Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengembangkan moda transportasi umum merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, hal ini bukanlah solusi yang instan. Agar moda transportasi umum dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kemacetan, harus terjadi peralihan moda yang signifikan dari kendaraan pribadi ke moda angkutan umum. Salah satu faktor yang berkorelasi dengan perpindahan moda adalah aksesibilitas. Studi ini mengeksplorasi pengaruh faktor aksesibilitas simpul transit terhadap peralihan moda perjalanan dari kendaraan pribadi ke moda transit. Dengan melakukan survei yang secara khusus menargetkan pengguna mobil dan sepeda motor pribadi yang tinggal dan melakukan perjalanan ke daerah tangkapan stasiun transit dan menganalisis faktor aksesibilitas transit yang dikategorikan sebagai by-transit dan to-transit untuk mengembangkan model keputusan beralih moda dengan metode Regresi Logistik Biner, studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana aksesibilitas simpul mempengaruhi keputusan perpindahan moda dari moda kendaraan pribadi ke moda transit. Hasil analisis model menunjukkan bahwa faktor-faktor aksesibilitas to-transit, yaitu fasilitas pejalan kaki, layanan pengumpan, halte angkutan umum, dan aksesibilitas by-transit berdampak pada keputusan perpindahan moda dengan tingkat signifikansi yang bervariasi. Temuan dari penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan operator angkutan umum dalam upaya mereka untuk mempromosikan perilaku perpindahan moda.

---

Developing public transit has been one of the strategies implemented by governments to alleviate traffic congestion. However, this is not an instantaneous solution. For public transit to contribute effectively to congestion relief, there should be a considerable number of trip-makers shifting from private vehicles to transit modes. One of the factors highly correlated to mode shift is accessibility. This study explores the influence of node accessibility factors on the travel mode shift from private to public transit modes. Introducing a survey specifically targeting car and motorcycle owners living in and commuting to transit station catchment areas and analysing both to-transit and by-transit accessibility factors, this study provides a better understanding of how node accessibility affects private-to-public transit mode shift decisions by developing a model using Binary Logistic Regression (BLR). Analyzing the model shows that factors of to-transit accessibility, namely pedestrian facilities, feeder services, ride-sharing shelters, and by-transit accessibility have an impact on mode shift decisions in varied significance. The findings of this study can aid policymakers and transit operators in their efforts to promote such shift behavior."

"Perpindahan pengguna dari pemberhentian menuju tujuan menciptakan ruang transit dalam suatu kawasan. Dengan intensitas berlalu lalang yang tinggi, ruang transit seperti ini tidak hanya digunakan sebagai jalur sirkulasi, melainkan memiliki fungsi lain, seperti tempat kegiatan ekonomi oleh masyarakat sekitar. Ruang transit yang berdekatan kegiatan masyarakat di sekitar, sehingga penciptaan koridor transit dapat mewadahi atau menampung dampak yang muncul dari berbagai bentuk kegiatan yang terjadi di sekitar kawasan. Skripsi ini membahas fenomena yang terjadi dalam koridor transit. Penggunaan koridor transit sebagai sarana bersosialisasi akan diulas serta melihat kaitan antar keduanya.

---

The user transit from stop point to their destination creates transition space in one particular area. According to high intensity of people’s traffic, the function of transition space is not just for people’s traffic but has another function as economic activity places for people in surrounding. Transition space which is located near to surrounding creates transit corridor to facilitate or accommodate the effects that arise from various forms of activities ongoing around the area. This thesis discusses the phenomena in the transit corridor. The use of transit corridors as a socializing meaning will be reviewed as well as the linkage between those two topics."

