Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet.

---

Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan keputusan multi-kriteria dengan metode analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet."

"Proses kebijakan merupakan suatu proses interaksi sosial yang didorong dan dipengaruhi oleh karakteristik para aktor yang terlibat, antara lain: motivasi, informasi, dan kekuaatan. Karakteristik dari para aktor yang terlibat tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satu sama lain, sehingga memunculkan suatu bentuk interaksi konteksual. Interaksi kontekstual tersebut yang pada akhirnya menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai interaksi kontekstual yang dihasilkan oleh hubungan dari karakteristik-karektiristik utama para aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Pemaparan terhadap hal tersebut dilakukan melalui kasus implementasi kebijakan sanitasi melalui kampanye No Toilet No Bride yang diterapkan di Haryana, India sejak tahun 2005 hingga tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif serta alat analisis berupa teori Contextual Interaction, penilitian ini berusaha memaparkan bahwa hubungan antara karakteristik-karakteristik utama antara pemerintah dengan penduduk perempuan serta penduduk laki-laki di Haryana telah memunculkan dua bentuk interaksi kontekstual, yakni; kerja sama aktif dan kerja sama paksa. Kedua jenis interaksi kontekstual tersebut rupanya telah mendorong terwujudnya keberhasilan dari implementasi kampanye No Toilet No Bride yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah toilet pribadi yang telah dibangun oleh masyarakat Haryana sejak tahun 2005 hingga 2012.

---

Policy implementation is a process of social interactions among the actors involved: motivation: information; and power. The characteristics of the actors are interdependent and result in contextual interactions, which in the end decide whether or not a policy is successful. This research aims to explain the contextual interactions resulted from the characteristics of the actors involved in policy implementation. In doing so, it examines the implementation of the sanitation policy that was campaigned through the No Toilet No Bride government campaign in Haryana, India from 2005 to 2012. Combined with a qualitative method, this research uses the Contextual Interaction theory as a way to explain how the relation between the characteristics among the government, the female population, and male population in Haryana has resulted in two forms of contextual interactions: active cooperation and forced cooperation. The findings of this research indicate that both forms of contextual interactions have, in fact, played a part in the success of the No Toilet No Bride government campaign that can be seen in the increasing number of private toilets built in Haryana from 2005 to 2012.

"

"Sistem sanitasi setempat diartikan sebagai suatu sistem pengolahan air limbah domestik yang dilakukan langsung pada sumbernya (in-situ). Namun, pada penerapannya tidak semua rumah tangga memiliki sistem sanitasi yang aman ataupun layak. Penelitian in menggunakan alat inspeksi sanitasi yang disusun oleh peneliti Universitas Indonesia bekerja sama dengan UNICEF sebagai bentuk pengembangan form inspeksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan penggabungan dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh SNI 2398:2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan. Alat inspeksi sanitasi ini ditujukan pada rumah tangga di kota dan kabupaten yang telah berhasil memberhentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sesuai hasil survei STBM. Kota dan kabupaten tersebut adalah Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem sanitasi setempat berdasarkan hasil form inspeksi sanitasi, menganalisis kesesuaian kondisi yang ada terhadap SNI 2398:2017, dan mencari tingkat pengaruh dari faktor non teknis (pekerjaan responden, status kepemilikan rumah, dan kepadatan penduduk) terhadap kondisi sistem sanitasi setempat suatu rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dan metode regresi logistik biner untuk mengetahui besar pengaruh berdasarkan nilai Odds Ratio (OR). Hasil yang diperoleh adalah persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah 1%, 5%, dan 11%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah 83%, 91%, 89%. Sementara rumah tangga dengan akses sanitasi belum layak adalah 16% di Kota Kupang dan 4% di Kota Mataram. Persentase rumah tangga dengan tempat penampungan tinja yang sesuai dengan SNI 2398:2017 adalah 2% di Kota Kupang dan 35% di Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah tangga yang tidak sesuai berturut-turut 94%, 97%, dan 58%. Kemudian berdasarkan hasil regresi logistik biner kondisi sistem sanitasi setempat dipengaruhi secara signifikan oleh pekerjaan responden dan kepadatan penduduk dengan nilai OR 2,29 dan 2,3. Sehingga disimpulkan bahwa mayoritas rumah tangga di kota objek studi sudah memiliki akses sanitasi layak namun masih jauh dari kesesuaian dengan SNI 2398:2017. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi sistem sanitasi setempat adalah pekerjaan responden dan kepadatan penduduk. Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan program edukasi dan penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sistem sanitasi setempat seperti pengadaan sub-sistem pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja (IPLT).

