Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penurunan tanah (land subsidence) banyak terjadi di berbagai wilayah di dunia, terutama di kota-kota besar yang berlokasi di sekitar pantai atau dataran alluvial, seperti DKI Jakarta. Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat penurunan dan sebaran penurunan muka tanah di DKI Jakarta secara multitemporal serta memprediksi Penurunan Muka Tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030. Penelitian kali ini menggunakan metode Analisis DInSAR untuk mengakuisisi dua citra SAR berpasangan kombinasi data citra kompleks pada posisi spasial yang sama (differential SAR) atau posisinya sedikit berbeda (terrain height InSAR) pada area sama dengan melakukan perkalian konjugasi berganda. Data Citra yang dipakai adalah citra Sentinel-1 SLC dengan jarak temporal 2018-2023.Berdasarkan hasil pengolahan data citra SAR Sentinel-1A menggunakan metode Differential Interferomety Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) diperoleh nilai kelajuan penurunan muka tanah pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 masing- masing mencapai 0.08 m/tahun, 0.048 m/tahun, 0.1 m/tahun, 0.04 m/tahun dan 0.06 m/tahun, sebaran penurunan muka tanah terparah pada Jakarta Utara tepatnya di Marunda, Pantai Indah Kapuk, Muara Angke dan Muara baru. dan Jakarta Barat terletak di Kembangan dan Cengkareng.Penurunan rata-rata muka tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030 turun sebesar 0,65 meter atau sebesar 65 cm, dengan kelajuan penurunan sebesar 0.0648 m/tahun atau 6,48 cm/tahun. Dampak Penuruna tanah di DKI Jakarta menyebabkan Banjir ROB dan Penurunan Tanah pada perumahan dan Bangunan Gedung serta kenaikan Muka Air laut yang melebihi daratan. Penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Penentuan kebijakan Pajak Air Tanah dan Zona Bebas Air Tanah di DKI Jakarta.

