Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pandangan dari surat kabar Hindia Belanda mengenai penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932). Penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932) di Hindia Belanda merupakan peristiwa penting untuk dunia pendidikan di Hindia Belanda.Data yang digunakan adalah artikel-artikel surat kabar di Hindia Belanda yaitu Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië yang terbit pada bulan Oktober-Desember 1932. Penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Model framing Entman (1993) digunakan untuk menginterpretasi data penelitian. Dalam artikel-artikel surat kabar yang dianalisis ditemukan topik penolakan terhadap Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, dukungan pergerakan nasional untuk menentang ordonansi , dan perlawanan terhadap ordonansi. Dalam topik-topik tersebut ditemukan empat model Entman  dalam mendefinisikan berita mengenai Wilde Scholen Ordonantie yaitu define problem, diagnoses cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kabar di Hindia Belanda banyak berpihak kepada masyarakat pribumi dan menentang pemberlakuan Wilde Scholen Ordonantie.

---

The implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932) in the Dutch East Indies was an important event for the world of education in the Dutch East Indies. This study discusses the views of Dutch East Indies newspapers regarding the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932). The data used were newspaper articles in the Dutch East Indies, namely Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië which were published in October-December 1932. This study uses the historical method which consists of determining the topic, data collection (heuristics), data verification, interpretation, and historiography. Entman's (1993) framing model was used to interpret the research data. In the analyzed newspaper articles found topics of rejection of the Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, support for the national movement to oppose the ordinance, and resistance to the ordinance. In these topics, four Entman models were found in defining news about the Wilde Scholen Ordonantie, namely define problem, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of the study concluded that many newspapers in the Dutch East Indies sided with the indigenous people and opposed the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie."

"Jurnal ini membahas gambaran kehidupan orang Belanda di Hindia-Belanda pada masa penjajahan Belanda dan kekuasaan Jepang hingga masa kemerdekaan RI dalam buku Our Childhood in The Former Colonial Dutch East Indies (2011) yang ditulis oleh Ralph Ockerse dan Evelijn Blaney. Buku ini berkisah tentang dinamika kehidupan Ockerse dan keluarganya di Hindia Belanda pada tahun 1935 sampai dengan tahun 1946. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, tahun 1940 sampai 1946 adalah masa di mana transisi otoritas di Hindia-Belanda, mulai dari kekuasaan Belanda, kependudukan Jepang pada tahun 1942, hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Transisi otoritas tersebut berdampak langsung kepada orang Belanda di Hindia Belanda. Kondisi masyarakat yang berubah-ubah secara signifikan pada masa itu dapat tercermin pada kehidupan orang Belanda, salah satunya kepada kehidupan Ralph Ockerse tokoh utama dalam buku Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies. Dinamika kehidupan orang Belanda ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana gambaran kehidupan orang Belanda di Hindia-Belanda dalam buku Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies? Bagaimana orang Ockerse sebagai representasi orang Belanda dalam buku ini melihat kehidupannya sendiri di Hindia-Belanda?

---

This paper will dicuss the description of the Dutchs life in Dutch East Indies during Dutch colonial era and Japans authority up until Indonesias independence in Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies (2011) written by Ralph Ockerse and Evelijn Blaney. This book tells about the dynamics of Ockerses and his familys life in Dutch East Indies from 1935 until 1946. According to the historical data, the most intense authorities transition in Dutch East Indies happened from 1940 untul 1946, began with Dutchs authority, Japans authority in 1942, until Indonesias independence in 1945. These authorities transitions affected the Dutch citizen in Dutch East Indies directly, in this case was Ralph Ockerse as the main character of the book. This dynamics triggering several question: Hows the life of the Dutch in Dutch East Indies described in Our Childhood in The Former Colonial Dutch Indies? How Ockerse, as the representation of the Dutch in this book sees his own life in Dutch East Indies?"

