Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses pembangunan jalan tol memiliki dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan konsep jalan tol hijau. Namun, di Indonesia belum terdapat parameter jelas mengenai kriteria dari jalan tol hijau. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait parameter hijau yang dapat diaplikasikan pada jalan tol di Indonesia serta tingkat penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter hijau dari infrastruktur jalan tol berdasarkan siklus hidup proyek dan tingkat penerapan konsep infrastruktur jalan tol hijau di Indonesia pada setiap siklus hidup proyek konstruksi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan wawancara studi kasus terhadap 2 jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia dan menyebar kuisioner kepada 30 target responden yang terdiri dari Pengelola, Konsultan, dan Kontraktor yang pernah berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Indonesia. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software SPSS dengan hasil akhir berupa nilai RII (Relative Importance Index). Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan 85 indikator parameter jalan tol hijau yang terbagi dalam Fase Insiasi dan perencanaan; Fase Desain; Fase Konstruksi; dan Fase Operasi dan Pemeliharaan. Nilai RII tertinggi terdapat pada Fase Desain dengan nilai 0,812, sementara nilai terendah berada pada Fase Konstruksi dengan nilai 0,8078. Dari hasil wawancara dua studi kasus yang peneliti lakukan, didapatkan bahwa status penerapan paremeter hijau pada jalan tol studi kasus 1 dan 2 secara berurutan adalah 90% dan 73%.

---

The construction process of toll roads has negative impacts on humans and the environment. One solution that can be implemented is the concept of green toll roads. However, in Indonesia, there are no clear parameters regarding the criteria for green toll roads. Therefore, in this research, the researchers discuss the green parameters that can be applied to toll roads in Indonesia and their level of implementation. This study aims to identify the green parameters of toll road infrastructure based on the project life cycle and the level of implementation of the concept of green toll road infrastructure in Indonesia at each stage of the construction project life cycle. In conducting this research, the researchers used a quantitative method by conducting case study interviews with three operational toll roads in Indonesia and distributing questionnaires to 30 target respondents consisting of Managers, Consultants, and Contractors who have contributed to the construction and management of toll roads in Indonesia. Data processing in this study used the SPSS software, resulting in the RII values. The research findings reveal the identification of 85 indicators for green highway parameters, categorized into four phases: Initiation and Planning Phase, Design Phase, Construction Phase, and Operation and Maintenance Phase. The highest Relative Importance Index (RII) value is observed in the Design Phase, scoring 0.812, while the lowest value is found in the Construction Phase, scoring 0.8078. Based on interviews conducted for two case studies, it was determined that the implementation status of green parameters in Case Study 1 and Case Study 2 is 90% and 73% respectively."

"Seiring dengan perkembangan populasi, urbanisasi dan industrialisasi, kebutuhan terhadap jaringan lalu lintas berupa jalan tol semakin meningkat. Jalan tol dapat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dengan melajunya perkembangan proyek infrastruktur tersebut memberikan dampak terhadap konsumsi energi dan polusi lingkungan. Salah satu solusi untuk menangani ini adalah dengan implementasi jalan tol hijau. Melihat bahwa penerapan jalan tol hijau di Indonesia hanya mencapai 2% dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut dan hubungan antar faktor. Metode peneltian yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah validasi pakar, pilot survei dan survei responden. Dengan metode uji PLS-SEM dengan aplikasi SMARTPLS. Berdasarkan hasil validasi pakar ditemukan terdapat 17 indikator yang mempengaruhi implementasi jalan tol hijau di Indonesia. Berdasarkan nilai T-Statistics tahap konstruksi merupakan tahap dengan signifikansi tertinggi. Regulasi mengenai proyek jalan tol hijau, pengalaman dalam mendesain, training terkait metode konstruksi serta apresiasi dari pemerintah merupakan indikator yang paling signifikan dari setiap siklus hidup proyek. Berdasarkan penelitian ini implementasi jalan tol hijau paling signifikan pada jalan tol eksisting yang belum bersertifikat hijau.

