Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tingkat kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi serta pendapat yang berkembang di masyarakat, pemerintah, dan pengembang perumahan mengenai kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan kecamatan lokasi penelitian masuk dalam kategori layak huni dalam hal kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi. Skor kelayakan huni paling tinggi berada di Kecamatan Cikarang Barat dan paling rendah berada di Kecamatan Cibitung. Diketahui pula beragam persepsi mengenai perumahan layak huni termasuk rumah layak huni dari sisi pemerintah, sisi pengembang perumahan, dan sisi masyarakat sebagai penghuni perumahan. Pemerintah mengartikan perumahan layak huni sebagai rumah layak huni yang memiliki pengertian sebagai rumah yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan non teknis untuk dihuni dan ditinggali, serta dapat diterima masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah layak huni juga diartikan sebagai rumah yang sudah tidak beralas tanah dan sudah memiliki fasilitas untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Dari pihak pengembang perumahan, persepsi mengenai perumahan layak huni mengacu pada properti hunian yang dirancang dan dibangun untuk memberikan kondisi kehidupan yang nyaman, aman, dan sesuai bagi penghuninya. Tentunya, dalam perumahan yang layak huni terdapat rumah-rumah yang memenuhi syarat untuk dihuni. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan dasar terkait ukuran dan ruang, serta memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban di dalam ruangan. Selain itu, rumah juga harus memenuhi kebutuhan minimal dalam hal keamanan dan keselamatan, termasuk bagian-bagian struktur utama seperti fondasi, dinding, atap, dan lantai. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai perumahan layak huni dapat berbeda – beda dan beragam, dipengaruhi beberapa faktor meliputi latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan pengalaman pribadi.

---

This thesis discusses the livability of housing in Bekasi Regency and the growing opinion among the community, government and housing developers regarding the livability of housing in Bekasi Regency. This study uses mixed research methods. The study results show that all sub-districts in the study locations fall into the livable category regarding habitable housing in Bekasi Regency. The highest habitability score is in West Cikarang District, and the lowest is in Cibitung District. The results of this study also note various perceptions regarding livable housing, including livable housing from the government side, the housing developer side, and the community side as housing residents. The government defines livable housing as a house that meets the technical and non-technical requirements and is acceptable to the community, especially low-income people (MBR). A livable house also defines as a house that is not grounded and already has facilities for bathing, washing and toilet purposes (MCK). From the housing developer side, livable housing refers to residential properties designed and built to provide comfortable, safe and suitable living conditions for the residents. Of course, in livable housing, some houses meet the requirements to live in. A livable house is a house that meets basic requirements regarding size and space and health and comfort standards. These are three main factors: lighting, ventilation, and air temperature and humidity in the room. In addition, the house must also meet minimum requirements in terms of security and safety, including the main structural parts such as foundations, walls, roofs and floors. Meanwhile, people's perceptions of livable housing vary, influenced by social, cultural, and economic background and personal experience."

"Pada proyek pembangunan perumahan di Bintaro Jaya masalah yang terjadi ialah keterlambatan penyelesaian proyek yang diakibatkan oleh beberapa faktor resiko yang berasal dari pengendalian sumber daya material. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian sumber daya material agar dapat meningkatkan kinerja waktu pada proyek tersebut. Analisa statistik dan analisa regresi linier berganda merupakan metode olah data yang digunakan pada penelitian ini.Hasil dari penelitian ini didapatkan 25 faktor resiko yang teridentifikasi berpengaruh terhadap kinerja waktu, yang mana 6 diantaranya merupakan faktor resiko dominan. Pembuatan respon resiko yang efektif pada pengendalian sumber daya material akan dikembangkan menggunakan metode analisa berbasis resiko pada PMBOK Guide 5th Edition 2013 dengan cara menambahkan proses baru pada alur eksisting pengendalian sumber daya material.