"Penelitian ini menganalisis tentang kesetaraan jender di Hindia Belanda pada awal abad 20, khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan sebagaimana tercermin dalam karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit di surat kabar Doenia Baroe. Pada awal abad 20 Politik Etis dalam bidang pendidikan membawa perubahan besar terhadap pola pikir generasi muda di Hindia Belanda. Perubahan ke arah modernitas yang mengedepankan kesetaraan dirasakan oleh semua kalangan, termasuk perempuan. Masalah kesetaraan jender yang menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan semakin mengemuka, tak terkecuali di lingkungan perempuan Tionghoa Peranakan. Karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit dalam surat kabar Doedia Baroe di Padang pada tahun 1930 didominasi oleh tema tentang kesetaraan jender. Mengapa terjadi dominasi tema tersebut dan sejauh mana pengaruh atau peran karya-karya itu terhadap perjuangan kesetaraan jender khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan, itulah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dan teori jender sebagai landasan konseptual.  Dari penelitian dan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa, kesetaraan jender yang ingin dicapai oleh perempuan Tionghoa Peranakan khususnya, adalah perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya mencakup pendidikan, pergaulan, dan kebebasan memilih pasangan hidup.

---

This study analyzes gender equality in the Dutch East Indies at the beginning of the 20th century, especially in the Tionghoa Peranakan community as reflected in the Tionghoa Peranakan literary works published in the Doenia Baroe newspaper. At the beginning of the 20th century the Politik Etis in the field of education brought major changes to the mindset of the younger generation in the Dutch East Indies. Changes towards modernity which put forward equality are felt by all groups, including women. The issue of gender equality which demands equal rights for men and women has increasingly surfaced, including the Tionghoa Peranakan women. The works of Tionghoa Peranakan literature that were published in the Doedia Baroe newspaper in Padang in 1930 were dominated by the theme of gender equality. Why the domination of this theme occurs and to what extent the influence or role of these works on the struggle for gender equality, especially in the Tionghoa Peranakan environment, is the subject of this study. The research was conducted using historical methods and gender theory as a conceptual basis. From the research and analysis conducted, it was found that the gender equality to be achieved by Tionghoa Peranakan women in particular is equal treatment between men and women which includes education, association, and the freedom to choose a life partner."

"Disertasi ini membahas dinamika pariwisata di Hindia Belanda tahun 1891-1942. Dari perubahan penggunaan konsep vreemdelingenverkeer lalu lintas orang asing menjadi toeristenverkeer lalu lintas wisatawan di Hindia yang kemudian bermakna toerisme/ tourisme pariwisata dapat dilihat dinamika kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, mulai dari kemunculan hingga keruntuhan.Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkapkan dinamika kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda, dari proses pembentukan embrio kegiatan pariwisata hingga situasi pada masa pendudukan Jepang. Pariwisata di sini adalah kegiatan yang merupakan konstruksi budaya dari barat yang dipraktikkan di Hindia, terutama kegiatan pariwisata yang diatur dan bersifat massal.Sebagai alat bantu analisis digunakan pendekatan siklus Arnold Toynbee yang diawali dengan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Pendekatan ini dipadukan dengan konsep Tourism Area Life Cycle TALC dari Richard W.Butler, terutama digunakan untuk menganalisis perkembangan objek wisata di Hindia-Belanda. Ada tujuh tahap yang diajukan Butler. Tahap pertama berupa exploration penjelajahan, lalu involvement keterlibatan . Tahap berikut adalah development pembangunan, setelah itu consolidation konsolidasi. Berikutnya adalah stagnation stagnasi. Pasca stagnasi ada dua bagian yaitu decline penurunan dan rejuvenation peremajaan. Pendekatan lain adalah konsep asosiasi sukarela voluntary association dibantu dengan agency untuk menganalisis proses pembentukan berbagai organisasi/klub yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa embrio kegiatan pariwisata di Hindia muncul pada akhir abad ke-19. Kemunculan itu ditandai dengan kegiatan-kegiatan organisasi sukarela di beberapa kota besar di Hindia yang mengacu pada organisasi di negeri induk dan gagasan beberapa individu yang berprofesi sebagai pendeta, jurnalis, praktisi perhotelan, pegawai pemerintah. Kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur ditandai dengan pembentukan Vereniging Toeristenverkeer perhimpunan pariwisata di Batavia pada 13 April 1908. Organisasi ini mengacu pada Kihinkai Welcome Society , perhimpunan pariwisata yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Alasan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pariwisata adalah alasan ekonomi.Periode 1891-1908 merupakan periode kelahiran kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur. Dilihat dari perkembangan objek wisata, periode ini merupakan tahap penjelajahan. Objek wisata yang dikunjungi berada di wilayah Jawa, beberapa wilayah di Sumatra. Periode 1908-1941 adalah periode pertumbuhan. Berbagai strategi promosi dirancang dan dilakukan. Pada periode ini jika dilihat dari perkembangan objek wisata masuk pada tahap keterlibatan dan sekaligus pembangunan. Objek wisata pada periode ini selain Jawa, Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil Bali, Lombok , adalah Kepulauan Maluku, beberapa wilayah di Sulawesi. Namun, pada 1942 kegiatan pariwisata di Hindia mengalami keruntuhan karena masuknya pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu tahap berikut konsolidasi dan stagnasi tidak dialami oleh Hindia-Belanda.