---

Along with population development, urbanization and industrialization, the need for a traffic network in the form of toll roads is increasing. Toll roads can facilitate humans in everyday life. However, the accelerated development of these infrastructure projects has an impact on energy consumption and environmental pollution. One solution to deal with this is the implementation of green toll roads. Seeing that the implementation of green toll roads in Indonesia has only reached 2%, this research was conducted with the aim of analyzing the factors that influence this implementation and the relationship between factors. The research methods used to achieve the goal are expert validation, pilot surveys and respondent surveys with the PLS-SEM test method with the SMARTPLS application. Using PLS-SEM with the help of SMARTPLS application it was found that there are 17 indicators that influence the implementation of green toll roads in Indonesia.  Based on T-statistics, construction stage is the stage with the highest significance. Regulations regarding green toll road projects, experience in designing, training related to construction methods and appreciation from the government are the most significant indicators base of project life cycle. Green toll road implementation is most significant applied in existing toll road."

"Tingginya tingkat pembangunan, berbanding lurus dengan probabilitas kecelakaan yang mungkin terjadi. Di Indonesia sendiri, kecelakaan kerja pada sektor konstruksi masih kerap kali terjadi. Berdasarkan data dari situs Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2015, sektor konstruksi menyumbang 32% proporsi kecelakaan kerja di Indonesia, yang mana berada di urutan teratas daftar bersama dengan industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi proyek infrastruktur jalan tol dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penelitian berbasis studi kasus dengan teknik wawancara dan kuesioner yang lebih dalam dikaji dengan analisis deskriptif dan validasi pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada proyek Jalan Tol Koneksi Becakayu – Tol Wiyoto Wiyono 1 sudah dalam kategori memuaskan. Terdapat beberapa indikator yang penerapannya belum sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dikarenakan masih kurangnya wawasan atau pengetahuan terkait program penerapan SMKK. Penyusunan strategi rekomendasi peningkatan penerapan SMKK dapat dilakukan dengan 1) Memberikan pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan terkait SMKK 2) Menyusun dokumen-dokumen SMKK sesuai dengan peraturan yang berlaku 3) Melakukan perkuatan program inspeksi SMKK dan safety patrol 4) Mendokumentasikan aktivitas penerapan SMKK 5) Pengadaan kegiatan seperti safety morning talk dan Toolbox meeting dan pengadaan fasilitas seperti papan informasi K2 6) Melakukan safety meeting dengan MP terkait kebijakan keselamatan konstruksi dan menjelaskan kepada seluruh stakeholder proyek 7) Memberikan award atau insentif jika keselamatan konstruksi tercapai dan 8) Melakukan kajian yang lebih mendalam terkait peraturan SMKK.

---

The high level of development is directly proportional to the probability of accidents that may occur. In Indonesia, work accidents in the construction sector still often happened. Based on data from the Ministry of Public Works website in 2015, the construction sector gave place for 32% of the proportion of work accidents in Indonesia, which is at the highest number along with the manufacturing industry.This study aims to evaluate the implementation of the construction safety management system for toll road infrastructure project refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 10 of 2021 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems. This research applied a case study method-based with indepth interview and questionnaire techniques which were reviewed by descriptive analysis and statistical tests. The results of this study indicate that the implementation of the construction safety management system on the Becakayu Connection Toll Road - Wiyoto Wiyono 1 Toll Road project is in the satisfactory category. There are several indicators whose implementation is not in accordance with the PUPR Ministerial Regulation Number 10 of 2021 due to the lack of insight or knowledge regarding the SMKK implementation program. The formulation of a recommendation strategy for improving the implementation of SMKK can be done by 1) Providing education, training, and/or counseling related to SMKK 2) Compiling SMKK documents in accordance with applicable regulations 3) Strengthening SMKK inspection programs and safety patrols 4) Documenting SMKK implementation activities 5) Procurement of activities such as safety morning talk and Toolbox meeting and procurement of facilities such as K2 information boards 6) Conduct safety meeting with MP regarding construction safety policies and explain to all project stakeholders 7) Provide awards or incentives if construction safety is achieved and 8) Conduct studies more in depth related to SMKK regulations."

