Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit HIV AIDS merupakan ancaman yang serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sampai dengan bulan Maret 2021 tercatat 427.201 orang hidup dengan HIV dan 131.147 orang hidup dengan AIDS. Kasus baru yang dilaporkan sejak bulan Januari sampai Maret 2021 sejumlah 7.650 kasus dan AIDS 1.677 kasus (Kemenkes, 2021). Hasil terapi tidak akan mencapai tingkat optimal tanpa adanya kesadaran dari pasien itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan kegagalan terapi, serta dapat pula menimbulkan komplikasi yang sangat merugikan dan pada akhirnya akan berakibat fatal. Kepatuhan pasien HIV AIDS merupakan salah faktor yang penting, karena ARV yang berkelanjutan tanpa terputus akan menekan perkembangan virus, mengurangi resistensi virus, memperbaiki kualitas hidup pasien dan memperbaiki kesehatan. Sebaliknya ketidakpatuhan pasien dapat menjadi penyebab gagalnya terapi ARV, mengakibatkan resistensi obat pasien dan membutuhkan ARV lini kedua atau tiga dengan biaya yang besar karena keterbatasannya. Tahapan dan proses dalam melakukan evaluasi kepatuhan pasien HIV/AIDS di Puskesmas Kec. Matraman adalah melakukan monitoring (adherence, efek samping, pemberian ARV dan keberhasilan ARV), monitoring klinis (follow up pertama setelah 1-2 minggu, pemeriksaan fisik, dan anamnesis gejala, kepatuhan, kualitas hidup), pemeriksaan laboratorium dasar, dan monitoring efektivitas ARV. Hasil evaluasi kepatuhan pasien HIV/AIDS menggunakan uji statistik Independent Test dan ANNOVA menunjukkan bahwa pekerjaan, usia, dan jenis kelamin bukan merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pasien dalam minum obat melainkan individu pasien tersebut.

---

HIV AIDS is a serious threat in Indonesia. Based on data from the Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health (Kemenkes), as of March 2021, there were 427,201 people living with HIV and 131,147 people living with AIDS. There were 7,650 new cases reported from January to March 2021 and 1,677 cases of AIDS (Ministry of Health, 2021). The results of therapy will not reach optimal levels without the patient's own awareness, this can even cause therapy failure, and can also cause complications that are very detrimental and ultimately fatal. Compliance with HIV AIDS patients is an important factor, because continuous ARV without stopping will suppress the development of the virus, reduce viral resistance, improve the patient's quality of life and improve health. On the other hand, patient noncompliance can be the cause of failure of ARV therapy, resulting in patient drug resistance and requiring second or third line ARVs at large costs due to their limitations. Stages and processes in evaluating HIV/AIDS patient compliance at the District Health Center. Matraman is carrying out monitoring (compliance, side effects, administration of ARVs and success of ARVs), clinical monitoring (first follow-up after 1-2 weeks, physical examination, and history of symptoms, compliance, quality of life), basic laboratory examinations, and monitoring the effectiveness of ARVs. . The results of evaluating HIV/AIDS patient compliance using the Independent Test and ANNOVA statistical tests show that occupation, age and gender are not factors that influence patient non-compliance in taking medication except for the individual patient."

"Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer di Indonesia dituntut untuk menerapkan keselamatan pasien dalam pelayanan yang diberikan. Langkah awal penerapan keselamatan pasien di puskesmas, adalah dengan mengukur budaya keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keselamatan pasien pada petugas yang bekerja di Puskesmas Kota Bekasi yang telah diakreditasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur budaya keselamatan pasien dengan menggunakan instrumen MOSPSC (Medical Office Survey on Patient Safety Culture) dari AHRQ (Agency of Health Research and Quality), kemudian dilanjutkan metode kualitatif untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat budaya keselamatan pasien di puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan budaya keselamatan pasien pada petugas puskesmas dalam kategori budaya sedang. Tidak ada perbedaan budaya keselamatan pasien pada kelompok petugas yang kesemuanya termasuk kategori budaya sedang. Kerja sama tim merupakan komponen budaya keselamatan dengan presentase tertinggi dan termasuk kategori baik (84,2%). Presentase terendah budaya keselamatan pasien di puskesmas adalah pada komponan tekanan dan kesibukan kerja (36,3%). Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu mempertimbangkan kembali kesesuaian antara program yang dibebankan kepada puskesmas dengan jumlah tenaga yang tersedia di puskesmas. Hal ini diperlukan agar puskesmas dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal termasuk penerapan budaya keselamatan pasien di Puskesmas.

