Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas peran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Kurangnya pengalaman dan adanya kesulitan pasca mengambil alih perusahaan pelayaran Belanda membuat manajerial PT. Pelni tidak bekerja secara optimal dan terus merugi secara finansial. Hal ini mendorong Bapekan terlibat dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan sumber arsip, surat kabar sezaman, dan beberapa artikel majalah Departemen Perhubungan Laut sebagai sumber primer dan sekunder. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang membahas permasalahan PT. Pelni di tahun yang sama tanpa adanya campur tangan dari instansi lain, kebaruan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian masalah PT. Pelni dengan melibatkan Bapekan. Hasil temuan penelitian ini yaitu, Bapekan berperan aktif melakukan pemetaaan permasalahan di dalam tubuh PT. Pelni. Setelah melakukan pemetaan permasalahan, Bapekan merumuskan saran-saran sebagai bahan pertimbangan PT. Pelni untuk terbebas dari permasalahan yang ada.

---

This article discusses the role of the State Apparatus Activity Monitoring Agency in conducting investigations into PT. Indonesian National Shipping. The lack of experience and the difficulties after taking over the Dutch shipping company made the management of PT. Pelni is not working optimally and continues to suffer financial losses. This prompted Bapekan to get involved in solving the problem. The historical method used in this research includes collecting legible sources, interpretation, and historiography. The author uses archival sources, contemporary newspapers, and several magazine articles of the Department of Sea Transportation as primary and secondary sources. Unlike the previous studies that discussed the problems of PT. Pelni in the same year without any interference from other agencies, the novelty of this research is an attempt to solve the problem of PT. Pelni involving Bapekan. The findings of this study are that Bapekan plays an active role in mapping problems within PT. Pelni. After solving the problems, Bapekan formulates suggestions for consideration by PT. Pelni to be free from existing problems."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti hubungan antara kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, karakteristik komite audit, dan komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual. Karakteristik komite audit diukur dengan ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, ukuran komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

---

This study was conducted to examine the relationship between family ownership, foreign ownership, size of the audit committee, the frequency of audit committee meetings, and independent directors on the disclosure of intellectual capital. The study was conducted using samples of manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2012-2014.

The result shows that the frequency of audit committee meetings has a positive effect on the intellectual capital disclosure. While the family ownership, foreign ownership, size of the audit committee, and independent commisioner have no effect on the intellectual capital disclosure."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."

"Tesis ini diawali dengan pertanyaan bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibentukanlah beberapa variabel yang dapat mendukung agar permasalahan dapat dipecahkan. Untuk membuktikan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat diperlukan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah Upaya Perdamaian Internasional dan variabel kedua adalah Kepentingan dan Upaya Amerika Serikat. Dengan adanya dua variabel dependen tersebut, maka variabel dependen yang digunakan adalah Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang telah disepakati bersama. Tindakan Irak itu sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional dalam situasi lingkungan internasional yang relatif aman dan stabil, walaupun di beberapa bagian dunia masih terjadi konflik.Tindakan agresi militer Irak itu sangat mengejutkan dan mendapat reaksi dan kecaman keras dari negara-negara di dunia termasuk PBB. Adapun faktor-faktor yang mendorong invasi Irak terhadap Kuwait adalah kombinasi latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak. Setelah Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait, secara bertahap Irak memperkuat posisinya di Kuwait tanpa memperdulikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya perdamaian internasional yang dilakukan agar Irak mau keluar dari Kuwait tidak mendatangkan hasil, karena Irak tetap pada pendiriannya bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Irak mau mundur dari Kuwait, apabila Israel mau melepaskan wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967. PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional berupaya untuk menekan Irak agar mundur dari Kuwait. Dewan Keamanan PBB atas dukungan Amerika Serikat mengeluarkan resolusi-resolusi agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Namun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak dipatuhi oleh Irak. Atas dukungan Amerika Serikat akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dukungan Amerika Serikat itu berupa diplomasi, tekanan dan bahkan sogokan yang dilakukan Amerika Serikat kepada anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar mereka menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Disini menunjukan bahwa PBB sangat tergantung kepada Amerika Serikat dan hal itulah yang mendorong terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, ketika Irak melancarkan invasi militernya terhadap Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan militer dan ekonomi yang dimilikinya untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan kemanan dan perdamaian di Timur Tengah. Kajian tentang upaya Amerika Serikat diawali dengan penjelasan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan latar belakang sejarahnya. Dalam hal ini akan terlihat bahwa invasi Irak terhadap Kuwait akan berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itulah Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait tidak akan berhasil tanpa dukungan PBB, karena Amerika membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan intervensi militer terhadap Irak. Disini menunjukan bahwa Amerika Serikat perlu bekerjasama dengan PBB untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.Dari fakta dan data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diadakan pembahasan dan analisis tentang adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait akan mengawali analisis terjadinya ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat. Disini dibahas bagaimana PBB sesuai dengan Piagam PBB melakukan upaya atas terjadinya pelanggaran hukum internasional yang dlakukan oleh Irak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB dengan dukungan para angotanya mengeluarkan resolusi-resolusi untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Dukungan utama datang dari Amerika Serikat, tanpa dukungan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya dibahas tentang Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak, yaitu bagaimana Amerika Serikat juga tergantung kepada PBB dalam upayanya mengusir Irak dari Kuwait. Amerika yang merasa terancam kepentingan nasionalnya berupaya untuk menghentikan langkah Irak dan mengusir Irak dari Kuwait. Upaya Amerika Serikat itu sangat tergantung Dewan Keamanan PBB, karena Amerika Serikat memerlukan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Irak. Dengan adanya keterkaitan PBB dengan Irak dan Amerika Serikat dengan Irak dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, mengakibatkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Selanjutnya dengan menggunakan pisau analisis teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi menghasilkan kesimpulan bahwa terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait disebabkan oleh ketergantungan satu dengan yang lainnya. PBB tergantung kepada Amerika Serikat dan demikian juga Amerika Serikat tergantung kepada PBB. PBB maupun Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