"Polutan yang dihasilkan selama siklus hidup konstruksi dapat mengurangi efisiensi ekonomi di sektor konstruksi yang akan membawa banyak kerugian tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada aspek ekonomi. Dengan menerapkan praktik manajemen rantai pasok konstruksi hijau, efisiensi dan produktivitas konstruksi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kesadaran, pengetahuan, dan hambatan praktik manajemen rantai pasok konstruksi hijau di Indonesia. Penilaian dilakukan dengan memvalidasi indikator dengan 3 orang ahli di bidang hijau, diikuti dengan melakukan survei pilot, dan survei kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan metode Skala Likert kepada 87 stakeholder termasuk konsultan, supplier, dan kontraktor. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan para pemangku kepentingan berada pada tingkat yang sangat tinggi, namun ada sedikit kesenjangan di mana tingkat kesadaran lebih tinggi daripada tingkat pengetahuan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya konsep hijau dari pemerintah, serta dukungan dan insentif yang tidak memadai dianggap sebagai hambatan kritis dalam praktik manajemen rantai pasokan konstruksi hijau.

---

The construction industry contributes to various environmental problems, where the main problem is caused by the inefficient construction life cycle. The pollutants produced during the construction life cycle can reduce economic efficiency in the construction sector which will bring many disadvantages not only to the environment but also to economic aspects. By implementing green construction supply chain management practices, the overall construction efficiency and productivity can be increased. Therefore, this study intends to determine the level of awareness, knowledge, and barriers to green construction supply chain management practices in Indonesia from the perspective of stakeholders. The assessment was carried out by validating the indicator with 3 green expertise, followed by conducting pilot survey to ensure the questions are understandable. Finally, the questionnaire survey is done using Likert Scale method to 87 stakeholders in different work sectors including consultant, supplier, and contractor. The result reveals both awareness and knowledge level of the stakeholders is at very high level, nevertheless, there is small gap of results where the awareness level outgrows the knowledge level. Furthermore, the insufficient legal enforcement, lack of government’s green concept, and insufficient support and incentives deemed as the critical barriers in green construction supply chain management practice."

"Keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia menerapkan skema kerjasama dengan swasta yang di dalamnya, perbankan menjadi sumber peminjam dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan perbankan saati ini dengan mencari faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman oleh Perbankan dalam menyetujui keputusan memberikan kredit. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kuisioner yang datanya dianalisis dengan metode AHP dan analisa resiko serta wawancara. Hasil penelitian adalah perbankan masih merasa kurang nyaman terhadap faktor - faktor tertentu khususnya kapasitas perusahaan sponsor dan pembebasan tanah serta diperoleh 20 faktor ? faktor dominan yang mempengaruhi kenyamanan perbankan dalam memberikan keputusan pinjaman.

---

Budget limitation for infrastructure development in Indonesia causes Indonesia's Government to develop a cooperation scheme with the private sector which the banks becomes the source for lending. This research is designed to find the level of comfort for bank by finding dominant factors concerned by banks in giving lending decision. This research used questionnaires which are analyzed with AHP, risk analysis, and interviews and finds that banks are still less comfortable in some factors especially in the capacity of the project sponsors and land acquisition problems also there are 20 dominant factors that affect bank's comfort in giving lending decision."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang menyumbangkan konsumsi material dan emisi tertinggi di dunia. Besarnya konsumsi dan emisi tersebut diperburuk dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang memicu peningkatan pembangunan infrastruktur. Stakeholder memiliki peran penting dalam penerapan konstruksi berkelanjutan untuk menanggulangi dampak tersebut. Konstruksi ramping merupakan salah satu prinsip dalam penerapan konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh stakeholder dalam konstruksi ramping, menganalisis peran stakeholder dalam konstruksi ramping, dan menganalisis hubungan tingkat pengaruh stakeholder terhadap peran yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap 10 pakar dan survei terhadap 30 responden. Metode analisis data menggunakan Factor of Stakeholder Influence Level (FoSIL) dan analisis korelasi menggunakan SPSS. Hasil temuan menunjukkan Pemerintah merupakan stakeholder dengan tingkat pengaruh tertinggi diantara stakeholder lainnya. Selain itu didapat peran-peran yang dimiliki stakeholder yaitu provider, context enabler, concept refiner, broker/mediator, initiator, stimulator, dan regulator. Dari analisis korelasi didapat adanya hubungan antara peran dan tingkat pengaruh stakeholder dalam implementasi konstruksi ramping. Hubungan tersebut menunjukkan untuk meningkatkan bargaining power, stakeholder dapat menerapkan sub-peran yang dimiliki stakeholder dengan tingkat pengaruh lebih tinggi. Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan stakeholder engagement strategy dalam meningkatkan implementasi konstruksi berkelanjutan dengan prinsip konstruksi ramping di Indonesia.