---

Puskesmas is the leading of primary health services in Indonesia and required to implement patient safety in the services provided. The initial step in implementing patient safety at the puskesmas is to measure the patients safety culture. This study aims to determine the description of patient safety in officers whose working at accredited Puskesmas in Bekasi. This study used a quantitative method to measure the patient safety culture using the MOSPSC (Medical Office Survey on Patient Safety Culture) instruments from AHRQ (Agency of Health Research and Quality), then followed by qualitative methods to determine the supporting factors and inhibiting factors of patient safety implementation in puskesmas. The results of the study showed a patient safety culture in puskesmas officers in the medium culture category. There is no difference in patient safety culture in the group of workers based on the profession, all of which are in the moderate category. Team work was a component of safety culture with the highest score and including good categories (84,2%). The lowest score of patient safety culture at the puskesmas was in the component of work pressure and pace (36,3%). The central and regional governments need to reconsider the compatibility between the programs charged to the puskesmas and the number of staff available at the puskesmas. This is needed so that the puskesmas can carry out its duties and functions optimally including the application of a patient safety culture at the Puskesmas."

"Latar belakang: Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) penting untuk memahami penyebab insiden dan meningkatkan keselamatan pasien. Tingkat pelaporan IKP oleh perawat di RSJPDHK tahun 2023 hanya 15,9%, menunjukkan masih banyak insiden yang tidak dilaporkan dan akan melemahkan kapasitas sistem pelaporan untuk mendorong pembelajaran. Penelitian terdahulu (2014-2023) mengidentifikasi bahwa faktor individu, psikologis, dan organisasi sebagai determinan penerapan pelaporan IKP.Tujuan: Mengetahui determinan individu, psikologis, dan organisasi yang berkaitan dengan penerapan pelaporan IKP oleh perawat di RSJPDHK tahun 2024.Metode: Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dilakukan pada bulan Juli – Oktober 2024. Penelitian ini melibatkan lima orang kepala unit kerja dan dua orang dari Komite Mutu melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.Hasil: Penerapan pelaporan IKP meningkat pada tahun 2022-2024, namun belum merata di seluruh unit kerja. Perawat yang rutin melaporkan IKP menunjukkan pengetahuan yang lebih baik dan motivasi yang lebih tinggi. Hambatan psikologis lebih sedikit dirasakan pada perawat yang aktif melapor. Determinan organisasi yang paling banyak mendapat respon negatif meliputi supervisi kepala unit, pelatihan, dan dukungan manajemen berupa champion keselamatan pasien.Kesimpulan: Akar permasalahan belum meratanya penerapan pelaporan IKP di RSJPDHK yaitu pelatihan yang belum efektif dan ketiadaan instrumen yang merinci pelaksanaan supervisi kepala unit dan uraian aktivitas champion keselamatan pasien.

---

Background: Patient Safety Incident (PSI) reporting is crucial for understanding the causes of incidents, which serve as a basis for improving patient safety. The PSI reporting rate by nurses at National Cardiovascular Center Harapan Kita (NCCHK) in 2023 was 15,9%, indicating that many incidents remain unreported, which weakens the reporting system’s capacity to drive learning. Previous research (2014-2023) identified individual, psychological, and organizational factors as determinants of PSI reporting implementation.

Objective: To identify individual, psychological, and organizational determinants related to the implementation of PSI reporting by nurses at NCCHK in 2024.

Method: A qualitative study with a case study design was conducted from July-October 2024. The study involved five units head and two members from the Quality Committee through in-depth interviews and document reviews.

Results: The implementation of PSI reporting increased from 2022-2024 but remains inconsistent across all units. Nurses who regularly report PSI demonstrated better knowledge and higher motivation. Psychological barriers were less prominent among nurses who actively reported incidents. Organizational determinants receiving the most negative responses included unit head supervision, training, and patient safety champions.

Conclusion: The root causes are ineffective training, the absence of detailed instruments outlining unit head supervision and specific activities for patient safety champions."

