Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.

---

Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants."

"Latar Belakang: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan hak ini adalah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak 2014. Program ini bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan universal, meningkatkan akses, dan kesetaraan layanan kesehatan di Indonesia. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas kualitas layanan. Data dari Profil Kesehatan Indonesia 2023 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, merupakan yang paling sering diakses masyarakat, meskipun aksesibilitas dan kualitas layanan masih menjadi isu utama. Berdasarkan Model Anderson, akses pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan. Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menggunakan data SKI 2023, yang mencakup evaluasi tren akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam lima tahun terakhir. Tujuan: Penelitian ini bertujuan Menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan berdasarkan data SKI 2023. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi penampang dengan data sekunder dari SKI 2023. Populasi penelitian adalah peserta JKN yang tersebar di 38 provinsi. Analisis dilakukan melalui uji chi-square dan regresi logistic sederhana untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen predisposisi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan) dan enabling (kepemilikan jaminan kesehatan, waktu menuju fasilitas kesehatan dan biaya yang diperlukan menuju fasilitas kesehatan) dengan variabel dependen (pemanfaatan fasilitas kesehatan). Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan terapat hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas kesehatan.

---

Background: Health is a basic human need and a fundamental right of every citizen, as guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia. One of the government's strategic efforts to ensure this right is through the National Health Insurance (JKN) program, managed by BPJS Kesehatan since 2014. This program aims to achieve universal health coverage, improve access, and ensure equity in healthcare services in Indonesia. However, the implementation of this program faces various challenges, such as unequal distribution of healthcare workers, limited infrastructure, and disparities in service quality. Data from the 2023 Indonesia Health Profile and the 2023 Indonesia Health Survey (SKI) show that primary healthcare facilities, such as puskesmas, are the most frequently accessed by the public, although accessibility and service quality remain key issues. According to Anderson's Model, access to healthcare services is influenced by predisposing, enabling, and need factors. This study analyzes the utilization of healthcare services in Indonesia using data from the 2023 SKI, which evaluates trends in access and utilization of healthcare facilities over the past five years. Objective: This study aims to analyze the utilization of healthcare services based on 2023 SKI data. Methods: This study employs a cross-sectional design using secondary data from the 2023 SKI. The study population consists of JKN participants spread across 38 provinces. Analysis was conducted using chi-square tests and simple logistic regression to identify the relationship between the independent variables (predisposing factors: age, gender, education level, and employment status; enabling factors: health insurance ownership, travel time to healthcare facilities, and costs required to access healthcare facilities) and the dependent variable (utilization of healthcare facilities). Results: The study revealed significant relationships between age, gender, education, health insurance ownership, travel time, and costs to access healthcare facilities and the utilization of healthcare services in the past year. Conclusion: There is a significant relationship between predisposing and enabling variables and the utilization of healthcare facilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis utilisasi pelayanan rawat jalan penyakit hipertensi di FKTP oleh peserta JKN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2016-2020. Penelitian ini memberikan gambaran utilisasi melalui analisis univariat dan analisis bivariat yang menggunakan uji Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan rawat jalan di FKTP oleh peserta JKN pada tahun 2016-2020 yaitu sebesar 5.551.400 kunjungan dengan total kunjungan rawat jalan penyakit hipertensi sebesar 317.540 kunjungan. Proporsi utilisasi rawat jalan penyakit hipertensi di FKTP Provinsi Kalimantan Selatan lebih besar pada perempuan, peserta berumur  45 tahun, segmen Bukan Pekerja, peserta yang bertempat tinggat di wilayah kota, dan peserta yang menggunakan dokter umum sebagai fasilitas kesehatan pilihan. Variabel yang diduga memiliki hubungan yang paling signifikan dengan utilisasi pelayanan hipertensi adalah variabel umur.

---

This study aims to analyze of the utilization of outpatient care regarding hypertension at FKTP by JKN participants in the Province of Kalimantan Selatan from 2016-2020. This study is quantitative study with cross-sectional design using BPJS Kesehatan Data Sample from 2016-2020. This study gives the depiction of utillization through univariate and bivariate analysis, the latter being done using Chi-square test. It can be seen from the study that the amount of utilization of outpatient care in FKTP by JKN participants in Kalimantan Selatan from 2016-2020 numbers 5.551.400 visits, with 317.400 visits being about hypertension care. The bigger proportion of utilization of outpatient care in FKTP regarding hypertension is by women, participants aged  45 year old, Non-Worker segment, participants who lives in the city district, and participants who chose a general doctor as their primary healthcare provider. The variable believed to have the most significant association with the utilization of outpatient care regarding hypertension is the variable of age."

"Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat inap tingkat lanjut peserta JKN pada lansia yang merupakan pasien kardiovaskular di wilayah Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Total sampel yang diperoleh sebesar 192 peserta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan dengan uji analisis chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil penelitian diperoleh bahwa utilisasi rawat inap pada peserta JKN yang memiliki penyakit kardiovaskular di Yogyakarta sebagian besar diakses oleh peserta dengan jenis kelamin laki-laki (61.0%), kelompok umur pra lansia (45-59 tahun) (69.8%), memiliki status belum kawin (66.7%), bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul (84.6%), jenis FKTP puskesmas (61.3%), kepemilikan FKRTL milik pemerintah (64.3%), segmen peserta PBI APBD (100.0%), hak kelas rawat I dan II (100.0%), tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas (75.6%). Variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan utilisasi RITL adalah karakteristik umur, wilayah tempat tinggal (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul), segmentasi kepesertaan (PBI APBD dan PBI APBN), serta komorbiditas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PBI JKN mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.

