Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ta’aruf, proses perkenalan menuju perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, kembali menjadi trend di masyarakat. Namun ternyata banyak disalahgunakan dengan cara melakukan penipuan. Salah satu contoh adalah tercermin dalam putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Depok. Pada saat ta’aruf, Termohon memberikan janji palsu untuk tidak meminta Pemohon keluar dari pekerjaannya dan tidak akan mengajaknya tinggal di luar pulau Jawa. Termohon juga memberikan keterangan palsu mengenai lokasi pekerjaannya. Hakim mengabulkan gugatan karena Termohon terbukti melakukan penipuan sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 72 ayat (2) KHI, namun penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah suami yang mengaku perjaka sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan dan penipuan identitas diri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan akibat janji dan keterangan palsu pada saat ta’aruf dan bagaimana upaya mencegah pemberian keterangan palsu dan janji palsu saat ta’aruf untuk terjadinya perkawinan. Metode yang digunakan yuridis-normatif. Tipologi penelitian preskriptif. Data yang digunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah putusan hakim mengabulkan gugatan kurang lengkap pertimbangan hukumnya dan membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris adalah cara mencegah pemberian dan keterangan palsu saat ta’aruf.

---

Ta'aruf, the process of introduction to marriage which is carried out in accordance with Islamic law, has again become a trend in society. However, it turns out that many are misused by means of fraud. One example is reflected in the decision to cancel a marriage by the Depok Religious Court. During the ta'aruf, the Respondent made a false promise not to ask the Petitioner to leave his job and would not invite him to live outside the island of Java. The Respondent also provided false information regarding the location of his work. The judge granted the lawsuit because the Respondent was proven to have committed fraud as meant in the elucidation of Article 72 paragraph (2) of the KHI, but the elucidation of this paragraph states that what is meant by fraud is a husband who claims to be a virgin resulting in polygamy without court permission and identity fraud. This research raises the issue of how the judge's legal considerations in granting a lawsuit for annulment of marriage due to false promises and statements at the time of ta'aruf and how to prevent the giving of false statements and false promises during the ta'aruf for the occurrence of marriage. The method used is juridical-normative, prescriptive research typology. The data used are secondary data and primary data in the form of interviews as supporting data. Qualitative data analysis methods. The results of the study are that the judge's decision to grant the lawsuit incomplete legal considerations and make a marriage agreement before a notary is a way to prevent giving and false information when ta'aruf."

"ABSTRACTPenelitian menunjukkan bahwa penyesuaian diperlukan pada awal kehidupan pernikahan. Beberapa contoh kebiasaan yang berbeda antara pasangan, masalah seksual, kehadiran anak-anak dan keterlibatan orang tua juga bisa menjadi konflik yang membutuhkan penyesuaian dengan pasangan. Ada perbedaan dalam proses memilih jodoh sebelum menikah, perbedaan dalam hal-hal yang dianggap penting dalam pernikahan, diduga dapat mempengaruhi penyesuaian perkawinan dengan individu yang menikah dengan cinta perkawinan dan individu yang menikah dengan ta'aruf (diatur menikah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penyesuaian perkawinan antara individu yang menikah dengan pernikahan cinta dan individu yang menikah dengan ta'aruf (perjodohan). Peserta adalah 155 orang yang menikah dengan ta'aruf dan 153 orang yang menikah dengan cinta pernikahan. Uji t sampel independen menunjukkan ada perbedaan yang signifikan penyesuaian pernikahan antara individu yang menikah dengan ta'aruf (M = 128,57, SE = 1,450) dan individu yang menikah dengan pernikahan cinta (M = 122,98, SE = 1,616) dengan t (289) = -2.576, p <0,05, d = 0,45. Tetapi hasilnya juga menunjukkan bahwa kedua kelompok menunjukkan skor rata-rata yang cukup tinggi.

---

ABSTRACTResearch shows that adjustments are needed early in married life. Some examples of different habits between partners, sexual problems, the presence of children and parental involvement can also be conflicts that require adjustment to a partner. There are differences in the process of choosing a mate before marriage, differences in things that are considered important in marriage, allegedly can affect marital adjustment with individuals who are married to marital love and individuals who are married to ta'aruf (arranged marriage). The purpose of this study is to compare marital adjustments between individuals who are married with a love marriage and individuals who are married to ta'aruf (matchmaking). Participants were 155 people who were married to ta'aruf and 153 people who were married with a love marriage. Independent sample t test shows that there is a significant difference in marriage adjustment between individuals who married ta'aruf (M = 128.57, SE = 1.450) and individuals who married a love marriage (M = 122.98, SE = 1.616) with t (289) = -2,576, p <0.05, d = 0.45. But the results also showed that both groups showed a high average score."

"Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan. Banyak alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan campuran yang berdasarkan atas dokumen palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu dokumen palsu dapat menjadi salah satu penyebab batalnya suatu perkawinan bagaimanakah undang-undang mengatur mengenai hal tersebut dan bagaimanakah keputusan Hakim dalam menentukkan putusannya dalam kasus ini. Penulis menggunakan Putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait pembatalan perkawinan.

---

In Indonesia, marriage is something sacred and regulated on Act No. 1 of 1974 on Marriage. In addition to the Act concerning marriage arranged between fellow citizens of Indonesia, this Act also regulate on mixed marriage. A marriage which doesn rsquo t fulfill the conditions can be filled for annulment to the Court. Many reasons can be proposed for cancellation of a marriage. This thesis discusses about annulment of mixed marriage based on forged document.

This thesis research us a juridicial normative with the literature study and descriptive typology. The problem in this thesis is, if a false document can be one of the cause of the cancellation of a marriage how the law governing it, and how the Judge 39 s decision in this case. The author uses the Decision No. 586 PDT.G 2014 PN.Jkt.Sel regarding cancellation of marriage. "

"Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis didasarkan pada pengaturan Hukum Perkawinan dan Kewarisan terutama dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam mengenai harta bersama dan kedudukan anak pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai harta bersama setelah terjadinya pembatalan perkawinan menyebabkan pengaturan pembagian harta bersama dilakukan menurut prinsip keadilan dan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, anak juga tetap berkedudukan sebagai anak sah dengan adanya pengecualian keberlakuan pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya perubahan kedudukan anak mengakibatkan anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua serta memperoleh hak warisnya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage can be considered as legal after fulfilling the terms and conditions which are regulated within the laws and regulations. One of the laws and regulations that is important to comply with is the prohibitions of marriage. If a marriage has occured and this specific prohibition of marriage is violated, thus, the legal consequence resulted would be the annulment of such marriage. The annulment of marriage does not only result in legal consequences for husband and wife but also the child born as a result of the marriage. This could make problem in accordance with their joint property and the child born status. Therefore, this research is conducted to analyze the legal consequences of consanguineous marriage in accordance with their joint property and the child status based on the Study of Case Verdict Lubuklinggau Religious Court Number 80/Pdt.G/2017/PA.LLG). To settle with the said matter, this research use normative research method as well as descriptive analytical research. Analysis is based on the Marriage and Inheritance Law especially in the Islamic Marriage and Inheritance Law in accordance with joint property and the status of the child born after the annulment of the marriage. The results of the analysis reveal that the absence of an explicit Laws regarding joint property after the annulment of the marriage causes the distribution of joint property to be carried out according to the principles of justice and deliberation for consensus. In addition, the child also remains as a legitimate child with legal protection in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. As a legitimate child, this child will still have the right of child care and inheritance as much as the part has been determined by the Compilations of Islamic Law."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji hubungan antara variabel penyesuaian pernikahan dan karakteristik pernikahan. Dalam konteks ini, kelompok peserta yang dipilih adalah individu-individu yang menikah melalui proses ta'aruf. Proses ta'aruf merupakan salah satu bagian dari perjodohan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Proses ta'aruf merupakan proses berkenalan dengan durasi yang relatif singkat sebelum menikah, dan penelitian ini menggunakan sekelompok orang yang menikah ta'aruf untuk melihat apakah ada ciri-ciri perkawinan yang diasumsikan dapat diramalkan dengan penyesuaian perkawinan. Peneliti berasumsi bahwa meskipun perkawinan yang terjadi hanya dengan durasi perkenalan yang cukup singkat, individu dalam kelompok ini tetap dapat membentuk ciri-ciri perkawinan (nilai cinta, kesetiaan dan nilai-nilai kebersamaan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan uji analisis korelasional dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner online. Data diperoleh sebanyak 257 individu berusia 19-43 tahun dari berbagai daerah di Indonesia (58 laki-laki dan 199 perempuan). Berdasarkan hasil uji korelasi antara penyesuaian diri perkawinan dan karakteristik perkawinan terdapat hasil yang positif dan signifikan (r = 0,326).ABSTRACTThis study examines the relationship between marriage adjustment variables and marital characteristics. In this context, the selected participant groups are individuals who are married through the ta'aruf process. The ta'aruf process is a part of the matchmaking which is quite a lot carried out by the Indonesian people who are Muslim. The ta'aruf process is a process of acquaintance with a relatively short duration before marriage, and this study uses a group of people who marry ta'aruf to see whether there are marital characteristics that are assumed to be predictable by marriage adjustments. Researchers assume that even though the marriage occurs only with a fairly short duration of introduction, individuals in this group can still form marital characteristics (the value of love, loyalty and values ​​of togetherness). The research method used is a quantitative method with a correlational analysis test with the method of collecting data through an online questionnaire. Data were obtained as many as 257 individuals aged 19-43 years from various regions in Indonesia (58 men and 199 women). Based on the results of the correlation test between marital adjustment and marital characteristics, there were positive and significant results (r = 0.326)."

"Dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terdapat ketentuan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan dari rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sah berupa pemalsuan identitas jenis kelamin dapat menjadikan tujuan dari perkawinan rusak. Sehingga dengan sebab itu dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Untuk hukum Islam tentang pembatalan perkawinan itu terdapat konsep pembatalan fasid dan fasakh yang mana memiliki ketentuan sebab-sebab yang berbeda dalam menentukan perkawinan itu batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan dengan menggunakan putusan pengadilan. Dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jika ditelaah lebih lanjut maka ditemukan adanya pengaturan yang tidak secara rinci dan spesifik dalam menentukan pembatalan yang disebabkan pemalsuan identitas jenis kelamin. Oleh karena dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik membuat skripsi Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin. Penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif dengan cara mengolah bahan pustaka atau data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Untuk metode pengelolahan dan analisis data digunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dari skripsi ini, ditemukan bahwa Pemalsuan identitas jenis kelamin melanggar syarat utama perkawinan yang mana kedua calon mempelai haruslah laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan dapat dimohonkan pembatalan perkawinan yang mana dalam hukum Islam disebut pembatalan fasid dengan akibat perkawinan ?batal demi hukum?.In the regulations of Law No. 1 of 1974 and the provisions of Islamic law are the pillars and the terms of the implementation of legal marriage. Deviations pillars and requirements valid marriage in the form of gender identity fraud can make a destination wedding becomes damaged. So as to cause it can petition for annulment of marriage. For Islamic law on the Annulment of marriage there is the concept Annulment of fasid and fasakh which has provisions different causes in determining the marriage null and void or can be canceled by using the court decision. In Act No. 1 of 1974 and KHI if studied further will find rules that are not detailed and specific in determining what caused the cancellation of gender identity fraud. Therefore this backdrop, the authors are interested in creating a essay about Marriage annulment against gender identity fraud according to UU No. 1 Tahun 1974 ang KHI. This essay used normative juridical method by processing of library materials or secondary data by means of data collection study document. After doing research of this essay, it was found that gender identity fraud contravene the essential requirements weddings where the bride and groom must be a male and female. So that the marriage can be requested annulment of marriage which in Islamic law is called the Annulment of fasid due to marriage "null and void"."

"Pembatalan perkawinan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Penyebab pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dan perspektif tujuan hukum Islam dalam putusan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan semata-mata didasarkan pada bukti, saksi dan fakta persidangan yang terungkap dari pihak penggugat, karena pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari orang tua Penggugat yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada dasar cinta dalam perkawinan tersebut. Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di bawah ancaman dan hal itu melanggar hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan membatalkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Putusan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk sesuai dengan perspektif tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) dan sudah tepat atau sesuai karena memberikan maslahat yaitu terlepasnya Penggugat dari penderitaan batin yang dialaminya karena perkawinan di bawah paksaan

---

Marriage annulment is an action taken to obtain a court decision which states that the marriage is null and void. The cause of the annulment of marriage is a marriage that does not meet the pillars and conditions or there are marital obstacles and the second is due to something happening in domestic life that does not allow the household to continue. The problem in this study is regarding the consideration of the Religious Court judges who granted the marriage annulment suit and the perspective of the objectives of Islamic law in the decision of the Religious Court judges who granted the marriage annulment suit in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk. The method used to answer these problems is normative juridical research, using secondary data obtained through library research. The results of the analysis show that the considerations suit was based solely on evidence, witnesses and trial facts revealed by the plaintiff, because the defendant was never present at the trial. The Panel of Judges found facts that the marriage between the plaintiff and the defendant occurred because of coercion and threats from the Plaintiff's parents who matched the Plaintiff with the Defendant, so that there was no basis of love in the marriage. The Panel of Judges considered that in this case the reasons for submitting the application for annulment of marriage were fulfilled as stipulated in Article 72 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, that the marriage that occurred between the Plaintiff and the Defendant was carried out under threat and it violated the law, therefore the Plaintiff's claim could be granted with decides to cancel the Plaintiff's Marriage with the Defendant. The decision of the Religious Court judge who granted the marriage annulment suit in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk in accordance with the perspective of the objectives of Islamic law (maqashid al-syari'ah) and is appropriate or appropriate because it provides benefits namely the release of the Plaintiff from the mental suffering he experienced because of a forced marriage"

"ABSTRACTTopik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan khitbah-nya secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan yuridis dari janji kawin, penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat ingkar janji untuk menikahi, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 3277 K/Pdt/2000 dimana ke-tiga permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut penggantian kerugian. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa dasar hukum dalam penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi menurut hukum perdata Indonesia adalah menggunakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum dari Hukum Islam adalah menggunakan kaidah fiqih yaitu kaidah Laa Dharara Walaa Dhirar.

---

ABSTRACTThe main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Writer rsquo s background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriage rsquo s promise cases that results materiil and immateriil loss especially for women whose khitbah are canceled unilaterally. There are three problems that will be discussed in this thesis. First, is about the juridical position of promises to marry. Second, is about the application of the law on claiming compensation due to false promises of marriage. And third, the law consideration used by the judge on decision number 3277 K Pdt 2000 and all of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Juridical ndash normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Civil Law and Islamic Law Fiqh. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Civil Law and laa dharaa walaa dhirar principle in Islamic Fiqih Law someone who is disadvantages by false promises to marry can claim for compensation."

"Skripsi ini berisi mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang mengingkari janji untuk mengawini tersebut diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan dilihat dari pengaturan perundang-undangan yang berada di Indonesia. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada penderita. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kasus-kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dalam kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang dibahas menggunakan hukum yang terdapat di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai perbuatan yang menjanjikan untuk mengawini, bahkan secara lisan pun dapat tergolong sebagai perjanjian untuk mengawini. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan tidak semua perbuatan ingkar janji untuk mengawini adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim harus melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memastikan bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dengan sempurna.

---

This thesis is about the act of breaking a promise to marry, which is classified as a tort. The act of breaking the promise to marry is filed on the basis of tort and is seen from the statutory arrangements in Indonesia. The background to the writing of this thesis is the many cases of acts of breaking promises to marry and causing both moral and material losses to sufferers. In this thesis, cases regarding the act of breaking a promise to marry in a collection of court decisions are discussed using the law in Indonesia. The research in this thesis uses normative juridical research with qualitative data that aims to provide educational information to the public regarding acts that promise to marry, even verbally can be classified as an agreement to marry. The conclusion of this thesis is that the legislation in Indonesia has not clearly regulated the act of breaking the promise to marry and not all acts of breaking the promise to marry are illegal acts. The Panel of Judges must see and consider the evidence presented and ensure that the fulfillment of elements of unlawful acts is perfectly fulfilled."

"Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan pada dasarnya dapat terjadi bilamana adanya syarat-syarat dari perkawinan yang tidak terpenuhi dan alasan-alasan lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penulisan doktrinal berbentuk yuridis normatif dan bertujuan untuk membahas mengenai pelaksanaan dan alasan-alasan yang dapat digunakan agar batalnya suatu perkawinan. Penulis ini membahas mengenai analisis tentang pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka terhadap diri pasangan dalam Putusan 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan 49/Pdt.P/2023/PN SDA. Dalam Putusan 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm dan Putusan 49/Pdt.P/2023/PN SDA, mengandung pokok perkara mengenai dugaan salah sangka mengenai terhadap pasangan. Pada Putusan 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm, Penggugat menyatakan bahwa adanya alasan salah sangka terhadap pasangan dimana pasangan mengalami disfungsi pada alat kelamin. Sedangkan dalam Putusan No. 49/Pdt.P/2023/PN SDA, Pemohon menyatakan bahwa adanya salah sangka mengenai Termohon berupa penipuan dimana Termohon melanggar perjanjian perkawinan yang dibuatnya sebelum Perkawinan. 

---

The implementation of marriage annulment can basically occur if there are conditions for marriage that are not fulfilled and other reasons listed in the legislation. This writing is a research that uses a doctrinal writing method in the form of normative juridical and aims to discuss the implementation and reasons that can be used to invalidate a marriage. This author discusses the analysis of the annulment of marriage on the grounds of mistaken identity of the spouse in Decision 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm which refers to Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law and Decision 49/Pdt.P/2023/PN SDA. Decision 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm and Decision 49/Pdt.P/2023/PN SDA contain the subject matter of the alleged wrongdoing against the spouse. In Decision 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm, the Plaintiff stated that there was a reason for mistaken identity against the spouse where the spouse experienced dysfunction in the genitals. Meanwhile, in Decision No. 49/Pdt.P/2023/PN SDA, the Plaintiff stated that there was a misrepresentation about the Respondent in the form of fraud where the Respondent violated the marital agreement he made before the marriage. "