---

Land subsidence is common in various regions of the world, especially in big cities located around the coast or alluvial plains, such as DKI Jakarta. In general, the purpose of this study is to examine the level of subsidence and the distribution of subsidence in DKI Jakarta in a multitemporal manner and to predict land subsidence in DKI Jakarta in 2030. This study uses the DInSAR analysis method to acquire two SAR images of a combination of complex image data at the position the same spatial (differential SAR) or slightly different position (terrain height InSAR) in the same area by performing multiple conjugation additions. The image data used is the Sentinel-1 SLC image with a time interval of 2018-2023. Based on the results of processing the Sentinel-1A SAR image data using the Differential Interferometry Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) method, the land subsidence rate was obtained in 2018, 2019, 2020, In 2021 and 2022 it will reach 0.08 m/year, 0.048 m/year, 0.1 m/year, 0.04 m/year and 0.06 m/year respectively, the distribution of the heaviest land subsidence in North Jakarta to be precise in Marunda, Pantai Indah Kapuk, Muara Angke and Muara Baru. and West Jakarta are located in Kembangan and Cengkareng. The average decline in land surface in DKI Jakarta in 2030 will decrease by 0.65 meters or 65 cm, with a rate of subsidence of 0.0648 m/year or 6.48 cm/year. The impact of land subsidence in DKI Jakarta causes ROB Floods and land subsidence in housing and buildings as well as rising sea levels that exceed land. The handling that has been carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta is the Implementation of Groundwater Tax and Groundwater Free Zone policies in DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanah, korelasi parameter tanah dengan kedalaman, dan korelasi antar parameter tanah di wilayah DKI Jakarta berdasarkan hasil pengujian laboratorium di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jenis tanah DKI Jakarta dominan terdiri dari 2 (dua) jenis tanah yaitu MH (lanau dengan plastisitas tinggi) dan SM (pasir berlanau). Berdasarkan korelasi parameter tanah dengan kedalaman di wilayah DKI Jakarta maka didapatkan kadar air (Wc) berkisar 19.7-133.5%, liquid limit (LL) berkisar 39-129%, plastic limit (PL) berkisar 28-77%, plasticity index (PI) berkisar 8-51.5%, density (γ) berkisar 12.8-18.5 kN/m3, specific gravity (Gs) berkisar 2.5-2.77, kohesi (c) berkisar 0-69 kN/m2, sudut geser berkisar 0-31°, angka pori (e0) berkisar 0.4-3.1, tegangan overburden (Po) berkisar 15-144 kPa, tegangan pre-consolidated (Pc) berkisar 37-358 kPa, indeks kompresi (Cc) berkisar 0.09-1.51, dan indeks pemampatan kembali (Cr) berkisar 0.01-0.32. Berdasarkan korelasi index properties dan engineering properties, yaitu korelasi antara Cc dengan PI, Cc dengan LL, Cc dengan e0, Cc dengan Wc, e0 dengan Wc, dan e0 dengan γ, menghasilkan koefisien korelasi dengan tingkat hubungan kuat, kecuali korelasi antara Cc dengan PI dan Cc dengan LL pada Kelompok 1 dan Kelompok 2 kurang dapat diandalkan karena memiliki koefisien korelasi dengan tingkat hubungan rendah.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the type of soil, the correlation of soil parameters with depth, and the correlation between soil parameters in the DKI Jakarta region based on the results of laboratory testing at the University of Indonesia's Laboratory of Soil Mechanics. Statistical data processing uses Microsoft Excel to graph, linear equations, calculation of the coefficient of variance (COV) and correlation coefficients. The results of this study indicate that the type of soil in the DKI Jakarta area is dominant consisting of 2 (two) types of soil, namely MH (silt with high plasticity) and SM (silty sand) with high plasticity. Based on the correlation of soil parameters with depth in the DKI Jakarta area, the Wc was 19.7-133.5%, LL was 39-129%, PL was 28-77%, PI was 8-51.5%, γ was 12.8-18.5 kN/m3, Gs was 2.5-2.77, c was 0-69 kN/m2, friction angles was 0-31°, e0 was 0.4-3.1, Po was 15-144kPa, Pc was 37-358kPa, Cc was 0.09-1.51, and Cr was 0.01-0.32. Based on correlation index properties and engineering properties, the correlation between Cc and PI, Cc with LL, Cc with e0, Cc with Wc, e0 with Wc, and e0 with γ, produces a correlation coefficient with a strong level of correlation."

"Setiap tahun, beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung mengalami penurunan tanah sebanyak satu meter yang disebabkan oleh terbangunnya industri, perdagangan, dan pemukiman. Penurunan tanah diakibatkan oleh peningkatkan tegangan antarbutir tanah yang tidak terkonsolidasi. Tanah lunak bersifat kohesif yang ditemukan di lokasi penelitian menyebabkan banyaknya lapisan tak-terkonsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan zona ketebalan tanah tak-terkonsolidasi dan menganalisis hubungannya dengan kondisi litologi. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dilihat kesesuaiannya terhadap tata guna lahan yang ada sekarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan dengan metode Robertson serta pembuatan peta dengan metode interpolasi kriging dan overlay. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa tanah tak-terkonsolidasi berada di bagian barat laut hingga tenggara dan ketebalannya cenderung berkurang semakin ke arah timur laut dan barat daya lokasi penelitian. Kondisi litologi di lokasi penelitian juga sesuai dengan keberadaan tanah kohesif seperti tanah lempung dan tanah organik sebagai ciri tanah tak-terkonsolidasi. Hasil akhir penelitian menunjukkan beberapa kesesuaian dan ketidak sesuaian. Lahan terbuka terbanyak berada di zona merah muda sebesar 72,02%, pemukiman terbanyak berada di zona hijau sebesar 40,16%, perdagangan dan jasa terbanyak berada di zona merah muda sebanyak 43,34 %, dan industri terbanyak berada di zona hijau sebanyak 53,85%.