"Insiden keselamatan masih terus terjadi, praktik kolaborasi yang dipengaruhi oleh kompetensi IPCP dapat mengoptimalkan pelaksanaan keselamatan pasien di ruang rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kompetensi IPCP perawat dengan pelaksanaan keselamatan pasien di ruang rawat inap. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional di Rumah Sakit tipe A Jakarta Pusat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 158 yang terdiri dari clinical care manager, ketua tim, dan perawat pelaksana yang bertugas di ruang rawat inap. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama kerja dan level kompetensi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p>0,05) dengan pelaksanaan keselamatan pasien di ruang rawat inap. Sementara kompetensi IPCP perawat mempunyai hubungan yang signifikan melalui hasil analisis bivariat (p=0,000). Hasil persamaan regresi didapatkan setiap kerja sama perawat dalam tim bertambah 1 poin, maka pelaksanaan keselamatan pasien di ruang rawat inap akan meningkat sebesar 0.655 setelah dikontrol variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, komunikasi dalam tim, peran dan tanggung jawab. Rekomendasi penelitian selanjutnya dapat di lakukan dengan melihat sampel yang sesuai dengan standar yaitu dengan tingkat pendidikan minimal profesi ners dengan menggunakan variabel pelaksanaan keselamatan pasien dengan melihat 6 sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap.

---

Safety incidents are still happening, collaborative practices that are influenced by IPCP competencies can optimize the implementation of patient safety in inpatient rooms. This study aims to identify the relationship between the IPCP competence of nurses and the implementation of patient safety in the inpatient room. This study used a cross sectional method at type A Hospital, Central Jakarta. The sample in this study amounted to 158 consisting of clinical care managers, team leaders, and implementing nurses who served in the inpatient room. The results of this study found that age, gender, education level, length of work and level of competence did not show a significant relationship (p>0.05) with the implementation of patient safety in the inpatient room. While the IPCP competence of nurses has a significant relationship through the results of bivariate analysis (p = 0.000). The results of the regression equation showed that each time the nurse's cooperation in the team increased by 1 point, the implementation of patient safety in the inpatient room would increase by 0.655 after controlling for variables of age, gender, education, length of work, communication in the team, roles and responsibilities. Recommendations for further research can be done by looking at samples that are in accordance with the standard, namely with a minimum level of education for the nursing profession and using patient safety implementation variables by looking at 6 patient safety goals in the inpatient room."

"Budaya keselamatan pasien menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan perawatan yang aman. Belum optimalnya kompetensi kepemimpinan kepala ruangan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menjamin kualitas pelayanan terlebih lagi budaya keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kompetensi kepemimpinan kepala ruangan dengan budaya keselamatan pasien. Penelitian Cross Sectional menggunakan proportional sampling ini dilakukan dengan pengisian kuesioner yang melibatkan 260 perawat pelaksana di 4 Rumah Sakit X Kota tangerang. Hasil didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara kompetensi kepemimpinan kepala ruangan dengan budaya keselamatan pasien (p<0,05). Hasil regresi linear menunjukkan variabel yang paling mempengaruhi budaya keselamatan pasien yaitu tingkat Pendidikan, jenjang karir dan kompetensi kepemimpinan (R2=0,272). Kesimpulan budaya keselamatan pasien yang kuat dipengaruhi jenjang karir perawat klinik, tingkat Pendidikan perawat pelaksana serta kompetensi kepemimpinan kepala ruangan. Saran penelitian ini mendapatkan hasil adanya korelasi antara hubungan budaya keselamatan pasien dengan karakteristik perawat pelaksana (Tingkat Pendidikan, Jenjang karir perawat klinik) sehingga Hal ini dapat menjadi pertimbangan rumah sakit untuk pengembangan program pendidikan berkelanjutan bagi perawat pelaksana dan peningkatan kompetensi jenjang karir perawat klinik. meningkatkan budaya positif dirumah sakit dengan melakukan pengkajian Kembali pengaturan staf atau ketenagaan perawat terkait dengan kecukupan jumlah tenaga berdasarkan rasio perawat pasien, memperhatikan jumlah total jam kerja perawat serta adanya kesesuaian penempatan tenaga berdasarkan level kompetensi. optimalisasi kompetensi kepemimpinan kepala ruangan dengan pengembangan panduan kompetensi kepemimpinan

