Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas terkait gambaran penolakan penolakan permohonan jaminan persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder Jaminan persalinan merupakan bantuan jaminan Kesehatan dalam aspek persalinan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat non peserta JKN bagi kasus kegawatdaruratan maternal neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Jampersal untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok dan mengidentifikasi faktor penyebab dari adanya penolakan pengajuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran Penolakan permohonan Jaminan Persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok pada tahun 2022, diketahui jumlah pemohon yang ditolak adalah sebanyak 53 pemohon dari 947 total pemohon Jampersal untuk pemohon non peserta JKN (5,6%). Dalam jumlah penolakan tersebut, teridentifikasi faktor penyebabnya adalah faktor pengecualian, sebanyak 29 pemohon (54,72%), faktor batas manfaat yang dapat diajukan, sebanyak 9 pemohon (16,98%), faktor kriteria parameter kemiskinan, yaitu sebanyak 8 pemohon (15,09%). faktor kelengkapan berkas permohonan Jampersal, sebanyak 4 pemohon (7,55%), dan faktor batas waktu pengajuan permohonan Jampersal, sebanyak 3 pemohon (5,66%).

---

This thesis discusses the description of the rejection of maternity guarantee application for non-JKN participants in Depok City in 2022. This is a quantitative descriptive study using secondary data collection methods. Maternity guarantee is a health insurance assistance in the aspect of childbirth by the Depok City Regional Government to non-JKN participants in cases of maternal neonatal emergencies. The study aims to determine the description of the implementation of the Jampersal program for non-JKN participants in Depok City and to identify the factors causing the rejection of their applications. The results of the study show that the number of rejected applicants is 53 out of 947 total Jampersal applicants for non-JKN participants (5.6%). The identified factors causing the rejection are exclusion factors, 29 applicants (54.72%), benefit limit factors that can be proposed, 9 applicants (16.98%), poverty parameter criteria factors, 8 applicants (15.09%), completeness of Jampersal application documents, 4 applicants (7.55%), and Jampersal application deadline factor, 3 applicants (5.66%)."

"Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA masih kurang dari segi jaringan internet dan sering terjadi error serta kurangnya Kelengkapan Berkas Klaim. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet. Untuk menanggulangi jaringan internet SIJAKA yang error dibantu oleh tenaga ahli teknologi informasi.

---

This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research applied qualitative methods, including namely indepth interviews, document review, and observation. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System is still lacking in terms of internet network and frequent errors and lack of Completeness of Claim Files. In the process section there are problems, namely finding incomplete and inappropriate claim files so that the verification results are pending, besides that there are also problems at the time of issuance of the BAHV such as the wrong date, then the submission of the BAHV draft is approaching the deadline. The output section is sufficiently precise in paying claims, but there are still some delays caused by factors namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network. To overcome the error in the SIJAKA internet network, information technology experts assisted."

"Sejak Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program penunjang pelayanan kesehatan masyarakat telah ditetapkan. Salah satu kota yang mengembangkan Sistem Jamkesda adalah Kota Depok melalui Perda No. 03 Tahun 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerapkan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setelah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jamkesda Kota Depok ditiadakan. Dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang saat sakit tidak mempunyai jaminan Kesehatan sehingga dibuat adanya skema pembiayaan diluar kuota JKN dengan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Pemerintah Kota Depok ke Rumah Sakit. Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan 0,8% dari jumlah pada Tahun 2020 SJP yang tertolak berjumlah 90 SJP menjadi 158 SJP pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam Program Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga belum diketahui faktor penyebab banyaknya pengajuan yang tertolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penolakan permohonan pembiayaan pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota JKN di Kota Depok Tahun 2021-2022 pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Ppembiayaan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbanyak yakni pada faktor kelengkapan berkas sebanyak 139 pemohon (36%), yang terkecil berada pada batas waktu pengajuan sebanyak 40 pemohon (10%), dan terdapat penurunan pada faktor pengecualian yang awalnya 23% menjadi 14%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan beberapa saran peneliti berikan yaitu membuat media informasi berupa leaflet atau brosur dengan lengkap yaitu persyaratan, alur yang jelas, adanya format yang lengkap dan jangka waktu yang jelas, di setiap unit penerima pelayanan.