---

On-site sanitation system is defined as a domestic wastewater treatment system that is carried out directly at its source (in-situ). However, in practice, not all households have a safe or improved sanitation system. This study uses a sanitation inspection tool that is a form of development of the Community Based Total Sanitation (CBTS) inspection form and incorporation with the technical requirements stipulated by SNI 2398:2017 about Procedures for Planning Septic Tanks with Advanced Treatment, compiled by researchers from Universitas Indonesia in collaboration with UNICEF. This sanitation inspection tool is aimed at households in cities and regencies that have succeeded in stopping the practice of open defecation (ODF) according to the CTBS survey. The cities and regencies are Kupang City, Mataram City, and West Sumbawa Regency. This study aims to analyze the existing condition of the on-site sanitation system based on the results of the sanitation inspection form, to analyze the compliancy of the existing condition with SNI 2398:2017, and to find out the influence of non-technical factors (respondent's occupation, home ownership status, and population density) on the existing on-site sanitation system conditions of a household. The method used are  descriptive statistical method and binary logistic regression method to determine the magnitude of the effect based on the Odds Ratio (OR) value. The results obtained are the percentage of households with safely managed sanitation system in Kupang City, Mataram City, and West Sumbawa Regency are 1%, 5%, and 11%. The percentage of households with access to basic sanitation is 83%, 91%, and 89%, respectively. Meanwhile, households with inadequate sanitation access were 16% in Kupang City and 4% in Mataram City. The percentage of households with a faecal containment that complies with SNI 2398:2017 is 2% in Kupang City and 35% in West Sumbawa Regency. The non-conforming households are 94%, 97%, and 58%, respectively. Subsequently, based on the results of binary logistic regression, on-site sanitation system conditions were significantly influenced by the respondent's occupation status and population density with OR values ​​of 2.29 and 2.3. It is concluded that the majority of households in these locations already have access to proper sanitation but are still far from conforming to SNI 2398:2017. One of the factors that influence the condition of the on-site sanitation system is the respondent's occupation and population density. Suggestions that can be given are improving education programs and providing facilities that support the implementation of the on-site sanitation system, such as the procurement of a sub-system of transportation and final treatment plant for sewage sludge."

"Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan. Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Sindanggalih dan desa Bayongbong, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan adalah teknik, keuangan, kelembagaan, sosial dan lingkungan, serta dukungan pihak luar terutama Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar termasuk di dalamnya pelayanan air minum merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah membangun sistem dukungan yang lebih sistematik dan terstruktur agar tidak lagi bersifat ad hoc dan bisa menyentuh seluruh desa yang mempunyai pengelolaan dengan tipe serupa. Skema dukungan tersebut disarankan melibatkan pihak lain, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, misalnya balai pelatihan, PDAM, BLHD, swasta yang mempunyai program CSR, dan perbankan untuk akses pembiayaan komersil.

---

This thesis analyzes the factors that influence the sustainability of the community managed rural water supply system. The research was conducted in two villages, which are Sindanggalih and Bayongbong in district of Garut. The method used is qualitative method with descriptive design. The study concluded that the factors affecting the sustainability of community managed rural water supply are technical, financial, institutional, social and environmental, as well as external support, especially from Local Government. This is in line with the mandate of the Act No. 23 of 2014 on Regional Government, basic services including water services is a concurrent government affairs under the mandatory authority of local government.

