Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dilatarbelakangi maraknya radikalisme di dalam maupun di luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ada tidaknya WNI di Qatar yang terpapar radikalisme, untuk mengetahui tingkat keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme, dan untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki hubungan dengan keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme. Metode penelitian ini kuantitatif. Populasi adalah WNI yang tinggal di negeri Qatar. Jumlah sampel 132 orang, dan teknik sampling adalah incidental sampling. Teknik pengumpulan data primer  melalui survei dengan instrumen penelitian menggunakan alat ukur Religious Radicalism Scale (ReadS) yang diformulasikan oleh Sukabdi (2022) yang dihubungan dengan tujuh karakteristik demografi, yakni jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, lama tinggal di Qatar, organisasi yang diikuti, dan tingkat pendapatan. Teknik analisis menggunakan analisis frekuensi, analisis tabulasi silang (cross-tabulation), analisis jalur (path coefficient), analisis cross-loading, analisis independent sample t test, dan analisis korelasi Spearman (Rank-Spearman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden terbukti terpapar radikalisme agama; tingkat keterpaparan radikalisme bervariasi. Ketujuh variabel demografi memiliki hubungan dengan tingkat radikalisme.

---

Against the backdrop of rampant radicalism at home and abroad, this study aims to determine whether there are Indonesian citizens in Qatar who are exposed to radicalism, to determine the level of exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism, and to find out what variables are related to the exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism. This research method is quantitative. The population is Indonesian citizens living in the country of Qatar. The number of samples is 132 people, and the sampling technique is incidental sampling. The primary data collection technique is through surveys with research instruments utilizing the Religious Radicalism Scale (ReadS) measuring instrument formulated by Sukabdi (2022), which is related to seven demographic characteristics, namely gender, age, religion, education, length of stay in Qatar, the organization joined, and level of income. The analysis technique uses frequency analysis, cross-tabulation analysis, path coefficient analysis, cross-loading analysis, independent sample t test analysis, and Spearman correlation (Rank-Spearman) analysis. The results showed that the majority of respondents were exposed to religious radicalism; levels of exposure to radicalism vary. The seven demographic variables have a relationship with the level of radicalism."

"Perempuan merupakan kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Keterlibatan perempuan dalam radikalisme meningkat, perempuan tidak sekedar sebagai pendukung tapi juga sebagai pelaku terorisme. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki dimensi target tinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat radikalisme pada perempuan anggota organisasi masyarakat di provinsi DKI Jakarta serta untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tingkat radikalisme dengan rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Tingkat radikalisme diukur menggunakan alat bernama Religious Radicalism Scale (ReadS). Alat ukur ReadS memiliki enam indikator radikalisme. Penelitian dilakukan kepada perempuan anggota ormas yang berusia lebih dari 18 tahun yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Responden penelitian ini sebanyak 190 orang. Data dianalisis dengan metode regresi logistik dimana tingkat radikalisme adalah data dikotom (radikal-tidak radikal)Hasil penelitian menunjukkan tingkat radikalisme responden sebagai berikut 99% responden tidak radikal, dan 1% responden radikal. Penelitian menyimpulkan antara rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi dengan berpengaruh terhadap tingkat radikalisme. Penelitian menemukan bahwa potensi radikalisme terdapat pada 1) rentang usia generasi Z dan baby boomer, 2) responden yang berpendidikan S1, 3) sekolah non keagamaan dan 4) organisasi non keagamaan

---

Women are a group that is vulnerable to radicalism. Women's involvement in radicalism is increasing, women are not only supporters but also as perpetrators of terrorism. DKI Jakarta is a province that has high target dimensions. This study aims to determine the level of radicalism in women members of mass organizations in DKI Jakarta and o influence the age range, level of education, type of school and type of organization on the level of radicalism.

This study used a quantitative method with a purposive sampling method. Data collection is done by questionnaire. The level of radicalism is measured using a tool called the Religious Radicalism Scale (ReadS). The ReadS measurement tool has six indicators of radicalism. The research was conducted on female members of mass organizations over the age of 18 who live in the DKI Jakarta area. The respondents of this study were 190 people. Data were analyzed using logistic regression method where the level of radicalism is dichotomous data (radical-not radical).