---

This thesis starts with raising the questions: 'How the cooperation between The United Nations (UN) and The United States Of America (US) does happen in solving the case of Iraqi Invasion of Kuwait. To answer these questions, we have to define some variables which could support the problem solving. To prove whether there is the cooperation between UN and US, there are two independent variables and one dependent variable. The first independent variable is International Peace Efforts, and the second one is the US Interest and Efforts. Based on the two dependent variables, the dependent variable which will be used is UN-US Cooperation. The Iraqi invasion of Kuwait on August 2nd 1990, is the major violation to UN Charter that had been signed by its member, including Iraq. The act of Iraq cannot be accepted by the member of international society while at the time of relatively peaceful and stable situation, although there are small parts of the world which at are conflict. Every nation in the world is shocked by the Iraqi aggression and most of them have the negative reaction and condemn the invasion. The push factors of the Iraqi invasion are the mixed result of historical and economic background, Saddam Hussein's ambition and the Iraq's national interest. After invading of Kuwait, furthermore, Iraq reinforced its military occupation of Kuwait without obeying UN Security Council resolutions. The international peace efforts which had done to expel Iraqi from Kuwait were getting failure, because Iraq remained its stand that Kuwait is a part of Iraq. Iraq will withdraw from Kuwait, if Israel to do so from the Arab land which have been occupied since 1967. The UN which is responsible for peace and international security strove for throwing out Iraq from Kuwait. UN Security Council that supported by the US declared the UN Security Council resolutions in order Iraq to withdraw from Kuwait unconditionally, but Iraq did not comply those UN Security Council resolutions. Finally, the UN Security Council that was supported by the US declared Resolution 678 that gave a mandate for using military force to expel Iraq from Kuwait. US supports to UN were diplomacy, pressure and even bribes to the Security Council permanent and nonpermanent members in order to agree UN resolution that giving a mandate for using military force to throw out Iraq from Kuwait. It showed that UN was dependent upon US and it was caused the cooperation between UN and US. The US which its national interest in the Middle East had been threatened when the Iraq had launched its military invasion of Kuwait. For that reason, US strove to launch all of its military and economical power and ability to expel the Iraq from Kuwait and to restore the peace and security in Middle East. US efforts analysis is started to explain about the US national interest in Middle East and its historical background. This explanation shows that the Iraqi invasion of Kuwait was clash with the US interest in Middle East. Therefore, the US took all necessary efforts to solve the case of Iraqi invasion of Kuwait in order to maintain its national interest. The US efforts would be failed without UN supports, because US needed the UN Security Council mandate to launch military intervention into Iraq. It shows that US needs the cooperation with UN to solve the case of Iraqi invasion on Kuwait.Based on the facts and data which can be found, it will be discussed and analyzed of the happening of the cooperation between UN and US. The involvement of UN in the case of Iraqi invasion will precede the analysis of how UN could be dependent to US. In this term, it will explain the efforts of UN, according to UN Charter, had to response the violation of international law that had been done by the Iraqi. The UN, through the UN Security Council and the support of its member, declared the UN resolutions to force the Iraqi withdrawal from Kuwait. The main support came from US, because UN Security Council could not do much without US support. Furthermore, it will be analyzed the involvement of US in the case of Iraqi Invasion. In this term, it will discuss about US dependence to UN on US effort to expel Iraq from Kuwait. US, which its national interest has been threatened by the Iraqi Invasion, are trying to stop the Iraqi movements and to expel Iraq from Kuwait. The US effort is highly dependent upon the UN Security Council, because the US needs the UN Security Council mandate for launching US military forces into Iraq. With the connection between UN with Iraq and US with Iraq in the case of Iraqi Invasion of Kuwait, it caused the cooperation between UN and US. Furthermore, by using the analyses tools of interdependent theory, collective security theory and collaboration theory concluded that the UN-US cooperation was caused by UN and US interdependence. UN was dependent upon US and US was dependent upon UN. UN or US could not take action alone in solving the case of Iraqi invasion of Kuwait."