Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kota Jakarta yang pesat mengakibatkan semakin terbatasnya lahan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yang berada pada bangunan dan berkurangnya RTH ini mengakibatkan meningkatnya suhu udara di perkotaan. Penghijauan di atap dapat dijadikan alternatif pemenuhan RTH pada bangunan, diantaranya green roof dan roof garden melalui nilai green factor yang dapat diterapkan, namun green roof biasanya membutuhkan biaya produksi dan pemeliharaan awal yang lebih tinggi dibandingkan roof garden. Roof garden dapat lebih dimanfaatkan menjadi roof farming seiring meningkatnya kebutuhan akan pangan. Selain itu, roof farming dapat menurunkan suhu sebagai manfaat thermal baik bagi bangunan maupun lingkungan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan untuk menetapkan nilai green factor dari roof farming dan mengeksplorasi manfaat thermal serta manfaat lebih lanjut dari manfaat thermal yang dihasilkan oleh roof farming. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) studi kasus melalui simulasi Autodesk Revit 2023 dan pengukuran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa roof farming dapat memiliki nilai green factor yang lebih besar daripada roof garden (0,65) yaitu 1,15-1,35. Selain dapat memenuhi kebutuhan RTH pada bangunan, roof farming dapat memberikan manfaat lebih terkait produksi pangan yang dihasilkan. Lebih lanjut lagi, roof farming dapat memberikan penurunan suhu yang signifikan sebagai manfaat thermal yaitu sebesar rata-rata 14,1°C untuk permukaan atap bangunan yang dalam penerapan lebih luas dapat mengurangi beban pendingin udara dan 4,4°C untuk suhu ruang outdoor sekitar atap yang dalam skala yang lebih besar dapat mengurangi pulau panas perkotaan (Urban Heat Island). Oleh karena itu, roof farming dapat dijadikan strategi yang efektif dalam pemenuhan RTH bangunan dan penurunan suhu di kota Jakarta.

---

The rapid development of the city of Jakarta has resulted in increasingly limited land for fulfilling private Green Open Spaces (GOS) located in buildings and this reduced GOS has resulted in increasing air temperatures in cities. Greening on roofs can be used as an alternative to fulfilling green open space in buildings, including green roofs and roof gardens through applicable green factor values, but green roofs usually require higher initial production and maintenance costs than roof gardens. Roof gardens can be further utilized as roof farming as the need for food increases. In addition, roof farming can reduce temperature as a thermal benefit for both the building and the surrounding environment. This research was conducted to determine the green factor value of roof farming and explore the thermal benefits and further benefits of the thermal benefits generated by roof farming. The research was conducted on 2 (two) case studies through Autodesk Revit 2023 simulations and measurements in the field. The results showed that roof farming can provide a greater green factor value than a roof garden (0.65), namely 1.15-1.35. Besides being able to fulfill the building’s green open space, roof farming can provide more benefits related to the production of food produced. Furthermore, roof farming can provide a significant temperature reduction as a thermal benefit, which is an average of 14.1°C for the roof surface of buildings which a large scale can reduce air conditioning loads and 4.4°C for ambient roof outdoor room temperatures that on a larger scale can reduce Urban Heat Island. Therefore, roof farming can be used as an effective strategy in fulfilling building green open space and reducing temperature in the city of Jakarta."