"Populasi penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga mendorong terjadinya fenomena urban sprawl yaitu meluasnya kawasan perkotaan ke wilayah sekitar (Jabodetabek). Salah satu permasalahan yang timbul dari fenomena tersebut adalah kemacetan akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi. Untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum massal, diperkenalkan sebuah konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagai konsep pengembangan yang terpusat pada simpul transit salah satunya pada Stasiun KRL Depok Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis konsep TOD Stasiun Depok Baru sesuai dengan standar dan prinsip TOD. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menganalisis adalah TOD Standard dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dan Indikator Kesiapan TOD (Iskandar et al., 2021). Dengan melakukan penilaian dan analisis, didapatkan hasil bahwa TOD Stasiun Depok Baru belum memenuhi semua aspek terdapat dalam TOD Standard dan Indikator Kesiapan TOD sehingga nilai yang didapatkan tidak maksimal. Perlu adanya perbaikan atau peningkatan pada beberapa aspek untuk mencapai fungsi TOD yang maksimal.

---

The population of DKI Jakarta continues to increase every year, causing the phenomenon of urban sprawl, or the expansion of urban areas into the surrounding area (Jabodetabek). One of the problems arising from this phenomenon is congestion due to the massive use of private vehicles. To increase the use of public transportation, a Transit-Oriented Development (TOD) concept was introduced as a development concept centered on transit nodes, one of which is located at the Depok Baru KRL Station. This study aims to assess and analyze the TOD concept at Depok Baru Station in accordance with TOD standards and principles. The assessment instrument used to analyze is the TOD Standard from the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) and the Readiness Indicators for Transit-Oriented Areas. An assessment and analysis found that the TOD of Depok Baru Station did not meet all the aspects contained in the TOD Standard and the TOD Readiness Indicator, so the value obtained was not optimal. There needs to be improvements in several aspects to achieve maximum TOD function."

"Aksesibilitas adalah kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain yang termasuk dalam sistem transportasi. Mobilitas masyarakat terjadi setiap hari, hal ini disebabkan oleh perjalanan dari dan ke kota atau tujuan masyarakat, seperti di kota Bogor. Menurut data riset Global Traffic Scorecard 2021, tingkat kemacetan di Kota Bogor menduduki peringkat ke-5 di Indonesia, dan ke-821 di dunia. Tingginya jumlah kendaraan yang melewati Kota Bogor serta jumlah pengguna komuter, dan permasalahan lalu lintas yang dialami di Kota Bogor, tentunya mengganggu aksesibilitas transportasi yang merupakan komponen penting dari sebuah kota dan juga sangat penting untuk menjamin masyarakat dapat mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini tidak dapat tercapai dengan baik jika akses mobilitas masyarakat terganggu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator aksesibilitas transportasi dengan menggunakan metode PTAL dan PTAI lalu mendapatkan pembaharuan indikator aksesibilitas menggunakan Skala Likert dan SEM - PLS. Hasil analisis PTAL dan PTAI adalah tingkat aksesibilitas transportasi di Kota Bogor masih tergolong sangat buruk atau masih sulit untuk dijangkau. Kemudian hasil dari SEM-PLS, variabel baru untuk perhitungan aksesibilitas transprotasi adalah Variabel Wilayah dengan indikator Kepadatan Tata Guna Lahan.

---

Accessibility is the ease of doing mobility from one place to another which is included in the transportation system. Community mobility occurs every day, this is caused by travel to and from cities or community destinations, such as in the city of Bogor. According to research data from the Global Traffic Scorecard 2021, the level of congestion in Bogor City is ranked 5th in Indonesia, and 821st in the world. The high number of vehicles passing through the City of Bogor as well as the number of commuter users, and the traffic problems experienced in the City of Bogor, of course disrupt the accessibility of transportation which is an important component of a city and is also very important to ensure that people can access services such as health, education and employment. . This cannot be achieved properly if access to community mobility is disrupted. Therefore, this study aims to analyze indicators of transportation accessibility using the PTAL and PTAI methods and then get updated accessibility indicators using the Likert Scale and SEM - PLS. The results of PTAL and PTAI analysis show that the level of transportation accessibility in Bogor City is still very bad or difficult to reach. Then the results from SEM - PLS, the new variable for calculating transportation accessibility is the Area Variable with the Land Use Density indicator."