The results of the study suggest that local governments should build a more systematic and structured supporting system so as no longer to be ad hoc and could provide continuous support to all villages that have similar management model. It is also suggested that the supporting scheme involving other parties, both government and non-government, for example, training institution, water utility, local environmental agency, private with CSR program, and bank to access commercial financing."

"Reliabilitas Sistem 150 kV Lombok dalam menopang kebutuhan listrik Pulau Lombok yang merupakan salah satu destinasi prioritas pariwisata Indonesia adalah sebuah keharusan. Saat ini status neraca daya Sistem Lombok masih dalam kondisi siaga dimana cadangan kurang dari kapasitas unit terbesar. Selain itu dalam rentang periode 2022 sampai dengan semester 2023 telah terjadi dua kali gangguan meluas. Salah satu  upaya PLN dalam meningkatkan pelayanan telah direncanakan dalam RUPTL 2021-2030 yaitu  penambahan PLTU Lombok (FTP2) 2x50 MW yang direncanakan COD pada tahun 2024 dan penambahan jalur transmisi 150 kV Mantang-Mataram. Hal ini akan mempengaruhi pola operasi eksisting, BPP, susut dan Indeks Kekuatan Sistem. Oleh karena itu diperlukan pembaruan defense scheme agar stabilitas tetap terjaga sekaligus meminimalisir potensi Black Out. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak pengembangan infrastruktur yang dapat mempengaruhi perlunya perubahan defense scheme baik secara keteknisan maupun keekonomian dengan menggunakan pendekatan simulasi pemodelan dan biaya pemadaman yang dapat dihindari. Untuk menganalisis biaya sistem Lombok dengan menggunakan pendekatan VoLL dan memprediksi VoLL untuk tahun 2024-2030 melalui analisis tren. Perhitungan VoLL dengan pendekatan makroekonomi diperoleh dari rasio PDRB sektor-sektor yang dipengaruhi listrik terhadap konsumsi energi listrik pelanggan industri dan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan Indeks Kekuatan Sistem sebesar 40,5 MW/Hz atau naik 67,03% dibanding nilai IKS tahun 2023. 5. Beban pada skenario islanding operation baru bertambah hingga 26,5 MW atau beban terselamatkan pada saat frekuensi menyentuh 48,2 Hz meningkat 21,35 %. Total biaya pemadaman sistem pada periode 2021-2023 mencapai Rp34,11 miliar atau Rp11,37 miliar per tahun dan berdampak pada PDRB sebesar 0,0191% per tahun. Tren VoLL pada tahun 2024-2030 diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,89% per tahun yang mengindikasikan tingginya pertumbuhan permintaan listrik sebanding dengan peningkatan PDRB. Hasil tersebut patut menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2021-2030, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

---

It is crucial to ensure the reliability of the Lombok 150 kV system in meeting the electricity needs of Lombok Island, a key tourism destination in Indonesia. Currently, the power balance status of the Lombok System is on standby, with reserves being less than the capacity of the largest unit. Additionally, there have been two widespread disruptions in the period 2022 to 2023. To improve services, PLN plans to add PLTU Lombok (FTP2) 2x50 MW, scheduled for completion in 2024, and to add the 150 kV Mantang - Mataram transmission line. These additions will impact existing operating patterns, BPP, losses, and the System Strength Index, necessitating an update of the defense scheme to maintain stability while minimizing the potential for blackouts. This research aims to analyze the impact of infrastructure development on the need to change defense schemes, both technically and economically, using a simulation modeling approach and avoidable blackout costs. The costs of the Lombok system will be analyzed using the VoLL approach, and VoLL for 2024-2030 will be predicted through trend analysis. VoLL calculations using a macroeconomic approach will be obtained from the GRDP ratio of sectors impacted by electricity to the electrical energy consumption of industrial and business customers. The research results show that the System Strength Index is 40.5 MW/Hz, indicating an increase of 67.03% compared to the IKS value in 2023. The load in the new islanding operation scenario increases to 26.5 MW, or the load saved when the frequency reaches 48.2 Hz is an increase of 21.35%. The total cost of system outages in the 2021-2023 period reached IDR 34.11 billion, or IDR 11.37 billion per year, impacting the GRDP by 0.0191% per year. The VoLL trend of 2024-2030 is projected to see an average decline of 2.89% per year, indicating high growth in electricity demand in proportion to the increase in GRDP. These results should be considered in implementing the Electricity Supply Business Plan for 2021-2030, especially in West Nusa Tenggara."

