Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Over the top sebagai layanan media yang menawarkan hiburan dan informasi kepada penggunanya dengan menggunakan koneksi internet. Koneksi internet yang digunakan oleh OTT merupakan layanan yang disediakan oleh operator seluler. Saat ini, operator seluler, menggelar infrastruktur jaringannya dengan biaya mereka sendiri, tanpa adanya kontribusi dari OTT. Biaya investasi tinggi yang dikeluarkan oleh operator seluler ini, tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima. Namun, di sisi lain koneksi internet yang dihasilkan dari investasi ini, lebih banyak dinikmati oleh OTT. Hal ini dibuktikan dengan tinggi konsumsi bandwidth yang dilihat dari tingginya trafik yang disebabkan oleh aktivitas OTT. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh operator seluler, operator seluler mengalami peningkatan trafik yang signifikan untuk setiap triwulan, namun peningkatan trafik ini tidak sebanding dengan peningkatan revenue. Dalam 2 tahun terakhir, trafik Indosat Ooredoo tumbuh lebih dari 100%, namun pertumbuhan revenue nya kurang dari 50%. Terdapat perbedaan selisih yang besar antara pertumbuhan trafik dan revenue pada operator seluler. Untuk menutupi selisih ini, OTT seharusnya mengambil peran, karena merupakan entitas yang menikmati jaringan operator dan menghasilkan revenue dari jaringan tersebut. OTT perlu memberikan kompensasi kepada operator seluler, kompensasi ini bisa dalam 2 cara, Pertama, OTT bisa memberikan fresh money kepada operator seluler sebagai bentuk kompensasi, Kedua, OTT bisa membuat sistem premium user, premium user ini perlu membayarkan sejumlah biaya untuk mengakses OTT, namun diberikan garansi kualiatas jaringan yang baik oleh operator seluler.

---

Over the Top as media service that offered user any entertainment and information using internet connection. Internet connection that are uses by OTT are using mobile operator network service. Currently mobile operator deploy infrastructure for network service by their own without any contribution from OTT. With the high cost of investment, mobile operators do not get comparable revenue. In the other hand, OTT consume their bandwith, proving by number of traffic that are capture at mobile operator. Based on mobile operator network profile, mobile operators have significant traffic increament for every quarter, but this traffic growth is not same as revenue growth. In the last 2 years Indosat Ooredoo traffic are growth more than 100%, while the revenue is growth less than 50%. The are big gap of traffic growth and revenue growth at mobile operator. To cover this gap, OTT must take a role, as entity are enjoying internet connection and convert them to revenue. OTT need to gift compensation to mobile operator for benefit they are taking from mobile operator network. This compensation can use 2 scheme, 1st OTT directly give money to mobile operator as compensastion, 2nd OTT use premium user scheme, premium user will need to pay some cost with guaranted internet connection experience from mobile operator."

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "

"Ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia sejak 1 dekade terakhir telah membuka kesempatan bagi perusahaan Over The Top (OTT) non residen di Indonesia untuk mengembangkan pasarnya. Perkembangan perusahaan OTT non residen yang masif ini juga berpengaruh pada semakin tingginya pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Namun, atas aktivitas tersebut tidak dapat dipajaki oleh pemerintah Indonesia karena belum adanya produk hukum yang mengatur atas aktivitas ekonomi digital tersebut yang mengakibatkan tidak timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Skripsi ini merupakan deskripsi atas kasus perusahaan OTT non residen yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kriteria significant digital presence bagi perusahaan OTT non residen sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas konsep BUT dan proses rancangan regulasi atas perusahaan OTT non residen di Indonesia.

---

The digital economy that has grown in Indonesia since the last one decade has opened the opportunity for non-resident Over The Top (OTT) company in Indonesia to develop its market. The massive development also increased the income of the non-resident OTT company. However, such activities are unable to be taxed by the Indonesian government because of the absence of legal products which ruled the digital economy activities that resulted to the absence of a Permanent Establishment (PE) status. This thesis is a description of the case of non-resident OTT companies that occurred in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research type. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The results of this study are the digital presence criteria for non-resident OTT companies as a reference for the Indonesian government to expand the concept of PE and the draft regulatory process for non-resident OTT companies in Indonesia.

"

"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.

---

Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.

The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."