---

This dissertation discusses the dynamics of tourism in the Dutch East Indies in 1891 1942. From the change in the use of the concept of vreemdelingenverkeer foreigners rsquo traffic into toeristenverkeer tourist traffic in the Indies which then means toerisme tourisme tourism can be seen the dynamics of tourism activities in the region, from the emergence to the collapse.The main purpose of this study is to uncover the dynamics of tourism activities in the Dutch East Indies, from the process of formation embryo tourism activities to the situation during the Japanese occupation. Here, tourism is an activity that is a western cultural construction practiced in the Indies, especially organized and mass tourism activities.As an analytical tool, used Arnold Toynbee rsquo s cyclical approach that begins with birth, growth, and collapse. This approach is combined with the concept of Tourism Area Life Cycle TALC from Richard W. Butler, primarily used to analyze the development of tourist attractions in the Dutch East Indies. There are seven stages proposed by Butler. The first stage is exploration, then involvement. The next stage is development, then consolidation. After consolidation stage is stagnation. In the post stagnation stage there are two scenarios namely decline and rejuvenation. Another approach is the voluntary association and agency concept to analyze the process of establishing various organizations clubs relating to tourism activities.The results show that the embryo of tourism activities in the Indies emerged at the end of the 19th century. The emergence was characterized by voluntary organizational activities in several major cities of the Indies that referred to the organization of the motherland the Netherlands and the ideas of some individuals who worked as priest, journalist, hospitality practitioner, government officials. The organized tourism activities in the Indies are characterized by the establishment of the Vereniging Toeristenverkeer tourism association in Batavia on 13 April 1908. This organization refers to Kihinkai Welcome Society, a tourism association established in 1893 in Japan. The reasons for Dutch East Indies rsquo government involvement in tourism activities were largely economic.The period 1891 1908 was the period of birth of the organized tourism activities in the Indies. From the development of tourist attraction, this period is in the stage of exploration. Tourist attractions who visited are located in Java, some areas of Sumatra. The period 1908 1941 is the growth period of tourism activities. Various promotional strategies are designed and performed. In this period, viewed from the development of tourist attractions get into the stage of involvement and simultaneously development. Tourist attractions in this period addition to Java, Sumatra, the Lesser Sunda Islands Bali, Lombok, are the Maluku Islands, some areas of Sulawesi. However, in 1942 tourism activities in the Indies collapsed due to the entry of the Japanese occupation government. Therefore the stages consolidation and stagnation were not experienced by the Dutch East Indies."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik etis dan feminisme Belanda terhadap Kartini, selaku seorang perempuan di negara koloni pada zaman kolonialisme Belanda. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup relasi negara Belanda dan Hindia Belanda, aktor-aktor politik etis dan feminis, dan media-media Belanda yang mempengaruhi tumbuhnya kesadaran emansipasi Kartini. Untuk mempertajam pembahasan, penulis menggunakan teori feminisme pascakolonial dalam Hubungan Internasional, serta melakukan analisis mendalam pada surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada korespondensi surat-suratnya, hubungan Kartini dengan para pejabat kolonial, literatur Belanda, dan media Belanda pada 1899-1904 . Hasil analisis pada tulisan ini dapat membuktikan bahwa kebijakan politik etis dan feminisme Belanda telah mempengaruhi kesadaran emansipasi Kartini. Dalam pembahasan ini, dipergunakan kritik feminisme pascakolonial dan Hubungan Internasional guna menunjukkan adanya relasi kuasa Belanda kepada negara koloninya. Namun, dalam relasi kuasa kolonial itu ditemukan aktor-aktor penggerak politik etis dan feminis dari Negeri Belanda yang menularkan kesadaran emansipasi kepada Kartini di Hindia Belanda. Dalam penelitian penulis, ditemukan hal baru yang tidak dilihat oleh kritik feminisme pascakolonial dalam HI, bahwa meskipun dalam relasi kuasa kolonial, tetapi gagasan politik etis dan feminisme justru membuka kesadaran baru bagi Kartini mengenai emansipasi perempuan.