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai analisis sistem manajemen pengamanan di pusat perbelanjaan ITC Depok pasca meledaknya bom kimia di toilet ITC Depok yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi banyak orang, ITC Depok sudah dijadikan sebagai target serangan teroris dengan meledaknya bom jenis kimia di toilet lantai 3. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pusat perbelanjaan ITC Depok pernah mengalami beberapa gangguan keamanan yang terjadi, yaitu: pembobolan toko handphone, terjadi aksi bunuh diri, pencurian helm oleh pasangan suami istri, pencurian 10 potong pakaian, 6 potong celana anak-anak, 5 unit laptop dan 3 buah tas ransel, dan terjadi ledakan bom kimia di kamar mandi pria lantai 3; (2) Selain berbagai gangguan keamanan yang terjadi, pusat perbelanjaan ITC Depok juga menghadapi potensi ancaman gangguan keamanan dan tindak kejahatan, baik kejahatan yang bersifat konvensional terkait dengan kejahatan pencurian dan pengutilan dan potensi gangguan keamanan terkini terkait dengan ancaman bom; (3) Sistem pengamanan yang dilakukan manajemen pusat perbelanjaan ITC Depok pada saat ini menggunakan tenaga Satpam dari perusahaan jasa outsourcing, PT SOS. Pada awal sebelum terjadinya ledakan bom, jumlah Satpam yang bekerja berjumlah 40 orang, namun pasca terjadinya ledakan bom, pihak manajemen menambahkan personel sebanyak 10, sehingga total keseluruhan berjumlah 50 personel. Sistem manajemen pengamanan yang telah dilakukan di pusat perbelanjaan ITC Depok, yaitu: Penggunaan alat metal detector yang dipergunakan bagi setiap pengunjung yang datang, pemasangan kamera CCTV di 60 titik, penggunaan alat borgol dan pentungan bagi setiap anggota Satpam, sistem pencegahan kebakaran dengan dua metode, yaitu otomatis dan manual, serta pemakaian alat komunikasi HT sebagai sarana media dalam memonitor dan menginformasikan kondisi keamanan terkini maupun bentuk gangguan keamanan yang terjadi; (4) Satpam pusat perbelanjaan ITC Depok dalam pelaksanannya mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan Polres Depok.

---

This thesis describes the results of research on the analysis of the security management system in the shopping center ITC Depok post of chemical bomb explosion in toilet ITC Depok which occurred in 2015 ago. As one of the shopping centers are crowded with many people, ITC Depok has been used as the target of terrorist attacks by the explosion of a bomb of chemical in the toilet 3 floor. This research was conducted by field observations are supported by interview and collect related documents. Qualitative research results were analyzed descriptively. The results showed that: (1) Shopping center ITC Depok has experienced several security lapses occur, namely: burglary mobile phone shop, an act of suicide, theft helmet by married couples, theft of 10 pieces of clothing, 6-piece pants children, 5 and 3 units of laptop backpacks, and the chemical bomb blast occurred in the men's bathroom floor 3; (2) In addition various to disruption of security occur, the shopping center ITC Depok also face the potential threat of disruption of security and crime, both crimes that are conventionally associated with the crime of theft and shoplifting and potential security issues associated with the latest bomb threat; (3) Security system do the shopping center ITC Depok management currently uses force guard of outsourcing services company, PT SOS. At the beginning before the explosion, the number of guard who worked about 40 people, but after the explosion, personnel management add as many as 10, so that the total amount to 50 personnel. The management system of security that has been done in the shopping center ITC Depok, namely: The use of metal detector used for every visitor who comes, installation of CCTV cameras at 60 points, the use of handcuffs and batons for every member of the guard, fire prevention system with two methods, ie automatic and manual, as well as the use of HT communication tools as a means to monitor and inform the media in the current security conditions and security disturbances occur; (4) Security guard shopping center ITC Depok in practice have a working relationship and coordination with the Depok Police."