"Gaya hidup sedenter dengan aktivitas fisik yang minim merupakan gaya hidup sehari-hari yang tidak sehat yang lazim terjadi saat ini dan kesehatan fisik manusia diperkirakan akan menurun akibat kurangnya aktivitas fisik. Kelebihan berat badan/overweight dan obesitas adalah beberapa dari banyak penyakit yang disebabkan oleh perilaku kurang gerak. Penduduk Indonesia secara fisik tidak aktif dan memiliki proporsi individu yang overweight dan obesitas yang tinggi. Prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan mendekati proporsi obesitas global. Ini menyiratkan bahwa perilaku sedentari memiliki konsekuensi jangka panjang, baik bagi individu yang terlibat di dalamnya, maupun kota dan negara. Sebagai fasilitas publik yang dapat diakses oleh berbagai kalangan pengguna, ruang terbuka hijau berpotensi untuk mendorong gaya hidup sehat dengan mendorong aktivitas fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau peran ruang terbuka hijau dalam kaitannya dengan elemen desain dan aktivitas untuk mendorong aktivitas fisik di antara anggota masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, desain ruang terbuka hijau harus menyediakan ruang yang dapat digunakan oleh semua kelompok dan masyarakat. Melalui metode literature review, survei kuesioner, dan analisis, survei kuesioner yang telah disebarkan diperoleh sebanyak 324 responden dengan sampel penduduk Jabodetabek. Dapat dipelajari lebih lanjut tentang signifikansi dan bagaimana ruang terbuka hijau mendorong aktivitas fisik di antara penggunanya dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan masyarakat di ruang terbuka hijau. Studi ini menemukan bahwa ruang terbuka hijau memiliki peran dalam mendorong aktivitas fisik. Ada korelasi antara ruang terbuka hijau dan tidak hanya dorongan aktivitas fisik, tetapi juga dalam mengakomodasi kohesi sosial melalui pemanfaatan olahraga komunitas.

---

Sedentary lifestyles with minimal physical activity are everyday unhealthy lifestyles prevalent nowadays and human’s physical health is anticipated to decline due to physical inactivity. Overweight and obesity are some of the many illnesses induced by sedentary behavior. The Indonesian population is physically inactive and has a high proportion of overweight and obese individuals. The obesity prevalence in Indonesia has grown throughout the years and is close to the global obesity proportion. This implies that sedentary behavior has long-term consequences, both for individuals who engage in it, as well as cities and countries. As public facilities that are accessible to various groups of users, green open spaces have the potential to promote a healthy lifestyle by encouraging physical activity. The aim of this study is to review the roles of green open space in relation to design elements and activities in order to encourage physical activity among community members. In the context of improving community health, green open space design should provide space that can be used by all groups and communities. Through methods of literature review, questionnaire survey, and analysis, a questionnaire survey has been distributed obtained by a total of 324 respondents with a sample of Jabodetabek residents. It can be further studied about the significances and how green open space encourages physical activity among its users and the possibility of impacts derived from community involvement in green open spaces. This study finds that green open space has roles in encouraging physical activity. There is a correlation between green open spaces and not only the encouragement of physical activity, but also in accommodating social cohesion through sports community uses."

"Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selalu menjadi idaman bagi warga kota. Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang kehadirannya adalah syarat mutlak dalam sebuah kota yang layak huni dan beradab dengan memberi jaminan hak hidup dan hak mati kepada setiap warganya, berpotensi untuk dijadikan RTH apabila direncanakan dan ditata dengan tepat. Selain tentunya memiliki nilai ekologis dalam fungsinya sebagai RTH kota, TPU juga merupakan aset, dan investasi kota jangka panjang dalam nilai ekonomi, edukatif, dan estetis.Namun di kota-kota besar di Indonesia, tempat ini sering malah terabaikan dan membuatnya menjadi sesuatu yang merusak pemandangan, terlihat menakutkan, dan tempat terjadinya berbagai tindakan kriminal. Sejauh mana TPU dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari RTH kota, akan dibahas di dalam penulisan karya ilmiah ini."

