Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mendukung rencana pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Seiring dengan pertambahan ruas jalan tol di Indonesia, maka perusahaan operator jalan tol harus memastikan proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien agar selalu memberikan pelayanan prima (service excellence) khususnya pengendalian proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol (Command Center). Tujuan dari penelitian ini antara lain evaluasi proses bisnis (As-is Process), analisis Business Process Improvement pada Integrasi Command Center (To-be Process) menggunakan metode ESIA (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate) dan analisis pengaruh Integrasi Command Center terhadap durasi proses dan biaya operasional layanan menggunakan simulasi Bizagi Modeler serta analisis SWOT & TOWS melalui In-Depth-Interview dalam memformulasikan strategi implementasinya. Dimana data simulasi dan analisis menggunakan sistem deterministik. Hasil analisis pada model proses bisnis (To-be Process) menunjukkan bahwa adanya potensi efisiensi waktu sebesar 33,33% (52 menit) dan efisiensi biaya operasional sebesar 46,57% (Rp 2,32 Milliar) pada proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol sehingga dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan dalam memberikan layanan

---

.Road infrastructure is an important part of the Indonesian government's plan for regional and equitable development. As the number of toll roads in Indonesia grows, the companies must make sure their business processes run effectively and efficiently so they can provide excellent service. The research aims to assess the current business processes (the as-is Process) and analyze potential improvements in the integration of the Command Center (the to-be Process) using the ESIA method (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate). Additionally, the study examined the effects of Command Center integration on process duration and service operating costs through simulation using Bizagi Modeler. Furthermore, a SWOT and TOWS analysis was conducted through In-Depth Interviews to formulate an implementation strategy. Data simulation and analysis are utilized in deterministic systems. The findings from the analysis conducted on the business process model, specifically the To-be Process, indicate that there exists a potential time efficiency improvement of 33,33% (equivalent to 52 minutes) and operating cost efficiencies of 46,57% (equivalent to 2,32 billion rupiah) in the communication process for handling requests for help and complaints related to traffic distractions by road toll users. These improvements have the potential to enhance customer satisfaction and overall company performance by delivering excellent service."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi pada jalan tol dan kendala dalam penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak konsesi jasa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PSAP 16 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022.  Penelitian ini penting dilakukan karena aset konsesi jasa khususnya jalan tol bernilai besar sehingga potensi kesalahan penyajian akuntansi dapat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus atas perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesulitan pada empat dari lima proses penerapan PSAP 16 yang dapat menjadi kendala pada penyajian PSAP 16 di laporan keuangan dan kendala tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada proses penerapan PSAP 16 dalam mengatasi kendala penyajian nilai pada laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI atas pencatatan akuntansi konsesi jasa jalan tol sesuai dengan PSAP 16 dengan pengembangan sistem akuntansi untuk pencatatan aset konsesi jasa secara terintegrasi, optimalisasi pengendalian intern untuk memisahkan porsi belanja barang dan modal, serta mekanisme pengukuran penggunaan alokasi anggaran dan penatausahaan aset konsesi jasa sehingga dapat menyajikan aset konsesi jasa sesuai substansi ekonomi.