"Penelitian ini membahas pandangan pola bersih melalui perkembangan teknologi toilet Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep bersih sehat yang ada pada naturalisme Jepang yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat dan perkembangan inovasi teknologi toilet. Penelitian ini merupakan penelitan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang sangat memperhatikan kebersihan toilet karena mereka selalu mengutamakan kesehatan sebagai suatu keharusan dalam kehidupan sehari-hari.

---

This study discusses about the view of cleanliness through the development of technology of Japanese toilet. The purpose of this study focuses on the concept of clean and health as seen in Japan?s naturalism that has influenced the health behaviour in society and it have made a great impact on the development technology of Japanese toilet. This study uses the method of descriptive analysis research. The result of this study is to indicate that Japanese people are highly concerned about toilet hygiene because from their point of view, health is one of the most important necessities in their everyday's life."

"Pelaksanaan Perjanjian Gadai secara Adat biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat Adat di beberapa daerah pelosok di Indonesia. Salah contoh Gadai Adat yang masih ada saat ini ialah Gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Perjanjian Gadai Tanah tersebut harusnya bisa menjadi alternatif lain dalam hal mencari Pinjaman Tunai atau Kredit selain malalui lembaga Perbankan Maupun Pegadaian Konvensional. Apalagi dimasa Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, banyak masyarakat yang memerlukan Pinjaman cepat dan Tanpa Proses Administrasi yang Rumit Layaknya Lembaga Perbankan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Perjanjian Gadai Tanah Sebagai Alternatif Kredit Non Perbankan Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan Keabsahan dan Kekuatan Hukum Gadai Tanah di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT menurut Ketentuan Perundang-undangan. Tipologi Penelitian yang digunakan adalah Penelitian dalam bentuk Eksploratoris, dan bentuk penelitian ialah Non Dokrinal. Sedangkan Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya gadai tanah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal memperoleh suatu pinjaman secara langsung dan tunai tanpa harus melalui kredit di Perbankan serta diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi yang bagi masyarakat sekitar. Eksistensi dari Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah masih tetap berjalan sampai dengan saat ini di beberapa daerah di Indonesia. Masih berjalannya Perjanjian tersebut dapat ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang tetap berlaku serta memiliki keabsahan dan Kekuatan Hukum yang mengikat bagi Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Gadai Tanah tersebut. Diharapkan para pihak melibatkan juga peran Notaris dalam Perjanjian Gadai, dimana Akta Notaris sebagai Akta Otentik memiliki sifat dan Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formal serta Kekuatan pembuktian Materiil.

---

The implementation of Customary Pawn Agreements is usually carried out by Indigenous community groups in several remote areas in Indonesia. One example of traditional pawning that still exists today is the traditional pawning done by the community in Pukdale Village, East Kupang District, Kupang Regency. The Land Pawn Agreement should be another alternative in terms of seeking cash or credit loans other than through conventional banking or pawnshop institutions. Especially during the Covid-19 Pandemic which is still happening today, many people need fast loans and without complicated administrative processes like banking institutions. The problems studied in this study are regarding the Implementation of Land Pledge Agreements as Alternatives to Non-Banking Credit in the People's Economy System in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT Province and the Legitimacy and Legal Strength of Land Pawning in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT Province according to statutory provisions. The research typology used is research in an exploratory form, and the research form is non-docryral. While the Data Analysis Method used is a Qualitative Approach Method. The research results show that the existence of a land pawn is expected to be able to help the community in obtaining a loan directly and in cash without having to go through banking credit and is expected to be one of the economic drivers for the surrounding community. The existence of the implementation of the Land Pledge Agreement is still ongoing today in several regions in Indonesia. The ongoing operation of the Agreement can be reviewed from the laws and regulations that are still in effect and have validity and binding legal force for the parties involved in the Land Pawn Agreement. It is hoped that the parties also involve the role of the Notary in the Pawn Agreement, where the Notary Deed as an Authentic Deed has the nature and strength of outward proof, formal strength of evidence and material strength of evidence."

