Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Waktu pelayanan resep obat merupakan salah satu indikator mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, standar waktu tunggu pelayanan obat jadi di depo farmasi rawat jalan ditetapkan £30 menit, sementara untuk obat racikan £60 menit. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental deskriptif yang berfokus untuk mengkaji indikator mutu waktu tunggu pelayanan resep di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu dengan mengambil sampel data yang terdapat di lapangan secara langsung dalam satu waktu. Berdasarkan hasil evaluasi waktu tunggu pelayanan resep obat di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUI pada periode Mei – Agustus 2022, rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah 45,25 menit ± 0,064. Terdapat sebanyak 40,43% resep obat jadi yang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan 59,57% resep dengan waktu tunggu pelayanan tidak sesuai. Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah 66,75 menit ± 0,037. Terdapat sebanyak 63,12% resep obat racikan yang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan 36,68% resep dengan waktu tunggu pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan Minimal.

---

Prescription service time is an indicator of the quality of pharmaceutical services regulated in the Hospital Minimum Service Standards. Based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129 of 2008 concerning Minimum Service Standards, the standard waiting time for non-concoction drugs service at outpatient pharmacy depots is set at £30 minutes, while for concoction drugs it is £60 minutes. This research is a descriptive non-experimental study that focuses on examining quality indicators of waiting time for prescription services at the Outpatient Pharmacy Depot at the University of Indonesia Hospital. Data collection in this study used a cross-sectional approach, by taking samples of data contained directly at one time. Based on the results of an evaluation of the waiting time for drug prescription services at the University of Indonesia Hospital Outpatient Pharmacy Depot in the period May – August 2022, the average waiting time for non-concoction drug services is 45.25 minutes ± 0.064. There were 40.43% of non-concoction drug prescriptions that were by the Minimum Service Standards and 59.57% of prescriptions with inappropriate service waiting times. The average waiting time for concoction drug service is 66.75 minutes ± 0.037. There were 63.12% of prescriptions for the concoction of drugs that met the Minimum Service Standards and 36.68% of prescriptions with service waiting times that did not comply with the Minimum Service Standards."

"Apoteker memiliki peranan penting dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Berpartisipasi langsung dalam praktik kerja kefarmasian merupakan salah satu hal penting yang dilakukan untuk menjadi seorang apoteker profesional. Oleh karena itu, sebagai bekal dan pengalaman dalam memahami peran apoteker dalam dunia kerja, para calon apoteker diwajibkan untuk menjalani praktik kerja profesi. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di RS UI periode Juli-Agustus 2022.

---

Pharmacists have an important role in doing pharmaceutical practice. Participating directly in the practice of pharmacy work is one of the important things to do to become a professional pharmacist. Therefore, as a provision and experience in understanding the role of pharmacists in the world of work, prospective pharmacists are required to undergo professional work practices. The Professional Practice of Pharmacist is held Matraman University of Indonesian Hospital periode July - August 2022."

"Apoteker merupakan profesional kesehatan lulusan sarjana farmasi yang telah lulus ujian kompetensi apoteker dan mengucap sumpah jabatan apoteker. Seorang calon apoteker harus mempunyai keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, calon apoteker diharuskan melakukan praktik profesi sebagai bentuk memperoleh pengalaman dan kompetensi untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai apoteker profesional. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Indonesia selama periode bulan Maret – April 2022 dan Apotek Kimia Farma 352 Margonda selama periode bulan Mei 2022. Calon apoteker diharapkan memperoleh pengalaman, ilmu, dan keterampilan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dalam menjadi profesi apoteker.

---

Pharmacists are health professionals who have graduated from pharmacy degrees who have passed the pharmacist competency exam and take the pharmacist's oath of office. A prospective pharmacist must have expertise in practicing pharmacy in pharmacy service facilities. Therefore, prospective pharmacists are required to practice professionally as a form of gaining experience and competence to practice pharmacy as a professional pharmacist. The Pharmacist Professional Work Practice is held at the University of Indonesia Hospital during the period March – April 2022 and Kimia Farma 352 Margonda Pharmacy during the May 2022 period. Prospective pharmacists are expected to gain experience, knowledge, and skills that can be useful in the future in becoming a pharmacist profession."