---

This thesis aims to analyze the influence of ethical politics and Dutch feminism on the Indonesian heroine; Kartini -as a woman in a colonial country during the Dutch colonial era. The discussion of this paper covers the relationship between the Netherlands and Dutch East Indies, Dutchfeminist actors, and the Dutch media that influenced the emergence of Kartini's ideas. To sharpen the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations theory, and conducts an in-depth analysis of letters written by Kartini to her correspondence, her relationship with colonial officials, Dutch literature, and the Dutch media in 1899-1904 (i.e. feminist newspapers and magazines). The results of the analysis prove that ethical political policies and Dutch feminism certainly influenced Kartini's mindset and encouraged her to fight for the education of Javanese and Indonesian women up until now. In the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations critics because there is obvious evidence that in Kartini’s case, there is also power relations between two state, which is the Netherland and Dutch East Indies as its colony. However, in the relations of colonial power between those two states, the authors also found that the actors who run ethical politics and Dutch feminist are the ones that influenced Kartini, and awaken her strugglein Dutch East Indies. Other than that, in discussing Kartini’s case, there is also prove that critics of post-colonial feminism in IR fails to see, that even though she is in colonial power relations, ethical political ideas and feminism actually open a new awareness for Kartini regarding Javanese women's emancipation."

"[Tesis ini membahas kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 karena pada kurun waktu tersebut, pasokan impor kebutuhan barang dari wilayah Eropa ke Hindia Belanda (Indonesia) terganggu karena terjadinya resesi ekonomi yang begitu berat. Pada kurun waktu tersebut Jepang berusaha untuk mengisi kebutuhan barang impor di wilayah Hindia Belanda dengan harga barang yang murah. Bagaimana peningkatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1920-1940 akan di bahas di dalam tesis ini melalui analisis dari media masa Jepang yang terbit di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 maupun dari arsip-arsip mengenai kegiatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan 1940. Pembahasan mengenai kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 ini merujuk pada teori nanshin-ron yaitu teori mengenai ekspansi Jepang ke wilayah Selatan yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda (Indonesia).;This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia)., This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia).]"

"Awal abad ke 20 dapat dikatakan sebagai sebuah titik yang mengawali pergeseran budaya dan keterbangunan di Indonesia menuju modernitas. Sedikit banyak perubahan ini hadir bersama perubahan paradigma kolonialisasi Belanda yang berusaha mendahulukan kepentingan masyarakat Hindia. Hadir tokoh-tokoh berkebangsaan Belanda yang dieluhkan telah berempati dan lebih memihak kepada penduduk Hindia-Belanda. Dengan begitu, ada kemungkinan bahwa empati bangsa Belanda terhadap masyarakat Hindia memiliki andil dalam implementasi politik etis maupun keterbangunan yang terjadi di awal abad ke-20. Peran arsitek seperti Karsten dan Schoemaker dapat menggambarkan bagaimana subjektifitas dan hubungannya dengan manusia dapat mempengaruhi keputusan terhadap karakter arsitektur yang dapat mewakili Hindia Belanda. Dengan mengacu kepada teori empati yang telah di elaborasi, tesis ini mengkaji pembangunan dan keterbangunan yang terjadi selama awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Penelusuran dan pemahaman akan berfokus terhadap individu-individu yang terlibat dalam praktek politik etis, dan memberikan perhatian terhadap subjektifitas dan tindakan yang dilakukan pihak Belanda. Riset akan dilakukan melalui studi presedenm, wawancara, serta observasi. Melalui kerangka yang telah di elaborasi, kemudian dapat dipahami apakah kehadiran empati terhadap masyarakat Hindia benar-benar hadir dan memberikan pengaruh terhadap bentuk baru kolonialisasi Belanda di Hindia Pada Awal Abad Ke-20.

