Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perkembangan lapangan zending di Halmahera menjadi satu gereja yang berdiri sendiri, yakni Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), 1866–1949. Dalam studi sejarah gereja, perkembangan ini disebut dengan istilah kemandirian gereja. Umumnya, kemandirian gereja dipandang sebagai suatu proses yang alami, di mana jemaat-jemaat Kristen yang terbentuk dari aktivitas pekabaran Injil akan mencapai kemandiriannya begitu para zendeling berhasil mendewasakan mereka. Kenyataannya kemandirian gereja bukanlah sesuatu hal yang mudah dicapai dan setiap gereja memiliki dinamika yang khas dalam mencapai kemandiriannya. Sebagai suatu studi sejarah gereja, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip gereja yang relevan seperti notula konferensi para zendeling dan pendeta pribumi, serta majalah bulanan UZV. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan yang dialami jemaat-jemaat Kristen Protestan di Halmahera merupakan sebuah proses bertahap yang memiliki dinamika tersendiri. Terdapat tiga tahap perkembangan yang ditemukan, yaitu (1) penerimaan, (2) kesadaran, dan (3) penyatuan serta kemandirian gereja secara organisasi.

---

This thesis discusses the development of the missionfield in Halmahera to become an independent church, namely the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH), 1866–1949. In the study of church history, this development is also referred to as church independence. Generally, church independence is seen as a natural process, in which Christian congregations formed through evangelism activities to achieve their independence once they had matured. This process is not easy to achieve and every church has a unique dynamic to be independent. As a study of the church history, the method used in this research is the historical method: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The church archives such as conference minutes of missionaries and indigenous priests, as well as the monthly UZV magazines were used in this research as the primary sources. The result of this research indicates that the development of Protestant congregations in Halmahera was a gradual process that has its dynamics. There were three stages of development, namely (1) stage of acceptance, (2) stage of awareness, and (3) stages of unification and organizational independence of the church."

"Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) adalah sebuah kongregasi Protestan besar, berdenominasi Reformed/Calvinis dengan penekanan pemberitaan Injil. Berbeda dengan gereja-gereja Protestan lainnya di Indonesia, GRII memercayai doktrin komplementarian di mana laki-laki dan perempuan setara, namun laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan menjadi penolong. Meski demikian, perempuan memegang peranan yang tidak kalah penting dalam gereja, yaitu sebagai roda penggerak pelayanan. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki suatu ruang di mana mereka tetap bisa menjalankan agensi pribadinya. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana jemaat perempuan membentuk konsepsi diri yang mereka aspirasikan sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh GRII. Kedua, setelah berproses dalam gereja dan kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka memraktikkan doktrin-doktrin gereja dengan agensi moral mereka masing-masing serta dengan beragam kontradiksi dan negosiasi etik yang menyertainya. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai secara dalam empat orang informan yang semuanya merupakan jemaat perempuan GRII. Wawancara dilakukan minimal dua kali tiap informan dalam rentang waktu dua bulan di kuartal keempat 2023. Hasil pertama yang didapat dari penelitian ini adalah klaim Gereja bahwa kebenaran yang mereka miliki berasal dari otoritas tertinggi serta tujuan hidup pribadi dan kolektif yang besar membentuk individu untuk menjadi subjek-subjek etis yang sesuai oleh keinginan Gereja. Hasil kedua adalah bahwa dengan berproses, individu dengan agensi moral mereka sanggup bertindak sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing dengan berbagai negosiasi etik sambil tetap mempertahankan identitas mereka sebagai perempuan Kristen.

---

The Reformed Evangelical Church of Indonesia (GRII) is a large Protestant congregation, with a Reformed/Calvinist denomination and a focus on evangelization. Unlike other Protestant churches in Indonesia, GRII adheres to complementarian doctrine where men and women are considered equal, but men take on leadership roles while women serve as helpers. Nevertheless, women play an equally crucial role in the church, serving as the driving force behind ministries. This demonstrates that women have a space where they can still exercise their personal agency. This research addresses two questions. First, how do female congregants form a self-conception that aligns with the doctrines taught by GRII? Second, after experiences in the church and life, how do they practice the church doctrines with their individual moral agency, navigating various contradictions and ethical negotiations? The research was conducted by in-depth interviews with four female interlocutors, all of whom are members of GRII. Interviews were conducted at least twice for a period of two months in the fourth quarter of 2023. The first result obtained from this research is the church's claim that their truth comes from the highest authority and the personal and collective life goals shape individuals to become ethical subjects in accordance with the church's desires. The second result is that through the process, individuals with their moral agency can act according to the context of their lives, engaging in various ethical negotiations while still maintaining their identity as Christian women."