---

Every year, several sub-districts in Bandung Regency experience land subsidence of as much as one meter caused by the construction of industry, business and residential. Soil subsidence is caused by increased stress between the underconsolidated soil grains. The soft, cohesive soil found at the research location causes many underconsolidated layers. This research aims to map the thickness zone of unconsolidated soil and analyze its relationship with lithological conditions. Next, the results of the analysis are seen for their suitability for existing land use. The method used in this research is calculations using the Robertson method and making maps using the kriging interpolation and overlay methods. The results show that underconsolidated soil is located in the northwest to southeast and its thickness tends to decrease towards the northeast and southwest of the research location. The lithological conditions at the research location are also directly proportional to the presence of cohesive soil such as clay and organic soil as a characteristic of underconsolidated soil. The final results of the research show suitability and nonsuitability. The most open land is in the pink zone at 72.02%, the most residential areas are in the green zone at 40.16%, the most trade and business are in the pink zone at 43.34%, and the most industry is in the green zone at 53 .85%."

"ABSTRAKPantai Utara kota DKI Jakarta (Pantura Jakarta) termasuk ke dalam kawasan strategis. Kawasaan Pantura Jakarta memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah penurunan tanah dan banjir pasang air laut (banjir Rob). Strategi pengamanan pantai Jakarta merupakan alternatif penataan kawasan strategis Pantura Jakarta. Pembangunan Giant Sea Wall (GSW)/ dinding laut raksasa dengan menggunakan mekanisme Public Private Partnership (PPP), merupakan salah satu sekenario alternatif dari penataan kawasan strategis pantura Jakarta. Namun dengan besarnya probabilitas kegagalan proyek dengan sekala besar yang menggunakan mekanisme PPP, penting untuk mengkaji dan merencanakan Manajemen Risiko termasuk rencana mitigasi risiko pada proyek ini dengan melakukan simulasi monte carlo pada model finansial yang diintegrasikan dengan pengaruh risiko untuk menentukan Expected Value of Project yang dibandingkan dengan batasan batasan yang dapat diterima para stakeholder untuk menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan.

---

ABSTRACT

North coast city of Jakarta (Jakarta northern coast) are included in the strategic region. Northern Coast Jakarta has a lot of problems include land subsidence and sea water flooding (flood Rob). Jakarta coastal protection strategy is an alternative arrangement of a strategic area north coast of Jakarta. Development of Giant Sea Wall (GSW) / giant sea wall by using the mechanism of Public Private Partnership (PPP), is one of the alternative scenario of structuring a strategic area north coast of Jakarta. However, the magnitude of the probability of failure of projects with large scale that uses the mechanism of PPP, it is important to assess and plan for risk management including risk mitigation plan in the project by performing monte carlo simulation on a financial model that is integrated with the influence of risk to determine the Expected Value of Project compared to limits of acceptable limits stakeholders to be considered for decision makers."

