Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The gender-based-violence is a nightmare and tragedy for women in transnational, cross cultural, geographical and civilizational boundaries. Moreover, prolonged human history has pervasively documented tragic, catastrophic facts recording women?s victimization. Culture, social system and structure, misogynic-religious interpretation, and especially patriarchal ideology have been stimulating, perpetuating and maintaining this women?s awful fate. Actually, several policies, political discretions and legal venues have been initiated and set up to be done in dealing with this issue. However, since law is just merely an epiphenomenon, a manifestation of cultural and social values, and a supra structure of economic power, the powerlessness and the paralyses of law were substantially and widely observed in this study. Hence, gender-based-victim have been dreadfully trapped within the dilemma of law."

"Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan Kamoro beradaptasi terhadap perubahan lingkungan berdasarkan kajian terhadap pengalaman individu perempuan Kamoro dengan budayanya yang matriarkhal dalam interaksiya dengan kondisi ekologisnya yang rusak. Kerangka analisis yang dipakai adalah politik ekologi feminis. Metode penelitian ini adalah studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan observasi. Hasil analisis memberikan kesimpulan tiga hal yakni: pertama, perempuan Kamoro memiliki cara beradaptasi tertentu terhadap perubahan ekosistimnya. Cara beradaptasi itu mengacu pada gendered knowledge, gendered environmental rigths and responsibilities dan gendered environmental grass roots political activism. Kedua, cara pandang tentang dan memperlakukan alam dan perempuan sebagai objek telah mengganggu relasi dan peran laki-laki, perempuan, dan alam. Akibatnya adalah kerusakan ekologi dan ketidakberdayaan perempuan. Ketiga, relasi perempuan dan alam adalah sebuah relasi yang penting. Penelitian ini menyarankan: pertama, pemerintah perlu kaji kembali paradigma pembangunan, pemerintahan yang demokratis dan transparansi sehingga memungkinkan kontrol masyarakat, dalam era otonomi ada bagi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PTFI perlu mempertimbangkan prinsip keadilan gender yang proposional dan berperspektif gender dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada cara perempuan Kamoro melakukan adaptasi atas perubahan ekosistimnya. Ketiga, perempuan Kamoro berhenti melakukan internalisasi nilai sebagai pencari nafkah, mengkaji kembali bentuk-bentuk penindasan bagi perempuan Kamoro dalam budaya, untuk melahirkan kembali cara pandang baru tentang relasi perempuan, alam, dan laki-laki yang lebih harmonis, serta perempuan Kamoro membangun kekuatan kolektif yang independen dan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak.

---

The focus of the research is to explain how Kamoro women adapt to the environmental changes based on a study on the individual daily life experiences of Kamoro women with their matriarchal culture in interaction with the damaged ecological condition. The research method used is a Feminist Political Ecology. The data are collected by conducting in-depth interview, involved supervision, and observation.

The result of the analysis suggests three conclusions. First, Kamoro women possess a certain method of condition to face the changes in the ecosystem. This method of adaptation refers to the gender knowledge, gendered environmental rights and responsibilities as well as gendered environmental grassroots political activism. Second, the view point on and the treatment toward nature and women as the subject have disrupted the relation and the role of men, women, and nature. It results in the damaged ecology and powerlessness in women. Third, relation between women and nature is an important relation.

The research proposes a number of suggestions: First, the government needs to review the paradigm of development, the democratic and transparent government, so that the community control can be carried out, and in the area of regional autonomy the local wisdom is considered in the management of environment. Second, PTFI needs to consider the principle of gender justice which is proportional and has gender perspective in the community development program and which refers to the method used by Kamoro women to adapt to the changes in the ecosystem. Third, Kamoro women cease to do the value internalization as a financial provider, review the kinds of oppression against Kamoro women in the area of culture, in order to relive a new viewpoint on a more harmonious relation among women, nature, and men, and Kamoro women should build an independent, collective power and develop their network with various parties."

