemahaman.

---

This thesis discusses the principles of business judgment rule that will provide legal protection for the leaders/directors of Government Investment Operators in the implementation of Government Investments. Government Investment is a new thing implemented in Indonesia based on Government Regulation Number 63 of 2019 concerning Government Investment (Government Regulation No. 63/2019), which is operationally implemented by Government Investment Operators. In carrying out Government Investment, Government Investment Operators faces investment risk. In order to protect the Government Investment Operators leaders/directors from legal liability for these losses, Government Regulation No. 63/2019 applies the business judgment rule principle. However, among law enforcement officers and judges this principle has not been fully implemented. This can hinder Government Investment Operators 's task in carrying out Government Investment duties, because it is overshadowed by the fear of legal liability in the event of a loss. This study uses a normative juridical method, where the author reviews the primary legal materials in the form of statutory regulations and judges' decisions. From this research, it can be said that normatively Government Regulation No. 63/2019 which applies the business judgment rule principle should be able to provide legal protection for Government Investment Operators leaders/directors. The author suggests that the legal protection is more optimal, it is necessary to do the following things: 1) regulate Government Investment in the form of a law; 2) it is stated in the financial regulations that Government Investment enters the private sphere (to prevent law enforcement officers from easily linking investment losses with state financial losses); and 3) socializing the business judgment rule among law enforcement officers and judges in order to have a common understanding."

"Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum penanaman modal asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia yaitu dengan membandingkan peraturan penanaman modal asing di Indonesia dan Thailand, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560, serta melihat juga kepastian hukum terhadap Penanaman Modal Asing di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan, sehingga diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan penanaman modal asing di Indonesia, yang menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan birokrasi. Kemudian dalam penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah seharusnya dapat mengontrol dalam pengelolaannya karena mineral dan batubara berperan penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560 di Thailand. Persamaannya terdapat pada pemberlakuan undang-undang, adanya lembaga khusus, dan pemberian fasilitas serta insentif dalam kegiatan penanaman modal. Perbedaanya, terdapat pada substansi undang-undang, bentuk badan usaha, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal asing. Dengan demikian, diperlukan ketentuan yang ada harus jelas dan detail, dari peraturan tertinggi hingga peraturan pelaksananya harus sesuai dan dapat direalisasikan, khususnya ketentuan mengenai perizinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penegakan hukum juga harus tetap dilaksanakan dan berkelanjutan.

---

This research discusses the legal certainty of foreign investment in investment law in Indonesia by comparing the regulations of foreign investment in Indonesia and Thailand, under The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560, and also see legal certainty to Foreign Capital Investment in Mineral and Coal Mining according to The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining. This research uses normative juridical research method with comparative law approach and statutory approach, there is unclear about foreign investment arrangement in Indonesia, causing overlap between central and local government regulations, and causing bureaucratic uncertainty. Then in foreign investment of mineral and coal mining, the government should be able to control in its management because mineral and coal have an important role in prosperity. There are differences and similarities between The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560 in Thailand. The similarities are in the enactment of the law, the existence of special institutions, and the provision of facilities and incentives in investment activities. The difference is in the substance of the law, the form of business entity, coordination and supervision and evaluation of foreign investment activities. Therefore, the necessary provisions must be clear and detailed, from the highest regulation to the implementing regulations to be appropriate and realizable, in particular provisions on licensing and coordination between central and local government, and supervision of law enforcement must also be implemented and sustained."