---

Since the National Social Security System (SJSN), community health service support programs have been established. One of the cities that has developed the Jamkesda System is the City of Depok through Regional Regulation No. 03 of 2010, Depok City is one of the cities implementing the Regional Health Insurance Program (Jamkesda). After the existence of the National Health Insurance (JKN) program, the Depok City Jamkesda was abolished. In practice, there are still people who do not have health insurance when they are sick, so a financing scheme outside the JKN quota is created by issuing a Service Guarantee Letter (SJP) from the Depok City Government to the Hospital. In 2021 there will be an increase of 0.8% from the number of rejected SJPs in 2020 which amounted to 90 SJP to 158 SJP in 2021. This shows that there are problems in the Community Health Insurance Cost Program so that the factors causing the number of applications that are rejected are not yet known. The purpose of this study was to find out the description of the rejection of requests for financing in the Non-Quota JKN Community Health Insurance Program in Depok City in 2021-2022 in the Referral Health Service Section and Health Financing. The results showed that the highest factor was the completeness factor of 139 applicants (36%), the smallest was at the submission deadline of 40 applicants (10%), and there was a decrease in the exclusion factor which was initially 23% to 14%. Based on the research results that have been submitted, some suggestions are given by the researcher, namely to make information media in the form of complete leaflets or brochures, namely requirements, clear flowcharts, complete formats and clear timeframes, in each service recipient unit."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Jampersal serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Program Jampersal di wilayah Baduy. Penelitian ini menggunakan pendekatan study kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedure RAP dan pengumpulan data wawancara mendalam pada ibu yang mempunyai anak kurang dari dua tahun dan suaminya bidan di desa dan tokoh adat Baduy.Hasil penelitian mendapatkan Program Jampersal sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy tetapi pemanfaatan untuk pertolongan persalinan masih rendah karena masyarakat belum mengetaui Program Jampersal bidan serta fasilitas kesehatan jumlahnya terbatas dan jauh dengan geografis yang sulit serta adanya adat yang melarang menggunakan kendaraan jika masyarakat tidak mau terkena sanksi. Namun demikian tokoh adat mendukung pemanfaatan Program Jampersal sebagaimana pemanfaatan program KIA selama ini.

---

The purpose of this study was to examine the use Jampersal and investigate the factors supporting and inhibiting Jampersal Program in Baduy territory. This research study uses a qualitative approach to the design of Rapid Assessment Procedure RAP in depth interviews and data collection in mothers who have children less than two years old and her husband village midwives and traditional leaders Baduy.

The results get Jampersal Program has been used by Bedouins but to help labor utilization is still low because people do not know Jampersal Program midwives and health facilities are limited and far to difficult geographical and customs that prohibit the use of a vehicle if the people do not want to be sanctioned. However traditional leaders support the use of program utilization Jampersal as KIA during this program."

"Proporsi persalinan dengan SC dalam Program JKN di Indonesia jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proporsi negara maju dan berkembang, sehingga dapat mempengaruhi biaya Program JKN. Saat ini, isu biaya adalah hal yang sangat penting dalam Program JKN terkait dengan kondisi defisit yang sedang dihadapi. Dengan tingginya rate persalinan dengan SC jauh di atas dari rata-rata yang ditetapkan oleh WHO, maka perlu diketahui hal-hal yang menentukan metode persalinan yang dilakukan oleh ibu hamil sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pembiayaan persalinan pada Program JKN.Penelitian ini menggunakan data klaim, data kepesertaan dan data sistem informasi kesehatan Program JKN tahun 2015-2017 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Obyek penelitian adalah wanita peserta JKN, berusia 15-49 tahun melahirkan dalam kurun waktu 2015-2017. Dilakukan analisis univariat, bivariat dan analisis multivariat dengan metode logit. Dari analisis terhadap 3.132.846 observasi ditemukan bahwa sebanyak 1.794.479 (57,28%) adalah Persalinan dengan SC.Seluruh variabel karakteristik fasilitas kesehatan dan variabel karakteristik pasien secara signifikan (p value < 0,05) mempengaruhi metode Persalinan dengan SC. Persalinan dengan SC lebih tinggi probabilitas terjadi di RS Kelas B, RS milik Swasta, berada di kota, berada pada regional tarif I, pada kelompok peserta PBPU dan BP, Kelas rawat 1, dan dengan tingkat keparahan I. Terdapat indikasi bahwa Persalinan dengan SC yang terjadi bukan karena alasan medis, tetapi faktor lainnya seperti insentif. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan mengembangkan sistem pembayaran dan sistem kendali lainnya sehingga dapat dilakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan persalinan.

---

The proportion of labor with C-Section of JKN participants in Indonesia is much higher when compared to the proportion of developed and developing countries, which may affect the cost of the JKN. Currently, the issue of cost is very important in the JKN related to the current deficit condition. With the high rate of labor with C-Section well above the average set by the WHO, it is necessary to know the things that determine the method of delivery performed by pregnant women so that it can be used as a recommendation for decision makers related to the financing of labor on the JKN.

This study uses claims data, membership data and health information system data of JKN from 2015-2017 managed by BPJS Health. The object of the study was the female participants of JKN, aged 15-49 gave birth in the period 2015-2017. Univariate, bivariate and multivariate analysis (logit method) were performed. From the analysis of 3,132,846 observations it was found that as many as 1,794,479 (57.28%) were deliveries with C-Section.

All health facilities characteristic variable and patient characteristic variable significantly (p value <0,05) influence method of delivery with C-Section. Labor with a higher probability of Section occurred in Class B Hospital, Private Hospital, located in the city, located at region I, in the group of informal participants, Class treatment 1, and with severity level I. There is an indication that the delivery with the C-Section occurs not for medical reasons, but other factors such as incentives. BPJS Kesehatan together with the Ministry of Health have to develop payment system and other control system so that cost containment can be done."

"Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi merupakan salah satu fokus masalah kesehatan di Kota Depok. Upaya penurunan AKI dan peningkatan akses pelayanan kesehatan maternal neonatal di fasilitas kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dihadapkan oleh berbagai hambatan terutama dari segi biaya dan kepemilikan jaminan kesehatan sehingga Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan jaminan persalinan bagi masyarakat miskin yang termasuk kategori Non PBI JKN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembiayaan klaim jaminan persalinan masyarakat miskin Non Penerima Bantuan Iuran JKN di Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel 365. Dari penelitian ini ditemukan adanya peningkatan jumlah klaim pembiayaan Jampersal diiringi oleh peningkatan jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan tren positif pembiayaan Jampersal sehingga penyerapan anggaran Jampersal turut meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan pembiayaan klaim Jampersal masyarakat miskin Non PBI JKN di Dinas Kesehatan Depok dari tahun 2020-2022.

---

The high maternal mortality rate (MMR) is one of the focus of health problems in Depok City. Efforts to reduce MMR and increase access to maternal neonatal health services at health facilities, especially for the poor, are faced with various obstacles, especially in terms of costs and ownership of health insurance so that the Government provides assistance in financing maternity insurance for the poor who are not included in the PBI JKN category. This study aims to provide an overview of the financing of maternity insurance claims for poor people who are not JKN beneficiaries at the Depok City Health Office in 2020-2022. The method used in this research is descriptive quantitative by utilising Microsoft Excel 365 tools. This study found an increase in the number of Jampersal financing claims accompanied by an increase in the number of hospitals submitting claims. The results also showed an increase in the positive trend of Jampersal financing so that the absorption of the Jampersal budget also increased. The conclusion of this study is that there is an increase in the financing of Jampersal claims for the poor Non PBI JKN at the Dinas Kesehatan Depok from 2020-2022."

"Skripsi ini membahas pengetahuan dan sikap peserta JKN kelompok PBPU terhadapPendaftaran Calon Bayi di Kota Depok. Latar belakang dari penelitian in adalah karenamasih ditemukannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dikota Depok sehingga pentingnya mendaftarkan bayi dalam kandungan sebagai peertaBPJS untuk menghindari risiko kesehatan dan mendapatkan jaminan kesehatan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan sikap peserta dan faktor yangberhubungan dengan pengetahuan dan sikap peserta JKN kelompok PBPU tentangpendaftaran calon bayi di kota Depok Tahun 2018. Penelitian merupakan penelitiankuantitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian peserta JKN kelompokPBPU memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan sikap positif terhadap pendaftarancalon bayi.

---

This thesis discusses the knowledge and attitudes of PBPU group JKN participants on

the registration of prospective babies in Depok City. The background of the study was

that there were still maternal mortality rates (MMR) and infant mortality rates (IMR) in

the city of Depok so the importance of registering babies in the womb as BPJS

participants to avoid health risks and get health insurance. The purpose of this study was

to determine the knowledge and attitudes of participants and factors related to the

knowledge and attitudes of PBPU group JKN participants about the registration of baby

candidates in Depok in 2018. The study was a quantitative study with a cross sectional

study design. The results of the PBPU group JKN participants had a high level of

knowledge and a positive attitude towards the registration of prospective babies."

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa pengajuan klaim pada bulan Januari-April 2014 masih mengalami keterlambatan dalam pengajuan berkas klaim. Keterlambatan ini diakibatkan karena masih kurangnya ketelitian dari petugas dalam proses pengajuan klaim. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional yang ada di RS karena berhubungan dengan arus kas RS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pengelolaan klaim rawat jalan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei-Juni 2014 menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari keterlambatan pengajuan klaim diantaranya adalah penggunaan software yang masih baru, kurang telitinya petugas dalam melakukan verifikasi berkas klaim, dan belum tersedianya petunjuk teknis yang digunakan pihak RS dalam proses verifikasi klaim. Sehingga peneliti memberikan saran perlu adanya ketelitian lebih dari petugas terkait verifikasi berkas klaim, pembuatan SOP / juknis terkait verifikasi klaim.

---

Based on the results of interviews conducted found that the filing of a claim in January and April 2014 are still experiencing delays in the filing of the claim file. This delay is caused by the lack of precision of the officers in the process of filing a claim. The delay may affect the existing operations at the hospital because the cash flows associated with the hospital. Therefore, this study was conducted to reveal the patient's outpatient claims management of the National Health Insurance (JKN) in Hospital Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

This study was conducted in May-June 2014 using qualitative methods by means of in-depth interviews, document review and observation. The results showed that the cause of the delay in filing the claims of which is the use of software that is still new, less telitinya officers in verifying the claim file, and the unavailability of technical guidelines used in the RS-party verification process claims. So the researchers advise the need for accuracy over claims related personnel file verification, creation of SOPs / guidelines related to verification of the claim."