"ABSTRAKTesis ini membahas alternatif desain kebijakan insentif pajak daerah, sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan di kawasan wisata Sekotong. Pajak dan pembangunan merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Peran pajak dalam melakukan pembangunan tidak hanya sebatas sebagai sarana pemenuhan anggaran atau Budgetair, namun juga mendukung pembangunan dari segi intervensi peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan menggunakan teori desain kebijakan dari Fischer, Miller dan Sidney. Alternatif desain kebijakan yang ditawarkan untuk diterapkan dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan di sekotong adalah desain kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan serta bea peroleh hak atas tanah dan bangunan disertai dengan dis insentif pajak bumi dan bangunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses alternative incentive design of local tax policy, in order to enhance the developing progress in the tourist area of Sekotong. Tax and development both are non beneficial concepts. The role of tax in development is not only for fulfilling budget or budgetair but also supporting the development in intervening regulations. This research uses post positivism approach with Fischer, Miller, and Sidney rsquo s policy design theory. The alternative design policy, which is offered to be implemented for enhancing the developing progress in Sekotong, is a policy design of land building tax, along with property rights duty and disincentive of land building tax."

"Perkembangan energi baru terbarukan sudah menjadi perhatian bagi kebutuhan listrik pada saat ini. Fotovoltaik dapat menjadi pilihan untuk sumber energi terbarukan. Pada simulasi ini, untuk mengetahui nilai dari harmonisa maka dilakukan dengan memvariasikan nilai dari berbagai kapasitas Fotovoltaik mulai dari 5 MWp, 10 MWp, 15 MWp, dan 20 MWp pada sistem tenaga listrik Lombok pada 3 titik pada Gardu Induk Kuta, dan Gardu Induk Paokmontong. Studi ini dilakukan dalam sistem dengan kemampuan kapasitas 123 MW dengan berbagai pertimbangan berupa manajemen jaringan yang diperkirakan hingga 35% dari produksi listrik dengan simulasi ETAP 12.6.0. Analisis ini menghasilkan nilai tertinggi untuk THD-I pada kapasitas 5 MWp sebesar 2,5% dan THD-v terbesar pada kapasitas 20 MWp sebesar 0,25%. Hasil yang didapatkan bahwa nilai pada tiap skenario yang dibuat, nilai yang dihasilkan masih dibawah standard yang telah ditetapkan untuk harmonisa pada sistem.

---

Renewable Energy is starting to grow rapidly, the use of solar energy in Indonesia has a good development. According to the grid code issued by the national utility company, the maximum standard harmonic limit is 5%. Harmonic is mostly caused by non-linear loads that form a distorted sine wave, which leads the equipment to become hotter faster, adding losses and reducing the equipment lifetime. The simulation method uses ETAP software to obtain values ​​from Total Harmonic Distortion (THD) on the 20kV and 150 kV Beta substations sides with several scenario simulations of photovoltaic power plant integration with a capacity from 5 to 20 MWp with multiple of 5. This study was carried out in a system with a capacity of 123 MW with various considerations in the form of network management which is estimated to be up to 35% of electricity production with ETAP 12.6.0 simulation. This analysis produces the highest value for THD-I at a capacity of 5 MWp at 2.5% and the largest THD-v at a capacity of 20 MWp at 0.25%. The results obtained that the value of each scenario that the value generated is still below the standards for harmonics in the system.

"