Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi pada Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menghadapi beberapa tantangan, sehingga membutuhkan sumber pembiayaan dan pendapatan alternatif , salah satunya melalui skema land value capture. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis critical success factor terhadap keberhasilan penerapan penerapan land value capture pada Jalan Tol Trans-Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Melalui studi literatur, diperoleh 40 success factor dalam 5 kategori dan 14 kriteria keberhasilan penerapan land value capture pada infrastruktur transit di berbagai negara yang divalidasi oleh para pakar kedalam konteks Jalan Tol Trans-Sumatera. Success factor tervalidasi diproses melalui penilaian pakar menggunakan Metode Delphi, sehingga diperoleh 5 success factor dengan peringkat tertinggi di masing-masing kategori sebagai critical success factor penerapan land value capture pada KPBU Penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera berdasarkan konsensus pakar. Berikutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel yang diperoleh dari pemodelan PLS-SEM. Berdasarkan analisis hubungan pada model, diperoleh hubungan antar 5 variabel/kategori success factor antara lain Kebijakan Pemerintah (X1), Model Bisnis BUJT (X2), Manajemen Aset/Properti (X3), Lingkungan Investasi yang Mendukung (X4), serta Perencanaan Land Value Capture dan Kondisi Spesifik Proyek (X5); terhadap variabel Keberhasilan Penerapan Land Value Capture (Y1) pada KPBU Penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera.

---

The Concession Companies of the Trans-Sumatera Toll Road (TSTR) under the state-owned enterprise (SOE) face several challenges, requiring alternative sources of financing and income, one of which is land value capture (LVC)-based area development. This study aimed to identify and analyze critical success factors required to implement land value capture on the Bakauheni-Terbanggi Besar Section of the Trans-Sumatera Toll Road. Through literature study, 40 success factors in 5 categories and 14 success criteria of land value capture implementation on rail-based infrastructure in various countries validated by experts in the context of the Trans-Sumatera Toll Road. Validated success factors were processed through a series of expert assessments using the Delphi-Method questionnaires, resulting in 5 success factors with the highest ratings in each category as critical success factors required to implement land value capture in the SOE Assignment of Trans-Sumatera Toll Road based on the experts' consensus. Afterward, the relationship between variables was obtained from the PLS-SEM modeling and analyzed. The relationship model analysis resulting in inter-variable/ categories relationship includes Government Policy (X1), BUJT Business Model (X2), Asset/Property Management (X3), Supporting Investment Environment (X4), and Land Value Planning Project Specific Capture and Conditions (X5); on the variable Implementation of the Implementation of Land Value Capture (Y1) on the SOE Assignment of the Trans-Sumatera Toll Road PPP."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah spasial variasi harga lahan dengan memetakan potensi kawasan. Dengan memetakan 7.648 sampel nilai tanah di radius 10-kilometer dari stasiun HSR Karawang, dengan meneliti hubungan antara berbagai faktor dengan menghubungkan teori mengenai nilai tanah dan penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini mengenai nilai tanah. Temuan dari penelitian ini adalah dimana transportasi akan memberikan korelasi negatif terhadap nilai tanah, karena transportasi tersebut bersifat paratransit dan memiliki trayek yang terbatas. Pada kapasitas jalan memberikan korelasi negatif terhadap nilai tanah, karena tidak ada penambahan jalan yang signifikan di tahun 2016, 2018, 2020, 2021, kecuali pembangunan dalam klaster. Serta ruang terbuka hijau (RTH) juga memiliki korelasi negatif, karena pemenuhannya yang belum memadai dan RTH yang ada dikuasai oleh swasta. Dengan demikian, perlu adanya perhatian pemerintah dalam pembangunan di luar area klaster terkait potensi dan pengembangan wilayahnya. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan lebih komprehensif dengan memprediksi nilai tanah kedepan, dan mengisi nilai tanah yang belum terisi dalam Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dapat digunakan secara lebih mendetail untuk mengamati aspek perkembangan perkotaan dan dampaknya terhadap nilai tanah, terutama pada area yang mengalami perkembangan pembangunan transportasi.