"Pembangunan perkotaan tidak saja menuntut peningkatan kebutuhan atas ruang, tetapi juga meningkatkan kompleksitas ruang. Aktivitas ini sexing kali menempatkan pertimbangan atas kota dan entitas alam serta kehidupan liar pada posisi terpisah, bertentangan. 6ahkan akibat ketersediaan ruang-ruang kota yang terbatas dan sering tidak sejalan dengan tingkat kebutuhannya, Bering menimbulkan konflik-konflik peruntukan ruang yang dilematis antara kepentingan pembangunan dan pelestarian alam. Pada akhirnya keberadaan ruang terbuka hijau senantiasa menjadi korban dan sasaran penggusuran dengan berbagai alasan-alasan klasik. Padahal lingkungan hidup dengan seluruh komponennya yang saling bergantung satu sama lain haruslah selalu dalam keadaan seimbang. Ketidakseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan ini tentu mengakibatkan timbuinya masalah lingkungan, ketidaknyamanan termal, karena luas permukaan yang menimbulkan suhu tinggi (struktur dan perkerasan) semakln bertambah sementara luas permukaan yang menimbulkan suhu rendah (tumbuhan dan air) semakin berkurang. Melalui tulisan ini akan dipedihatkan bagalmana keberadaan ruang terbuka hijau dapat berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban, dua faktor penting dalam kenyamanan termal. Sampai sebesar apa pengaruh RTH tersebut clan faktor-faktor apa saja yang menentukan besamya pengaruh RTH. Sehingga bisa ditentukan bentuk RTH yang seperti apa yang paling ideal untuk menciptakan kenyamanan termal. Dengan mengambil studi kasus di kota Depok, sebuah kota yang sedang giat-giatnya membangun. Namun di sisi lain Depok jugs berperan penting sebagai daerah resapan. Yang terjadi adalah pembangunan giia-gilaan, yang menggusur RTH. Kota Depok justru mengarah menjadi kota jasa dan perdagangan. Perm ukiman-permukiman bare menjamur tanpa mengindahkan peruntukan lahan, membuka jalan-jalan bare. Pembangunan ma!-mal dikebut, dengan letak yang saling berdekatan. Lebih banyak lagi perkerasan sementara ruang terbuka hijau semakin sedikit."

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditahun 1970-an meningkat dratis karena didukung pemerintah melalui Nota Dinas Gubernur DKI Jaya (DKI Jakarta), sehingga banyak taman (ruang terbuka hijau atau RTH) dialihfungsikan menjadi SPBU. Kini untuk memenuhi target RTH (13,94% RTH berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010), kebijakan tersebut berubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 728 tahun 2009 dan Instruksi Gubernur Nomor 75 tahun 2009. Tercatat 27 unit SPBU harus dikembalikan fungsi lahannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alihfungsi SPBU-Taman menjadi RTH berdasarkan pendekatan site and situation. Penelitian dibatasi pada SPBU-SPBU yang belum sepenuhnya menjadi RTH. Metode yang digunakan adalah kombinasi metode AHP dan metode rangking. Site untuk variabel rawan banjir, luas dan status SPBU, status tanah. Situation untuk variabel ruang publik lain, ketersediaan SPBU lain, pelayanan SPBU, segmen jalan, dan proporsi ruang terbangun. Analisa penelitian menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari lima SPBU sesuai dialihfungsikan menjadi taman (RTH).

---

The construction of public refueling stations (gasoline stations) in 1970 increased drastically due to the government support through a Memorandum Office of the Governor of DKI Jaya (DKI Jakarta), which lead to a number of the park (green open space or RTH) converted into a gasoline station. Now, to meet the target of RTH (13.94% RTH based RTRW DKI Jakarta 2010), the policy was replaced by Decree No. 728 of 2009 and Governor Instruction No. 75 of 2009. It was recorded that land function of 27 gasoline stations unit must be returned.

The aim of this study is to determine the suitability of change of function of gasoline stations-Park with green open space using site and situation based approach. The method used is a combination of AHP and ranking method. Site for flood-prone variable, space of the gasoline station, the status of the land. Situation for variables of other public space, the availability of other gasoline stations, service gasoline stations, road segments, and the proportions of the room built. Analysis of the research used quantitative descriptive analysis. The results showed that three of the five gasoline stations were suitably to be converted into a green open space (RTH)."