"Akses masyarakat terhadap obat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Berdasarkan beberapa studi lain diketahui bahwa sistem pengadaan obat di sektor publik masih tidak efisien karena ketidaksesuaian rencana kebutuhan obat. Ini menyebabkan terjadinya kelangkaan obat di ruang lingkup masyarakat sehingga beberapa pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan atau mendapatkan obat yang tidak sesuai jumlahnya dari yang seharusnya walaupun harga obat sudah dibuat murah. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa rencana kebutuhan obat yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan salah satu bagian penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi obat pada pasien – pasien di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia dengan metode FSN (Fast, Slow, Non – moving) sekaligus melihat apakah rencana kebutuhan obatnya sudah sesuai yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa 29,82% termasuk dalam kategori fast moving, 65,53% termasuk dalam kategori slow moving, 4,65% termasuk dalam kategori non – moving dengan pola konsumsi dimana kategori fast moving menyumbang konsumsi sebesar 80,91%, kategori slow moving menyumbang konsumsi sebesar 18,57%, dan kategori non – moving menyumbang konsumsi sebesar 0,52% dari total konsumsi obat yang digunakan oleh pasien. Kemudian, rencana kebutuhan obat di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia kurang sesuai dengan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat karena jumlah obat di kategori fast moving lebih sedikit dibanding jumlah obat di kategori slow moving dan non – moving.

---

Access to drugs is strongly influenced by the availability of drugs in healthcare facilities. Based on several other studies, it is known that the drug supply system in the public sector is still inefficient due to discrepancies in drug supply plans. This causes a shortage of drugs in the community so that some patients do not get the drugs they need or receive the drugs but not in the correct amount they should even though the price of the drugs has been cheap. That's why it can be concluded that the right drug supply which was needed by the community is an important part of increasing people's access to drugs. This study aims to determine the rate of drug consumption in patients at the University of Indonesia Hospital using the FSN method while at the same time seeing whether the planned drug supply is exactly needed by the community or not. From the results of observations, it is known that 29.82% are included in the fast- moving category, 65.53% are included in the slow-moving category, 4.65% are included in the non-moving category with consumption rate where the fast-moving contributes 80.91%, the slow-moving contributed 18.57%, and the non-moving contributed 0.52% of the total drug consumption used by patients. Then, the plan for drug supply at the University of Indonesia Hospital is not exactly like what is currently needed by the community because the number of drugs in the fast-moving is less than the number of drugs in the slow-moving and non-moving categories."

"Pada tahun 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) mengeluarkan Buku Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC yang terdapat Peraturan Direktur Nomor Prt–2099/A00000/2020-S0 tentang Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Tahun 2021 untuk membuat dan memberlakukan standarisasi FOPI di lingkungan PERTAMEDIKA IHC dengan ketentuan semua rumah sakit yang berada di lingkungan PERTAMEDIKA dan RS IHC Member wajib menggunakan FOPI dan tidak diperkenankan adanya Formularium atau Daftar Standar Obat lain. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian daftar obat dalam Formularium RS UI dengan FOPI. Kegiatan dilakukan dengan pengolahan dua buah data berupa master obat Formularium RS UI serta FOPI dalam bentuk format excel dengan Formularium RS UI sebagai master data. Lalu, dilanjutkan perhitungan persentase dari masing-masing kategori obat yang tersubtitusi, tidak perlu subtitusi atau tidak tersubtitusi. Diperoleh jumlah obat Formularium RS UI yang dapat disubtitusi ke FOPI sejumlah total 442 obat dengan persentase total 18,53%. Jumlah obat yang masuk dalam kategori “Tidak Perlu Subtitusi” sebanyak 1102 obat dengan total persentase sebesar 47,71%. Sedangkan, jumlah obat yang tidak bisa disubtitusi adalah sejumlah 383 obat dengan persentase total 16,58%. Jumlah obat non FOPI adalah sejumlah 383 obat dengan persentase 16,58%. Obat yang tidak tersubtitusi perlu dilakukan pengkajian kembali antara Farmasi dengan Pelayanan Medik/KFT/KSM terkait untuk mendukung efisiensi dan efektivitas formularium RS UI.