---

This study aims to determine how the determinants of inpatient utilization of JKN participants in the elderly who are cardiovascular patients in the DI Yogyakarta Province based on BPJS Sample Data in 2019. This study used a cross-sectional design to obtain variables that affect the inpatient utilization of JKN participants in the elderly who are cardiovascular patients and analysis is limited to 192 total samples with the chi-square analysis test. The sampling technique used the total sampling technique and was in accordance with the inclusion and exclusion criteria. For the 192 total samples, respondents who utilized inpatient facilities the most were in the male gender (61.0%), pre-elderly age group (45-59 years) (69.8%), has unmarried status (66.7%), residing in the Gunungkidul Regency (84.6%), FKTP puskemas (61.3%), public sector (64.3%), PBI APBD participant (100.0%), nursing class I and II (100.0%), and had no comorbidities (75.6%).  Variables that have a significant relationship with the use of RITL are age characteristics, area of residence (Gunungkidul Regency and Bantul Regency), membership segments (PBI APBD and PBI APBN), nursing class (class III), and comorbidities. The study also represented that PBI JKN is able to increase access to the poor citizen."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara biaya rawat inap berdasarkan tarif INA-CBGs dengan biaya rawat inap berdasarkan tarif rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diagnosis infeksi HIV di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perbedaan biaya rawat inap antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit disebabkan oleh adanya perbedaan tarif dan perbedaan metode pembebanan biaya. Akibat perbedaan tersebut, rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit dapat menekan kerugian dengan meningkatkan cost effectiveness proses bisnis rawat inap, menetapkan harga target, menyusun biaya standar serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN.

---

This study's objective is to analyze the difference between inpatient cost based on INA-CBGs rates with the one based on hospital rates on JKN patient with HIV infection in Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. This study uses a descriptive-qualitative methods. The study shows for overall the difference casuses loss to the hospital. It because of the rate and the charging method differences between BPJS Kesehatan and the hospital. The hospital reduces the loss by improving the cost effectiveness of business processes, planning and controlling the inpatient cost through target pricing and standard costing as well as monitoring and evaluating the programs."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui peran jaminan kesehatan dan determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data Susenas Maret 2021. Variabel terikat penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Diketahui variabel kepemilikan jaminan kesehatan, pemanfaatan JKN, jenis disabilitas, tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, dan karakteristik tempat tinggal serta status ekonomi berpengaruh signifikan pada pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap (p-value 0,000 <0,005). Kepemilikan jaminan kesehatan non JKN atau kepemilikan jaminan kesehatan ganda (JKN dan non JKN) meningkatkan peluang pemanfaatan layanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi penyandang disabilitas (propoor). Sebaliknya terjadi tren peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi keluarga penyandang disabilitas (prorich).

---

This research aims to determine the role of health insurance and the determinants that influence the use of health services by people with disabilities in Indonesia in 2021 using Susenas data for March 2021. The dependent variable of this research is the use of outpatient and inpatient health services at FKTP and FKRTL. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using the logit model. It is known that the variables of ownership of health insurance, utilization of JKN, type of disability, severity of disability, gender, education, employment status, marital status, number of household members, and characteristics of residence and economic status have a significant effect on the utilization of outpatient and inpatient services ( p-value 0.000 <0.005). Ownership of non-JKN health insurance or ownership of dual health insurance (JKN and non-JKN) increases the chances of utilizing both inpatient and outpatient services. There has been a decrease in ownership of health insurance due to an increase in the economic status of people with disabilities (propoor). On the contrary, there is a trend of increasing use of health insurance towards increasing the economic status of families of people with disabilities (prorich). "

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Disparitas antara layanan kesehatan diabetes melitus antara kota dan kabupaten masih menjadi tantangan di Indonesia meskipun sudah ada Jaminan Kesehatan Nasional. Akses ini menjadi penting karena pasien sangat bergantung terhadap manajemen diabetes melitus tipe 1 untuk menjaga kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akses layanan kesehatan pada pasien diabetes melitus tipe 1 di Indonesia tahun 2015-2022 berdasarkan kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2022 dengan desain penelitian cross sectional. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk melihat proporsi pada setiap karakteristik pasien berdasarkan kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 3,8% pasien memiliki akses adekuat dengan mayoritas adalah laki-laki, berada dalam segmentasi PBI, berobat ke wilayah kota apabila tinggal di wilayah kabupaten, berobat ke wilayah kabupaten apabila tinggal di wilayah kota, dan memiliki komorbid hipertensi. Perluasan jaminan manfaat program Prolanis dan pedoman manajemen penyakit diabetes melitus tipe 1 menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akses pada pasien.

---

Healthcare access disparity between cities and regencies in diabetes mellitus healthace is a challenging issue despite Indonesia already have National Health Insurance. This access become an important subject because type 1 diabetes mellitus patients depend on good management to maintain their quality of life. The aim of this study is to describe the healthcare access among type 1 diabetes mellitus patients based on regency-city status. This study used Indonesia National Health Insurance 2015-2022 Sample Data with cross sectional as its study design. The results showed that 3,8% type 1 diabetes mellitus in patients in Indonesia have adequate access with majority of them are men, in PBI scheme, seeking treatment in the city if they lived in the regency, seeking treatment in the regency if they lived in the city, and have hypertension as a comorbid. The expansion of Prolanis program and type 1 diabetes mellitus management guidelines are important to improve patients’ access to healthcare."