---

The beginning of the 20th century can be regarded as a point where cultural shift and development towards modernity in Indonesia began. More or less this change was present along with the paradigm shift of the colonialization of the Dutch who tried to prioritize the interests of the Indies community. Ethical Policy Present figures of Dutch who were complained for their empathy towards the population of the Dutch East Indies. Thus, there is a possibility that Dutches empathy towards Indies community has contributed to the implementation of ethical politics and the development in Dutch Indies that occurred in the early 20th century.

The role of architects such as Karsten and Schoemaker can illustrate how subjectivity and its relationship with humans can influence decisions regarding architectural characters that can represent the Dutch Indies. By referring to the elaborated theory of empathy, this thesis examines the development that occurred during the early 20th century in the Dutch Indies. Research and Understanding will be focused on individuals who was involved in ethical political practices, attention also given to subjectivity and actions that were taken by the Dutch.

The investigation will be done through precedent studies, Interviews & Observation. Through the elaborated framework, it can later be understood whether the presence of empathy for the Indies was truly present and had an influence on the new form of Dutch colonialism in the Indies in the Early 20th Century."

"ABSTRAKBagaimanakah suatu konflik beragama ditangani di masa lalu? Sejarah menawarkan jawaban yang menarik, yakni Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian di Bandung dan Batavia tahun 1933. Inilah debat terbuka satu-satunya yang memiliki notulensi resmi officieel verslag debat yang dapat diakses hingga hari ini. Sekalipun Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian merupakan peristiwa menghebohkan di masa itu hingga dihadiri perwakilan organisasi serta tokoh-tokoh penting dan diliput nyaris semua media massa terkemmuka saat itu, ternyata tidak lagi diketahui dan dikenal di masa kini. Di antara konflik beragama dalam Islam, konflik dan resistensi terhadap Ahmadiyah dapat dianggap sebagai yang terbesar di Indonesia belakangan ini dengan jumlah korban perusakan, pembakaran, dan penghilangan nyawa yang signifikan. Resistensi terhadap Ahmadiyah tersebut bahkan membuat pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri sebagai upaya menangani masalah ini. SKB tiga menteri tersebut sejauh ini belum berhasil meredam persekusi terhadap Ahmadiyah. Tulisan ini merupakan penelitian sejarah atas Debat Terbuka yang menghebohkan itu, juga sejarah ringkas kelahiran Ahmadiyah di India, sejarah masuknya Ahmadiyah ke Indonesia Hindia Belanda, waktu itu , inti ajarannya, dan reaksi umat Islam Indonesia waktu hingga berpucak pada Debat Publik Ahmadiyah vs Persis. Ada kesejajaran antara lahirnya Ahmadiyah di India dengan lahirnya gerakan modernisme Islam di Hindia Belanda. Semangat modernisme Islam itulah yang menghasilkan ldquo;kecelakaan sejarah rdquo; ketika tiga santri Sumatra Thawalib yang hendak belajar ke Al-Azhar Mesir disarankan oleh para gurunya untuk belajar ke India agar memperluas sumber bandingan bagi gerakan modernisme Islam Hindia Belanda. Belakangan, tokoh-tokoh Sumatra Thawalib yang meresistensi kehadiran Ahmadiyah di Sumatera Barat, dan berpuncak pada resistensi keras Persis di Jawa Barat. Dabat terbuka antara Persis vs Ahmadiyah di Bandung dan Batavia berjalan keras dan panas namun sepenuhnya berjalan tertib dan kadang di sana-sini menghadirkan ldquo;kelucuan rdquo; dari kedua belah pihak. Sepenggal sejarah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dan konflik krusial dalam agama ternyata dapat ditangani dengan cara yang adil, beradab, dan bermartabat dalam bentuk Debat Terbuka yang memperkaya dan meningkatkan mutu intelektual umat beragama dibanding brutalitas persekusi dan kekerasan.