---

Patient safety culture is very important in providing safe care. The leadership competence of the head of nurse is not yet optimal in carrying out its roles and functions to ensure better service quality for patient safety. This study aims to determine the relationship between the leadership competence of the head of nurse and safety culture. This cross-sectional study using proportional sampling was conducted by filling out a questionnaire involving 260 nurses at 4 Hospital X Tangerang City. The results obtained were a significant relationship between the leadership competence of the head of nurse and patient safety culture (p <0.05). The results of linear regression showed that the variables that most influenced patient safety culture were education level, career path and leadership (R2=0,272). The conclusion of patient safety culture that needs to be considered is the importance of clinical nurse careers, the level of education of implementing nurses and the leadership competence of the head of nurse. The suggestion of this research is to get the results of a correlation between patient safety culture and the characteristics of implementing nurses (Education Level, Career Paths for Clinical Nurses) so that this can be a consideration for hospitals for continuing education development programs for implementing nurses and increasing clinical nurse career competencies. improve a positive culture in hospitals by reviewing staff or manpower arrangements related to the adequacy of the number of personnel based on the nurse-patient ratio, paying attention to the number of working hours of nurses and the availability of staffing based on competency levels. optimizing the leadership competence of the head of nurse with the development of leadership competency guidelines."

"Kepatuhan perawat dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) mencegah cedera pasien dari jatuh perlu ditingkatkan untuk meningkatkan aspek keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pengawasan kepala ruang menurut persepsi perawat pelaksana dengan kepatuhan perawat dalam melaksanakan SPO mencegah cedera pasien dari jatuh. Rancangan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional pada141 perawat yang dipilih dengan teknik proportional sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengawasan kepala ruang dengan kepatuhan perawat dalam melaksanakan SPO mencegah cedera pasien dari jatuh (p< 0,001: OR 11,529; CI 5,231-25,410). Selain pengawasan kepala ruang, faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat dalam melaksanakan SPO mencegah cedera pasien dari jatuh adalah masa kerja dan motivasi. Kepala ruang lebih meningkatkan pengawasan secara berkala, terprogram dan terus menerus agar perawat pelaksana selalu patuh dalam melaksanakan SPO mencegah cedera pasien dari jatuh.

---

Nurses' Compliance in operational procedure standard implementation in preventing patient from fall need to be improved in order to improve patient safety. The purpose of this study is to examine the correlation between head nurse controlling role based on nurse perception and nurses' compliance in operational procedure standard implementation in preventing patient from fall. This is descriptive cross sectional study recruited 141 nurses as respondent based on proportional sampling technique.

The result shows there was significant correlation between head nurse controlling role and nurses' compliance in operational procedure standard implementation in preventing patient from fall(p < 0,001: OR 11 ,529; CI 5,231-25,41 0). Beside head nurse controlling role, working experience and nurse motivation also as factors that influence to nurses' compliance in operational procedure standard implementation in preventing patient from fall. It is recommended that the head nurse need to improve their controlling role regularly in order to improve nurse staff compliance m operational procedure standard implementation in preventing patient from fall."

"ABSTRAKRumah sakit adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan tersebut rumah sakit dituntut untuk menjaga keselamatan pasiennya. Dalam proses ini peran perawat dirasa sangat penting karena memiliki waktu yang lebih lama dalam perawatan pasien dibandingkan tenaga kesehatan lainnya. Pada tahun 2018 masih ada indikator keselamatan pasien yang belum mencapai standar meliputi ketepatan memasang gelas identitas pasien, verifikasi terhadap pelaporan melalui telepon dalam waktu 24 jam, penandaan sisi operasi, kepatuhan cuci tangan dan kejadian pasien jatuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan kinerja perawat dalam upaya keselamatan pasien rawat inap di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung Tahun 2019. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dan data dikumpulkan dari pengisian kuesioner terhadap 143 perawat ruang rawat inap. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel motivasi (p-value = 0.001) dan status kepegawaian (p-value = 0.047) memiliki hubungan paling dominan dengan kinerja perawat. Motivasi yang baik mempunyai peluang 3.210 kali lebih besar memengaruhi kinerja perawat dibandingkan motivasi yang kurang baik dan status pegawai tetap mempunyai peluang 0.311 kali lebih besar memengaruhi kinerja perawat dibandingkan pegawai tidak tetap.