---

The problem that occurred at housing project in Bintaro Jaya is project delay which caused by some risk factors from controlling material resources. The purpose of this research is to evaluate and develop controlling material resources in order to improve project time performance of those projects. Statistical analysis and multiple linier regression analysis are used in this research.

This research identified that there are 25 risk factors affecting time performance, which 6 of it are dominant. The effective risk respond of controlling material resources will developed by analysis method based on risk at PMBOK Guide 5th Edition 2013 by adding new processes in existing flow of controlling material resources."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban)."

"Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim.

---

The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengembangan strategi pemasaran dalam konteks pasar perumahan. Transformasi global, perubahan kebijakan pemerintahan,masalah yang muncul dari kemiskinan, inflasi harga, dan krisis keuangan menyarankan ide untuk merumuskan model bisnis baru yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan bagi keluarga berpenghasilan menengah-ke-bawah membeli rumah yang layak. Membeli rumah dianggap investasi terbesar dari anggaran keluarga. Terutama di negara-negara berkembang, hal ini sudah sejak lama berlaku. Melalui evolusi model bisnis yang berfokus pada kebijakan perumahan dan subsidi, model GDB dikembangkan. Perumusan model bisnis ini bergantung pada tiga faktor penting, yaitu pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang.Ketiga faktor penentu diatas saling mempengaruhi dan tentu saja berakibat kepadakeluarga berpenghasilan menengah-ke-bawah. Penerapan model GDB di pasar perumahan Indonesia terbukti berguna dengan kontribusinya dalam menangani masalah keterjangkauan atau anggaran keuangan keluarga berpenghasilanmenengah-ke-bawah. Temuan ini menunjukkan bahwa model GDB menekan harga perumahan, menjamin ketersediaan perumahan yang layak, danmeningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang, dan manajer dalam konteks pasar perumahan.

---

ABSTRACT

his paper discusses the development of marketing strategy in the context ofhousing market. The global transformation, change in governance policy, theemerging issue of poverty, the price inflations, and the financial crisis suggests theidea to formulate a new business model in which addressed to cope with thedifficulties of middle to low income families in buying decent houses. Purchasinga house is considered to be the single largest investment of a family rsquo s budget.Especially in developing countries, such matter has been particularly true.Through the evolution of business model focusing on housing policy andsubsidies, the GDB model is developed. The formulation of this business modelrelies on three important determinants, namely government, banking sector, anddevelopers. These three determinants affect each other and consequently themiddle to low income families as well. The implementation of GDB model inIndonesian housing market proves to be useful with its contribution in dealingwith the issue of middle to low income families rsquo affordability or budget issue.The finding shows that GDB model suppress housing prices, ensures theavailability of decent housing, and increases cooperation between government,banking sector, developers, and managers in the context of housing market."

"Tesis ini mengevaluasi suatu program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan program FLPP tahun 2013 di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP Context, Input, Process, Product . Dari hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan hasil pelaksanaan program FLPP di Kabupaten Karawang tahun 2013 berjalan cukup baik namun belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dari sisi stakeholder yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan program FLPP di tahun-tahun berikutnya.

---

This thesis evaluates the housing finance program for low income people MBR called Housing Finance Liquidity Facility FLPP which conducted by the Government through the Ministry of Housing. The evaluation focused on the implementation of the FLPP program in 2013 at Karawang Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative analytical while the evaluation model used CIPP model Context, Input, Process, Product . From the overall evaluation results showed that FLPP program in Karawang Regency in 2013 went good enough but not optimal because there are still constraints of the stakeholders that need follow up to repair FLPP program in subsequent years."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dalam Program DP Nol Rupiah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 dan Kerangka konseptual ISO 31000:2018 sebagai acuan konsep best practice di Unit Pengelola Dana Perumahan yang melaksanakan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang menggabungkan berbagai instrumen penelitian secara bersamaan, tujuannya untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari keseluruhan jenis data mencakup analisis dokumen dan wawancara untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik. Dalam penelitian ini, proses manajemen risiko pada pelaksanaan Program DP Nol Rupiah dievaluasi mulai dari proses perencanaan program sampai dengan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan UPDP belum menetapkan selera risiko dan proses manajemen risiko dalam Program DP Nol Rupiah masih sampai tahap evaluasi risiko. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan manajemen risiko yang mengacu pada standar acuan best practice dalam proses manajemen risiko.