---

ABSTRACTHow was a religious conflict solved in previous time History offers an interesting answer The Public Debates of Persis vs Ahmadiyya Qadian in Bandung and Batavia, in 1933. These public debates are the only public debates that have official archives officieel verslag debat accessible to public until recent day. Although these public debates were considered remarkable event at that time, and were attended by representatives of organizations and important figures and were covered by almost all prominent mass media at the time, today, we can say that this event was forgotten. Among religious conflicts in Islam, the conflict and resistance to Ahmadiyya can be regarded as the largest in Indonesia, which includes significant numbers of victims of destruction, arson and disappearance. The resistance to Ahmadiyya had even made the government issued a decree signed by three ministers as an effort to solve this problem. However, the decree seemed not succeeded in stifling the persecution of Ahmadiyya. This paper is a historical study of the above mentioned public debates, as well as a brief history of the birth of Ahmadiyya in India, the history of Ahmadiyya rsquo s presence in Indonesia, the core of its doctrine, and the Indonesian Muslims reaction to them, up to the point 0f the public debates between The Ahmadiyya vs Persis. We can notice a kind of parallelism between the birth of Ahmadiyya in India and the birth of the Islamic modernism movement in the East Dutch Indies. It can be said that the spirit of Islamic modernism had produce an ldquo accidental history rdquo when the three Sumatran Thawalib rsquo s students who were previously planning to study in Al Azhar University, Egypt, were suggested by their teacher to study in India in order to enrich Islamic modernist movement in Dutch East Indies. Later on, the Sumatran Thawalib rsquo s prominent figures who noticed a different principal doctrine between them and Ahmadiyya began to show their resistance. The resistance to Ahmadiyya in West Java, led by Persis, was rapidly increased. The Public Debate between Persis vs. Ahmadiyya in Bandung and Batavia were quite lively and aggressive, yet still managed to maintain fairness and good manners from both sides. There were even some unintended humor happened in the middle of the debates. This piece of history shows us that crucial differences and conflicts within religions can be discussed in a fair, civilized and dignified way, such as y holding public debates that are more likely to enrich and improve our religious an intellectual quality than the brutalism of persecution."

"Tesis ini membahas bagaimana transformasi birokrasi menimbulkan polemik mengenai kas masjid di antara pemerintah dalam negeri orang Eropa (Binnenlandsch Bestuur), pemerintahan dalam negeri orang Bumiputera (Inlandsch Bestuur), dan masyarakat sipil. Sumber penelitian ini berupa arsip pemerintah Hindia Belanda, laporan penelitian, surat korespondensi, koran dan majalah, serta berbagai literatur sezaman. Tesis ini merupakan studi sejarah sosial yang menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Inlandsch Bestuur masih menjadi bagian dari pemerintah kolonial, namun mereka punya persepsi yang berbeda tentang pengelolaan kas masjid. Perbedaan perspektif antara Binnenlandsch Bestuur dengan Inlandsch Bestuur menjadi alasannya. Binnenlandsch Bestuur menilai sebuah fenomena di Hindia Belanda berdasarkan pandangan birokrasi modern dimana semua harus diatur sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Sementara Inlandsch Bestuur justru kerap bertindak perspektifnya sebagai penguasa feodal. Ini berakibat pada perbedaan pandangan dalam mengelola kas masjid, meskipun mereka sama-sama bagian dari pemerintah kolonial. Di tengah mereka terdapat kelompok masyarakat sipil yang mereprensentasikan pandangan-pandangan transformatif pasca kolonial. Mereka ini adalah kelompok yang mengarusutamakan narasi bahwa kas masjid adalah bagian dari umat Islam dan sudah seharusnya dikelola oleh orang Muslim.

---

This thesis focuses on discussing how the transformation of the bureaucracy has created a polemic regarding the mosque fund among European domestic governments (Binnenlandsch Bestuur), domestic governments of Bumiputera (Inlandsch Bestuur), and civil society. The sources of this research are Dutch East Indies government archives, research reports, correspondence letters, newspapers and magazines, as well as various secondary literature. This thesis is a study of social history that uses historical research methods. It shows that although Inlandsch Bestuur was still part of the colonial government, they had different perceptions about mosque cash administration. The difference in perspective between Binnenlandsch Bestuur and Inlandsch Bestuur is the reason. Binnenlandsch Bestuur assesses a phenomenon in the Dutch East Indies based on the paradigm of modern bureaucracy where everything should be regulated according to the rules that have been issued. Meanwhile, Inlandsch Bestuur often acts from its perspective as a feudal representative. This resulted in different views on managing the mosque fund, even though they were both part of the colonial government. In their midst are civil society groups who represent post-colonial transformative perspective. They are a group that mainstreams the narrative that mosque treasury is part of Muslims and should be managed by Muslims."