Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130256 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Aulia Fadhlan
Keabsahan Pemberian Hibah Ketika Pemberi Hibah dalam Keadaan Sakit ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS) = The Legitimacy of Giving Grants When the Grant Giver Is Sick Judging From Islamic Law (Study of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS)
"Pemberian hibah sering dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit berat, atau sakit hampir meninggal. Namun hibah seringkali menimbulkan konflik, apalagi jika objek hibah yang diberikan adalah tanah. Oleh karena itu proses pemberian hibah harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur agar peralihan hak melalui hibah menjadi sah. Ada persyaratan khusus mengenai hibah yang dilakukan jika hibah dilakukan pada saat pemberi hibah sakit. Dalam Pasal 213 KHI dijelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit mendekati kematian, hibah yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai status dan keabsahan objek tanah wakaf ketika pemberi hibah sakit dalam perkara Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS, dan menganalisis bagaimana parameter penyakit pemberi hibah yang menyebabkan hibah tidak sah dalam kasus Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menganalisis Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS mengenai sah tidaknya pemberian hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah sakit dan besarnya penyakit pemberi hibah sehingga hibah yang diberikan menjadi tidak sah. Pertama Jika pemberi hibah sakit, maka berdasarkan pasal 213 KHI mensyaratkan hibah disetujui oleh anak pemberi hibah. Sebelum proses pemberian hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pemberi hibah harus meminta persetujuan ahli warisnya yang berjumlah lima orang untuk dapat hadir dan memberikan persetujuan. Dengan persetujuan anak-anak Pemberi Hibah, telah terpenuhi syarat-syarat hibah dalam keadaan sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 213 KHI. Kedua dalam Pasal 213 KHI, syarat seseorang merupakan syarat tambahan dalam pemberian hibah, dimana jika seseorang mengalami sakit yang mendekati kematian, maka hibah tersebut wajib mendapat persetujuan dari ahli waris. Berdasarkan yurispudensi Nomor 225 K/Sip/1960 disebutkan bahwa hibah yang dilakukan oleh orang yang sehat jasmani tidak perlu persetujuan ahli waris. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki jiwa yang sehat, harus ada pernyataan kesehatan dari segi psikologis oleh dokter spesialis kejiwaan.
Giving grants is often done when the grantor is in a state of serious illness, or a near-death illness. However, grants often cause conflicts, especially if the object of the grant given is land. Therefore, the process of giving a grant must pay attention to the provisions that have been regulated so that the transfer of rights through the grant becomes legal. There are special requirements regarding grants made if the grants are made when the grantor is sick, in which case this is regulated in Article 213 KHI which explains that if a person is in a state of near-death illness, the grants to be made must obtain approval from the heirs of the grantor. The purpose of this research is to analyze the provisions of Islamic law regarding the status and validity of the donated land object when the grantor is sick in the case of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS, and to analyze how the parameters of the grantor's illness result in an invalid grant in the case of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS according to Islamic law. By using normative juridical research methods, this paper analyzes Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS. Regarding the legitimacy of giving grants made when the grantor is sick and the size of the grantor's illness so that the grant given becomes invalid. From the results of the research it can be concluded 1) If the grantor is sick, then based on article 213 KHI requires that the grant is approved by Grantor's children. Prior to the process of awarding grants by grantors to grantees. The grant giver must seek approval from his heirs, totaling five people, to be able to attend and give approval. With the approval of the Grant Giver's children, the conditions for grants in sickness have been fulfilled as stipulated in article 213 KHI. 2) In Article 213 KHI, a person's condition is an additional condition in granting grants, where if a person experiences an illness close to death, it is obligatory for the grant to obtain approval from the heirs. Based on Jurisprudence Number 225 K/Sip/1960 it is stated that grants made by people who are healthy in spirit do not require the approval of the heirs. In order to find out if someone has a healthy soul, there must be a statement of health from a psychological perspective by a psychiatric specialist."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Ahmad Reza Azhari
Akibat Hukum Atas Ketidakabsahan Hibah Tanah Menurut Hukum Islam (Kajian Keabsahan Akad dan Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 653/k/AG/2019 = Legal Consequences for the Invalidity of Land Grants According to Islamic Law (Study on the Validity of Grant Contracts and Land Ownership Disputes Based on Decision Number 653 K/AG/2019
"Sengketa keabsahan hibah atas tanah harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi para pihak maupun hukum atas obyek perkara dan pembuktian. Hal demikian namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap tahap peradilan agama dan pada tingkat kasasi gugatan atas sengketa hibah tanah dibatalkan dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak mempertimbangkan aspek materiil pada perkara a quo. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan hibah tanah yang melebihi satu pertiga harta pemberi hibah dan status kepemilikan harta hibah pada putusan a quo. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat karena tidak cermat dalam melihat pembuktian Para Penggugat dan status harta hibah adalah tetap berada pada penerima hibah. Berdasarkan hal tersebut, PPAT hendaknya memastikan identitas lengkap penghadap terkait kewenangan dan keberlakuan hukum, serta memastikan bahwa hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah yang mana para pihak dalam hibah juga dapat mengajukan perhitungan nilai harta pemberi hibah melalui bantuan profesional.