"Pelaksanaan kewenangan Pengaturan dan Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Penyelenggara Over The Top (OTT) mencakup penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi terhadap masyarakat,dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawasan dan pengaturan tersebut meliputi pemantauan, pengedalian, pemeriksaan penelusuran dan pengamanan terhadap Penyelenggaraan Over The Top (OTT). Permasalahan mengenai Pelaksanaan kewenangan Pengaturan dan Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Penyelenggara Over The Top (OTT) dikarenakan belum memilikinya peraturan pelaksana khusus terkait penyelenggaraan tersebut sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam Penyelenggara Over The Top (OTT). Penyelenggara Over The Top (OTT) yang merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memberikan layanan aplikasi atau konten melalui internet dalam pelaksanaannya belum memiliki peraturan yang jelas dan lengkap sehingga permasalahan muncul seperti kedudukan dengan Penyelenggara Telekomunikasi, perlindungan data pribadi dan prosedur pemberiaan sanksi administratif. Terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penilitian sebagai bentuk dari kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi Penyelenggara Over The Top (OTT) diperlukan pembentukan peraturan pelaksana khusus terkait Penyelenggara Over The Top (OTT) sehingga memberikan pengaturan dan pengawasan yang jelas dan lengkap pada Penyelenggara Over The Top (OTT).

---

The implementation of the authority of Regulation and Supervision by the Government to the Organizer Over The Top includes policy determination, policy implementation, infrastructure facilitation, promotion and education to the community, and supervision carried out by the Ministry of Communication and Informatics. Such monitoring and arrangements include monitoring, tracking, tracking and securing the Implementation of Over The Top . Problems regarding the implementation of regulatory authority and supervision by the Government to the Organizer Over The Top because it does not have specific implementing regulations related to the implementation so as to cause various problems in the Organizer Over The Top . Over The Top Operator which is an Electronic System Operator that provides application services or content through the Internet in its implementation does not have clear and complete regulations so that problems arise such as the position with the Telecommunication Operator, protection of personal data and procedures for imposing administrative sanctions. Related to the research method used in this study is normative juridical reference to the legal norms contained in the legislation . Based on the results of the study as a form of government authority in regulating and supervising the Organizer Over The Top required the establishment of special implementing regulations related to Over The Top so as to provide clear and complete arrangements and supervision to the Organizer Over The Top."

"Dalam era digital, platform Over-the-Top (OTT) seperti Netflix telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengakses hiburan, terutama bagi generasi Milenial dan Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen Uses and Gratifications Theory (UGT)—termasuk kenyamanan (conveniency), hiburan (entertainment), interaksi sosial (social interaction), pencarian informasi (information seeking), kebersamaan (companionship), relaksasi (relaxation), dan binge-watching—terhadap niat berlangganan (Subscription Intention) dan niat melanjutkan langganan (continuance intention). Data dikumpulkan melalui survei daring terhadap 211 responden di Indonesia yang memenuhi kriteria demografis dan pengalaman berlangganan OTT. Analisis dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan pendekatan Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen seperti kenyamanan, hiburan, dan kebersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melanjutkan langganan, sedangkan binge-watching dan pencarian informasi secara khusus memengaruhi niat berlangganan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur UGT dan menawarkan wawasan strategis bagi perusahaan OTT dalam mengembangkan fitur dan strategi pemasaran yang relevan dengan kebutuhan konsumen lokal, khususnya Milenial dan Generasi Z.

---

In the digital era, Over-the-Top (OTT) platforms like Netflix have become the primary choice for accessing entertainment, particularly for Millennials and Generation Z. This study aims to analyze the influence of Uses and Gratifications Theory (UGT) elements—including conveniency, entertainment, social interaction, information seeking, companionship, relaxation, and binge-watching—on subscription intention and continuance intention. Data were collected through an online survey of 211 respondents in Indonesia who met the demographic and subscription experience criteria. The analysis was conducted using Structural Equation Modelling with a Partial Least Squares (SEM-PLS) approach. The findings reveal that elements such as conveniency, entertainment, and companionship significantly influence continuance intention, while binge-watching and information seeking specifically affect Subscription Intention. This study contributes theoretically to UGT literature and offers strategic insights for OTT companies to develop features and marketing strategies that align with local consumer needs, particularly Millennials and Generation Z."

"Pengukuran quality of experience (QoE) layanan voice over internet protocol (VoIP) dan/atau voice over LTE (VoLTE) merupakan suatu kewajiban bagi operator telekomunikasi yang dinyatakan dengan nilai MOS. Pengukuran QoE saat ini dilakukan dengan menggunakan metode intrusif, baik secara subyektif maupun obyektif dimana metode ini membutuhkan banyak sumber daya serta biaya. Pada penelitian ini diusulkan suatu metode non-intrusif untuk perhitungan QoE dengan menggunakan model prediksi MOS yang berbasiskan pada parameter quality of service (QoS) jaringan yaitu packet loss, delay, dan jitter. Penelitian ini menggunakan 2 jenis codec yaitu AMR 12,2 dan iLBC yang masing-masing digunakan pada VoLTE dan proyek WebRTC milik Google. Penggunaan kedua codec tersebut bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya QoE dari layanan VoLTE maupun VoIP secara umum dimodelkan. Berdasarkan sampel pada pengujian di laboratorium, diperoleh model prediksi MOS sebagai fungsi packet loss dan standar deviasi jitter. Pada penelitian ini, dengan menggunakan model prediksi MOS yang dihasilkan sebelumnya, dapat diperoleh penghematan CAPEX maupun OPEX bagi operator telekomunikasi dalam mengukur QoE VoLTE.