"Pembangunan fisik di DKI Jakarta telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan terutama lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai RTH menjadi kawasan untuk kegiatan perekonomian atau permukiman, hal ini menyebabkan luas RTH yang ada pada tahun 2010 hanya 11,2%. Jumlah ini masih jauh dari target 30% sesuai amanat Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Penelitian bertujuan untuk menginventarisasi kondisi eksisting RTH di DKI Jakarta tahun 2012 (luas, jenis, dan kerapatan vegetasi),  menginventarisasi  luas kawasan yang berpotensi sebagai peluang pemenuhan target RTH 30%, dan mengetahui persepsi masyarakat pada pembangunan RTH. Data kondisi eksisting RTH diperoleh dari studi literatur berdasarkan dokumen instansi terkait, observasi lapangan dan perhitungan. Potensi kawasan peluang untuk memenuhi target RTH 30% diperoleh dari studi literatur dan teknik overlay peta. Inventarisasi dilakukan pada kawasan penyangga (sempadan sungai, pantai dan tandon air), serta pada kawasan-kawasan terbangun yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Persepsi masyarakat diperoleh dari survei dengan teknik wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan luas RTH eksisting di DKI Jakarta tahun 2012 adalah 7.842,61 ha (13,27%) dari luas total daratan Jakarta.  Jenis vegetasi tercatat 142 jenis dengan kerapatan vegetasi rata-rata 277 pohon/ha. Potensi kawasan peluang yang dapat ditelusuri tercatat seluas 10.003,92 ha. Persepsi masyarakat mengenai pembangunan RTH di DKI Jakarta cukup baik.

---

Physical development in Jakarta has led the conversion of land, especially land that should be designated as green open space (GOS) for the economic activity or settlement, it caused the existence of GOS  only 11.2% in 2010 . This number is still below the target of 30% as mandated by Law. 26 of 2007. This study aims to take stock of the existing condition of GOS in Jakarta in 2012 (broad, vegetation type and density of vegetation), inventory of total area that can be the opportunity area to meet the target 30% GOS in Jakarta and to determine public perceptions. Data of existing condition of GOS obtained from the literature  based on the documents from related agencies, field observations and calculations. Opportunity potential area obtained from literature, map overlay technique.Inventory conducted in the buffer zone of (river banks, beaches and water tanks), as well as in areas that have awakened to fulfill the obligation Law. 26 of 2007. Public perception survey is done by interview. The results showed GOS existing in 2012 was 7842.61 ha (13.27%) of the total land area of Jakarta. Vegetation types recorded 142 species which density of vegetation 277trees/ha. Potential opportunities recorded 10,003.92 ha area to be potential GOS. Public perception about the development of GOS in Jakarta is quite good."

"Perkembangan perkotaan menjadi salah satu permsalahan yang sedang terjadi tiada hentinya. Salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi. Permasalahan di perkotaan tidak hanya berkutat pada ekstraksi lahan terbangun, akan tetapi ekstraksi lahan vegetasi yang semakin lama semakin berkurang. Tidak heran jika area hijau di perkotaan semakin berkurang. Dampak yang timbul dari adanya permasalahan tersebut adalah perubahan iklim mikro perkotaan, salah satunya yaitu meningkatnya suhu permukaan daratan di wilayah perkotaan. Penelitian ini melihat hubungan nilai AST terhadap LST dengan menggunakan metode regresi linear dan melihat hubungan antara variabel RTH dengan menggunakan metode multinomial logistik dan juga pola spasial yang terbentuk pada RTH di Kota Bogor. Hasil penelitian ini menghasilkan adanya hubungan yang positif AST dengan LST serta variabel RTH dan LST yang menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilai <80%. Sementara itu, pola spasial yang terbentuk pada RTH di Kota Bogor menunjukan pola yang mengelompok.

---

Urban development is one of the problems that continues to occur without stopping. One of the common problems faced by big cities in Indonesia is the high growth of urban population. Problems in urban areas do not only revolve around the extraction of found land, but the extraction of vegetation land which is decreasing over time. No wonder the green area in urban areas is decreasing. The impact that arises from these problems is urban microclimate change, one of which is the increase in NDVI in urban areas. This study looked at the relationship between AST and LST values using the linear regression method and looked at the relationship between green space variables using the multinomial logistic method and the spatial pattern formed in green open space in Bogor City. The results of this study resulted in a positive relationship between AST and LST and the RTH and LST variables which showed a significant relationship with a value of <80%. Meanwhile, the spatial patterns formed in green open space in Bogor City show a clustered pattern.