The results showed the level of radicalism of the respondents as follows: 99% of respondents were not radical, and 1% of respondents were radical. The research concluded that the age range, education level, type of school and type of organization had an effect on the level of radicalism. Research finds that the potential for radicalism is found in 1) the age range of generation Z and baby boomers, 2) respondents with an undergraduate degree, 3) non-religious schools and 4) non-religious organizations"

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"ABSTRAKJurnal ini membahas Festival Budaya Negara Qatar. Berbagai macam festival yang terdapat di negara Qatar, di antaranya Festival Garangaou, Festival Qatar Comedy, Festival Halal Qatar, Festival Qatar Masters dan Festival Budaya Doha. Festival ini telah menjadi icon dan tradisi tahunan rutin yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Qatar. Festival-festival ini berjalan dengan sangat meriah. Wisatawan yang berkunjung ke negara Qatar diwajibkan menonton setiap perayaan dari festival ini karena sayang sekali jika dilewatkan begitu saja. Begitu juga dengan para masyarakat Qatar yang sangat antusias dalam menyambut dan mempersiapkan perayaan festival ini. Festival ini menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Qatar khususnya anak-anak dan para remaja. Kebudayaan Qatar sangat terpengaruh oleh budaya Arab karena Qatar memang berasal dari Arab. Masyarakat Qatar sangat bangga untuk menunjukkan kekayaan budaya mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam acara pertunjukkan budaya yang biasanya diadakan oleh beberapa organisasi. Pertunjukan budaya ini menampilkan berbagai macam aspek budaya tradisi dan kebiasaan yang khas dari negara tersebut. Budaya Qatar sendiri merupakan hasil kombinasi beberapa warisan budaya. Hal ini dikarenakan ada banyak orang dari berbagai bangsa dan negara yang datang dan menetap di Qatar dengan membawa serta budaya mereka. Hasil dari penelitian ini adalah agar masyarakat asing dapat mengetahui keberagaman festival unik yang diselenggarakan pada setiap tahun di negara Qatar.

---

ABSTRACTThis journal discusses Qatar State Cultural Festival. A variety of festivals are found in the country of Qatar, including the Garangaou Festival, Qatar Comedy Festival, Qatar Halal Festival, Qatar Masters Festival and the Doha Cultural Festival. This festival has become a regular icon and annual tradition that is always implemented by the people of Qatar. The festivals run very lively. Tourists who visit Qatar are required to watch every celebration of this festival because it is too bad to pass up. So also with the people of Qatar who are very enthusiastic in welcoming and preparing for this festival celebration. This festival is a distinctive feature for the people of Qatar, especially children and teenagers. Qatar culture is deeply influenced by Arab culture because Qatar is originally from Arabia. The people of Qatar are very proud to show their cultural treasures. This can be proved by the existence of various cultural performances that are usually held by several organizations. This cultural show displays various aspects of traditional culture and customs of the country. Qatar 39 s culture itself is the result of a combination of several cultural heritages. This is because there are many people from different nations and countries who come and settle in Qatar by bringing with them their culture. The result of this research is that foreign people can know the diversity of unique festivals held every year in the country of Qatar."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya reformasi dari sistem kafala yang mendapat sorotan karena dianggap sering disalahgunakan untuk mengeksploitasi pekerja migran. Bertujuan untuk membahas sistem kafala dan reformasi sistem ketenagakerjaan khususnya sistem kafala di Qatar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam menganalisis topik ini, penulis menggunakan landasan teoritis, teori pembangunan ketenagakerjaan oleh Suparman. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain, sistem kafala di Qatar, eksploitasi pekerja migran, dan reformasi sistem ketenagakerjaan di Qatar. Temuan dari penelitian ini yaitu sistem kafala di Qatar membatasi mobilitas pekerja migran dan memfasilitasi eksploitasi pekerja migran, karena permasalahan tersebut membuat pemerintah Qatar melakukan upaya perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan mereka terutama mereformasi sistem kafala, UU No. 21 tahun 2015 menggantikan UU No. 4 tahun 2009 sebagai hukum dasar untuk mengatur keberadaan ekspatriat di Qatar, Exit Permit dan No Objection Certificate yang dianggap akar permasalahan sistem kafala dihapuskan. Beberapa kebijakan baru juga diperkenalkan seperti sistem perlindungan upah, penetapan upah minimum, dana tunjangan dan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, pembentukan beberapa lembaga sebagai langkah pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja migran, yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.