""Konflik Otonomi Gereja di Minahasa (1915-1979)", yang dikaji dalam penulisan ini, difokuskan pada masalah; "Gereja dan politik". Gereja sebagai organisasi mempunyai pemimpin, dan dalam mekanisme kerjanya (walaupun hierarkis), seharusnya berorientasi pada keadilan bagi umatnya, termasuk kaum intelektual dalam konflik ini. Tetapi, kenyataannya gereja tidak mampu berlaku adil bagi umatnya, sehingga kaum intelektual menuntut otonomi gereja Protestan di Minahasa kepada Indische Kerk atau Gereja Protestan Indonesia.Politik dalam konflik ini adalah wawasan kebangsaan dalam konteks pergerakan Indonesia dari kaum intelektual, yang mempengaruhi perjuangan mereka, sehingga mereka menolak campur tangan pemerintah kolonial dan Indische Kerk dalam usaha membentuk gereja otonom di Minahasa. Usaha itu dilakukan pertama kali oleh Lambertus Mangindaan, dan kemudian Joel Walintukan pada akhir abad ke-19, yang sifat perjuangannya perorangan. Perjuangan itu, kemudian diteruskan pada awal abad ke-20, dalam bentuk kelompok, yaitu kelompok kepala-kepala kampung di Minahasa pada tahun 1902, dan kelompok Majelis Gereja (kerkeraad) di Manado, sejak tahun 1911. Perjuangan mendirikan gereja otonom di Minahasa dengan menggunakan "organisasi" baru dilakukan guru-guru zending melalui pembentukan perserikatan "Pangkal Setia", pada bulan Mei 1915 di Tomohon Minahasa. Pada tahun 1920-an, terjadi penyatuan perjuangan antara guru-guru zending, majelis gereja, dan tokoh masyarakat dalam wadah organisasi Pangkal Setia. Bahkan pada tahun 1930-an, bergabunglah politisi nasional asal Minahasa, dalam perjuangan mewujudkan gereja otonom di Minahasa. Kelompok ini, dalam penulisan ini disebut "kaum intelektual,? yang berkonflik dengan Indische Kerk (GPI). Permasalahan dalam penulisan ini, adalah "bagaimana pengaruh politik kolonial Belanda dalam Indische Kerk dan dampaknya pada kepentingan kaum intelektual di Minahasa?" Lebih khusus, "pengaruh kekuasaan Indische Kerk terhadap status dan hak kaum intelektual Minahasa dalam kehidupan gereja?". Permasalahan ini, kemudian dirumuskan sebagai berikut: "mengapa terjadi konflik otonomi gereja antara kaum intelektual dengan Indische Kerk di Minahasa?" dan "mengapa konflik otonomi gereja itu berlangsung begitu lama antara tahun 1915-1979?". Tujuan penulisan ialah menemukan faktor penyebab terjadinya konflik, dan menjelaskan wawasan perjuangan kaum intelektual dalam konflik otonomi gereja di Minahasa, serta faktor-faktor penyebab lamanya konflik itu. Manfaat penulisan, untuk mengisi kesenjangan yang terjadi dalam penulisan sejarah Minahasa dalam kurun waktu yang dikaji, terutama peran kaum intelektual dalam konflik otonomi gereja. Pendekatan dalam penulisan adalah pendekatan Strukturis dari Christopher Lloyd, dengan metode pengumpulan data ialah metode sejarah oleh Marc Bloch, dan eksplanasi fakta menggunakan teori "Collective Action" oleh Charles Tilly, proactive collective action dari tiga macam polity model dalam teori tersebut. Sumber data diperoleh dari arsip GMIM (terutama surat-surat rahasia tentang konflik tersebut), naskah-naskah dari KGPM, Arsip Nasional Republik Indonesia, wawancara dan literatur lain yang berkaitan. Konflik ini didorong oleh kepentingan kelompok, yaitu "status dan hak", dari guru-guru zending, guru jemaat, dan majelis gereja yang diabaikan dalam struktur kerja Indische Kerk di Minahasa. Akibatnya, mereka berjuang menuntut persamaan dengan pegawai, terutama sesamanya Inlands Leraar (Guru Injil) dalam lingkungan Indische Kerk. Untuk mendapatkan dukungan dari massa, maka perjuangan itu dikaitkan dengan persoalan tuntutan "otonomi gereja di Minahasa". Mereka juga mendapatkan dukungan dari politisi nasional asal Minahasa pada tahun 1930-an, seperti Sam Ratulangi, Dr. R. Tumbelaka, dan Mr. A.A. Maramis. Dengan dukungan itu, maka 11 Maret 1933 di Manado, dibentuklah Badan Pengurus Organisasi Gereja. Badan ini, diketuai Joseph Jacobus dan B.W. Lapian, sebagai sekretaris. Selanjutnya, Badan ini mendeklarasikan berdirikannya "Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM)", pada 21 April 1933 di Manado. Menyusul berdirinya KGPM, maka pemerintah kolonial dan Indische Kerk, merestui berdirinya "Gereja Masehi Injil Minahasa (GMIM), pada 30 September 1934 di Tomohon Minahasa. Persoalan konflik setelah berdirinya GMIM, diwarnai oleh latar sejarah dari kedua gereja, sedangkan sesudah kemerdekaan Indonesia, konflik lebih disebabkan masalah politik, yaitu gereja yang para tokoh pejuangnya, adalah berjiwa nasionalis Indonesia (KGPM), dan gereja yang merupakan hadiah atau warisan penjajah Belanda (GMIM). Akibat dari pandangan yang berbeda itu, maka konflik berlangsung secara tertutup, dan sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Causal factor, "konflik otonomi Gereja di Minahasa", adalah orientasi diri orang Minahasa, yang pada umumnya cenderung memproyeksikan diri sebagai "pemimpin", karena dengan menjadi pemimpin, maka status mereka lebih tinggi dari sesamanya, sehingga dihargai dan disapa dengan "boss". Ironisnya, orientasi ini kemudian dibawa ke dalam kehidupan gereja, sehingga jabatan dalam organisasi gereja diperebutkan setiap individu yang ingin mengaktualisasikan diri sebagai "pemimpin" atau "pejabat". Akibatnya, fungsi jabatan pejabat gereja, yang adalah "pelayan" atau "hamba", dalam melayani jemaat, dijadikan jabatan demi status, hormat, dan materi. Di samping itu, karena pengaruh "pietisme" dari para Zendeling di Minahasa, yang tidak mempedulikan masalah organisasi dalam pekerjaan gereja."

"Tesis ini membahas tentang peningkatan suatu warisan budaya atau benda cagar budya menjadi sumber daya budaya. Studi kasus yang digunakan adalah Gereja Katedral Jakarta. Penelitian ini adalah penclitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggambarkan sejarah dan deskripsi mengenai bangunan Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan signifikansi dan nilai yang dimiliki oleh Gereja Katedral Jakarta. Setelah itu dilakukan peningkatan nilai dan peningkatan pengelolaan untuk mengakomodasi peningkatan nilai tersebut. Peningkatan pengelolaan dilakukan dengan analisis TOWS untuk mencari strategi pengelolaan. Dalam penelitian ini juga diungkapkan mengenai Gereja Katedral sebagai living monument. Hasil penelitian menyarankan mengenai peningkatan nilai dan strategi pengelolaan terhadap Gereja Katedral Jakarta. Nilai yang perlu dikedepankan adalah nilai identitas dan simbolik yaitu toleransi beragama antara umat Katolik dan umat Islam. Selain itu, juga menyarankan agar dibuat peraturan terhadap living monument yang kurang diatur dalam Undang-Undang BCB No. 5 tahun 1992."

"Tesis ini membahas tentang peningkatan suatu warisan budaya atau benda cagar budya menjadi sumber daya budaya. Studi kasus yang digunakan adalah Gereja Katedral Jakarta. Penelitian ini adalah penclitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggambarkan sejarah dan deskripsi mengenai bangunan Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan signifikansi dan nilai yang dimiliki oleh Gereja Katedral Jakarta. Setelah itu dilakukan peningkatan nilai dan peningkatan pengelolaan untuk mengakomodasi peningkatan nilai tersebut. Peningkatan pengelolaan dilakukan dengan analisis TOWS untuk mencari strategi pengelolaan. Dalam penelitian ini juga diungkapkan mengenai Gereja Katedral sebagai living monument. Hasil penelitian menyarankan mengenai peningkatan nilai dan strategi pengelolaan terhadap Gereja Katedral Jakarta. Nilai yang perlu dikedepankan adalah nilai identitas dan simbolik yaitu toleransi beragama antara umat Katolik dan umat Islam. Selain itu, juga menyarankan agar dibuat peraturan terhadap living monument yang kurang diatur dalam Undang-Undang BCB No. 5 tahun 1992."