"

"Kota Jakarta Selatan mengalami kenaikan suhu setiap tahunya dan terjadi fenomena UHI. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakah salah satu upaya dalam mitigasi UHI. Akan tetapi, ketersediaan RTH di Kota Jakarta Selatan masih terbatas dan belum memenuhi standar. Intesitas pendinginan RTH disebut greenspace cool island intensity (GCII). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik RTH publik dan disitribusi spasial GCII serta menganalisis hubungan karakteristik RTH publik dengan GCII. Karakteristik RTH dalam penelitian ini yaitu luas, landscapa shape index (LSI) dan leaf area index (LAI). Metode untuk memperoleh nilai GCII yaitu turning point. GCII diperoleh dengan menggunakan citra Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik RTH publik di Kota Jakarta Selatan didominasi oleh tipe RTH publik dengan luas yang kecil, bentuk tidak beraturan, dan jenis vegetasi rumput dengan pohon. Nilai GCII memiliki rentang nilai mulai dari 0,51^oC-2,79^oC dan rata-rata 1,43^oC. RTH publik di Kota Jakarta selatan memberikan efek pendinginan dengan radius 90 hingga 420 meter dan rata-rata 187 meter. Luas, LAI, dan tutupan vegetasi di area sekitar RTH publik memiliki hubungan yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap GCII. Sedangkan tutupan lahan terbangun disekitarnya memiliki hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif. LSI tidak memiliki korelasi dengan GCII.

 

---

South Jakarta City experiences an increase in temperature every year, and the UHI phenomenon occurs. The existence of public green open space (RTH) is one of the efforts to mitigate UHI. However, the availability of green spaces in South Jakarta City is still limited and has not met standards. The cooling intensity of RTH is called greenspace cool island intensity (GCII). This study aims to analyze the characteristics of public green spaces, the spatial distribution of GCII, and the relationship between public green space characteristics and GCII. The characteristics of public green space in this study are area, landscape shape index (LSI), and leaf area index (LAI). The method to obtain the GCII value is the turning point. GCII was obtained using a Landsat 8 OLI/TIRS image in 2023. The results showed that the characteristics of public green spaces in South Jakarta City are dominated by types of public green spaces with small areas, irregular shapes, and vegetation types of grass with trees. The GCII value has a range of values ranging from 0.51 ^oC to 2.79 ^oC and an average of 1.43 ^oC. Public green spaces in southern Jakarta City provide a cooling effect with a radius of 90 to 420 meters and an average of 187 meters. Area, LAI, and vegetation cover around public green spaces have a significant and positively correlated relationship to GCII. While the surrounding built-up land cover has a significant and negatively correlated relationship. LSI has no correlation with GCII.

"

"Tata ruang suatu wilayah yang efektif dan proporsional merupakan prasyarat utama bagi terciptanya suasana lingkungan yang teratur terkendali dan nyaman. Tata ruang yang efektif meliputi penempatan dan pengaturan fungsi dari bagian-bagian wilayah agar tepat dalam penempatannya, sehingga berbagai aktivitas warga dapat terselenggara secara efektif. Sementara, tata wilayah yang proporsional merupakan upaya agar terciptanya suatu wilayah yang nyaman, dengan mengoptimalkan bagian-bagian wilayah tersebut secara proporsional. Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam penentuan proporsional suatu wilayah adalah terkait RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terabaikannya ketentuan kondisi idealnya. Akibat dari terabaikannya elemen standar untuk keseimbangan kota, akan terjadi bencana yang berkelanjutan, seperti banjir di Kemang. Adanya konsep perencanaan kota yang tertuliskan dalam pedoman, terdiri dari berbagai macam aspek untuk menganalisa, untuk mewujudkan kota yang ideal. Pedoman tersebut adalah UDGL (Urban Design Guidelines) dari negara yang berbeda. Secara konsep RTH merupakan ruang natural yang beraspek dan berstruktur elemen natural yang diperuntukkan sebagai nilai ekologis dan social di suatu wilayah. Dalam implementasinya, penetapan RTH berkaitan dengan banyak hal, sehingga sering terabaikan. Perencanaan implementasi di Jakarta mempunyai peraturan yang mengontro lpengalokasian lahan. Itu juga menjadi standar ideal untuk sebuah kota. Kemang, merupakan suatu bagian wilayah di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan di dalam spesifik area di Kemang, adanya isu perningkatan bencana banjir yang terjadi, yang bisa disebabkan oleh banyak aspek. Itu juga menjadi alasan terjadinya kemacetan parah dan rusaknya area sekelilingnya. Lalu, isu tersebut membutuhkan evaluasi lebih tentang bencana yang terjadi berkelanjutan di Kemang dan dibandingkan dengan keadaan ideal untuk sebuah kota.