---

The construction industry is one of the industries that contributes the highest material consumption and emissions in the world. The amount of consumption and emissions is exacerbated by Indonesia's population growth which triggers an increase in infrastructure development. This is stated in the National Strategic Projects and Priority Projects in the Indonesian RPJMN 2020-2024. Stakeholders have an important role in implementing sustainable construction to mitigate these impacts. Lean construction is one of the principles in implementing sustainable construction as outlined in the PUPR Ministerial Decree No. 9 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Sustainable Construction. This study aims to analyze the level of influence of stakeholders in lean construction, analyze the role of stakeholders in lean construction, and analyze the relationship between the level of influence of stakeholders on the role they have. The method used in this research is interviews with 10 experts and a survey of 40 respondents. Data analysis method using Factor of Stakeholder Influence Level (FoSIL) and correlation analysis using SPSS. The findings show that the Government is the stakeholder with the highest level of influence among other stakeholders. In addition, the roles of stakeholders are obtained, namely provider, context enabler, concept refiner, broker/mediator, initiator, stimulator, and regulator. From the correlation analysis, it is found that there is a relationship between the role and level of influence of stakeholders in the implementation of construction. The relationship shows that in order to increase bargaining power, stakeholders can apply sub-roles that are owned by stakeholders with a higher level of influence. The findings of this study are expected to be the basis for developing a stakeholder engagement strategy in improving the implementation of sustainable construction with lean construction principles in Indonesia."

"ABSTRAKSecara umum proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini baik dari segi fisik maupun biaya. Sehingga memiliki unsur ketidakpastian yang mengandung unsur resiko, tidak terkecuali pada proyek jalan tol. Dimana resiko-resiko tersebut akan mempengaruhi kinerja proyek, termasuk biaya pelaksanaan proyek. Pada prakteknya suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya ataupun alat. Sehingga diperlukan suatu manajemen resiko sebagai pendekatan dalam mengelola resiko yang berpotensi memberikan pengaruh pada kinerja biaya proyek.Identifikasi resiko selama masa pelaksanaan diperlukan untuk mengetahui resiko apa yang akan mempengaruhi kinerja biaya pelaksanaan. Dengan demikian akan didapat tingkatan resiko yang mempengaruhi estimasi biaya pelaksanaan sehingga akan meminimalisir penyimpangan biaya pelaksanaan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi resiko dengan memetakan variabel-variabel yang mempengaruhi dalam penyusunan estimasi biaya pelaksanaan proyek jalan tol Bogor Ring road. Pengolahan data menggunakan alat bantu program SPSS versi 17.0 untuk melihat korelasinya dengan metode regresi.

---

ABSTRACTIn general, construction projects grew larger and more complex today both physically and in terms of cost. So has an element of uncertainty is an element of risk, not least on the highway project. Where the risks will be effect the project performance, including the cost of the project. In practice the project will have limited resources, man power, material, or equipment costs. So necessary as a risk management approach in managing risks which potentially impact on the performance of the project cost.

Identification of risks during the implementation of risk needed to find out what's going to affect the performance of the implementation costs. Thus the level of risk to obtain an estimate of costs that affect the implementation so as to minimize the implementation cost deviations. In this study the risks identified by mapping the variables that affect the cost estimates in the preparation of highway project implementation Bogor Ring Road. Processing data using the tools of SPSS version 17.0 program to see the correlation with the regression method."