---

This research is motivated by the reform of the kafala system which has received attention because it is considered to be often misused to exploit migrant workers. It aims to discuss the kafala system and the reform of the labor system, especially the kafala system. This research uses qualitative research methods, namely by using library research methods. In analyzing this topic, the author uses a theoretical basis, the theory of employment development by Suparman. The problems that are the subject of this research include the kafala system in Qatar, the exploitation of migrant workers, and the reform of the labor system in Qatar. The findings of this study are that the kafala system in Qatar limits the mobility of migrant workers and facilitates the exploitation of migrant workers, because these problems make the Qatari government make efforts to improve their labor system, especially reforming the kafala system, Law No. 21 of 2015 replaces Law No. 4 of 2009 as the basic law to regulate the presence of expatriates in Qatar, Exit Permit and No Objection Certificate which are considered the root causes of the kafala system are abolished. Several new policies were also introduced such as the wage protection system, the determination of minimum wages, allowance funds and labor insurance, health insurance, the establishment of several institutions as a step to fulfill the rights of migrant workers. So that it provides a significant change towards improving the welfare of migrant workers, which is an indicator of the success of labor development."

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara langsung mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, hal tersebut secara tidak langsung dapat ditafsirkan bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pejabat berwenang lainnya. Pada penelitian ini terdapat analisis mengenai ketentuan dan ketetapan Undang-Undang Perkawinan yang dibuat oleh notaris mengenai substansi jenis perjanjian kawin yang diterapkan di Indonesia, Belanda dan Perancis. Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian kawin yang menjadi variabel utama pada objek penelitian ini yaitu perjanjian pra kawin (prenuptial agreement) dan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), studi kasus negara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Berbeda dengan Indonesia dan Belanda, di Perancis tidak menetapkan ketentuan mengenai postnuptial agreement, hal tersebut menyebabkan kejanggalan terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat di negara lain apabila akan digunakan di negara Perancis. Analisis yang diuraikan pada penelitian ini memberikan gambaran terkait ketentuan perjanjian kawin terhadap ketiga negara tersebut, mengenai keberlakuan sistem perjanjian kawin sesuai kedudukan hukum perjanjian itu di negara masing-masing. Pada penelitian ini pula mengkaji isi perjanjian kawin pada kedua akta yang menjadi objek penelitian dari salah satu pasangan perkawinan dua kewarganegaraan berbeda, baik antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pertama, selain mengenai penjelasan penerapan perjanjian kawin setelah perkawinan di langsungkan, hal tersebut telah ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/XIII-PUU/2015 dan ulasan terkait keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia apabila akan digunakan di negara Belanda maupun Perancis. Kedua, peran notaris terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dalam bentuk akta autentik sebagai pejabat umum yang berwenang atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam perannya, masih terdapat ketentuan ‘abu-abu’ yang mengatur tentang pengesahan suatu perjanjian maupun dokumen luar negeri milik pasangan suami istri terkait oleh notaris. Berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, menjadi media melalui penyuluhan mengenai keabsahan perjanjian kawin itu sendiri kepada masyarakat terkait kedudukan hukum yang berlaku khususnya sebelum melakukan pembuatan perjanjian kawin.