---

ABSTRACTThe hospital is an institution that organizes health services. In these health services hospitals are required to maintain the safety of their patients. In this process the role of the nurse is considered very important because it has a longer time in patient care than other health workers. In 2018 there are still patient safety indicators that have not reached the standards including the accuracy of installing patient identification glasses, verification of telephone reporting within 24 hours, marking the operation side, hand washing compliance and falling patient events. This study aims to determine the factors most related to the performance of nurses in the effort of inpatient safety at Imanuel Bandar Lampung Hospital in 2019. The design of this study was cross-sectional and data were collected from questionnaires for 143 inpatient nurses. The results of multivariate analysis showed that motivation variables (p-value = 0.001) and employment status (p-value = 0.047) had the most dominant relationship with nurse performance. Good motivation has a 3,210 times greater chance of affecting nurse performance than poor motivation and permanent employee status has a 0.311 times greater chance of affecting nurse performance than non-permanent employees."

"

 

Latar Belakang : Rumah sakit dituntut tidak boleh terjadi kesalahan terutama medication error. Pada laporan Insiden Keselamatan Pasien tahun 2017 – 2018, ada peningkatan medication error 5 kasus dari 16 menjadi 21 kasus. Perlu dianalisis faktor penyebab supaya tidak terjadi lagi.

Tujuan : Mengetahui penyebab dan akar masalah peningkatan medication error. Menganalisis faktor penyebab pada 4 fase penyediaan obat.

Metode : Penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan mei – juni 2019 di Unit rawat inap RS Pluit. Data primer dari observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada manajemen dan pihak yang terlibat dari awal pembuatan resep sampai obat tersebut diberikan ke pasien. Data Sekunder dari telaah dokumen menggunakan formulir Check List di unit farmasi rawat inap dan Subkomite Keselamatan Pasien. Semua data dilakukan triangulasi sehingga didapatkan hasil yang akurat.

Hasil: Medication error ditemukan pada keempat fase, paling banyak pada fase prescribing karena human error dan peresepan yang masih manual.

Kesimpulan : Transformasi peresepan manual ke elektronik.

 

 

---

 

Background: The hospital is demanded that there should be no errors, especially medication errors. In the Patient Safety Incident report for 2017 - 2018, there was an increase in medication errors of 5 cases from 16 to 21 cases. Need to analyze the causes so that it doesn't happen again.

Objective: To find out the cause and root of the problem in increasing medication error. Analyzing causal factors in the 4 phases of drug supply.

Method: Qualitative design. Done in May - June 2019 in the inpatient unit of Pluit Hospital. Primary data from observations, interviews using interview guidelines to management and the parties involved from the beginning of the prescription making until the drug is given to patients. Secondary data from the document review using the Check List form in the inpatient pharmacy unit and the Patient Safety Subcommittee. All data will be triangulated so that accurate results are obtained.

Result: Medication error was found in all 4 phases, at most during the prescribing phase because of human error and prescriptions that were still manual.

Conclusion:Transforming manual prescriptions into electronics

 

"

"Upaya membangun kesadaran terhadap budaya keselamatan pasien merupakan langkah pertama menuju keselamatan pasien sehingga budaya tersebut menjadi dasar dalam menerapkan dan mencapai keselamatan pasien di Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh hasil analisis gambaran budaya keselamatan pasien sebagai langkah untuk meningkatkan mutu kesehatan dan keselamatan pasien di Puskesmas Duren Sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dan kuesioner hasil adaptasi dari Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) 2.0 dari AHRQ sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan memperoleh persentase tertinggi (88,3%), dengan 2 dimensi lainnya dalam kategori baik, yaitu komunikasi tentang kesalahan (87,8%) dan kerja sama tim (87,3%). Dimensi pelaporan kejadian keselamatan pasien memperoleh persentase terendah (57,7%), dengan 6 dimensi lainnya dalam kategori cukup baik, yaitu kepegawaian dan kecepatan kerja (62,0%), supervisor, manajemen, atau pemimpin klinis yang mendukung keselamatan pasien (66,2%), respons terhadap kesalahan (70,8%), serah terima dan pertukaran informasi (70,9%), keterbukaan komunikasi (73,6%), dan dukungan manajemen untuk keselamatan pasien (74,6%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya keselamatan pasien di Puskesmas Duren Sawit termasuk dalam kategori cukup baik (73,9%) sehingga Puskesmas perlu meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, meningkatkan sumber daya, memberikan reward kepada tenaga kesehatan yang melaporkan kejadian keselamatan pasien, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