"Tawuran pelajar di DKI Jakarta memiliki dimensi kompleksitaspermasalahan yang menonjol. Fluktuasi frekuensi tawuran yang berubah daritahun ke tahun, variasi faktor penyebab dan pemicu tawuran pelaiar serla semakinmeningkatnya korban tawuran pelajar menyebabkan perlunya suatu pemahamanyang lebih luas mengenai permasalalahan. Atas dasar hal tersebut makadiperlukan suatu perencanaan sosial yang komprehensif dalam menanggulangisekaligus mengantisipasi perluasan gejalanya. Perencanaan sosial diharapkandapat menghasilkan suatu rekomendasi yang aplikatif melalui pendedahanberbagai faktor yang ditengarai sebagai penyebab dan pemicu masalah tawuranpelajar.Penelitian ini pada dasamya dapat diklasifikasikan sebagai action research.yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena sekaligus menawarkanalternatif solusi. Har ini disebabkan karena tawuran pelajar merupakanpermasalahan yang bersifat kontemporer (berlangsung hingga kini). Untukmendapatkan pemahaman yang Iebih mendalam mengenai fenomena tawuranpelajar maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secondary analysis.Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dibahas dimana sumbermasalah bukan hanya satu dan masing-masing memiliki kontribusi meskipundalam derajat yang berbeda. sehingga jalan terbaik untuk memperoleh solusiadalah pemahaman yang mendalam mengenai problem tersabut. Oleh karena itupendekatan yang digunakan adaiah Theoritica/ Review. `Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa diperlukan cara pandang yangbersifat sistemik dalam memahami masalah tawuran pelajar. Berbagai faktorsaling berhubungan dalam membentuk permasalahan tawuran pelajar.Pengkategorian sosial sekolah yang terjadi dalam sistem pendidikan berimbaspada interaksi yang terjadi di Iuar tembok sekoiah antara satu sekolah dengansekolah lain. Tata ruang kota sebagai setting terjadinya interaksi memberi warna pada bentuk dinamika yang terjadi dalam interaksi tersebut. Sebagai kelompokusia yang memiliki tugas perkembangan yang berkaitan dengan modus ekslstensipribadi, kondisi-kondisi diatas tidak mendukung daya adaptasi sistem biologisnyaterhadap sistem perilaku. Akibatnya dalam pemilihan cara untuk mencapaitujuannya, terdapat sekelompok pelajar yang cenderung menggunakan cara-carakekerasan sebagai bentuk resistensi eksistensinyaMasalah utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya keteganganstruktural dan setting lingkungan fisik yang kurang kondusif yang mengakibatkanrasa tidak aman bagi sebagian pelajar sehingga mendorong timbulnya kondisiyang mengarah pada tindakan koleklif yang bersifat agresif. Dengan demikianmaka tujuan dari perencanaan sosial penanganan tawuran pelajar adalanmengendalikan faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab tercetusnyatindakan tawuran pelajarBerdasarkan analisis juga ditemukan bahwa kebijakan yang selama iniditerapkan memiliki beberapa kelemahan antara Iain; kebijakan yang dirumuskandalam wilayah tindak geograris rnengaburkan batas tanggung jawab masing-masing instansi, tidak adanya koordinsi dalam desain dan penganggaran program,cara pandang yang cenderung melihat inti permasalahan pada diri siswa dankurangnya ? sense of crisis' dalam memandang permasalahan tersebut.Tujuan penanganan masalah tersebut drfokuskan untuk menciptakankondisi yang mendukung rasa aman bagi pelajar untuk menjalankan status danperannya sehingga dapat menoapai goal (tujuan) yang diharapkan sesuai denganstatus dan perannya tersebut _ Fokus dari alternatif penanganan masalah adalahmengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan tarjadinya ketegangan strukturaldengan memprioritaskan faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk program jangkapendek. Antara lain mengendalikan kondisi yang menyediakan situasi yang dapatmemicu kontak iisik antar pelajar dan memutuskan tradisi permusuhan melalui"counter" terhadap konstruksi realitas yang dibentuk dalam dinamika kerompok dansosialisasi permusuhan oleh alumni. Dalam jangka panjang structural constraintyang mendukung kondisi kesenjangan serta penataan lingkungan fisik danpenyediaan sarana aktualisasi siswa menjadi perhatian."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Penelitian mengenai kegiatan promosi di Perpustakaan Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta dilakukan pada bulan Desember 2006 sampai dengan bulan April 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2006 dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan promosi di Perpustakaan Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan kajian pustaka. Peneliti melakukan wawancara dengan staf Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta yang menjadi pelaksana kegiatan promosi di perpustakaan tersebut, yaitu Kepala Subbid Kerjasama dan Pemasyarakatan, Kepala Subbag Umum, dan Kepala Subbid Layanan Perpustakaan. Kajian pustaka dilakukan terhadap dokumen yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Perpustakaan Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan kegiatan promosi. Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta adalah dengan membuat bagan petunjuk, running text, dengan melakukan kerjasama, menerima kunjungan, melalui pelayanan, mengikuti pameran, mengadakan lomba, bedah buku, Pemilihan Abang dan None Buku 2006, kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba), membuat material promosi, pemuatan berita di media massa cetak, peliputan profil di sebuah stasiun televisi, dan kerjasama dengan acara Going Country. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi kegiatan promosi di Perpustakaan Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta adalah dana, staf perpustakaan, gedung, pasar, dan perhatian dari Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta."