Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan salah satu penerapan platform digital electronic government (e-government) terbesar oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Literatur penelitian mengenai penerimaan dan keberhasilan penerapan sistem selama ini sebagian besar masih menguji berdasarkan parameter perilaku pengguna sistem informasi (use behavior) dan belum menggunakan parameter kinerja (performance). Penerapan SPAN selama kurang lebih 8 tahun masih belum banyak yang melakukan kajian dan penelitian secara empiris untuk membuktikan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT) generasi ketiga merupakan pengembangan model penerimaan dan keberhasilan sistem informasi yang mengkaitkan berbagai variabel endogen terhadap kinerja pegawai (job performance) melalui peningkatan kemampuan penggunaan fitur teknologi(feature-level use) dan memunculkan konsep peran kepemimpinan transformasional (transformational leadership) untuk mencapai kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keberhasilan penerapan SPAN selama ini menggunakan model UTAUT Generasi 3 yang dimodifikasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan survey dengan alat kuesioner. Sampel yang berhasil diperoleh berjumlah 171 responden dari populasi seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN seluruh Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian Model Outerdan InnerStructural Equation Modeling(SEM) Partial Least Squares(PLS). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel feature-level useterbukti menjembatani pengaruh positif facilitating conditions"

"Jumlah pengguna kendaraan yang tinggi di Indonesia, terutama sepeda motor, mengakibatkan jumlah konsumsi bahan bakar yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan produksi minyak mentah dalam negeri saat ini. Pemerintah Indonesia pun telah mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi dan konsumsi energi dengan merumuskan regulasi. Namun, minat masyarakat yang rendah mengakibatkan jumlah pengguna masih jauh di bawah target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sepeda motor listrik di Indonesia. Model UTAUT2 digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis faktor performance expectancy, effort expectancy, hedonic motivation, price value, habit, dan social influence, dan mempertimbangkan faktor environmental concern, infrastructure readiness, dan government policies sebagai kondisi yang memfasilitasi penerimaan pengguna. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM untuk menganalisis hubungan antara berbagai konstruk dan variabel moderator dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada pengguna sepeda motor konvensional di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude toward use, social influence, dan facilitating conditions secara positif mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap sepeda motor listrik. Attitude toward use dipengaruhi oleh performance expectancy, effort expectancy, hedonic motivation, and price value. Facilitating conditions dipengaruhi oleh environmental concern, infrastructure readiness, dan government policies. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi produsen maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas kendaraan, pelayanan, dan regulasi.

---

The high number of vehicle usage in Indonesia, especially motorcycles, has resulted in high gasoline consumption which is higher than current fuel production. Indonesia’s government has been pushing for electric vehicle usage to reduce pollution and energy consumption by formulating regulations. However, the low public interest has resulted in the number of users still below the target. This study aims to analyze factors that affect the acceptance of electric motorcycles in Indonesia. UTAUT2 model was used in this study. It considered performance expectancy, effort expectancy, hedonic motivation, price value, habit, and social influence, combined with environmental concern, infrastructure readiness, and government policies as facilitating condition. This research uses PLS-SEM to analyze the relationship among various constructs and moderating variables using data collected by questionnaire to current conventional motorcycle users in Indonesia. The results indicates that attitude toward use, social influence, and facilitating conditions positively affect the user acceptance of electric motorcycle. Attitude toward use is influenced by performance expectancy, effort expectancy, hedonic motivation, and price value. Facilitating conditions is influenced by environmental concern, infrastructure readiness, and government policies. The results of this research can be a source of information for electric motorcycles manufacturers and policymakers to improve transportation quality, services, and regulations."

"Kehadiran teknologi TV Digital DVB T2 di Indonesia dalam era migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital telah membawa dampak perubahan ke arah positif dengan tersedianya 18 kanal frekuensi untuk penerimaan bebas free to air dan 6 kanal frekuensi yang disediakan untuk teknologi TV digital masa depan future used Jika melihat potensi pasar media penyiaran terestrial yang besar tersedianya 6 kanal frekuensi ini dapat digunakan sebagai penerimaan TV digital berbayar Pay TV terestrial dengan teknik Multiple PLP dimana dalam setiap kali pemancaran dapat ditransmisikan beragam program siaran content dengan beragam kualitas siaran Dengan melihat perbedaan persebaran penduduk sebagai potensi pasar TV digital berbayar Pay TV dan perbedaan kebutuhan penerimaan di setiap lokasi yang berbeda beda maka perlu dianalisa parameter parameter Multiple PLP DVB T2 yang dapat memberikan komposisi jumlah program siaran dengan kualitas optimum program siaran untuk setiap kanal frekuensi dan perlu dianalisa parameter parameter model difusi Bass untuk memperkirakan berapa besar potensi pasar TV digital berbayar terestrial dengan beragam sebaran populasi di Indonesia Hasil analisa menunjukkan beragam konfigurasi parameter Multiple PLP dan waktu difusi yang dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia yang dapat dipilih sesuai dengan prioritas untuk kebutuhan kapasitas program siaran atau kebutuhan variasi penerimaan program siaran

---

The presence of DVB T2 Digital TV technology in Indonesia in the era of analouge to digital broadcasting migration has brought positive changes with the availability of 18 radio frequency channels for free to air reception and 6 radio frequency channels for digital TV technology future used With a huge broadcasting media market potential the availability of 6 radio frequency channels could be utilized as Pay TV reception with Multiple PLP technique where in each of it rsquo s transmition could broadcast a number of contents with a range of quality By looking at the differences in the population distribution as a potential market for the Digital Pay TV and the differences in reception requirements at each different locations it is necessary to analyze the utilization of multiple PLP DVB T2 technique that can provide the composition of broadcasting contents with optimum quality in each radio frequency channel and to analyze Bass diffusion model parameters to forecast how much Digital Pay TV market potential with a diverse population distribution in Indonesia Result of the analysis shows that a variation of Multiple PLP parameters configuration and diffusion time which can be implemented in any Indonesia rsquo s area by choosing two priorities capacity or variation of receptions "

"Di era digital, internet sudah menjadi komoditas hidup bagi manusia, hingga PBB memutuskan bahwa konektivitas internet merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun hingga saat ini, sekitar setengah dari penduduk dunia masih belum terhubung dengan koneksi internet, dan mereka yang belum terhubung ternyata tinggal di daerah rural, dimana penyelenggaraan internet konvensional membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Teknologi TV Whitespace merupakan salah satu teknologi alternatif untuk menyediakan internet di daerah rural, dimana internet ditransmisikan pada spektrum frekuensi yang tidak dipakai. Skripsi ini membahas tentang teknologi TV Whitespace, standar yang digunakan yaitu standar IEEE 802.22 dan kebijakan dari FCC beserta analisisnya berdasarkan simulasi yang dilakukan di Indonesia. Analisis teknologi TV Whitespace pada skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu dari ketersediaan kanal maksimum dan analisis interferensi WSD terhadap DTT. Simulasi dilakukan di Pulau Bali yang sebagian dari kabupatennya masih merupakan daerah rural. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketersediaan kanal maksimum terbesar di Bali berada pada bagian barat dan WSD yang didesain di suatu area sampel di Bali tidak menginterferensi cakupan dari DTT yang sudah ada.

---

In the digital era, internet has become humanity rsquo s necessity, to the point where UN stated that internet connectivity is the right of human being. Unfortunately, half of the world population have not been connected to the internet yet, and studies found that those who haven rsquo t live in rural area, where traditional internet service will be very costly. TV Whitespace technology is one of the alternative to provide internet in rural areas, where internet is transmitted with unused frequency spectrum. This thesis explains about TV Whitespace rsquo s technology itself, existing standards, that is IEEE 802.22 standard and FCC rsquo s policy along with its analysis based on the simulation conducted in Indonesia. The TV Whitespace technology analysis in this thesis is divided into two the maximum channel availability and WSD interference toward DTT analysis. The simulation is conducted in Bali Island where some of its regencies are still categorized as rural areas. Simulation results show that the maximum channel availability in Bali is located at its western side and the WSDs designed in a certain sample area in Bali don rsquo t interfere with the already existing DTT rsquo s coverage."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"ABSTRACTE-filing merupakan bentuk modernisasi administrasi pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. E-filing bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan, akses bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh OP. Namun, e-filing masih belum digunakan oleh seluruh wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pengguna wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan e-filing menggunakan Model Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 142 responden dengan survei menggunakan kuesioner. Pengaruh yang kuat ditunjukkan oleh hubungan Performance Expectancy terhadap Behavioral Intention dan Behavioral Intention terhadap Use Behavioral. Sedangkan, pengaruh yang lemah ditunjukkan oleh hubungan Effort Expectancy terhadap Behavioral Intention.

---

ABSTRACTE-filing is form of modern tax administration as one of the way to improve community service using the improvement of technologies. E-filing has purposes to give an easy service for individual taxpayer submitting tax return and also to improve the individual taxpayer compliance to report Individual Annual Income Tax Returns. However, e-filing is not used by all individual taxpayers yet. It is shown by the decrease number of compliance level of Annual Income Tax Return report. This research is to acknowledge user acceptance of e-filing using Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model. Research method is using an descriptive quantitative approach with a purposive sampling technique. The sample was used 142 respondents with a survey using a questionnaire. The strong effects is shown by the correlation between performance expectancy to behavioral intention and behavioral intention to use behavioral. Whereas, the weak effects is shown by the correlation between effort expectancy to behavioral intention."