Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang loss adjuster dengan judul pertanggungjawaban hukum loss adjuster dalam melakukan perhitungan besaran nilai klaim asuransi dianalisis terhadap kode etik dan kode perilaku. Loss adjuster adalah profesional yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi untuk melakukan evaluasi dan menilai kerugian pada klaim asuransi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan dan bersifat rekomendasi. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah analisis tugas dari loss adjuster terkait perhitungan nilai klaim asuransi, dan akibat serta tanggung jawab hukum loss adjuster apabila loss adjuster melakukan pelanggaran kode etik dalam perhitungan nilai klaim asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif serta wawancara juga dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tugas loss adjuster adalah melakukan penaksiran perhitungan klaim asuransi yang nantinya menjadi bahan rekomendasi. Dalam perhitungan klaim asuransi, perusahaan asuransi dapat menunjuk loss adjuster yang penunjukannya harus disertai dengan perjanjian kerja sama tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan asuransi yang tidak menyertakan perjanjian kerja sama. Hal tersebut berdampak kepada tugas dan tanggung jawab dari loss adjuster. Disamping itu, dalam melakukan tugasnya loss adjuster dapat melakukan pelanggaran kode etik yang berakibat pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan kode etik dan kode perilaku APKAI. Pertanggungjawaban hukum loss adjuster terkait pelanggaran tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Adapun saran yang diambil dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi sebaiknya dalam melakukan penunjukkan kerja sama menyertakan perjanjian kerja sama sehingga tugas dan tanggung jawab loss adjuster diuraikan dengan baik dan apabila terjadi sengketa dapat terselesaikan dengan adil. Perusahaan loss adjuster pun juga harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya

---

This thesis discusses loss adjuster with the title of legal liability of loss adjuster in calculating the amount of insurance claim value analyzed against the code of ethics and code of conduct. Loss adjuster is a professional appointed by an insurance company to evaluate and assess losses on insurance claims which will later be outlined in the form of a report and recommendations. The problems discussed in this research are the analysis of the duties of the loss adjuster related to the calculation of the value of insurance claims, and the consequences and legal responsibilities of the loss adjuster if the loss adjuster violates the code of ethics in calculating the value of insurance claims. The research method used is normative juridical with secondary data and data analysis is done qualitatively and interviews are also conducted. The result of this research shows that the duty of loss adjuster is to assess the calculation of insurance claims which will later become recommendation material. In calculating insurance claims, insurance companies can appoint a loss adjuster whose appointment must be accompanied by a cooperation agreement but in reality many insurance companies do not include a cooperation agreement. This has an impact on the duties and responsibilities of the loss adjuster. In addition, in performing their duties, loss adjusters can violate the code of ethics which results in sanctions in accordance with the APKAI code of ethics and code of conduct. The legal liability of loss adjusters related to these violations is divided into 2 (two), namely through litigation and non-litigation. The advice taken from this research is that insurance companies should include a cooperation agreement in the appointment of cooperation so that the duties and responsibilities of the loss adjuster are well described and if a dispute occurs, it can be resolved fairly. The loss adjuster company must also always improve its ability and professionalism in order to avoid mistakes in carrying out its duties."

"Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum secara tepat dalam kasus antara Ny. Kwee Lanny bersama dengan David Laurence melawan PT. Commonwealth Life. Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sebagian data skripsi ini didasarkan pada literatur dan wawancara terkait. Dari hasil penelitian, tesis ini menyatakan bahwa (1) The juri menafsirkan artikel 251 dari kode komersial sebagai artikel yang berfokus pada kewajiban kepada Tertanggung, dan melindungi Penanggung. Namun dalam penerapannya Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, kehidupan dan kearifan lokal, (2) Dalam jika terjadi perselisihan tentang penolakan klaim asuransi, aturan yang seharusnya digunakan adalah pengaturan asuransi diatur dalam kode komersial sebagai khusus pengaturan tetapi harus memperhatikan nilai keadilan di masyarakat. (3) Keputusan Hakim tidak akurat dan tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran prinsip itikad baik sepenuhnya. Saran dari penelitian ini adalah bahwa para pihak harus menerapkan prinsip itikad baik sepenuhnya, terutama Tertanggung dalam mengisi formulir, dan Penanggung wajib menjelaskan risikonya yang dijamin dan dikecualikan, pelatihan khusus perlu diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi, terutama prinsip itikad baik sepenuhnya untuk para Hakim, dan pelatihan diperlukan untuk Mahkamah Agung menambah pengetahuan hakim tentang keunikan hukum asuransi di Indonesia ranah hukum perdata.