"UU PKDRT adalah wujud nyata perjuangan kaum feminis untuk mengangkat KDRT ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai kejahatan di mata hukum. Sayangnya keberfungsian UU ini menjadi diragukan ketika dalam pelaksanaannya terjadi sejumlah persoalan. Oleh karena itu evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum selaku pelaksana utama dari UU PKDRT perlu terus dilakukan agar tercipta perbaikan hukum. Dari pemantauan peradilan yang telah dilakukan sejauh ini oleh sejumlah lembaga terlihat bahwa tidak cukup untuk melihat pelaksanaan hukum hanya dari perspektif hukum itu sendiri. Sepertinya ada aspek-aspek psikologis yang kuat mewarnai sebuah proses hukum. Hal ini mendorong saya menggunakan metode grounded theory untuk melihat penanganan hukum kasus KDRT yang dialami oleh para perempuan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengolahan data melibatkan 6 korban, 2 pengacara, 7 pendamping hukum, dan sejumlah aparat penegak hukum.Hasilnya menunjukkan betapa sulit proses hukum yang dijalani perempuan korban. UU PKDRT sendiri masih terhambat pelaksanaannya di samping perlunya revisi dalam beberapa pasal. Pendamping hukum dibatasi oleh aspek personal dan lembaga. Aparat penegak hukum kaku dalam menjalankan prinsip hukum objektif namun tanpa sadar dipengaruhi oleh bias-bias pribadi. Hukum pun menjadi tidak se-objektif, se-netral, dan se-rasional seperti yang mereka inginkan. Subjektivitas dan keberpihakan pada dasarnya perlu untuk mencapai objektivitas asalkan disertai kepekaan psikologis yang mengandung kepedulian. Tanpa kepedulian, keadilan hanya impian yang sulit digapai perempuan korban. Untuk dapat mewujudkannya, saya menawarkan sebuah proses hukum berperspektif psikologi hukum feminis yang menekankan etika kepedulian.

---

The Law of the Elimination of Violence in the Family/Household is the manifestation of feminists? struggle to take domestic violence into the public sphere by making it as a crime before law. Unfortunately, the functionality of this ordinance is doubted when its implementation meets several problems. Therefore evaluation and monitoring towards the performance of law upholder as the main implementer of this law is continually needed in order to bring the law improvement into reality. The court monitoring has been done by some organizations show that it?s not sufficient to see the law implementation by the legal perspective itself. It seems there are psychological aspects that coloring the legal process strongly. It urges me to apply grounded theory method to look closer the legal intervention of domestic violence cases. This research was based on qualitative approach. Data processing involves 6 victims, 2 lawye officials.The results reveal how difficult the process has been through by victims to get justice. The Law of the Elimination of Violence in the Family/Household is impeded on its implementation despite of the revision needed on several chapters. The legal counselors are restricted by institutional and personal limitations. The judicial personnel carry out the principle of objective law rigidly. However they are influenced by personal biases unconsciously. The law becomes less objective,neutral, and rational than they expect. Actually, subjectivity and impartiality are needed to reach objectivity. But they ought to be accompanied by psychological sensitivity with care within. Without care, justice is only a wish that?s difficult to reach by the female victims. To bring it into reality, I propose the legal process that has perspective of feminist legal psychology emphasizes the ethics of care."

"Struktur organisasi pada newsroom tradisional bersifat hierarkis dengan arus informasi dan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah. Ini berubah seiring diterapkannya sistem konvergensi di perusahaan media sehingga struktur menjadi lebih fleksibel. Namun adopsi nilai-nilai struktur tradisional masih bisa dirasakan. Struktur hierarkis tersebut berpotensi membatasi keberagaman suara dan timbulnya kesenjangan antara jurnalis laki-laki dan jurnalis perempuan, baik pekerjaan maupun kesejahteraan. Berlandaskan gagasan-gagasan dari teori feminisme, ada alternatif-alternatif lain yang dapat diterapkan pada struktur newsroom. Melalui studi literatur, ditemukan bahwa di beberapa negara banyak perempuan yang belum mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sementara di beberapa negara lainnya perempuan sudah mendapatkan hak yang sama. Dilihat dari pemanfaatan teknologinya, pelaksanaan sistem konvergensi sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan media di Indonesia, termasuk media bidang jurnalistik. Newsroom sudah dalam format yang lebih fleksibel dan terkonvergensi. Namun solusi yang berdasarkan teori-teori feminis belum bisa diaplikasikan sepenuhnya di Indonesia. Dilihat dari struktur organisasi dan peran yang diemban masing-masing aktor dalam newsroom, belum terbentuk struktur yang bersifat egaliter antara laki-laki dan perempuan.

---

Traditional newsroom have a hierarchical structure with one-way communication; top to down. The structure then became more flexible as media industries applied the convergence system on their newsroom. However, those traditional values can still be seen. Hierarchical structure can make limitation of diversity of voices also a gap between men and women journalists, both on works and prosperity. Based on feminist theories, there are alternative structures that can support women in media industries. In some countries, women journalists have got the same rights as men journalists but not in some other countries. From the usage of technology, media industries in Indonesia have changed their system into convergence system. Literature study on this paper found that the solutions given by the feminist theories can not be applied yet in Indonesia. Egalitarian structure between men and women journalists has not been established."