An attempt to construct awareness of patient safety culture is the first phase towards patient safety, thus that culture becomes the basis for implementing and achieving patient safety in Public Health Center. The purpose of this study was to obtain the results of the analysis on the patient safety culture overview as a step to increase health quality and patient safety at the Duren Sawit Public Health Center. This study is a quantitative research with a cross-sectional approach using questionnaires adapted from AHRQ's Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) 2.0 as a research instrument. The result showed that the dimension of organizational learning and continuous improvement had the highest percentage (88,3%), while the other 2 dimensions are in the good category, namely communication about error (87,8%) and teamwork (87,3%). The dimension of reporting patient safety events had the lowest percentage (57,7%), with the other 6 dimensions are in the relatively good category, which are staffing and work pace (62,0%), supervisor, manager, or clinical leader support for patient safety (66,2%), response to error (70,8%), handoffs and information exchange (70,9%), communication openness (73,6%), and hospital management support for patient safety (74,6%). The conclusion of this study is that patient safety culture at the Duren Sawit Public Health Center is considered to be in a relatively good category (73,9%). Therefore, the Public Health Center needs to increase education, coaching, and socialization for healthcare workers, increase resources, give rewards for healthcare workers who has reported patient safety events, and implement monitoring and evaluation periodically."

"Mutu pelayanan kefarmasian merupakan salah satu praktik standar kefarmasian untuk memberikan pelayanan yang baik dan tepat demi menyehatkan masyarakat. Pemastian akan pemenuhan mutu pelayanan farmasi klinik yang dilakukan dapat diperoleh dari evaluasi terhadap performa layanan kepada pasien serta kesesuaian obat dalam resep dengan formularium puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menjelaskan bahwa evaluasi mutu pelayanan kefarmasian merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga penulisan laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi gambaran mutu pelayanan di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Cakung sesuai dengan standar yang berlaku dan kesesuaian peresepan obat dengan formularium puskesmas serta merekomendasikan perbaikan pelayanan yang belum memuaskan. Penelitian dilakukan dengan studi literatur, observasi langsung kegiatan pelayanan di instalasi farmasi, survei melalui penyebaran angket ke pasien rawat jalan di ruang tunggu instalasi farmasi, mencatat daftar obat yang diresepkan dengan di formularium, dan berdiskusi dengan apoteker penanggung jawab. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep obat jadi diperoleh rata-rata selama 8,15 menit dan obat racikan 24,33 menit, persentase ketepatan pengkajian resep diperoleh sebesar 94,44% dan pemberian informasi obat 100%. Tingkat kepuasan pasien dinilai dari parameter fasilitas sebesar 93,33%, keandalan 97,77%, daya tanggap 100%, jaminan 100%, dan kepedulian 100%. Penulisan resep dengan formularium puskesmas juga sudah sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Cakung sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian dan penulis merekomendasikan penambahan tenaga kerja di ruang apotek, pengkajian resep dengan lebih cermat, dan penyusunan tempat duduk yang rapi.

---

The quality of pharmaceutical services is one of the standard pharmaceutical practices to provide appropriate services to society. The fulfillment of the quality of clinical pharmacy services can be obtained from evaluating the performance of services to patients and the suitability of drugs in prescriptions with the formulary. Minister of Health 74 of 2016 Concerning Standards for Pharmaceutical Services at Community Health Centers explains that evaluation of the pharmaceutical services is mandatory, so this report aimed to evaluate the service quality at the Cakung Health Center in accordance with applicable standards, conformity of drug prescriptions to the formulary and to recommend service improvements. The research was done through literature studies, direct observation of service activities, questionnaires surveys to outpatients in the pharmacy waiting room, recording the list of prescribed drugs in the formulary, and discussion with the pharmacist in charge. The results of the evaluation showed the waiting time for prescription drug service was on average 8.15 minutes and for concoctions 24.33 minutes, the prescription review accuracy was 94.44%, and drug information delivery was 100%. The level of patient satisfaction was assessed from the facility parameters of 93.33%, 97.77% reliability, 100% responsiveness, 100% assurance, and 100% care. Prescription writing with the formulary was also appropriate. It was concluded that the quality of pharmaceutical services at the Cakung Health Center was in accordance with Pharmaceutical Service Standards and the authors recommended adding more workers to the pharmacy room, more careful prescription studies, and neat seating arrangements."