---

The principle of utmost good faith is one of the principles in insurance, which governs the Insured and the Insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. The problems include, first, how the judges interpretation of Article 251 of the Commercial Code. Second, what legal rules are the most appropriate for judges to use in the event of a dispute rejection of an insurance claim, whether it is regulated in a general agreement or insurance arrangements stipulated in a commercial code. Third, whether the judge has applied the rule of law appropriately in the case between Mrs. Kwee Lannyalong with David Laurence against PT. Commonwealth Life. This thesis is a normative juridical study, part of this thesis data is based on literature and related interviews. From the research results, this thesis states that (1) The jury interprets article 251 of the commercial code as an article that focuses on obligations to the Insured, and protects the Insurer. But in its application the Judge must pay attention to the value of justice in the community, life and local wisdom, (2) In if there is a dispute about the rejection of an insurance claim, the rule that should be used is that the insurance arrangement is regulated in the commercial code as a special arrangement but must pay attention to the value of justice in the community. (3) Judges decisions are inaccurate and there is no consideration regarding the violation of the principle of good faith completely. Suggestion from this research is that the parties must apply the principle of good faith fully, especially the Insured in filling out the form, and the Insurer must explain the risk guaranteed and excluded, special training needs to be held to deepen knowledge of the principles in insurance, especially the principle of good faith in full for the Judges, and training needed for the Supreme Court to increase the judges knowledge of the uniqueness of insurance law in Indonesia in the area of ​​civil law."

"Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi usaha bersama AJBB 1912 atas terjadinya gagal bayar klaim asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 2/PDT.G/2021/PN Mme. dan Jakarta Selatan Nomor: 482/PDT.G/2020/PN Jkt. Sel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi atas dua masalah, yakni: pertama, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang polis AJBB 1912 atas perintah eksekusi putusan untuk membayar klaim asuransi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dan Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap namun eksekusi tetap tidak dilaksanakan oleh AJBB 1912; dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban AJBB 1912 yang tidak mau menjalankan perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pemegang Polis AJBB 1912 adalah dengan menempuh upaya litigasi dan mengadukan permasalahan yang dihadapi ke OJK. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban dari AJBB 1912 atas tidak dilaksanakannya perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut adalah dengan melakukan penjualan sebagian asetnya untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu untuk memberikan peringatan dan tekanan kepada AJBB 1912 untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan dan agar AJBB 1912 segera menjual sebagian asetnya untuk dapat melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan.

---

This thesis presents the results of research or studies on the liability of The Mutual Insurance Company AJBB 1912 for failure of payment in insurance claims on the Maumere District Court Decision No. 2/PDT.G/2021/PN Mme and South Jakarta No. 482/PDT.G/2020/PN Jkt.Sel. The problems discussed in this research are divided into two problems, namely: first, how are the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 policy holders against the order to execute both court decisions which have executable legal force but the execution is still not carried out by AJBB 1912; and second, how are the liabilities of AJBB 1912 who doesn’t want to carry out the execution order of both the court decisions. The research method used in this research is juridical-normative with secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study indicate that the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 Policy Holders are by taking litigation efforts and reporting the problems they face to the OJK. Furthermore, the form of liability from AJBB 1912 for not carrying out the execution order for the two decisions is by selling part of its assets to carry out the execution order for the court decision. The suggestion from this research is that the OJK needs to give a warning and pressure towards AJBB 1912 to carry out the execution order on the court decisions and so that AJBB 1912 immediately sells some of its assets so that it can carry out the execution order on the court decisions."

"Tulisan ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 861/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang memerintahkan PT Asuransi Asoka Mas untuk membayar ganti kerugian (klaim) kepada CV. Benua Swadaya Makmur, ditinjau dari prinsip Insurable Interest dan Contribution. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menyoroti bahwa sengketa terjadi karena objek pertanggungan memiliki dua asuransi dari perusahaan berbeda dan objek tersebut bukan milik CV. Benua Swadaya Makmur. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi penerapan kedua prinsip ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Insurable Interest telah sesuai, mengingat hubungan hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan. Namun, penerapan prinsip Contribution dalam putusan hakim dinilai kurang tepat. Sebaiknya, prinsip Contribution diterapkan dengan membagi tanggung jawab antara kedua perusahaan asuransi yang menanggung objek pertanggungan, untuk mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dalam pengelolaan klaim asuransi.