"Pendahuluan: Dengan stasusnya sebagai transportasi massal, Transjakarta harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan termasuk penyandang difabel, salah satunya halte. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ITDP pada tahun 2018, hasil observasi menjelaskan bahwa dari beberapa fasilitas ramah difabel yang dimiliki oleh Transjakarta masih banyak yang belum memenuhi standar, diantaranya adalah kemiringan ram, ketersediaan guiding block, lebar pintu masuk, ruang gerak bebas pada koridor, papan informasi berjalan, serta informasi berbasis suara yang masih belum banyak tersedia di halte Transjakarta. Metode: Variabel penilaian aksesibilitas halte diantaranya pada ukuran dasar ruang, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, serta rambu dan marka sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan Permenhub No. PM 98 tahun 2017. Penelitian dilakukan seluruh halte ramah difabel Transjakarta sebanyak 64 halte yang tersebar di 12 koridor di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hasil: Secara keseluruhan, tingkat pemenuhan aksesibilitas di halte ramah difabel bus Transjakarta sebesar 66%, aksesibilitas ukuran dasar ruang 89%, jalur pemandu 36%, pintu 79%, ram 71%, tangga 76%, serta rambu dan marka 45%. Kesimpulan: Kesimpulannya, pemenuhan aksesibilitas pada halte ramah difabel bus Transjakarta masih perlu ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut mengenai aksesibilitas pada halte bus Transjakarta masih perlu dikembangkan.

---

Introduction: As mass public transportation, the Transjakarta facilities, including bus stops, must be accessible to the public, including people with disabilities. The ITDP research in 2018 explained that many Transjakarta facilities did not conform the accessibility standards, including the slope of the ramp, the availability of guiding blocks, the width of the entrance, free movement space in corridors, running text, and the availability of voice-based information. Methods: The accessibility variables of the bus stop assessment are the size of the space, guiding block, doors, ramps, stairs, as well as signs and markings according to PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Perhubungan Ministerial Regulation No. PM 98 of 2017. The research was carried out on all 64 Transjakarta disabled-friendly bus stop across 12 corridors throughout the DKI Jakarta area except Kepulauan Seribu Administrative District. Results: Overall, the accessibility fulfillment rate at the disabled-friendly Transjakarta bus stop was 66%, room size accessibility was 89%, guiding block 36%, doors 79%, ramps 71%, stairs 76%, and signs and markings 45%. Conclusion: The fulfillment of accessibility at the disabled-friendly Transjakarta bus stop needs to be improved. Further research on accessibility at Transjakarta bus stops still needs to be developed."

"Infrastuktur transportasi dan mobilisasi di Jakarta sedang melalui masa transisi. Fenomena tersebut muncul sebagai respon atas buruknya kualitas lingkungan sebagai hasil dari pengembangan kota berbasis kendaraan pribadi. Pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan BRT menjadi batu-batu loncatan perubahan yang ada. Untuk mendukung transformasi tersebut, dibutuhkan perancangan Kawasan Berorientasi Transit secara holistik sebagai wujud integrasi moda-moda transportasi yang ada. Harmoni Transit Hub merupakan sebuah proposal desain proyek percontohan berupa transit hub/titik transit yang mengitegrasikan moda MRT dan BRT ke dalam sebuah KBT yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Realisasi proyek kunci ini akan menjadi pemicu pengembangan bangunan-bangunan pendukung lainya dalam KBT Harmoni di masa depan.

---

Public transportation infrastructures in Jakarta are undergoing a transformation. This occurence is a response to the poor environmental quality caused by car-oriented city planning. The construction of public transportation infrastructures such as MRT, LRT, KRL, and BRT serves as important milestones for the existing changes. Transit Oriented Development (TOD) is a holistic approach required to integrate the different kinds of transportation modes. Harmoni Transit Hub is a key project proposal which integrates MRT and BRT within a TOD area that prioritizes sustainability principles. The realization of this key project will serve as a catalyst for the development of other supporting structures within the future Harmoni TOD area."