---

Quality of experience measurement of voice over internet protocol (VoLTE) and/or voice over LTE (VoLTE) service is an obligation for telecommunication operators which represent by MOS score. QoE measurement currently performed using subjective and/or objective intrusive method in which these methods require a lot of resources and costs.On this research proposed a non-intrusive method to measure QoE using MOS prediction model based on network quality of service (QoS) which are packet loss, delay, and jitter.This research use 2 types of codec, those are AMR 12,2 and iLBC which used for VoLTE and Google’s WebRTC project respectively.The use of these 2 types of codec aims to determine whether the QoE of VoLTE and VoIP service in general can be modeled or not. Based on semaples of laboratory test, it could be obtained MOS prediction model as a function of packet loss and standard deviation of jitter. On this research, by using MOS prediction model generated previously, can be obtained CAPEX and OPEX saving for telecommunication operators on VoLTE QoE measurement."

"Spektrum frekuensi radio mempunyai peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sehingga harus diatur sehingga tidak menyebabkan gangguan yang dapat merugikan. Indonesia menjadi pasar industri telekomunikasi yang menjanjikan bagi pelaku usahanya. Dalam hal adanya merger antar perusahaan penyelenggara telekomunikasi, perlu dilakukan pengalihan IPSFR ke perusahaan hasil merger. Namun perbedaan jenis izin yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usahanya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai IPSFR dan merger perusahaan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, dan apakah pengalihan IPSFR ke perusahaan hasil merger dapat dilakukan berdasarkan peraturan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

---

Radio spectrum frequency has becoming strategic role upon state economic growth and therefore has to be regulated to prevent harmful interference. Indonesia has a promising telecommunication industry market for businesses. When merger between telecommunication operator companies takes place, it is deemed necessary to be followed by transfer of radio spectrum frequency license to the absorbing company. However, the distinction of the radio spectrum frequency license regulation between Goverment Regulation with Minister Regulation raises legal uncertainty. Two main issues which will be discussed are: how the radio spectrum frequency license and telecommunication operator companies are regulated in Indonesia; and the possibility of radio spectrum frequency license being transferred to absorbing company based on Indonesian Law. This research is a normative legal research which is conducted by using literature study and interview."

"Penelitian ini menganalisis exit strategy perusahaan telekomunikasi dari industri yang sedang menurun dengan mengambil studi kasus keluarnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dari industri CDMA (code division multiple access). Penelitian menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada pendapat Porter yang dimodifikasi mengenai strategi bersaing dengan fokus membahas exit barrier dan upaya mengatasinya.Penelitian menemukan bahwa perkembangan ekosistem teknologi CDMA global, penurunan jumlah pelanggan Flexi, penurunan pendapatan, serta kerugian usahatelah mendorong Telkom untuk keluar dari industri CDMA. Adapun hambatan keluar yang dihadapi mencakup aset berupa infrastruktur, lisensi dan frekuensi, biaya terkait SDM dan pelanggan, hambatan emosional karyawan dan manajemen, hambatan pemerintah dan sosial terutama terkait dengan aspek politik sebagai BUMN, serta mekanisme penjualan harta kekayaan. Hambatan berupa aspek politik merupakan hambatan terbesar.Telkom dapat mengatasi berbagai hambatan keluar karena dukungan pemerintah melalui penataan frekuensi, memiliki beragam portofolio bisnis sehingga mudah dalam memindahkan SDM, dan Telkom memiliki anak usaha yang kuat di bidang telekomunikasi nirkabel.

---

This research analyzes the exit strategy of telecommunication companies from a declining industry with a case study on the exit of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) from code division multiple access (CDMA) industry. The research uses a post positivist approach with a mixed data collection method between quantitative and qualitative. This research refers to modified Porter?s notion of competitive strategy with a focus on discussing exit barrier and effort to overcome the barrier.

This research found that Telkom exited from CDMA industry due to the development of global CDMA technology ecosystem along with the declining number of Flexi subscribers and revenue as well as loss of business. Meanwhile, the exit barriers faced by the company include assets such as infrastructure, license and frequencies, human resources and customer-related cost, employee and management emotional barriers, government and social barriers primarily associated with political aspect as a state-owned company, and mechanism of asset sales. Political aspect became the biggest barrier.

Telkom was able to overcome the exit barriers due to government support through the arrangement of frequency alocation. Moreover, the company has a diverse business portfolio to facilitate redeployment of human resources, and the company has a strong subsidiaries in the field of wireless telecommunication."