---

To create and implement FOPI standardization in Indonesia, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) released the PERTAMEDIKA IHC Drug Formulary Book in 2020. This publication includes Director Regulation Number Prt-2099/A00000/2020-S0 addressing the 2021 PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Drug Formulary. PERTAMEDIKA IHC environment on the condition that all hospitals within PERTAMEDIKA and IHC Member Hospitals must use FOPI and that no Formulary or other Standard List of Drugs is permitted. Consequently, it is required to update the UI Hospital Formulary's medicine list with FOPI. The task involved processing two sets of data, the UI Hospital's master drug formulary and FOPI's FOPI in excel format, with the UI RS Formulary serving as the master data. The percentage of each drug category that is substituted, whether a substitution is required or not, should then be calculated. There are 442 different medications in the UI Hospital Formulary that can replace FOPI, with a total substitution percentage of 18.53%. 1102 medicines, or a total proportion of 47.71, fall under the "No Need Substitution" category. 383 medicines, or a total percentage of 16.58%, cannot be substituted, however. There are 383 non-FOPI medications, with a proportion of 16.58%. To promote the efficacy and efficiency of the UI Hospital formulary, drugs that cannot be substituted must be discussed between the Pharmacy and the relevant Medical Services/KFT/KSM."

"Apotek, Puskesmas, dan rumah sakit merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas khusus ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pemusnahan vaksin COVID-19 yang telah kedaluwarsa di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama pada periode Maret – Desember 2021, membandingkan kesesuaian standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Apotek Roxy Pamulang menurut PMK No. 73 Tahun 2016, dan untuk melihat kecenderungan penggunaan narkotika dan psikotropika (NAPZA) di Rumah Sakit Universitas Indonesia selama periode bulan Maret 2021 hingga Februari 2022. Hasil dari tugas akhir ini menunjukkan bahwa Vaksin COVID-19 yang sudah kedaluwarsa di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama belum bisa dimusnahkan karena menunggu arahan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, pelayanan kefarmasian di Apotek Roxy Pamulang sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, dan Penggunaan obat NAPZA paling banyak di RSUI pada periode Maret 2021 – Februari 2022 adalah Klobazam 10 mg.

---

A pharmacy, public health center, and a hospital are pharmaceutical service facilities where pharmacists practice pharmaceutical services. Pharmaceutical services must follow pharmaceutical service standards in accordance with applicable regulations. This task was carried out to evaluate the disposal of expired COVID-19 vaccines at Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama in the period March – December 2021, comparing the suitability of pharmaceutical service standards carried out at Apotek Roxy Pamulang according to PMK No. 73 of 2016, and to look at the trend of using narcotics and psychotropic drugs (NAPZA) at the University Indonesia Hospital during the period from March 2021 to February 2022. The results of this final project show that the expired COVID-19 vaccine at Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama has not been able to be disposed of due to waiting for directions from the South Jakarta Health Sub-dept., the pharmaceutical services at Apotek Roxy Pamulang have complied with the Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016, and the highest use of narcotic drugs in RSUI in the period March 2021 - February 2022 is 10 mg Klobazam."

"Pelayanan kefarmasian di rumah sakit melipti 2 kegiatan yaitu manejerial dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam tubuh. Pemantauan terapi obat (PTO) dilakukan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Sejalan dengan PTO, monitoring efek samping obat adalah kegiatan untuk memantau setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim. PTO dapat berjalan bersamaan dengan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) yang berfokus pada efek samping dan pelaporan. Pada praktik kerja ini juga dilakukan tugas khusus yaitu monitoring efek samping pendarahan pada pasien rawat inap yang menggunakan antiplatelet di RSUI.

---

Pharmaceutical services in hospitals include 2 activities, managerial and clinical pharmacy services. Clinical services include assessment and prescription services, tracing drug use history, drug reconciliation, drug information services, counseling, visits, drug therapy monitoring, side effects monitoring, evaluating drug use, dispensing sterile preparations, and monitoring drug levels in the body. Monitoring drug therapy is carried out to ensure safe, effective and rational drug therapy for patients. In line with monitoring drug therapy, adverse drug reaction monitoring is an activity to monitor any undesirable response to a drug that occurs at the usual dose. Monitoring drug theraphy can run in conjunction with adverse drug reaction monitoring which focuses on side effects and reporting. In this work practice, a specific task is also carried out, monitoring side effects of bleeding in inpatients using antiplatelet in Universitas Indonesia hospital."

"Fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan harus memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan perbekalan farmasi yang memenuhi standar pelayanan. Mengelola perbekalan farmasi merupakan peran dari apoteker, termasuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dalam mengelola perbekalan farmasi, apoteker harus menjamin kualitas, fungsi, dan keamanannya. Banyak perbekalan farmasi seperti obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang tersedia dan/atau harus disediakan di depo farmasi IGD termasuk ke dalam kategori emergensi, sehingga dalam pengelolaan dan pengendaliannya harus menjamin jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengendalian perbekalan farmasi penting dilakukan di IGD untuk memastikan bahwa persediaan yang ada efektif dan efisien. Dalam melakukan pengendalian, dibutuhkan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat pada persediaan fast moving karena barang-barang tersebut lebih sering dikeluarkan. Tujuan dilaksanakannya tugas khusus ini adalah melihat dan menentukan perbekalan farmasi (obat dan BMHP) di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Indonesia (IGD RSUI) yang termasuk ke dalam kategori Fast Moving, kemudian menentukan kelompoknya berdasarkan penyerapan dananya yang didapat dari analisis ABC. Untuk melakukan hal tersebut, diambil data penggunaan obat dan BMHP di IGD RSUI selama bulan November 2022 sampai Januari 2023, kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis interpretasi. Total barang fast moving di Depo Farmasi IGD RS UI adalah sejumlah 356 item, dengan 238 item di antaranya adalah obat dan 118 item berupa BMHP. Dari seluruh barang fast moving, item dengan penyerapan dana paling besar adalah Desrem 100 mg Powder Injection, obat COVID-19 yang berisi Remdesivir. Obat ini memiliki harga yang relatif mahal dan penggunaannya meningkat pada November 2022 karena terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada saat itu.

---

Health Care facilities that provide emergency services such as hospitals, must have human resources, facilities, infrastructure, and pharmaceutical supplies that meet service standards. Managing pharmaceutical supplies is mainly a pharmacist’s role, including those in the emergency department. In managing pharmaceutical supplies, pharmacists must guarantee their quality, function, and safety. Many pharmaceutical supplies such as medicines and consumable medical materials that are available and/or must be provided at the emergency department are included in the emergency category, hence the inventory control must ensure the quantity and type of the supplies to comply with the established list of emergency supplies. Therefore, it is important to control pharmaceutical supplies in the Emergency Department to ensure that existing supplies are effective and efficient. In carrying out inventory control, stricter supervision is especially needed on fast-moving items because those supplies are used more frequently. The aim of this project is to see and determine which pharmaceutical supplies (medisines and consumable medical materials) in the Emergency Department of the University of Indonesia Hospital (IGD RSUI) are in the Fast-Moving category, then determine the item’s group based on the absorption of funds obtained from the ABC analysis. To do this, pharmaceutical supplies usage data in the period of November 2022 to January 2023 in the IGD RSUI was taken, and then the data was processed and interpretation analysis were carried out. The total amount of fast-moving items at the IGD RSUI is 356 items, of which 238 items are medicines and 118 items are consumable medical materials. Of all the fast-moving items, the item with the largest absorption of funds is Desrem 100 mg Powder Injection, a COVID-19 medicine containing Remdesivir. This medicine has a relatively expensive price and its use was increased in November 2022 due to an increased case of COVID- 19 at that time."

"Apotek online BPJS merupakan layanan terbaru dari BPJS untuk membantu masyarakat peserta BPJS dalam mendapatkan obat-obatan secara mudah. Unit Farmasi Rawat Jalan RSUI dalam melakukan klaim obat kronis pasien BPJS dengan pemberian selama 7 hari menjadi satu paket pembayaran INA CBG dan untuk 23 hari dibayarkan dengan tarif apotek online BPJS. Proses pengadaan obat Formularium Nasional yang dilakukan oleh RSUI tidak selalu mendapatkan harga beli yang lebih murah atau sama dengan tarif apotek online BPJS. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan harga pembelian obat Formularium Nasional RSUI dengan harga obat Apotek online BPJS pasien rawat jalan periode Mei- Juni 2023 sehingga dengan data ini RSUI dapat meminimalisir kerugian dari harga beli obat yang terlalu mahal dibandingan dengan tarif apotek online BPJS. Tugas khusus ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan metode pengumpulan data retrospektif menggunakan data sekunder yang di dapat dari sistem informasi rumah sakit dan juga dari aplikasi apotek online. Berdasarkan hasil analisa data perbandingan harga beli RSUI dengan harga apotek online yang dilakukan, didapatkan obat kategori lebih mahal mendapat persentase tertinggi yaitu sebesar 77%, kemudian obat kategori sama 15 % dan lebih murah 8%. Ini dapat menggambarkan bahwa mayoritas obat Formularium Nasional di RSUI memiliki harga beli yang mahal dibandingkan dengan tarif klaim dari apotek online BPJS. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak rumah sakit. Sehingga perlu dilakukannya perbaikan harga beli obat Formularium Nasional oleh RSUI.