---

This research aims to examine the spatial direction of land price by identifying the possible effect area from regional development and transportation infrastructure by mapping 7,648 samples of land values in a 10-kilometer radius around the Karawang HSR station. This study discovered that transportation negatively impacts land value because the vehicle is paratransit and has a narrow path. Road capacity is adversely correlated with land value because there were no significant road expansions in 2016, 2018, 2020, or 2021, except for cluster development. Green open space (RTH) also has a negative association. The private sector controls the existing green open space to serve as business facilities and supporting areas for housing and the industrial regions in clusters. The government needs attention to development outside the cluster area related to the region's potential. Predicting future land values and filling in unfilled land values (ZNT) can make this research more complete. That can use to examine features of urban growth and their influence on land values in greater depth, particularly in locations where transit development occurs."

"ABSTRAKIndonesia negara yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur transportasi secara massif masih memiliki permasalahan yang besar terutama dari aspek pendanaan. Dengan Kebutuhan biaya yang sangat besar serta proyek yang dilakukan secara bersamaan, salah satu solusi yang bisa di tawarkan adalah pemanfaatan nilai lahan untuk membantu pemerintah dalam meringankan biaya pengeluaran. Untuk bisa melakukan pemanfaatan nilai lahan diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai harga tanah ketika proyek transportasi tersebut selesai dibangun. Dalam penelitian ini saya akan mengembangkan model persamaan berdasarkan variabel variabel yang mempengaruhi nilai harga tanah sehingga bisa membuat model untuk memprediksikan nilai harga tanah dimana nantinya harga tanah tersebut bisa di manfaatkan untuk skema pemanfaatan nilai lahan untuk membantu pemerintah dalam aspek pembiayaan. Penelitian menemukan bahwa variabel yang mempengaruhi nilai harga tanah adalah bentuk tanah, sosial ekonomi masyarakat sekitar, jarak dari stasiun dan umur bangunan diatasnya dengan model regresi LnHarga Tanah = 16.991 0.203 Bentuk 0.084 Ekonomi ndash; 0.719 Stasiun ndash; 0.405 LgUmur

---

ABSTRACT<>br>Indonesia is one of the countries building massive transportation infrastructure project, which currently facing a lot of problems especially in the aspect of funding. One of the solutions which can be offered to solve the great requirement cost neede is using land value capture mechanism to ease the expenses of the government. In order to develop land value capture mechanism we need to know the land value when the transportation project finished its construction. In this research I will develop a model formula based on the variables which effects the land value which can be used as land value capture mechanism to help government in funding aspect. The variable which shows dominance as a factor for the price of land are shape of land, social status of residents, distance from station and age of building above the land. The final equation for the multiple linear regression obtain to estimate land price is LnLandPrice 16.991 0.203 Shape 0.084 Economy ndash 0.719 Station ndash 0.405 LgAge"

"Tesis ini mengkaji tentang kesesuaian tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peran Pemerintah dalam hal pendanaan dan penjaminan yang mendasarkan perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dalam pembangunan Jalan Tol tersebut. Dalam penelitian ini, Pemerintah bertindak sebagai pemegang hak atas tanah yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol, yang menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai investor dan disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan investor yang tertulis dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selanjutnya, investor diberikan hak pengusahaan Jalan Tol untuk pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Masa konsesi yang diberikan Pemerintah kepada investor adalah selama 40 (empat puluh) tahun. Setelah masa konsesi berakhir, investor harus menyerahkan kembali Ruas Jalan Tol tersebut kepada Pemerintah. Hal baru di dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas ini bahwa Pemerintah berperan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara kepada bagian ekuitas PT Hutama Karya (Persero) selaku investor, serta memberikan jaminan penggantian kerugian kepada investor apabila pendapatan atas tol tidak mencukupi nilai investasi yang telah dikeluarkan.

---

This Thesis examines the suitability of stages on implementing the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road with the applicable regulations and the role of the Government in terms of funding and guarantees based on the cooperative agreement of Build Operate Transfer contract model of the Toll Road. In this research, Government acts as the holder of the land's right represented by the Toll Road Regulatory Agency, which appoints PT Hutama Karya (Persero) as an investor and is referres to as the Toll Road Business Entity. This Thesis is prepared using the normative legal research to result descriptive qualitative datas. The results of the research concluded that all stages of the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road have been in accordance with applicable regulations, began with an agreement between Government and PT Hutama Karya (Persero) as an investor, that is written in the Concession Agreement for the Trans Sumatera Toll Road of Bakauheni-Terbanggi Besar Section. Furthermore, investors are given concession rights for Toll Road for funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with Government Regulations Number 15 of 2005 concerning Toll Road. The concession period granted by the Government to investor for about 40 (forty) years. After the concession period is over, investors must return the Toll Road section to the Government. New things found in this construction, that is the Government has the role of providing additional State Capital Participation to the equity section of PT Hutama Karya (Persero). The Government also guarantees investor compensation if the revenues from the Toll Road are insufficient to the investment values that has been spent."

"BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Pokok Agraria harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun, dalam praktik masih ditemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dimana akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB. Salah satu contohnya adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT X di Kabupaten Bogor, nomor 1029/2006, tanggal 22 Desember 2006, sedangkan BPHTB dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2006. Atas dasar hal tersebut, dipandang perlu melakukan penelitian berkenaan dengan implementasinya dalam praktik terutama terkait dengan akibat hukum terhadap PPAT yang bersangkutan, dan bagaimana keabsahan terhadap akta tersebut.Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dirangkaikan dengan hasil wawancara dengan informan yang terkait, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis.Hasil penelitian mengungkapkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, PPAT dikenakan sanksi administrasi dan Benda dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bogor. Akta tersebut tetap bisa dipakai sebagai dasar peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan akta tersebut tetap absah. Pemenuhan BPHTB dapat dilaksanakan apabila PPAT milaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tegas. Disamping itu adanya bentuk peraturan yang lengkap dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparatur perpajakan serta PPAT.

---

BPHTB is the obtainable tax that is connected with land building rights, which further more called tax. The obtainable of the land and building rights is the law action that's caused the obtainable of land and building rights privately or institutionally. Meanwhile, the land rights that's stated on the legislation no.5, 1960 about the basic agrarian affair regulation. In order to prove that there is a law action on the transferring of the right for land use except the auction transferring of land right. Considering the agrarian affair regulation it must be proved by the authentic deeds which are made by PPAT (The Official Authorized to Make Land Deed).

PPAT as one of the official that has an authority to make the obtainable deed of land and building right. Its surrender to the obtainable of land and building tax 24:1 No.20, 2000. Hence, practically we still found the deviation of regulation. It happened when the transferring of the right for land and building has been signed before the advance payment of BPHTB. As we can see in the example here that the trade (buy and sell deed) made by the PPAT X in Bogor District No.1029/2006 December 26th, 2006. Other wise BPHTB was paid in December 2'1 2006. Based on the fact above, the research need to be done on dealing with practical implementation, especially related to the law effect toward it (PPAT) and the legality of its deed.

The research methodology use the juridical normative, data collection for collecting the data the systematical study has been used where the secondary data was connected to the data result of interviewers.

The result of the study is the evaluative analysis. It showed that the there is the infraction rule. PPAT will be taken administrative measures against PPPBB (The Land and Building Tax Service Office of Bogor). The deed can still be used as the basic transferring of the land right in Bogor Agrarian Office and it still legalized. The fulfillment of BPHTB can be applied when PPAT do the rule that has been legalized. On the other hand for the understanding, the complete and brief regulation must be stated and it can be done by the citizen and also by the official authorized tax (PPAT)."

"[ABSTRAKKendala utama yang dirasakan saat ini dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya berupa jalan tol, adalah sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah.Pembebasan tanah yang menjadi tanggung jawab pemerintah,pada banyak kasus, masih sulit mendapatkan kesepakatan nilai pembebasan dengan masyarakat.Masyarakat memiliki persepsi nilai pembebasan yang tinggi, diatas nilai tanah yang dipegang pemerintah dari hasil penilaian oleh penilai profesional. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai nilai pembebasan tanah, yang meliputi faktor nilai tanah, kerugian lain yang dipertimbangkan masyarakat untuk juga diganti rugi, dan pengaruh dari beberapa kebijakan pembebasan tanah yang diterapkan pemerintah saat ini.Penelitian ini mengunakan media kuesioner sebagai alat pengumpulan data persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan mengenai masalah yang diteliti. Responden penelitian ini adalah para petugas pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam proses negosiasi nilai. Sebagai pembanding juga diambil responden dari masyarakat pemilik tanah yang akan dibebaskan. Hasil penelitian, baik dengan responden petugas pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah,memperlihatkan bahwa terdapat 11 faktor yang mempengaruhi nilai tanah, terdapat 5 jenis kerugian lain yang juga diminta masyarakat untuk diganti rugi dan ada 3 kebijakan pemerintah mengenai pembebasan tanah yang dapat memicu aksi spekulasi masyarakat. Dari penelitian ini juga terlihat bahwa nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat atas nilai tanahnya. Selanjutnya, karena tanah yang dibebaskan masuk dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN), maka penelitian ini juga melakukan simulasi untuk mengetahui dampak peningkatan nilai pembebasan tanah dalam mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Kerjasama Pemanfaatan, yang mensyaratkan kewajiban pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari pengelola jalan tol. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kenaikan nilai pembebasan tanah akan menyebabkan turunnya kelayakan jalan tol bagi perusahaan pengelola jalan tol. Untuk itu, pemerintah harus menurunkan, bahkan pada tingkat tertentu harus menghapuskan kewajiban pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