---

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not directly explain the role of a notary in making marriage agreement deeds, this can indirectly be interpreted to mean that marriage agreements can be executed by other authorized officials. In this research there is an analysis of the provisions and provisions of the Marriage Law made by notaries regarding the substance of the types of marriage agreements implemented in Indonesia, the Netherlands and France. There are 2 (two) forms of marriage agreements which are the main variables in this research, namely prenuptial agreements and postnuptial agreements, case studies of Indonesia, the Netherlands and France. In contrast to Indonesia and the Netherlands, France does not stipulate provisions regarding postnuptial agreements, this causes irregularities regarding the validity of agreements made in other countries when they are used in France. The analysis described in this research provides an overview of the provisions of marriage agreements in these three countries, regarding the applicability of the marriage agreement system according to the legal position of the agreement in each country. This research also examines the contents of the marriage agreement in the two deeds that are the object of research from one of the married couples of two different nationalities, both between Indonesian citizens and Dutch citizens and between Indonesian citizens and French citizens. This research uses a doctrinal research method with a descriptive analytical research typology and is library research. The results of this research are first, apart from explaining the application of marriage agreements after the marriage takes place, this has been determined after the Constitutional Court Decision Number 69/XIII-PUU/2015 and reviews regarding the validity of marriage agreements made in Indonesia when they are to be used in the Netherlands or the Netherlands. France. Second, the role of a notary regarding marriage agreements in foreign marriages between Indonesian citizens and foreign citizens, is carried out by making a marriage agreement deed in the form of an authentic deed as a public official with authority based on the Law on the Position of Notaries, however, in his role, there are still provisions 'grey' which regulates the ratification of an agreement or foreign document belonging to the husband and wife concerned by a notary. Guided by the Marriage Law, it becomes a medium through education regarding the validity of the marriage agreement itself to the public regarding the applicable legal position, especially before making a marriage agreement."

"Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

---

The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism."

"Dalam penelitian ini penulis membahas factor yang membuat Qatar keluar dari OPEC. Tujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imenganalisa idinamika ikeanggotaan iQatar iKetika imasih iberada idalam ianggota iOPEC; imenganalisa ipenyebab iQatar ikeluar idari iOPEC idan imenganalisa idampak iyang iakan idialami iQatar isehingga iia imemilih iuntuk ikeluar idari ianggota iOPEC. iMetode ipenelitian iyang idigunakan iadalah imetode ikualitatif ikarena imampu imemberikan imakna idari iTindakan isocial iterutama iyang iberkaitan idengan ihal iyang imelatarbelakangi ikeputusan iQatar imenarik idiri idari iorganisasi iOPEC. iDengan iteori irealisme idan istabilitas ihegemon idalam ipenelitian iini iterdapat ifakta-fakta ibahwa ipenarikan idiri iQatar idari ikeanggotaan iOPEC imerupakan idampak idari ikonfrontansi ipolitik iQatar idengan isejumlah inegara iArab. iSebagaimana ipada itahun i2017 ihingga isaat iQatar ikeluar idari iOPEC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Qatar imemutuskan iuntuk imengambil ikebijakan iluar inegeri iberdasarkan icounterdependent iforeign ipolicy iterhadap ikeanggotaannya idi idalam iOPEC. Kondisi imbalance dalam internal OPEC juga merupakan salah satu Qatar keluar dari organisasi tersebut. Tidak ada dampak signifikan yang dialami Qatar ketika negara itu keluar dari OPEC. Dalam kacamata teori realisme dimana sebuah negara tetap membutuhkan negara lain untuk tetap bertahan, tetapi dibalik itu semua terdapat sebuah kepentingan yang harus terpenuhi. Dalam mempertahankan negara agar tetap survive, negara akan berusaha untuk mencapai national security-nya.

---

In this study, the author discusses the factors that made Qatar leave OPEC. The purpose of this study is to analyze the dynamics of Qatar's membership when it was still a member of OPEC; analyze the causes of Qatar leaving OPEC and analyze the impact that will be experienced by Qatar so that it chooses to leave OPEC members. The research method used is a qualitative method because it is able to provide meaning from social actions, especially those related to the reasons behind Qatar's decision to withdraw from the OPEC organization. With the theory of realism and hegemonic stability in this study, there are facts that Qatar's withdrawal from OPEC membership is the impact of Qatar's political confrontation with a number of Arab countries. As in 2017 until when Qatar left OPEC. The conclusion of this research is that Qatar decided to take a foreign policy based on a counterdependent foreign policy towards its membership in OPEC. OPEC's internal balance condition is also one of Qatar leaving the organization. There was no significant impact on Qatar when it left OPEC. In the eyes of realism theory, a country still needs another country to survive, but behind it all there is an interest that must be fulfilled. In maintaining the country in order to survive, the state will try to achieve its national security."