Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."

"ABSTRAKPengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama di kebanyakan negaraberkembang. Penelitian ini mempelajari keterkaitan antara anggaran kesehatan, kualitas tata Kelola pemerintahan dan pengurangan kemiskinan. Menggunakan metode panel data analisis dengan Random Efek (RE) dan instrument variable (IV) untuk robustness check dan first-difference generalised method of moments (GMM) karena ada masalah endogeneity. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa anggaran Kesehatan mempunyai efek yang signifikan untuk mengurangikemiskinan, dan negara-negara dengan kulaitas tata Kelola pemerintahan yang sudah baik cenderung mengentaskan kemiskinan lebih sedikit daripada negara dengan tata Kelola pemerintahan yang kurang baik.

---

ABSTRACTPoverty alleviation has become the main priority program in most developing countries. This research empirically studies the correlation between public health spending, governance quality and poverty alleviation in developing countries.The panel data are estimated via a random-effects (RE) model and robustness check using instrumental variables (IV) (two-stage least-squares [2SLS]) and firstdifferencegeneralised method of moments (GMM) because of the endogeneityproblem. The results suggest that public health spending has a significant effect on reducing the poverty rate, and that countries with better governance tend to reduce poverty less than countries with poor governance."

"Urbanisasi yang pesat terus meningkatkan jumlah permukiman kumuh, memperburuk kemiskinan dan menyebabkan kurangnya akses terhadap air, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Proyek Slum Upgrading Nasional di Indonesia atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di kawasan kumuh, namun dampaknya terhadap kemiskinan belum pernah dievaluasi. Penelitian ini menilai apakah KOTAKU 2017-2020 mempengaruhi angka kemiskinan di daerah sasaran dengan menggunakan metode kuasi-experiment. Hasil estimasi Regression Discontinuity in Time (RDiT) tidak sesuai untuk interpretasi, namun Difference-in-Differences (DiD) memperkirakan penurunan angka kemiskinan sebesar 11,3% setelah KOTAKU diterapkan.

---

Rapid urbanization continues to increase the number of slums, exacerbating poverty and leading to inadequate access to water, sanitation, and other basic infrastructure. Indonesia’s National Slum Upgrading Project or City Without Slums (KOTAKU) is a program aimed to improve basic infrastructure in slum areas, however, its impact on poverty is yet to be evaluated. This study assessed whether KOTAKU 2017-2020 affected the poverty rate in targeted regions using quasi-experimental methods. The Regression Discontinuity in Time (RDiT) estimation was unsuitable for interpretation, however, Difference-in-Differences (DiD) estimated an 11.3% reduction in the poverty rate after KOTAKU was implemented."

"Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi masalah utama di negara ini. Penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan PNPM yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat langsung dan Pemerintah Daerah dengan anggaran pro orang miskin melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, selain itu menjadi daerah penerima dana PNPM dan dana perimbangan terbesar. Hal ini menarik karena daerah yang memperoleh alokasi dana yang besar ternyata mempunyai penduduk miskin yang besar. Studi ini meneliti tentang seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. PNPM dan belanja daerah untuk kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif sementara belanja daerah untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk kesehatan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan.

---

Poverty is multidimention problem that being the main problem in this country. Poverty alleviation done by Central Government with PNPM that joining community participation and Regional Government with pro poor budget in education, health, and infrastructure. East Java Province is province that have the biggest poor people in Indonesia, beside that east java is region with the biggest PNPM and transfer fund. This is interesting because region with a lot of fund nevertheless become region with a lot of poor people. This study is to analyze relationship between fund from PNPM and regional budget for education, health, and inftastructure in East Java.

The result of this study is poverty alleviation can succeed if done by cooperation between central and regional government. PNPM and regional budget for health have negative effect for poverty index however regional budget for education and infrastructure don?t have relationship to poverty index. PNPM and regional budget for education have negative effect but regional budget for infrastructure have positive effect for poverty gap index however regional budget for health don?t have relationship with poverty gap index. PNPM and regional budget for education have negative effect for distributionally sensitive index however regional budget for health and infrastructure don?t have relationship with distributionally sensitive index."

"Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia yang berhasil dilakukan selama pemerintahan orde baru dengan mengandalkan hasil kekayaan alam yaitu migas. Namun kekayaan alam yang tidak terbarukan ini lambat laun menipis dan perlu dicari alternatif solusi sumber pembiayaan lainnya. Booming batubara juga sama halnya dengan migas karena merupakan sumber kekayaan alam yang tidak terbarukan. Kelapa sawit yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir menjadi andalan Indonesia untuk diekspor ke berbagai negara memberi harapan baru bagi Indonesia. Lebih menguntungkan lagi, kelapa sawit adalah sumber daya yang terbarukan, terlepas dari berbagai polemik yang ditimbulkan akibat perambahan hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit baru. Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit di dunia, dan menjadi andalan untuk sumber pemasukan devisa negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh usaha perkebunan sawit terhadap kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Studi ini kemudian mencoba menghubungkan keberadaan kelapa sawit terhadap pengentasan kemiskinan, dengan mengambil lokasi di Provinsi Riau yang merupakan Provinsi dengan luas lahan dan produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Studi dilakukan di empat kabupaten penghasil sawit terbesar yakni di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar dan Pelalawan. Dengan menggunakan metode regresi panel (pooled least square), studi ini menemukan bahwa produksi sawit memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan kemiskinan, dimana meningkatnya produksi kelapa sawit bisa menekan jumlah kemiskinan di empat kabupaten yang diamati. Peningkatan produksi sawit juga bisa menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

---

The poverty alleviation and employment creation program in Indonesia was successfully carried out during the New Order government by relying on natural resources, namely oil and gas. However, this non-renewable natural resources is slowly depleting and it is necessary to look for alternative solutions for development financing. Same as oil and gas, coal booming doesn’t long because it is also a non-renewable resources. Palm oil, which in recent years has become Indonesia's mainstay for export to various countries, has given Indonesia new hope. Even more profitable, palm oil is a renewable resource, regardless of the various polemics caused by deforestation to open up new palm oil plantations. Indonesia is the largest producer and exporter of palm oil in the world, and is a mainstay source of foreign exchange income for the country. The research aimed to determine the effect palm oil plantation on poverty and employment. This study then tries to link the presence of oil palm to poverty alleviation, by taking a location in Riau Province, which is the largest palm oil producer and plantation in Indonesia. The study was conducted in the four largest palm oil producing districts, namely Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar and Pelalawan districts. Using the panel regression method (pooled least squares), this study found that palm oil production has an inverse relationship with poverty, the increasing palm oil production can reduce the amount of poverty in the four districts observed. Increasing in palm oil production also create additional employment."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisis korelasi antara lembaga keuangan mikro dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan yang terus melanda Indonesia diduga karena kurangnya akses penduduk terhadap jasa institusi keuangan. Penelitian ini akan menggunakan data panel tahunan 2011-2015 tiap-tiap provinsi di Indonesia untuk menelusuri hubungan antara kemiskinan di Indonesia dengan keberadaan lembaga keuangan mikro sebagai institusi keuangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro dinilai dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, variabel Usaha Kecil Menengah UKM disertakan dalam analisis korelasi. Regresi yang dilakukan menggunakan metode random effect pada dua model ekonomi yang berbeda. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa terbukti adanya hubungan yang signifikan antara keberadaan lembaga keuangan mikro dengan jumlah UKM. Serta, terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah UKM dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Maka, melalui penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro memengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia secara signifikan melalui keberadaan UKM.

---

ABSTRACTThis thesis will analyze the correlation between microfinance institution and poverty alleviation in Indonesia. Indonesian poverty. Poverty continues to hit Indonesia allegedly due to lack of access to services of resident financial institutions. This study will use the yearly panel data 2011 2015 of each provinces in Indonesia to discover the relationship between poverty in Indonesia with the presence of microfinance institutions as financial institutions that able to reach all areas in Indonesia. Microfinance Institutions MFI are believed to give indirect impact on poverty in Indonesia. Therefore, the variable of Small and Medium Enterprises SMEs are included in the correlation analysis as the link from MFI to poverty. The regressions are done using random effect on two different economic models. The results stated that there is a significant correlation between the existence of microfinance institutions and the number of SMEs. As well as, there is a significant correlation between the number of SMEs and the alleviation of poverty in Indonesia. In conclusion, it is proven that the Microfinance Institutions affect poverty reduction in Indonesia significantly through the presence of SMEs."