---

This research aims to evaluate the process of implementing PSAP 16 Service Concession Agreements - Grantor on toll roads and the obstacles in implementing accounting under applicable regulations. Service concession arrangements are presented and disclosed in government financial reports under PSAP 16 which has been effective since 2022. This research is important to carry out because service concession assets, especially toll roads, have great value so the potential for accounting misstatements to occur can influence the opinion of the Ministry of Public Works and Housing's Financial Report and even the Financial Report of Central Government. The research method used is a qualitative method using a case study approach on toll road service concession agreements at the Ministry of Public Works and Housing. The research results showed that there were difficulties in four out of the five PSAP 16 implementation processes which caused several obstacles in presenting PSAP 16 in financial statements and obstacles related to completing audit findings. The implications of this research are expected to provide improvements to the process of implementing PSAP 16 in overcoming obstacles in presenting value in financial reports and follow-up to the completion of BPK RI's findings regarding accounting for toll road service concessions under PSAP 16 by developing an integrated accounting system for recording service concession assets, optimization of internal control to separate the portions of operational and capital expenditure, as well as adequate measurement mechanisms for the use of budget allocations and administration so the service concession assets can be presented according to their economic substance."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"Jalan Tol merupakan salah satu investasi infrastuktur transportasi yang memiliki peranan sebagai suatu generator suatu pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya ibu kota. Dengan intensitas yang tinggi dalam menggunakan jalan tol sebagai aksesibilitas dalam mobilisasi sehingga menimbulkan sebuah masalah. Dimana kondisi jalan tol yang memerlukan kegiatan maintenance pada ruas-ruas jalan untuk dapat mempertahankan kualitas dengan salah satunya melalui peraturan. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup, maka diperlukan kegitan perawatan atau maintenance rutin pada ruas-ruas jalan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen lalu lintas pada lokasi zona kerja tersebut yang tidak hanya untuk keselamatan pengguna jalan baik pengendara maupun pekerjanya. Tetapi, manajemen ini juga diperlukan untuk dapat mempertahankan kinerja jalan. Sehingga dilakukan penelitian mengenai dampak atau pengaruh yang terjadi pada tingkat pelayanan kondisi lalu lintas dari adanya zona pembangunan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya penyempitan jalan dengan pengurangan lajur pada area jalan bebas hambatan, sehingga dibuatnya zona transisi (taper). Penulis melakukan analisis dengan menggunakan permodelan Vissim untuk megetahui hubungan zona transisi dan pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas. Sehingga didapatkan hasil permodelan yang menunjuka adanya pengaruh perubahan Panjang zona transisi (taper) terhadap kinerja jalan. Pengaruh yang terjadi adalah dimana Ketika Panjang taper semaikan besar maka kinerja jalan atau tingkat pelayanannya semakin baik dengan persamaan yang diapat adalah y=0,8458-0,0005x. Dan dari hubungan tersebut didapatkan Panjang minimal sebesar 211,6 m agar kinerja jalan menghasilkan nilai minimal LOS C. Hal ini berlaku untuk kondisi penyempitan lajur dari 3 menjadi 1 saat lokasi zona kerja terjadi pada lajur 1 dan 2 yaitu lajur cepat dan lajur mendahului.

---

Toll Road is one of the investment in transportation infrastructure which has a role as a generator of economic growth in Indonesia, specifically the capital city. With high intensity in using the toll road as accessibility in mobilization, it causes problems. Where is the condition of toll roads that require maintenance activities on road sections to be able to maintain quality with one of them through regulations. But this is needed enough, so necessary maintenance or routine maintenance on road segments in physical form. Therefore, traffic management is needed at the location of the work zone, which is not only for the safety of road users, both motorists and workers. However, this management also needs to maintain road continuity. Related research conducted on the situation that occurs at the level of traffic government of the development zone. This has an impact on the displacement of the narrowing of the road with freelane in the freeway area, so that a transition zone (taper) is made. The author analyzes using Vissim modeling to determine the relationship of the transition zone and its effect on traffic conditions. Because the results obtained by modeling show the effect of changes in the length of the transition zone (taper) on road performance. The effect that occurs when the length of the taper increases is greater, the increase in the road or the level of service is getting better with the equation obtained is y = 0.8458-0.0005x. And from that number obtained a minimum length of 211,5 m so that road performance produces a minimum value of LOS C. This applies to the narrowing condition of the lane from 3 to 1 when the work zone location occurs in lanes 1 and 2, namely fast lane and precede lane."

"Pembiayaan jalan tol tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tetapi juga perusahaan swasta yang berkontribusi dalam Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan BUJT yang melakukan konstruksi dan pengelolaan ruas jalan tol C hingga Pelabuhan TJP. Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi proses pengakuan pendapatan tol dari PT XYZ yang melibatkan beberapa pihak dalam proses pengakuan pendapatan jalan tol ruas C hingga Pelabuhan TJP. PT XYZ mengacu kepada PSAK 72 sebagai Standar Akuntansi yang berlaku untuk mengakui pendapatan. Five Step Model Revenue Recognition digunakan dengan kesimpulan hasil evaluasi bahwa PT XYZ telah mengakui pendapatan tol dari ruas C hingga Pelabuhan TJP sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

---

Toll road financing is not only borne by the government but also by private companies that contribute to the Concession Authorization Agreement (PKP) with PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT XYZ is one of the Toll Road Business Entities (BUJT) companies that carry out the construction and management of the section C toll road to TJP Port. This internship report discusses the evaluation of the toll revenue recognition process from PT XYZ which involves several parties in the toll road revenue recognition process for section C to TJP Port. PT XYZ refers to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 72) as the applicable accounting standard to recognize revenue. The Five-Step Revenue Recognition Model was used with the conclusion from the evaluation showing that PT XYZ has recognized the toll revenues from section C to TJP Port following the accounting standards applicable in Indonesia."

"Peningkatan jumlah kendaraan meningkat dengan cepat namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dan panjang jalan, sehingga sering terjadi kepadatan kendaraan di suatu ruas jalan khususnya di jalan tol pada periode waktu puncak (peak hour). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tarif tol dinamis dalam mengurai kepadatan jalan tol. Penelitian ini menggunakan variabel – variabel yang membentuk besaran dan waktu penerapan tarif dinamis antara lain tingkat kepadatan jalan tol, Ability-To-Pay (ATP), Willingness-To-Pay (WTP) serta tingkat sensitifitas tarif terhadap volume lalu lintas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tarif dinamis di jalan tol dapat merubah pola serta waktu perjalanan pengguna jalan tol. Penerapan tarif dinamis ini dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada periode waktu puncak.

---

The number of vehicles is increasing rapidly, but this is different from the rise in the number and length of roads, so there is often a density of vehicles on the road, especially on toll roads during peak hours. The objective of this research is to examine the application of dynamic toll tariffs in reducing toll road congestion. This research used variables that determine the amount and timing of dynamic tariffs, including the level of toll road density, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), and tariff sensitivity to traffic volume. The result shows that applying dynamic tariffs on toll roads can change users' patterns and travel time. In addition, this dynamic tariff can break down the density of toll road during peak hours."

"Penelitian ini mengangkat studi kasus jalan tol Cisumdawu. Cileunyi - Sumedang – Dawuan atau Cisumdawu terletak di Jawa Barat. Pembangunannya dimulai pada tahun 2017 dan direncanakan dapat beroperasi penuh pada tahun 2019. Namun, karena masalah pembebasan lahan dan pandemi COVID-19, pengoperasian jalan tol Cisumdawu tertunda selama kurang lebih tiga tahun, sehingga berdampak negatif pada profitabilitas proyek. Menyikapi kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kembali kelayakan investasi Jalan Tol Cisumdawu dengan mempertimbangkan variabel risiko dan ketidakpastian dengan menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan simulasi Monte Carlo. Analisis tersebut menggunakan beberapa kriteria atau indikator kelayakan, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek Cisumdawu masih layak untuk dilaksanakan dengan nilai NPV sebesar Rp1.431.749.000.000, IRR sebesar 6,4%, dan Payback Period selama 23,3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan investasi menurun ketika dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa risiko yang paling signifikan mempengaruhi kelayakan investasi adalah volume lalu lintas. Tiga skenario tambahan dirancang untuk mengeksplorasi berbagai potensi hasil dan menilai kelayakan finansial proyek dalam berbagai kondisi.

---

This research uses the case study of Cisumdawu toll road. Cileunyi - Sumedang - Dawuan or Cisumdawu toll road is located in West Java. The construction started in 2017 and was expected to fully operate in 2019. Unfortunately, due to land acquisition issues and COVID-19 pandemic, the Cisumdawu toll road operation has been delayed by approximately three years, thus negatively impacting the project’s profitability. In response to this condition, this research aims to assess and re-evaluate the feasibility of Cisumdawu Toll Road investment by considering risks and uncertainty variables using Discounted Cash Flow (DCF) and Monte Carlo simulation. The analysis uses several criteria or indicators of feasibility, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period. The result of the feasibility analysis shows that the Cisumdawu project is still feasible with a NPV of Rp1.431.749.000.000, an IRR of 6,4%, and a Payback Period of 23,3 years. The results shown that the investment feasibility decreases when faced with risks and uncertainties. It also shows that the most significant risk affecting the investment feasibility is the traffic volume. Three additional scenarios are designed to explore different potential outcomes and assess the project's financial feasibility under various conditions."