---

BPJS online pharmacy is the latest service from BPJS to assist BPJS participants in obtaining medicines easily. RSUI Outpatient Pharmacy Unit in claiming chronic drugs for BPJS patients with 7 days of administration into one INA CBG payment package and for 23 days paid at the BPJS online pharmacy rate. The National Formulary drug procurement process carried out by RSUI does not always get a purchase price that is cheaper or the same as the BPJS online pharmacy rate. For this reason, it is necessary to compare the purchase price of RSUI National Formulary drugs with the price of BPJS online pharmacy drugs for outpatients for the May-June 2023 period so that with this data RSUI can minimize losses from buying drugs that are too expensive compared to BPJS online pharmacy rates. This special assignment uses descriptive observational methods with retrospective data collection methods using secondary data obtained from hospital information systems and also from online pharmacy applications. Based on the results of data analysis of the comparison of RSUI purchase prices with online pharmacy prices carried out, it was found that the more expensive category of drugs got the highest percentage of 77%, then the same category of drugs 15% and cheaper 8%. This can illustrate that the majority of National Formulary drugs at RSUI have expensive purchase prices compared to the claim rates from BPJS online pharmacies. This can result in losses to the hospital. So it is necessary to improve the purchase price of National Formulary drugs by RSUI."

"Latar Belakang: Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi kendala pelayanan pasien di rumah sakit sehingga pasien memerlukan perpindahan fasilitas kesehatan. Perpindahan pasien membutuhkan kesinambungan pelayanan. RS Meilia mengalami kendala dalam merujuk pasien, dari segi sistem maupun sumber daya manusia. Selain itu belum tercapainya evaluasi rujukan dan evakuasi pasien pada penilaian akses dan kesinambungan pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh surveyor KARS pada  April 2023.Metode: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang menganalisis elemen penilaian rujukan di dalam akses dan kesinambungan pelayanan di RS. Meilia pada bulan Mei-Juni 2023.Hasil: Pada proses penentuan dasar peraturan mengenai alur rujukan pada akses dan kesinambungan pelayanan, RS Meilia telah menetapkan dasar-dasar mengenai rujukan, namun masih menggunakan literatur yang sudah kurang relevan dengan saat ini. Pada proses perpindahan pasien masih terkendala tenaga SPGDT yang merangkap pelayanan dan belum optimalnya evaluasi sistem rujukan. Pada transportasi pasien tidak tersedianya fasilitas ambulans yang lengkap.Kesimpulan: RS Meilia telah melakukan proses rujukan berdasarkan elemen-elemen penilaian berdasarkan akses dan kesinambungan pelayanan rumah sakit, namun masih perlu perbaikan-perbaikan dalam proses evaluasi dan optimalisasi fungsi dan wewenang struktur organisasi khususnya pada pengelolaan rujukan.

---

Background: Hospitals as health care institutions have limited facilities and human resources so that patients need to transfer to other health facilities. Transfer of patients requires continuity of care. Meilia Hospital experienced problems in referring patients, in terms of systems and human resources. In addition, the evaluation of patient referral and evacuation has not yet been achieved in April 2023.

Methods: this study uses a qualitative approach with a case study design that analyzes referral assessment elements in access and continuity of services at Meilia Hospital in MayJune 2023.

Results: In the process of determining the basic regulations regarding the flow of referrals on access and continuity of services, Meilia Hospital still uses literature that is less relevant at this time. In the process of transferring patients, the SPGDT staff also serve as services stff and the evaluation of the referral system has not been optimal. There is no complete ambulance facility for patient transportation.

Conclusion: Meilia Hospital has carried out a referral process based on assessment elements based on access and continuity of hospital services, but still needs improvements in the evaluation process and optimizing the functions and authority of the organizational structure, especially in managing referrals."