Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Strategic Performance Measures (SPM) pada penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari LHP LKPD tahun 2017—2021 menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pencapaian yang sangat rendah dengan ketimpangan yang sangat jauh antara target dan realisasinya jika dibandingkan dengan keseluruhan jenis pajak yang belum optimal di Kota Bekasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi yang ditelaah melalui kacamata konsep Strategic Performance Measures (SPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi belum sukses terlaksana yang ditinjau dari perumusan perencanaan narasi strategis, implementasi dan pemantauan strategi, revisi strategi berdasarkan refleksi dan pembelajaran, serta platform pengukuran.

---

This thesis aims to analyze the Strategic Performance Measures (SPM) in the collection of advertisement tax in Bekasi City. Based on data from the Audit Report on Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from 2017 to 2021, it shows that the advertisement tax has a very low achievement with a significant gap between the target and its realization compared to other types of taxes that are not yet optimal in Bekasi City. Therefore, a strategy for the collection of advertisement tax in Bekasi City is needed, which is examined through the lens of the Strategic Performance Measures (SPM) concept. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, employing literature review and in-depth interviews as research methods. The results of this study indicate that the strategies implemented to optimize the collection of advertisement tax in Bekasi City have not been successfully executed, as observed from the formulation of strategic planning narrative, strategy implementation and monitoring, revision of strategies based on reflection and learning, as well as the measurement platform."

"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

---

According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibukota yang secara nyata memiliki penyelenggaraan reklame yang banyak, yakni lebih dari 5000 wajib pajak reklame, yang seharusnya bisa menjadi potensi penerimaan daerah yang cukup signifikan. Tetapi kenyataannya, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya menempati urutan dua terbawah. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok di dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa DPPKAD Kota Depok melakukan sebelas strategi peningkatan penerimaan, serta terdapat satu faktor internal, dan lima faktor eksternal bagi DPPKAD Kota Depok di dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

---

Depok is one of the commuter city, which has many organized advertisement with more than 5000 advertising tax payer, that should become significant potential own source revenue. But in fact, the average of Depok advertising tax revenue improvement, within last 5 years, occupied on the second position from the bottom. With this case, this research goal is to analyze the strategy of improvement on advertising tax Revenue in Depok which did by Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Depok. Using qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature studies, this research made conclusion that DPPKAD did eleven improvement strategies, with one internal factor, and five external factors which related to DPPKAD on assessing advertising tax."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."

"Penelitian ini membahas mengenai tahapan administrasi dalam pemungutan Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel dan kendala yang dihadapi. Administrasi perpajakan sangat berperan dalam mengoptimalkan potensi pajak reklame atas reklame indoor pada gerai ritel seiring dengan pesatnya pertumbuhan gerai ritel di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak terhadap Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel adalah pendataan subjek dan objek pajak, penghitungan dan penetapan, penerimaan setoran dan penagihan dan penegakan aturan perpajakan. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak atas reklame indoor yang terdapat pada gerai ritel.

---

This research focuses on the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores and that obstacles. Tax administration is crucial to optimize tax revenue from indoor advertising in retail stores along with the rapid growth of retail stores at DKI Jakarta.The approach used in this study is a quantitative approach.

The results of this research showed that the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores by Dinas Pelayanan Pajak is the identification of subjects and objects, counting and assessment, collection and remittance, and tax enforcement. In addition, there are still many obstacles on collecting tax of indoor advertising in retail store."

"ABSTRAKPenelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pajak Reklame Di Kota Tangerang ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya penurunan penerimaan Pajak Reklame di Kota Tangerang dan mengevaluasi kebijakan pajak reklame ditinjau dari kriteria kebijakan pajak yang baik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Tangerang dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebijakan larangan pemasangan reklame rokok, kebijakan larangan pemasangan reklame di bahu jalan, kemudian kebijakan mengenai waktu sewa reklame yang masih tahunan, prosedur pengurusan IMB yang masih rumit. Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan antara lain sistem perizinan online yang diharapkan memangkas waktu dan menyederhanakan prosedur yang ada. Pihak DPKD juga terus menggali potensi pajak yang terdapat di Kota Tangerang seperti di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menertibkan reklame liar dan reklame yang telah habis masa berlaku.

---

ABSTRACT

The study entitled Evaluation of Advertising Tax Policies in Tangerang City propose to analyze the reduction in Advertising Tax revenues in Tangerang and evaluate the advertisement tax policy in terms of the criteria of a good tax policy. The approach taken in this research is qualitative by conducting in-depth interviews. The results showed that there was a reduction in advertisement tax revenue in Tangerang City due to many factors, including the prohibition policy on the installation of cigarette billboards, prohibition policy  on the installation of billboards on side of the road, then the policy regarding the rental time of billboards is still annual, IMB procedure that is still complicated. Improvements have been made, including online authorize systems that are expected to cut time and simplify existing procedures. DPKD also continues to explore the potential of taxes found in Tangerang City such as in the Soekarno Hatta International Airport area, as well as increasing taxpayer compliance by regulating illegal billboards and billboards that have expired.

"

"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah merupakan primadona sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, sistem pajak yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Hal itu telah disadari oleh Pemerintah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada sistem pajak nasional, dan perubahan pada sistem pajak daerah.Ada tiga hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui dampak perubahan tarif yang dikenakan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, (2) untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Jakarta Barat.Rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data sekunder terhadap realisasi pajak reklame selama beberapa kurun waktu dan didukung dengan kajian pustaka (literature study) terhadap perubahan kebijakan pajak reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, belum dapat dibuktikan secara faktual, bahkan penerimaan dari sektor pajak reklame cenderung mengalami penurunan. Selain itu, masih dirasakan adanya mekanisme pengadministrasian pajak reklame yang terlalu berbelit-belit, yaitu mulai dari saat SPPR dimasukkan sampai kepada proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame, sehingga menjadi sumber adanya kolusi antara petugas dan wajib pajak, yang akhirnya dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.Lebih lanjut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menciptakan mekanisme penyelesaian izin penyelenggaraan reklame yang sederhana, ada koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Dinas Tata Kota) yang sehingga waktu penyelesaian izin reklame tidak terlalu lama. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan pembinaan mental aparat perpajakan merupakan faktor panting yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."