---

ABSTRACTThe main constraint is felt today in implementing infrastructure development inIndonesia, particularly in the form of toll roads, is the difficulty of implementation ofland acquisition. Land acquisition which is the responsibility of the government, inmany cases, it is still difficult to get a deal value of land acquisition by the public. Thepublic has a perception of high value land acquisition, over the value of land held bythe government of the results of the assessment by a professional appraiser. This studyintends to determine the factors that influence people's perception of the value of landacquisition, which includes the land value factors, other losses are considered public toalso be compensated, and the influence of some land acquisition policies applied bythe government today. This study uses media as a means of collecting dataquestionnaire respondents consent to the statements given regarding the issuesexamined. Respondents are government officials who directly related to the public inthe negotiation process value. For comparison also taken the respondents from landowners. Results of the study, both with government officials and land ownersrespondents, shows that there are 11 factors that affect the value of the land, there arefive other types of losses also prompted people to be compensated and there are 3government policy on land acquisition that could trigger public speculation. Thisresearch also shows that the value set by the government as NJOP and ZNT, do not bea factor influencing the public perception of the value of the land. Furthermore,because the released land included in the definition of State Assets (BMN), thisresearch also perform simulations to determine the impact of the increase in the valueof land acquisition in the mechanism of utilization of the State Assets Utilization formof cooperation. This mechanism requires a fixed contribution and profit sharing of thecompany operating the toll road as a user of the land to the government. Simulationscarried out to see the level of financial feasibility of the toll road to the toll road, if theincreased value of land acquisition, and what level of contribution of fixed and profitsharing that can be applied to the government in order to remain eligible for the tollroad toll road operators. The simulation results showed that the increase in the value ofland acquisition will cause a drop in eligibility for the toll road toll road managementcompany. In order to remain eligible for the toll road toll road operating company,then the government should be lowered, even at a certain level should abolish theobligation to pay fixed contributions and profit sharing.;The main constraint is felt today in implementing infrastructure development inIndonesia, particularly in the form of toll roads, is the difficulty of implementation ofland acquisition. Land acquisition which is the responsibility of the government, inmany cases, it is still difficult to get a deal value of land acquisition by the public. Thepublic has a perception of high value land acquisition, over the value of land held bythe government of the results of the assessment by a professional appraiser. This studyintends to determine the factors that influence people's perception of the value of landacquisition, which includes the land value factors, other losses are considered public toalso be compensated, and the influence of some land acquisition policies applied bythe government today. This study uses media as a means of collecting dataquestionnaire respondents consent to the statements given regarding the issuesexamined. Respondents are government officials who directly related to the public inthe negotiation process value. For comparison also taken the respondents from landowners. Results of the study, both with government officials and land ownersrespondents, shows that there are 11 factors that affect the value of the land, there arefive other types of losses also prompted people to be compensated and there are 3government policy on land acquisition that could trigger public speculation. Thisresearch also shows that the value set by the government as NJOP and ZNT, do not bea factor influencing the public perception of the value of the land. Furthermore,because the released land included in the definition of State Assets (BMN), thisresearch also perform simulations to determine the impact of the increase in the valueof land acquisition in the mechanism of utilization of the State Assets Utilization formof cooperation. This mechanism requires a fixed contribution and profit sharing of thecompany operating the toll road as a user of the land to the government. Simulationscarried out to see the level of financial feasibility of the toll road to the toll road, if theincreased value of land acquisition, and what level of contribution of fixed and profitsharing that can be applied to the government in order to remain eligible for the tollroad toll road operators. The simulation results showed that the increase in the value ofland acquisition will cause a drop in eligibility for the toll road toll road managementcompany. In order to remain eligible for the toll road toll road operating company,then the government should be lowered, even at a certain level should abolish theobligation to pay fixed contributions and profit sharing., The main constraint is felt today in implementing infrastructure development inIndonesia, particularly in the form of toll roads, is the difficulty of implementation ofland acquisition. Land acquisition which is the responsibility of the government, inmany cases, it is still difficult to get a deal value of land acquisition by the public. Thepublic has a perception of high value land acquisition, over the value of land held bythe government of the results of the assessment by a professional appraiser. This studyintends to determine the factors that influence people's perception of the value of landacquisition, which includes the land value factors, other losses are considered public toalso be compensated, and the influence of some land acquisition policies applied bythe government today. This study uses media as a means of collecting dataquestionnaire respondents consent to the statements given regarding the issuesexamined. Respondents are government officials who directly related to the public inthe negotiation process value. For comparison also taken the respondents from landowners. Results of the study, both with government officials and land ownersrespondents, shows that there are 11 factors that affect the value of the land, there arefive other types of losses also prompted people to be compensated and there are 3government policy on land acquisition that could trigger public speculation. Thisresearch also shows that the value set by the government as NJOP and ZNT, do not bea factor influencing the public perception of the value of the land. Furthermore,because the released land included in the definition of State Assets (BMN), thisresearch also perform simulations to determine the impact of the increase in the valueof land acquisition in the mechanism of utilization of the State Assets Utilization formof cooperation. This mechanism requires a fixed contribution and profit sharing of thecompany operating the toll road as a user of the land to the government. Simulationscarried out to see the level of financial feasibility of the toll road to the toll road, if theincreased value of land acquisition, and what level of contribution of fixed and profitsharing that can be applied to the government in order to remain eligible for the tollroad toll road operators. The simulation results showed that the increase in the value ofland acquisition will cause a drop in eligibility for the toll road toll road managementcompany. In order to remain eligible for the toll road toll road operating company,then the government should be lowered, even at a certain level should abolish theobligation to pay fixed contributions and profit sharing.]"