"Skripsi ini membahas kepatuhan awak angkutan umum dalam kebijakan tarif. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan umum dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang, khusunya pada bus sedang dan bus kecil di DKI Jakarta. Kebijakan mengenai tarif angkutan umum di DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan tarif akan efektif apabila dalam pelaksanaan terdapat kepatuhan awak angkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang yakni menghormati keputusan pemerintah, motif ekonomi, pengawasan pihak terkait, sanksi yang berlaku dan kejelasan informasi tarif.

---

This study discusses the compliance of public transport crew in tariff policy. The focus of this research is the factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy, especially the medium and small buses in Jakarta. Policy on public transport tariff in Jakarta contained in Regional Regulation No. 12 of 2003 and The Governor Regulation No. 4 of 2009. Tariff policy will be effective when there is compliance in the implementation of transport crew. This study used a qualitative approach with interviews, observation and literature study.The results of this study that factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy are respect the decision of the government, economic motives, supervision of related parties, the applicable sanctions and clarity of the tariff information."

""Stations are places of great significance for passengers and no-travelling users. They serve the growing needs of an increasingly mobile population and are enjoyed by a wide range of users. With millions of journeys made via the urban rail each day, designers should acknowledge the importance of rail passengers. The design guidelines in this book place passengers as the first priority of the design process, bearing in mind that all the elements of station design should be so arrange as to meet their expectations. This book also provides an overview of what established designers consider to be important in the planning and design of metro stations, with considerable number of selected new an extension projects, as well as major reconstruction and maintenance programmes. This book is intended to assist sponsors and project managers through the design and development process. It is hoped that all parties involved in station design and operation can find it informative and inspirational."--Publisher description."

"Rapid Transit System merupakan angkutan umum jenis baru yang memiliki waktu terjadwal dan lajur khusus sehingga memiliki waktu lebih efisien dibandingkan angkutan umum jenis lainnya. Ini juga berarti bahwa waktu perjalanan lebih cepat daripada yang lain. Saat ini, sebagian besar komuter dari Bekasi menggunakan transportasi pribadi, karena kepraktisan dan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan transportasi umum konvensional. Maka untuk melihat pengaruh waktu tempuh sistem rapid transit, waktu tempuh BRT dan LRT dibandingkan berdasarkan rute yang dipilih dari Summarecon Bekasi (Bekasi) ke Kawasan Dukuh Atas (Jakarta) dan rute yang sama untuk perjalanan yang dimulai dari Jakarta. Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan formulir survei dan alat pendukung. Setelah dilakukan pendataan maka dapat dihitung waktu tempuhnya sehingga diperoleh waktu tempuh BRT 71,49% lebih lama untuk rute Bekasi-Jakarta dan 56,27% lebih lama untuk rute Jakarta-Bekasi. Untuk kecepatan, Bekasi ke Jakarta lebih lambat 56,52%. Sedangkan untuk waktu tempuh LRT 32,25% lebih lama untuk rute Bekasi ke Jakarta dan 11,62% lebih lama untuk rute Bekasi ke Jakarta, kedua aspek tersebut dibandingkan dengan transportasi pribadi. Berdasarkan hipotesis statistik menggunakan analisis varians (ANOVA ), waktu tempuh sistem rapid transit tidak semuanya sama dengan nilai F perbandingan untuk BRT adalah 45,56 > 3,46 dan nilai F perbandingan untuk LRT adalah 58,807 > 5,32. Oleh karena itu, hipotesis alternatif terbukti, pengguna transportasi pribadi mana yang mungkin tidak mendukung penggunaan sistem angkutan cepat.