---

An effective and proportional spatial planning for urban is a main requirement to provide well- planned, controlled and comfortable environment. An effective spatial planning involved an allocation and arrangement of functions from all parts of the area, to be exactly fit into the context, so various activities can be held effectively. While, a proportional urban area planning is a way to create a comfortable area, by optimizing parts of the area proportionally. One of the problems is usually happened in defining a proportional area, for example: Green Open Space ideal condition which being ignored. The impacts on ignoring standard elements to balance the city, is disaster which happens continuously, such as flood in Kemang. There are a conceptual for urban planning, written in a guideline which consist of various aspects to analyse, to achieve the ideal city area. The guideline is UDGL (Urban Design Guidelines) from different countries. As a conceptual, Green Open Space is a natural resource which have aspects and structure from natural elements. Green Open Space benefits to be ecological and social value for an area. According to the implementation, defining Green Open Space related with many aspects which sometimes being ignored. The implementation planning in Jakarta has its own policy, which control the land allocation. Then, it becomes another ideal standard for a city. Kemang, is a part of Mampang Prapatan sub-district, South Jakarta, and the specific area of Kemang increase the issue of flood disaster, which can be caused by several aspects. It creates heavy traffic jam, and damage to the surrounding area. Then, it needs more evaluation in Kemang, regarding the disaster that continuously happen, compare with the ideal standard for a city."

"Kota Depok sebagai Kota Hinterland merupakan wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang sejak pemekaran dari Kabupaten Bogor pata tahu 1999. Akibat dari perkembangan dan pertumbuhan yang semakin pesat maka Kota Depok juga mengalami peningkatan guna memenuhi berbagai kebutuhan kota dan penduduknya. Jumlah penduduk Kota Depok yang saat ini dengan jumlah penduduk 1.738.570 juta jiwa per tahun 2010 dan lahan yang seluas 118,50 km², tergolong padat yang cukup padat. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut maka kondisi RTH sudah mulai jauh dari kata cukup untuk perbandingan kebutuhan RTH dengan jumlah wilayah dan jumlah penduduk. Dalam meningkatkan kualitas hidup Kota Depok perlu peningkatan luas RTH. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kurang tersedianya RTH Publik di Kota Depok.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terstruktur yang dilakukan pada dinas-dinas yang terkait, faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kurang tersedianya RTH Publik adalah faktor keterbatasan lahan, faktor lemahnya pengawasan, faktor keterbatasan dana, faktor fokus perencanaan, faktor implementasi perencanaan, faktor peraturan yang menjadi acuan, faktor kinerja kelembagaan.

---

City of Depok city as a Hinterland region growing and evolving since the expansion of the Bogor Regency pata know 1999. As a result of the development and rapid growth of the city of Depok also increased in order to meet the various needs of the city and its inhabitants. The population of the city of Depok is currently with a population of 1,738,570 million people per year in 2010 and a land area of 118.50 km ², which is relatively dense solid enough. With the population and the area of the green space conditions have started far from enough for comparison with the amount of green space needs of area and population. Improve the quality of life in the city of Depok need vast improvement RTH. Therefore this study aimed to determine the factors that influence the lack of public green space in the city of Depok.

Based on the results of research conducted structured interviews were conducted with the relevant agencies, the factors that were identified as the cause of the lack of public green space is a factor of limited land, weak supervision factors, factors limited funds, focus factor of planning, implementation planning factors, factors regulations to be a reference, institutional performance factor."