---

This study aims to evaluate the implementation of the risk management process in the Zero Rupiah Housing Fund Program intended for Low-Income Communities with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 122 of 2020 and the ISO 31000: 2018 conceptual framework as a reference concept for best practice in the Housing Fund Management Unit that implements the Regional Public Service Agency Financial Management Pattern. The research method used is a qualitative method with a case study approach. This research uses a triangulation method that combines various research instruments simultaneously to strengthen the results obtained from all types of data including document analysis and interviews to be analysed using the thematic analysis method. In this study, the risk management process in implementing the Zero Rupiah DP Program is evaluated starting from the program planning process to the monitoring and evaluation process of program implementation. The results of this study show that UPDP has not established a risk appetite and the risk management process in the Zero Rupiah DP Program is still at the risk evaluation stage. This study provides recommendations regarding the implementation of risk management that refers to the reference standards as best practice in risk management process."

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."

"Dalam mencapai keberhasilan proyek konstruksi, diperlukan manajemen yang efektif terhadap harapan dan kepentingan para stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut salah satunya melalui rencana keterlibatan stakeholder (Stakeholder Engagement Plan/SEP). Namun, beberapa proyek konstruksi tidak memiliki stakeholder engagement plan karena mereka tidak memiliki pedoman terkait dokumen tersebut. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen stakeholder engagement plan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, tingkat keterlibatan setiap stakeholder, hingga mengembangkan stakeholder engagement plan pada proyek konstruksi perumahan cluster. Penelitian ini berfokus pada satu proyek konstruksi perumahan cluster, dengan pembahasan yang terbatas pada pengembangan stakeholder engagement plan untuk proyek tersebut. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, survei kuesioner, dan validasi responden terkait stakeholder pada proyek konstruksi perumahan cluster. Metode analisis data yang digunakan di antaranya triangulasi, analisis delphi, statistik deskriptif, dan analisis konten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 15 stakeholder yang teridentifikasi pada proyek konstruksi perumahan cluster dengan 6 stakeholder tergolong ke dalam kategori player – manage closely, 3 stakeholder merupakan subject – keep informed, 1 stakeholder adalah context setter – keep satisfied, dan 5 stakeholder pada kategori crowds – monitor; serta pengembangan stakeholder engagement plan berisikan informasi yang disampaikan, media komunikasi, jangka waktu pemberian informasi, hingga frekuensi pemberian informasi kepada setiap stakeholder dalam proyek tersebut.

---

In achieving the success of a construction project, effective management of the expectations and interests of the stakeholders involved in the project is required, one of which is through a stakeholder engagement plan (SEP). However, several construction projects do not have a stakeholder engagement plan because they do not have guidelines regarding the document. Thus, this study aims to produce a stakeholder engagement plan document by identifying the stakeholders involved, the level of involvement of each stakeholder, to develop a stakeholder engagement plan for cluster housing construction projects. This study focuses on one cluster housing construction project, with limited discussion on developing a stakeholder engagement plan for that project. The methods applied in this study include literature studies, questionnaire surveys, and validation of respondents regarding stakeholders in cluster housing construction projects. Data analysis methods used include triangulation, Delphi analysis, descriptive statistics, and content analysis. The results obtained from this study are that there are 15 identified stakeholders in the cluster housing construction project with 6 stakeholders belonging to the player category - manage closely, 3 stakeholders are subjects - keep informed, 1 stakeholder is a context setter - keep satisfied, and 5 stakeholders are category crowds – monitors; as well as the development of a stakeholder engagement plan containing the information conveyed, the media of communication, the period for providing information, and the frequency of providing information to each stakeholder in the projects."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."