---

Rapid Transit System is a new type of public transportation where it has a scheduled time and a dedicated lane for it, making it more time efficient than other types of public transportation. This also means that the travel time is faster than others. Currently, most commuters from Bekasi are using private transportation, due to practicality and faster travel time compared to conventional public transportation. Hence to see the travel time impact by the rapid transit system, the travel time of BRT and LRT are compared based on the chosen route from Summarecon Bekasi (Bekasi) to Dukuh Atas Area (Jakarta) and the same route for the trip that started from Jakarta. The data than being collected using a survey form and supporting tools. After the data collection, the travel time can be calculated, resulting the BRT travel time is 71,49% longer for Bekasi to Jakarta route and 56,27% longer for Jakarta to Bekasi route. For the speed, it is 56,52% slower for Bekasi to Jakarta. Meanwhile, for the LRT travel time is 32,25% longer for Bekasi to Jakarta route and 11,62% longer for Bekasi to Jakarta route, both aspects is being compared with private transportation.Based on the statistical hypothesis using analysis of variance (ANOVA), the rapid transit system travel time are not all equal with the F value comparison for BRT is 45,56 > 3,46 and F value commparison for LRT is 58,807 > 5,32. Hence, the alternative hypothesis is proven, which private transportation user might not in favor of using the rapid transit system."

"Pertumbuhan jumlah kendaraan di provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 terdapat 18 juta kendaraan bermotor. Untuk mengatasi kemacetan yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah DKI Jakarta tengah mempersiapkan moda transportasi umum baru yaitu Mass Rapid Transit MRT Jakarta. Salah satu persiapan yang harus diperhatikan MRT Jakarta sebagai penyedia jasa transportasi baru adalah kualitas pelayanan yang optimal sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keputusan calon penggunanya dalam memilih jenis transportasi umum. Penelitian ini mengidentifikasi kriteria apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan menggunakan 5 dimensi SERVQUAL dan Model Kano. Terdapat 34 atribut standar kualitas yang disesuaikan dengan standar nasional pelayanan transportasi kereta penumpang perkotaan yaitu PM No. 48 Tahun 2015 dan standar internasional yaitu EN 13816. Hasil dari Model Kano menunjukkan terdapat 15 kriteria standar pelayanan yang memiliki kategori Attractive, 13 One-dimensional, dan 5 Must be yang diterjemahkan sebagai Customer Needs untuk merumuskan strategi standar pelayanan serta 1 kriteria dengan kategori Kano Indifference yang tidak dimasukkan kedalam House of Quality Fase 1. Melalui pembentukan House of Quality, diperoleh 5 Technical Response utama yang perlu dilakukan Mass Rapid Transit MRT Jakarta untuk mempersiapkan kualitas pelayanan yang optimal yaitu: penyediaan fasilitas utama dalam stasiun dan kereta, pengembangan teknologi dan manajemen sistem informasi pendukung layanan, penerapan sistem evaluasi pelayanan yang berasal dari pelanggan, evaluasi performa pelayanan secara berkala, dan on-job training khusus maintenance staff

---

The number of vehicle growth in DKI Jakarta continues to increase, as in 2016 it is known that there are 18 million vehicles registered. To overcome this increasing amount of congestion every year, the government of DKI Jakarta is currently preparing a new public transportation known as Mass Rapid Transit MRT Jakarta. In this situation, one of the preparations that plays a big role is the transportation service quality itself. It rsquo s considered as one of the main factors that affects the decision of prospective users in order to choose their public transportations to reduce the usage of private car. This preliminary study identifies what, and which service criterias should considered first in order to deliver the optimum service performance using the 5 dimensional SERVQUAL and Kano Model. There are 34 attributes of service quality criterias identified which adapted from PM No. 48 2015 as national standard service quality for railway passenger transportation mode and international standard service quality from EN 13816 as a main external reference to improve its service quality standard. The result of Kano Model shows that there are 15 service criterias in ldquo Attractive rdquo category, 13 in ldquo One dimensional rdquo , and 5 in ldquo Must be rdquo which translated as ldquo Customer Needs rdquo to formulate standardized service strategies. Through the establishment of House of Quality phase 1, there are 5 major ldquo Technical Responses rdquo that needed to be done for Mass Rapid Transit MRT Jakarta to prepare in order to deliver its optimal service quality which are The provision of main facilities in stations and trains, technology and management of information system development, implementation of customer service evaluation system, periodical service performance evaluation system, and special on job training for maintenance staffs."