"Jalan tol merupakan salah satu sektor transportasi yang terdampak oleh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 seperti PSBB dan larangan mudik. Selama pandemi COVID-19, bisnis jalan tol memiliki tantangan tersendiri yakni penurunan demand dan pendapatan tol yang sudah beroperasi. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai salah satu operator jalan tol di Indonesia, turut merasakan dampak dari penurunan lalu lintas jalan tol yaitu penurunan pendapatan. Emiten jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan penurunan pendapatan sepanjang 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai Rp. 2 triliun atau sekitar 15% (Azka, n.d.). Menurut laporan tahunan Jasamarga, pada tahun 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 8,6% atau turun 700 ribu kendaraan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan PT. Jasamarga Bali Tol mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 64 % atau turun 10,4 juta kendaraan dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan yang terkait dengan jalan tol sangat berisiko karena biaya investasi awal dan risiko konstruksi yang tinggi, biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi dan masa layanan yang panjang (Rouhani, 2015). Penurunan pendapatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dapat mengganggu resiliensi bisnis jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa risiko yang berpengaruh pada penurunan jalan tol dan menentukan langkah penanganan/ mitigasinya untuk menjaga resiliensi bisnis jalan tol tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan menentukan opsi penanganan risiko pada penurunan pendapatan jalan tol. vi Universitas Indonesia Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur dan survei kuisioner. Kuisioner didistribusikan ke stakeholder pada jalan tol terkait yang menjadi lokasi studi. Data yang didapatkan dari kuisioner dianalisa menggunakan matriks probabilitas dan dampak untuk diketahui ranking risikonya. Penelitian ini menggunakan 22 variabel yang dikelompokkan menjadi 8 kategori dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BUJT dan stakeholder terkait dalam menjaga resiliensi jalan bebas hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko yang memiliki kategori ekstrim pada jalan tol Semarang – Batang adalah penundaan kenaikan tarif karena SPM yang tidak tercapai sedangkan pada jalan tol Bali – Mandara adalah fluktuasi nilai inflasi. Mitigasi risiko dapat dilakukan dari sisi pemerintah, operasional dan maintenance, jaminan dari operator jalan tol, struktur tarif tol maupun dari tahap studi kelayakan.

---

Toll roads are one of the transport sectors affected by COVID-19 countermeasure government policies such as large-scale social restrictions and travelling bans. During the COVID-19 pandemic, the toll road business has its own challenges, which includes a decrease in demand and toll revenues that had been in the operation phase. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, as one of the toll road operators in Indonesia, endured the impact of the decline in toll road traffic, which led to a decrease in revenue. Toll road emitter of PT Jasamarga estimated the decline in revenue during 2020 due to COVID-19 pandemic reached IDR 2 trilion or around 15% (Azka, n.d.). According to Jasamarga's annual report, in 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang endured a decrease in vehicle volume of 8.6% or a decrease of 700 thousand vehicles when compared to 2019. Meanwhile, PT Jasamarga Bali Tol endured a 64% decrease in vehicle volume or a decrease of 10.4 million vehicles compared to 2019. Revenues associated with toll roads are very risky due to high initial investment costs and construction risks, high operation and maintenance costs and long service periods (Rouhani, 2015). The decline in revenue as a result of the COVID-19 pandemic can disrupt the resilience of the toll road business. This research aims to analyse the risks that affect the decline of toll roads and determine the handling/mitigation steps to maintain the resilience of the toll road business. This research was conducted by identifying, analysing, evaluating and determining risk handling options on the decline in toll road revenue. Data collection was done through literature study and questionnaire survey. Questionnaires were distributed to stakeholders on related toll roads that became the study location. The data obtained from the questionnaires were analysed using a probability and impact viii Universitas Indonesia matrix to determine the risk ranking. This research uses 22 variables grouped into 8 categories and is expected to provide benefits for BUJT and related stakeholders in maintaining the toll road resilience. The results shown that the risk variable that has an extreme category on the Semarang - Batang toll road is the delay in tariff increases due to unachieved minimum service standard while on the Bali - Mandara toll road is fluctuations of inflation rate. Risk mitigation can be done from the government side, operations and maintenance, guarantees from toll road operators, toll tariff structures and from the feasibility study stage."

"Salah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah antrian pada pintu-pintu masuk dan keluar jalan tol. Penelitian ini ditujukan untuk perubahan kebijakan jalan tol menjadi freeway pada jalan tol dalam kota Jakarta, khususnya ruas tol Cawang-Tomang. Dalam upaya penetapan freeway pada ruas tol Cawang-Tomang, penulis mengkaji aspek finansial ruas tol melalui pendekatan ekonomi teknik untuk melakukan analisis pengembalian investasi, menghitung nilai bisnis dan saham ruas tol yang perlu dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak PT. Jasa Marga Tbk untuk mengambil alih ruas tol tersebut. Penulis juga menghitung panjang antrian kendaraan yang terjadi sekarang pada pintu-pintu masuk tol ruas Cawang-Tomang menggunakan pendekatan teori antrian, dimana antrian tersebut diharapkan akan hilang saat freeway diimplementasikan. Strategi-strategi yang efektif pada penetapan freeway ruas tol Cawang-Tomang diharapkan juga mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

---

One of the causes of traffic congestion in Jakarta is the queue at the entrances and exit the toll road. This study aimed to transform toll road policy into freeway in the city of Jakarta, particularly the toll road Cawang-Tomang. In an effort determining freeway on Cawang-Tomang section, the author examines the financial aspects of the toll road through engineering economics approach to analyze the return on investment, calculating the value of the business and share the toll roads that need to be paid by the government to the PT. Jasa Marga Tbk to take over the toll road. Authors also calculate the length of the queue of vehicles going on now at the entrances toll Cawang-Tomang using queuing theory approach, where the queues are expected to be lost when the freeway is implemented. Strategies are effective in determining freeway on Cawang-Tomang section also expected to address the congestion problems that occurred in Jakarta."

"Tol Laut merupakan sebuah program pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional dan menurunkan disparitas ekonomi antar daerah. Sejak dimulai, program tol laut sudah memberikan banyak kesempatan dan mengalami beberapa hambatan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjajal kemungkinan adanya formasi trayek yang lebih optimal dalam hal mendistribusikan muatan dibandingkan dengan versi yang sekarang digunakan. Eksperimen dilakukan dengan menguji pengaruh jumlah pelabuhan dalam sebuah trayek dan membuat sebuah program berbasis artificial intelligence (AI) yang akan membantu dalam generasi formasi trayek yang optimal. Variasi konfigurasi formasi trayek yang digunakan adalah 5 Trayek, 4 Trayek + shuttle ship via Makasar, dan 4 Trayek + shuttle ship via Makasar-Bitung. Hasil penelitian ini secara eksperimental menunjukkan pengelompokkan pelabuhan pengumpul secara tepat dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap nilai bongkar muat per tahun dan distribusi muatan ke daerah. Efek tersebut juga dirasakan pada varian yang mengalami waiting time terlama sehingga mencegahnya untuk bekerja sesuai jadwal. Di sisi lain juga terdapat kemungkinan bahwa pelabuhan nasional seperti Makasar dan Bitung dapat menjadi lokasi yang tepat sebagai gerbang angkutan logistik ke Timur.

---

The Sea Toll is a program by the government in an effort to make Indonesia a global maritime axis, by increasing national economic capacity and reducing economic disparity between regions. Since its implementation, the sea toll program has provided many opportunities for businesses while also encountered several obstacles. This research was conducted in order to try out the possibility of a more optimal route formation in terms of goods distribution compared to the version currently used. Experiments are carried out by testing the effect of the number of ports in a route and creating an artificial intelligence (AI) based program that will help in automated generation of optimal route formation. The variants of route formation configurations being studied are 5 routes, 4 routes + shuttle ship via Makassar, and 4 routes + shuttle ship via Makassar-Bitung. The results of this study experimentally show that the proper grouping of feeder ports can provide significant results on the amount of goods unloaded per year on each region and the distribution of cargos. The effect is also felt in variants that experience the longest waiting time, thus preventing it from working on schedule. On the other hand, there is also the possibility that the Hub ports such as Makassar and Bitung could be the right location to hold the status as the Logistic Gates to the East."