Disputes over the validity of grants on land must take into account the law that applies to the parties as well as the law on the object of the case and evidence. However, this matter was not carefully considered by the Panel of Judges at each stage of the religious court and at the cassation level the lawsuit over the land grant dispute was canceled and the case was declared unacceptable but did not consider the material aspects of the a quo case. Therefore, the problem studied in this research is regarding the consideration of the Panel of Judges regarding the validity of the land grant which exceeds one third of the grantor's property and the status of ownership of the grant property in the a quo decision. To answer the problems used a form of juridical-normative research with an approach to legislation and decisions that were analyzed qualitatively. The results of the study found that the consideration of the Panel of Judges was inaccurate because they were not careful in looking at the evidence of the Plaintiffs and the status of the grant assets remained with the recipient of the grant. Based on this, the PPAT should ensure the complete identity of the appearers regarding the authority and enforceability of the law, and ensure that the grant is no more than 1/3 of the assets of the grantor in which the parties to the grant can also apply for the calculation of the value of the grantor's assets through professional assistance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Normaeni Endah Iswarni
Implikasi pembatalan akta hibah peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 978 K/PDT/2011) = The implications of cancellation the grant deed of transfer of land rights without ppat deed (case study the supreme court of the Republic of Indonesia decision No 978 K/PDT/2011)
"[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah
perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk
memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan
tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini
berarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibah
memberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata cara untuk
melakukan hibah adalah harus dengan akta notaris untuk objek hibah
berupa benda bergerak seperti disebutkan dalam Pasal 1682 KUH
Perdata, dan dengan akta PPAT untuk tanah dan bangunan seperti yang
disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997. Yang akan
dibicarakan dalam tesis ini adalah bagaimana syarat-syarat untuk
pembuatan akta hibah terutama terhadap barang tetap (tanah) serta tata
cara pencabutan terhadap akta hibah otentik, dan bagaimana akibat
hukum terhadap pembatalan akta hibah yang dilakukan dengan surat
pernyataan pencabutan yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerking
oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif yang berbentuk yuridis normatif untuk memberikan
pemahaman mengenai analisis terhadap implikasi pembatalan akta hibah
secara sepihak dengan surat pernyataan di bawah tangan yang diwaarmerking dan
peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT. Hibah atas barang tetap
(tanah) yang dibuat tanpa akta PPAT tidak menyebabkan perbuatan
hukum hibahnya menjadi batal atau akta hibahnya menjadi tidak sah,
karena hal ini hanya menyangkut akta hibahnya saja, sedangkan untuk
pendaftaran peralihan haknya dapat dibuat kembali di hadapan PPAT
yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak ke Kantor
Pertanahan. Akta hibah yang telah memenuhi persyaratan pembuatan
akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka
pembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan surat
pernyataan di bawah dan diwaarmerking, melainkan harus diajukan ke
pengadilan umum. Dengan demikian, surat pernyataan pembatalan akta
hibah yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah tidak sah dan batal
demi hukum.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void., The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44074
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Indah Lestari
Pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut hukum islam (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011) = The cancellation of parent s grant to biological children according to islamic law analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 / Putri Indah Lestari
"ABSTRAK
Tesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut
hukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
ABSTRACT
This thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"
2016
T46703
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmah
Kedudukan ahli waris terhadap pembatalan hibah dengan objek harta waris (studi kasus putusan pengadilan negeri malili nomor: 08/pdt.g/2012/pn.mll) = The position of the heir to the cancellation of the grant with the object of inheritance (case studies of district court decision of malili nomor 08 pdt g 2012 pn mll) / Hikmah
"ABSTRAK
Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapa
sitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum
waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.