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan rumah tangga sebelum dibangunnya ruas jalan tol  Bakauheni-Terbanggi Besar pada tahun 2014 dan setelah dibangunnya jalan tol tersebut pada tahun 2017. Pembangunan jalan tol diindikasikan dapat berasosiasi dengan tingkat pendapatan masyarakat, dimana daerah yang berada lebih dekat dengan jalan tol cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, pembangunan jalan tol berimplikasi pada munculnya peluang sosial-ekonomi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan mengembangkan perubahan-perubahan transformasional pada rumah tangga dengan menggunakan income effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan perilaku didalam dan antara rumah tangga, sehingga terjadi pergeseran pekerjaan, tingkat pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa  tingkat pendapatan rumah tangga yang berada dekat dengan jalan tol cenderung lebih tinggi dibanding dengan rumah tangga yang jauh dari jalan tol.

---

This study objects to determine the difference of household income level before the construction of Bakaheuni-Terbanggi Besar toll road in 2014 and after the toll road development in 2017. Toll road development is indicated to have association with household income level, where household located close to the toll road tend to have higher level of income. Furthermore, toll road development implies to the emergence of socio-economics and accessibility opportunities. The research methodology is OLS (Ordinary Least Square) regression by developing transformational changes of household through income effect model. Main result of this research shows that there is changes in behavioural relation within and between household that further shifts in occupation, income level, health, and education level. This research also found that household that is located near to the toll road has higher household income level. "

"ABSTRAKKebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak sebanding dengan anggaran yang disiapkan. Oleh karenanya dibutuhkan skema pendanaan baru seperti Deep Discount Bond DDB dan Land Lease LL . Untuk dapat memastikan skema tersebut berjalan, dibutuhkan model kelembagaan untuk mengatur para stakeholder yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan in-depth interview dan dianalisis dengan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Model kelembagaan paling efektif untuk pendanaan DDB dan LL menggunakan skema corporate finance, pelaksanaan LL dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , serta menggunakan satu buah Special Purpose Company SPC .

---

ABSTRACTThe needs of the fund for the development of infrastructure including highways are not comparable to the budget that prepared. Therefore new funding schemes are required such as Deep Discount Bond DDB and Land Lease LL . To ensure the scheme is running, institutional model was needed for organizing stakeholders involved. This data were collected using in depth interview and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. The most effective institutional model for funding DDB and LL use corporate finance scheme, the implementation of LL was done by Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , and using single Special Purpose Company SPC ."