"This work illuminates for the first time the relationship between the Church of England and the writing of history in the late-Victorian and Edwardian era. It contends that the Church of England and Anglican theology had a decisive impact on the development of historical scholarship in this period. Since this was the time when history was first entrenched in school and university curricula, the resulting ideas had a remarkable circulation and endurance. The nature of these ideas is explored through thematic chapters on the leading historiographical topics of the time: the nation, the constitution, the Reformation, and socio-economic history. A further chapter brings to life the ideas of progress, time, and divine providence which underpinned Anglican historians understanding of the past. Throughout the work, the significance of the Oxford Movement, not just for Anglican theology, but for intellectual life in general, is brought to the fore. The work further argues that the Church of England remained a learned church, concerned not just with narrowly religious functions but also scholarly and cultural ones (not least the production of historical scholarship) into the early twentieth century: intellectual secularization was a slower and more fragmented process than accounts focused on the natural sciences have led us to believe. All this may be seen in the work of the pre-eminent historians of the time, from E. A. Freeman and William Stubbs to J. R. Seeley and R. H. Tawney, as well as in the writings of a host of lesser-known figures."

"ABSTRACTIn the classic study of revolution, The Anatomy of Revolution, by Crane Brinton, (Vintage Books, New York, 1938/1952), the author identified a number of uniform factors as a cause of all great revolutions. In my study of black liberation and the role of the black church, I have focused on three of those uniform factors associated with liberations in history because they seem to surface repeatedly in the subject of the role of the black church in black liberation. These three uniformities are Leadership, Organization, and Ideology, and to be more specific, my hypothesis is that BY AND THROUGH THE BLACK CHURCH, ESPECIALLY THROUGH ITS IDEOLOGY, ORGANIZATION, AND LEADERSHIP, BLACKS EVENTUALLY SUCCEEDED IN LIBERATING THEMSELVES IN AMERICA. This tentative statement will be proved by the data which I obtain from the books I have read in libraries. The hypothesis is in line with the topic of the paper. The reason I chose this topic is: 1. It is and was a fact that in the black community the church is the only. legitimate institution by and through which the blacks are and were improved. 2. The church allows opportunities for training in leadership and independence.(McPherson,1972:81).This means that the church provides opportunities for black clergies to preach, and their preachings in.-the church reflect their leadership, and. serve as a training ground to air their independent thought to lead their people to gain independence. 3. The church functions as the "fountainhead" for the improvement of blacks' social life.(Thompson, 1986: 98). All the great revolutions of history required all three factors in a well-developed stage. In my readings on the Black Church in American history, it too seems to focus on these same three factors. Definition of terms: According to the Grolier International Dictionary, the terms "ideology", "organization", and "leadership" are explained as follows: Ideology is "the body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture" (William Morriss, 1981: 654). Organization is "a number of persons or groups having specific responsibilities and united for some purpose or work" (Morriss, 1981 ; 926). Leadership is "capacity to be a leader; ability to lead; whereas a leader is one in command of others, or The head of political party or organization; or One who has an influential voice in polities" (Morris, . 1981: 743) What I would like to show is how the above three concepts were used by Black Leaders over time in order to form a successful black liberation movement in the United States. Leadership: It was explained that leaders of a revolution are "often of striking respectability and excellent social standing" (Brinton, 1952:1067107). They are not political innocents; instead, "they have experience in leading organizations and even' pressure groups"(. Brintan, 1952: 109-110). As men in their thirties and forties, "they are not newcomers to the world. They are idealists with a streak of realism. The men who act as political prophets are usually "men of words" who are gifted orators" (Brinton, 1952: 124) and "are skilled in the teaching of propaganda" (Brinton, 1952: 163-164). Despite their idealism, they are also capable of "managing organizations which can get things done" (Brinton:1952:166).They seek "to spread their liberating gospel" (Brinton, 1952: 202) and are convinced that "they are the elect who are destined to carry out liberating will of God" (Brinton, 1952: 203). Organization: It is argued that revolutions are "the product of careful organization and propitious circumstances" (Brinton,1952: 90). The key to the success of revolutions "lies in their monopoly of control over liberating organizations" (Brinton, 1952:156), Without organizations capable of "collecting the funds, followers, and attention for their political cause, there can be no revolution" (Brinton, 1952: 164,151). Ideology: All revolutionary movements need "... an ideology, symbols, or myth" (Brinton, 1952: 49)?Revolutions are about ideals and dreams. Brinton says, "Revolutions contrast the current illegitimate, existing world with the good and inevitable world of the world to come" (Brinton, 1952: 150)? "