---

This paper analyzes the legal considerations in the Medan District Court Decision No. 861/Pdt.G/2019/PN.Mdn, which ordered PT Asuransi Asoka Mas to pay compensation (claims) to CV. Benua Swadaya Makmur, as examined through the principles of Insurable Interest and Contribution. The study employs a doctrinal research method to assess the issues at hand. It highlights that the dispute arose because the insured object was covered by two insurance policies from different companies and was not owned by CV. Benua Swadaya Makmur. Therefore, further analysis is required to evaluate the application of these principles. The findings reveal that the application of the principle of Insurable Interest was appropriate, given the legal relationship between the insured party and the insured object. However, the application of the principle of Contribution in the court’s decision was deemed inadequate. It is recommended that the principle of Contribution be applied by allocating liability between the two insurance companies covering the insured object, thereby ensuring fairness and proportionality in claim management."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"Dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng memiliki target untuk menyelesaikan proses klaim penebusan dalam batas waktu maksimal 20 hari kerja atau 30 hari kalender. Dari target tersebut, dalam periode waktu Januari - Juni 2013, terjadi sejumlah 24 kasus (26.97%) keterlambatan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran faktorfaktor yang menghambat durasi penyelesaian proses klaim penebusan kontrak asuransi individu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deksriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan keahlian kerja; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi; pembaharuan dan sosialisasi terhadap SOP; integrasi database nasabah.

---

In order to ensure customer satisfaction, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng has a target to complete a redemption process claims within 20 working days or 30 calendar days. In the time period of January to June 2013, there were delays at the number of 24 cases (26.97%).

The authors wanted to know the overview of the factors that hinder the completion of claim redemption duration. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest the need to improve working skills; to improve the quality of insurance educational; renewal and disseminate the SOP; integration of customer databases."

"ABSTRAKPerusahaan asuransi wajib menyiapkan cadangan klaim untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis. Cadangan klaim terdiri dari cadangan untuk klaim-klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian reported claims disebut juga cadangan klaim RBNS Reported but Not Settled, dan cadangan untuk klaim-klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan unreported claims disebut juga cadangan klaim IBNR Incurred but Not Reported. Perusahaan asuransi memprediksi cadangan klaim menggunakan data run-off triangle. Terdapat dua jenis data run-off triangle yaitu data besar klaim dan data banyak klaim. Metode Chain Ladder CL merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi besarnya cadangan klaim. Pada metode CL, cadangan klaim diestimasi menggunakan run-off triangle data besar klaim dengan cara memprediksi pola pembayaran dari data yang digunakan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memprediksi cadangan klaim. Namun cadangan klaim yang dihasilkan metode CL tidak terpisah antara cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR. Oleh karena itu, pada skripsi ini digunakan metode Double Chain Ladder DCL, dimana metode ini berhubungan dengan metode CL. Metode DCL menerapkan metode CL pada dua run-off triangle, masing-masing berisi data besar klaim dan data banyak klaim. Adanya informasi tambahan dari run-off triangle data banyak klaim mengakibatkan cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR dapat diprediksi terpisah.

---

ABSTRACTAn insurance company is required to set up a claims reserve to pay claims reported by the policyholders. There are two types of claims reserve Reported but Not Settled RBNS claims reserve and Incurred but Not Reported IBNR claims reserve. Insurance company predict a claims reserve using run off triangle data. There are two types of data in a run off triangle claims amount and number of claims. The Chain Ladder Method CLM is often used to estimate the claims reserve. In CLM, the estimate of the claims reserve may be determined using the run off triangle claims amount by calculated development pattern from the data and then calculated a predictive value of the claims reserve using that development pattern. But CLM unable to estimate the RBNS and IBNR reserves separately. The method used in this thesis is closely related to CLM and is called a Double Chain Ladder DCL method. The DCL method applies the Chain Ladder algorithm to two run off triangles, the run off triangle of claims amount and number of claims. The additional information from the run off triangle of the number of claims enable the DCL method to estimate the RBNS and IBNR reserves separately."