Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, serta teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMDA Keuangan di Kabupaten Purworejo diantaranya faktor karakteristik organisasi mencakup struktur organisasi dan teknologi organisasi, dimana desentralisasi, spesialisasi pekerja, dan sistem telah sesuai fungsi dan aturan, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya faktor karakteristik lingkungan secara eksternal ditemukan perubahan kebijakan, teknologi dan peraturan yang dapat dihadapi pemimpin yang menjaga kestabilan organisasi serta koordinasi berjenjang oleh OPD, namun masih ditemukan masalah pada lingkungan internal seperti operator yang tidak menjaga kerahasiaan data. Kemudian faktor karakteristik pekerja yang menunjukkan keterikatan yang baik karena terdapat reward dan punishment, namun masih terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan organisasi. Lalu faktor kebijakan dan praktik manajemen yang berjalan dengan baik, dimana komunikasi dilakukan secara top-down, terukur, dan diawasi.

---

This study discusses the factors that influence the effectiveness of implementing the Financial Regional Management Information System (SIMDA) in the Purworejo Regency. This study uses a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely indepth interviews and literature studies. The analysis is presented in a descriptive form. Factors that influence the effectiveness of SIMDA Finance implementation in Purworejo Regency include distinguishing organizational factors, including organizational structure and organizational technology, where decentralization, worker specialization, and systems follow functions and rules, but there are still limited human resources. Furthermore, external environmental characteristic factors found changes in policies, technology, and regulations that can be faced by leaders who maintain organizational stability and tiered coordination by OPD. However, problems still need to be solved in the internal environment, such as operators who need to maintain data confidentiality. Then the characteristic factors of workers show good engagement because there are rewards and punishments, but there are still obstacles in fulfilling organizational needs and goals. Then there are policies and management practices going well, where communication is carried out top-down, measurable, and supervised."

"ABSTRAKSistem informasi dalam proses supply chain yang kemudian dikenal dengan istilah e-SCM electronic supply chain management menjanjikan pengguna dan perusahaan dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dari organisasi. Untuk melihat efektivitas penggunaan e-SCM serta pengaruh e-SCM terhadap kinerja individu dan organisasi, perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan e-SCM. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan e-SCM dengan studi kasus PT Ericsson Indonesia. PT Ericsson Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, PT Ericsson Indonesia menggunakan e- SCM bernama sitehandler yang digunakan untuk pengelolaan persediaan barang guna memberikan kontribusi dan informasi terhadap peningkatan produktivitas operasional kerja. Penelitian ini menggunakan model dari kesuksesan sistem informasi dengan melihat hubungan faktor kualitas informasi information quality , kualitas sistem system quality , kualitas pelayanan service quality terhadap penggunaan use , kepuasan pengguna user satisfaction , dan manfaat net benefit pada sistem informasi PT Ericsson Indonesia. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu Partial Least Square PLS yang merupakan bagian dari Structural Equation Modelling SEM dengan jumlah data yang berasal dari 149 responden. Hasil yang ditemukan adalah terdapat pengaruh positif dari kualitas informasi dan kualitas sistem terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna e-SCM. Selain itu, terdapat pengaruh positif dari penggunaan terhadap kepuasan pengguna dan net benefit e-SCM.

---

ABSTRACTInformation systems in supply chain process which also called as e-SCM electronic supply chain management promise users and companies in improving the communication, coordination, and collaboration of the organization. To observe the effectiveness of the use of e-SCM and the impact of e-SCM on individual and organizational performance, it will be good if organisation know the factors that influence the use of e-SCM. Therefore, the purpose of this study was to analyze the factors that influence the use of e-SCM; case studies at PT Ericsson Indonesia. PT Ericsson Indonesia is a multinational networking and telecommunications company. To provide services for consumers, PT Ericsson Indonesia uses an e- SCM called sitehandler which used to provide goods and services. This study uses the model of Information Systems Success by looking at the relation of information quality, system quality, and service quality to usage, user satisfaction and net benefits in PT Ericsson Indonesia information system. Partial Least Square PLS which is part of Structural Equation Modeling SEM used for data processing method. Data from 149 respondents used for do an anlysis in this paper. This result found there are positive relation in quality information and system quality to use and user satisfaction. Also, there are positive relation in use and user satisfaction to net benefits of e-SCM."

"Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, beberapa kota di dunia saling berpacu untuk menjadi yang terdepan dalam penerapan smart city. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan smart city, dicanangkan sebuah program Gerakan 100 Smart City yang diinisiasi di tahun 2017. Kabupaten Purworejo termasuk salah satu kabupaten yang terpilih dalam program ini pada periode 2021. Namun, ada beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi seperti masih banyak aplikasi yang berdiri sendiri tanpa integrasi, belum adanya disaster recovery center, belum adanya kebijakan daerah turunan SPBE nasional, rencana induk yang pernah dirancang sebelumnya telah habis masa laku hingga kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang TIK. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rencana strategis sistem informasi untuk mendukung pembangunan smart city yang sejalan dengan visi misi pembangunan di Kabupaten Purworejo. Kerangka kerja yang digunakan adalah kerangka kerja Ward and Peppard dengan alat analisis seperti business model canvas, value chain, SWOT, critical success factor, PEST, dan McFarlan Strategic Grid. Analisis tematik digunakan sebagai metode analisis data. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Strategi SI yang dihasilkan berupa pengembangan 32 aplikasi yang terdiri dari 11 aplikasi eksisting yang dilakukan upgrade dan 21 aplikasi baru. Strategi TI yang dihasilkan berupa rekomendasi untuk menerapkan disaster recovery center, penerapan SSL di seluruh aplikasi milik pemerintah, perbaikan kondisi data center, perluasan akses internet hingga pelosok desa dan peningkatan bandwith terpusat. Strategi manajemen SI/TI yang dihasilkan berupa rekomendasi untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur smart city dan turunan SPBE, melakukan percepatan pengintegrasian aplikasi, menyusun rencana induk TIK yang selaras dengan peraturan SPBE, membentuk SOP pengintegrasian data dan aplikasi, dan melakukan peningkatan perekrutan tenaga ahli bidang TIK.

---

Amidst the rapid expansions of technology, several cities throughout the globe are competing in becoming the forefront in implementing smart cities. As a form of government assistance on smart city development, a proclaimed program of Gerakan 100 Smart City is initiated in 2017. Purworejo Regency became one of the cities or regencies selected in the said program in 2021. Though there are several identified issues such as the number of unintegrated standalone apps, the lack of disaster recovery center, the absence of regional regulations derived from the nationwide SPBE regulation, the expired masterplan that has been arranged previously, to the lack of employees with IT background. This research is aimed to compose an information system strategic plan to assist the smart city's progress that is in line with the vision and mission of development in Purworejo regency. The framework used is the Ward and Peppard Framework with analysis tools such as business model canvas, value chain, SWOT, critical success factor, PESTEL, and McFarlan Strategic Grid. Thematic analysis is utilized as the data analysis method. This research resulted in an information system strategic plan that is comprised of SI strategy, TI strategy, as well as SI/TI management strategy. The produced SI strategy is in a form of developments for 32 applications that are comprised of the soon-upgraded 11 existing apps and 21 new applications. The produced TI strategy is in a form of a recommendation to implement a disaster recovery center, to use SSL in all government-owned applications, data center maintenance, internet access expansion to reach remote villages, as well as the upgrade of centralized bandwidth. The produced SI/TI management strategy is in form of a recommendation to formulate regional regulations that govern the smart city and SPBE derivatives, to accelerate applications integration, to develop the masterplan of information and communication technology that is in line with SPBE regulations, to establish an SOP for data and applications integration, as well as to conduct enhanced recruitments for experts in information and communication technology."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai negeri sipil terhadap efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah keamanan data, kecepatan (waktu), ketelitian, variasi laporan, relevansi, keakuratan dan kualitas informasi. Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yangdigunakan terhdap efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual.Sampel responden penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dandilakukan di Biro Keuangan BNN. Penelitian ini menggunakan analisis regresilinear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel yang terdiridari keamanan data, kecepatan (waktu), ketelitian, relevansi, variasi laporan,keakuratan dan kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap keefektifan secara simultan.

---

ABSTRACTThe research discusses the civil servants perception of the factor that influenceseffectiveness accrual based accounting information system. The variables used tothe measure the effectiveness is data security, speed system, conscientious,variation of the report, relevance, accuracy and quality of information. Thepurpose of this research was to determine the influence of variables that are usedon. Samples were taken by purposive sampling technique and do in financebureau BNN. Using multiple linear regression analysis. The result showed thatvariables which consist of data security, speed system, conscienctious, variation ofthe report, relevance, accuracy and quality of information has a influence toeffectiveness simultaneously."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.

---

The right to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes health insurance based on National Social Security System (SJSN) which is managed by the Social Security Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as a form of protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. This thesis will explain the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library materials and interviews. This type of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled based on availability, accessibility, acceptability, and quality. However, the implementation of Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of Jamkesda’s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation and wrong procedures of Jamkesda."