ABSTRACT
Inheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system of
inheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and the
Islamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. This
diversity is proven because there are no special arrangement which is national
heritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."
2016
T46588
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zerlina Jihan Deavinsa
Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol sebagai Tergugat dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Pemberi Protokol (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/PDT/2020) = Legal Protection for Notary Protocol Receiver as Defendant in Dispute Settlement Related to Deeds Made by the Protocol Giver (Study of Supreme Court Decision Number 1196 K/PDT/2020)
"Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa atas protokol yang diterimanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol; (2) Pertanggungjawaban Notaris pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris-analisis. Data yang digunakan ialah data sekunder dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis (1) Akta yang menjadi bagian dari protokol yang diserahkan sepenuhnya dibuat oleh Notaris pemberi protokol, sehingga Notaris penerima protokol tidak bisa diikutsertakan sebagai tergugat, karena Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol. Perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol yang dijadikan sebagai tergugat adalah berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris, yaitu hak ingkar yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memuat kewajiban Notaris; (2) Tanggung jawab berkaitan dengan pembuatan akta tidak dapat beralih kepada penerima protokol maupun kepada ahli waris, karena jabatan Notaris melekat subjektif pada diri Notaris, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab Notaris pemberi protokol selaku pembuat akta tetap melekat meskipun protokol Notaris telah beralih berdasarkan Pasal 65 UUJN, dengan tetap memperhatikan daluwarsa gugatan perdata dalam Pasal 1967 KUHPerdata.
Authentic deed as a notary's legal product is part of the notary's protocol that must be maintained and kept by every notary. The Notary Protocol will be transferred to another Notary if the Notary that makes the protocol no longer serves as Notary. On this basis, legal protection is needed to protect the Notary in carrying out their duties in case of a dispute over the protocol they receive in the future. The issues raised in this study regarding (1) legal protection for the protocol receiver as a defendant in dispute settlement related to deeds made by the protocol giver; (2) the responsibility of the Notary protocol giver for the deed they made regarding the Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020. To answer these problems, this study uses doctrinal research methods with explanatory-analytic research. The data used is secondary data and interviews as supporting data. The results of the analysis (1) The deed that is part of the transferred protocol is fully made by the Notary who gives the protocol, therefore, the Notary protocol receiver cannot be placed as a defendant, because the Notary protocol receiver is not responsible for the deed made by the protocol giver. Legal protection for the Notary protocol receiver as a defendant is related to the Notary’s professional confidentiality,specifically in the form of right to disavow that can be named as obligation to disavow under Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f UUJN; (2) The responsibility related to the making of deeds cannot be transferred to the Notary protocol receiver or to the heirs, as the Notary’s position is inherently subjective to the Notary themselves. Therefore, the responsibility cannot be shifted to other people. The responsibility of the Notary protocol giver as the maker of the deed remains attached even though the protocol has been transferred based on Article 65 UUJN, whilst taking into account the expiration of civil lawsuits in Article 1967 of the Civil Code."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisha Zahra
Tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah studi kasus putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Juli 2017 nomor 105/Pdt.G/2016/PN.unr = The land deed official s responsibility against the deed of grant based on an unauthorized inheritance certificate case study of Ungaran District Court decision date 20 July 2017 number 105 pdt g 2016 pn unr
"Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Juli 2017 Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Unr Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terkait dengan akta hibah yang dibuatnya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, penghadap datang kepada PPAT untuk membuat Akta Hibah atas dasar surat keterangan waris yang tidak sah dikarenakan keterangan yang dibuat dalam surat tersebut palsu, sehingga tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam ayat 3 dan 4, yaitu tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal dimana keterangan palsu termasuk sebab yang halal. Seharusnya PPAT memeriksa kebenaran data yang diperlukan dalam pembuatan akta hibah tersebut termasuk memeriksa kembali data data yang diperlukan, maka dalam hal ini PPAT turut bertanggungjawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan pejabat pembuat akta tanah, bidang hukum perdata, buku-buku, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terkait dengan tanggung jawab PPAT maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran ringan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yaitu teguran ataupun peringatan baik dari organisasi profesi PPAT ataupun dari pemerintah. Tentang status hukum akta yang dibuat oleh PPAT tersebut dimana penghadap memberikan keterangan palsu dalam membuat surat keterangan warisnya, maka akta hibahnya batal demi hukum berikut dengan akta yang dibuat setelahnya berdasarkan akta hibah tersebut. Dengan demikian sikap PPAT hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar akta-akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kata kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Surat Keterangan Waris, Akta Hibah.
The Land deed Official rsquo s Responsibility Against the Deed of Grant Based on an Unauthorized Inheritance Certificate Case Study of Ungaran District Court Decision Date 20 July 2017 Number 105 Pdt.G 2016 PN.Unr This thesis examines the responsibilities of land deed officials in relation to the Deed of Grant made on the basis of an unauthorized inheritance certificate. In the case that examined by author, the tap comes to land deed officials to make the Deed of Grant based on an unauthorized inheritance certificate is because the information made in the letter was false, so that it does not meet the objective requirement in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the validity of the agreement contained in paragraphs 3 and 4, which is about particular thing and lawful cause, where fake information is include in lawful causes. The land deed officials should check the correctness of the data required in making the deed including re examining the necessary data, so that in this case the land deed officials is also responsible for the omission that has been done. This research is using normative juridical research method, meaning this research is seen from the normative side, which is the study of all secondary data of law used to analyze the various law and regulations in the field of official position of the land deed, civil law, books, and articles relevant to the issues to be studied. Associated with the responsibility of the land deed officials, they will be charged for minor offenses according to article 6 paragraph 1 of reprimand or warning either from the land deed officials profession organization or from the government. Concerning the legal status of the deed made by the land deed officials in which the tapers gave false information in making the certificate of inheritance, so that the deed of its grant shall be null and void hereafter by a deed made thereafter according to the deed of the grant. Thus, the attitude of the land deed officials should pay more attention to the provisions that apply to the deeds. Key words Certificate of Inheritance, Deed of Grant, Responsibility, The Land deed Officials."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49301
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Marlo Razzaq Irhanka Syarief Akrabi
Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham oleh Notaris yang tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris = Legal Implication of the Making of A Share Grant Deed by a Notaty that does not Comply with the Provisions of the Notary Profession Law
"Pembuatan akta hibah saham secara notariil yang dibuat tanpa memperhatikan prosedur pembuatan akta menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan prosedur pemindahan hak atas saham menurut anggaran dasar perseroan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak seperti kasus yang terjadi pada PT.IM, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur pemindahan hak atas saham serta pembuatan akta hibah sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur dan tanggung jawab dari notaris atas akta hibah saham yang batal demi hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur mengakibatkan aktanya batal demi hukum karena telah menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta pemindahan sahamnya, kerugian tersebut diakibatkan adanya prosedur pemindahan hak atas saham yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, serta perbuatan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani oleh salah satu pihak dan tidak menjalankan kewajibannya untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak menandatangani aktanya tanpa benar-benar memahami isi dari akta hibah saham tersebut. Notaris yang tidak menjalankan kewajiban untuk bertindak seksama dengan menegakan prinsip kehati-hatian dan tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dalam kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, administratif, dan kode etik notaris.
A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze the legal consequences of share grant deeds that have procedural defects as well as the responsibility of the notary for the share grant deeds that are null and void. Doctrinal with a descriptive analytical research typology is carried out in this research whereas the type of data used is secondary data, with primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are implemented using literature studies, using qualitative data analysis methods. From this research analysis obtained that the legal consequences of a procedurally flawed share grant deed are null and void for it has caused loss to one of the parties involved in the share transfer deed, the loss arises from the procedure for transferring rights to shares which does not comply with the provisions of the Company’s Articles of Association, as well as the heedlessness of the notary that sends minutes of a deed to be signed by one of the parties and does not carry out his obligation to read the deed in front of all of the parties. This causes one of the parties to sign the deed without complete understanding about the contents of the share grant deed. Notaries that do not carry out their obligations to act conscientiously by upholding the principle of caution and not read the deed that they have made in front of the parties in this case can be held liable according to civil, administrative and Notarial Codes of Ethics."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shanti
Implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran (studi kasus: program kerjasama hibah dari Unicef)
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang berada di seputar hibah luar negeri seperti isu mengenai intervensi negara/lembaga donor terhadap Indonesia serta tidak tertibnya administrasi hibah luar negeri sehingga menimbulkan tumpang tindihnya pembiayaan program-program pembangunan. Namun di sisi lain hibah luar negeri dibutuhkan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk melengkapi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan kondisi ini maka hibah tetap diperlukan namun administrasinya harus ditertibkan antara lain melalui kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi dan variabel sumberdaya terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran serta bagaimana keadaan komunikasi dan sumber daya di dalam implementasi kebijakan ini. Model analisis yang digunakan didasarkan pada Teori Edwards III namun tidak secara utuh karena hanya meneliti pengaruh dari dua variabel dari empat variabel yang dinyatakan oleh Edwards berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah komunikasi dan sumberdaya, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan komunikasi terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi respponden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan; hubungan sumberdaya terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga instansi pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan; hubungan komunikasi dan sumberdaya secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga instansi pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang sangat kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan namun belum mencapai hasil optimal dilihat dari pemahaman pelaku kebijakan terhadap kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu komunikasi dan kapasitas sumber daya harus ditingkatkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara paralel.
Several problems existing in the grants from overseas become the background for this research, and those problems are like the issue on state/donor institution?s intervention towards Indonesia and unorganized administration of the grants from overseas so that it causes the overlapping of the financing of the development programs. On the other hand, the grants from overseas are needed as an alternative development financing source to complement the financing from the State Budget. Because of this condition, the grants are still needed, but the administration has to be organized through, among others, the policy of putting a grant in a budget implementation document.
The research aims to find out the influence of the communication variable and the resources variable towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document and to understand how the condition of communication and resources is in the implementation of this policy. The analysis model used is based on the Theory of Edwards III, but the model is not based entirely on that theory because the study only investigated the influence of the two variables out of the four variables stated by Edwards having the influence towards the implementation of the policy. The variables influencing in this research are communication and resources, while the variable influenced is the implementation of the policy. The research used the positivism approach, and it is descriptive-quantitative research. The data collection technique was through survey, interview, and documentation study.
One of the research results shows that the communication relation towards communication in the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a powerful relation and has a positive and significant influence; another result is the relation of resources towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a powerful relation and has a positive and significant influence; the relation of communication and resources together towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a very powerful relation and has a positive and significant influence. The research results also show that communication has been done, but it has not reached an optimal result seen from the understanding of the doers of the policy towards the policy of putting a grant in a budget implementation document.
The recommendation given based on the research results is communication and the capacity of the resources have to be improved separately and in parallel."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T29764
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
David Santosa
Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum ditinjau dari undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = The role and authority of notary in providing law s guidance seen from perspective of law number 30 year 2004 concerning the occupation and ethics code of notary
"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien?
Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?
The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32525
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>