"Industri jasa konstruksi memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Sepanjang Agustus2017 hingga Februari 2018, telah terjadi tiga belas kecelakaan konstruksi dengan tigakasus fatality accident pada proyek pekerjaan jalan tol dan jalan rel di Indonesia. Safetyleadership merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerjaKesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan K3L . Penelitian ini mengkajisafety leadership model pada posisi pimpinan di proyek dan departemen operasi proyekinfrastruktur PT X yang bergerak di bidang kontraktor konstruksi. Penelitian inimerupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif berdasarkan dua variabelutama dari safety leadership, yaitu leadership style transformational leadership danbest practices. Data penelitian didapatkan dari kuesioner dan wawancara pada subyekpenelitian serta observasi mengenai penerapan K3L di lokasi proyek PT X pada bulanApril ndash; Mei 2018. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa safety leadership masih kurangmenonjol kecuali pada posisi General Manager. Hal ini dikarenakan kurangnyapemahaman mengenai kebijakan K3L, kurangnya komunikasi, lemahnya konsistensi dankomitmen penerapan K3L, serta kurangnya tindakan proaktif dan inisiatif saatmenghadapi masalah K3L. Hal yang dapat diterapkan untuk meningkatkan safetyleadership tersebut antara lain dengan menyusun dan melaksanakan program pelatihansafety leadership bagi semua level pimpinan serta menjaga monitoring pelaksanaanprogram K3L di tempat kerja.

---

The construction industry has a high risk of occupational injury. Throughout August 2017to February 2018, there had been thirteen construction accidents with three cases offatality accidents in toll road and rail road projects in Indonesia. Safety Leadership is oneof the important components in improving Safety, Health and Environment SHE performance. This study examines Safety Leadership Model at the lead position in theproject and the operations department of the infrastructure project at PT X as aConstruction Contractor Company. This study was a descriptive research withquantitative method based on two main variables of Safety Leadership, those areLeadership Style and Best Practice. Research data obtained from questionnaires,interviews, and observations on the application of SHE at PT X rsquo s project location in April May 2018. This research obtained that Safety Leadership is still weak except TheGeneral Manager. This is due to lacks of understanding of SHE policies, communication,consistency and commitment to the implementation of SHE, proactive and initiativeaction when facing SHE issues. This suggests that company should improve by preparingand implementing Safety Leadership training program for all manager levels as well asmaintaining the monitoring of SHE program implementation in the workplace."

"Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama adalah salah satu agenda dalam program Sustainable Development Goals. Pembangunan Jalan tol secara masif di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam rangka mendukung program tersebut. Namun studi yang dilakukan terhadap program pembangunan jalan di Indonesia memperkirakan bahwa program pembangunan kontruksi jalan di Indonesia pada periode 2009-2019 akan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29.941.737 ton. Penerapan beton berkelanjutan menjadi upaya untuk mendukung proyek konstruksi dengan tetap mengutamakan kepedulian terhadap isu lingkungan. Penelitian ini akan melakukan pembelajaran untuk mengetahui kondisi eksisting penggunaan beton pada proyek pembangunan jalan tol dan faktor yang mempengaruhi penerapan beton berkelanjutan, yang selanjutnya akan dirumuskan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerapan sturuktur beton berkelanjutan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan penerapan beton berkelanjutan pada proyek pembangunan jalan tol di Indonesia belum maksimal, faktor pola pikir ekonomis dari pemangku kepentingan dan faktor Standar Operasioanl (SOP) Lembaga menjadi faktor dominan yang mempengaruhi penerapan beton berkelanjutan pada proyek pembangunan jalan tol di Indonesia. Pengembangan metode kerja, pembuatan aturan dan pedoman mengenai penerapan beton berkelanjutan pada proyek pembangunan jalan tol di Indonesia menjadi strategi yang dipilih sebagai upaya peningkatan penerapan beton berkelanjutan.

---

Building excellent, established, sustainable, and resilient infrastructures is one of agenda in Sustainable Development Goals program. Massif toll road construction in Indonesia is a form of government effort to support this program. Nevertheless, a study about toll toad construction in Indonesia estimates that toll road construction in Indonesia between 2009-2019 produce 29.941.737 tons of greenhouse gasses emission. Implementation of sustainable concrete is a way to support construction projects while keep on emphasize to environmental issues. This study will analyse existing condition of concrete use in toll road construction project and factors determining implementation of sustainable concrete to further formulate a strategy on upgrading implementation of sustainable concrete. Results of this study indicate that implementattion of sustainable concrete in toll road construction projects in Indonesia is not optimal, Economic mindset factor of the stakeholders and Institutional Standard Operating Procedure (SOP) factors becomes dominant factors determining implementation of sustainable concrete in toll road construction project in Indonesia. Improvement of work methods, guideline and regulation about implementation sustainable concrete in toll road construction projects in Indonesia are strategy to optimize implementation of sustainable concrete."