Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai ibukota dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Kepemilikan tempat tinggal di Jakarta terendah se-Indonesia. Selain itu, harga tempat tinggal di Jakarta relatif tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas bagaimana keterjangkauan tempat tinggal di Jakarta untuk dimiliki selama ini. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal menjadi penting karena tempat tinggal merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas privat. Kepemilikan tempat tinggal memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sewa, yaitu berfokus pada keamanan kepemilikan serta pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Kota Jakarta sendiri sudah menjadi daya tarik bagi pendatang sejak zaman Hindia Belanda. Tren tersebut berlanjut hingga tahun 1990-an di mana perpindahan penduduk Jakarta lebih banyak keluar daripada datang. Karena skripsi ini berfokus pada kepemilikan tempat tinggal, metode yang akan dipakai adalah perbandingan antara harga tempat tinggal dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menggunakan UMP DKI Jakarta karena UMP ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perbandingan kenaikan harga tempat tinggal dengan pendapatan juga akan dilakukan untuk mengetahui perbandingan keterjangkauan kepemilikan tempat tinggal di Jakarta. Berdasarkan analisis, tempat tinggal di Jakarta masih jauh dari terjangkau. Kenaikan UMP DKI Jakarta belum berhasil mencapai kepemilikan tempat tinggal yang terjangkau.

---

As the capital and the largest city, Jakarta faces problems in fulfilling housing ownership needs. Jakarta’s housing ownership rate is the lowest in Indonesia. Besides that, housing costs in Jakarta are relatively high. So, this thesis is written to discuss housing ownership affordability trends in Jakarta. Housing ownership needs fulfillment is important because living place is a place where some activities occur, especially private activities. Housing ownership has different goals compared to rent, to secure housing needs and to fulfill long term needs. Jakarta has become attractive to newcomers since Dutch East Indies era. The trend continued until 1990s, where more people left Jakarta than came to the city. Because this thesis focuses at housing ownership, the method that will be used is ratio between housing prices and income. The income will refer to Jakarta’s minimum wage because Jakarta’s minimum wage is based on decent living rate. Then, the income growth and housing price growth will be compared to find out how is Jakarta’s housing ownership affordability changed during years. According to this thesis, Jakarta’s housing is still far from affordable to be owned. Jakarta’s minimum wage growth hasn’t reached affordable housing ownership."

"ABSTRAKMahasiswa, sebagai kelompok manusia yang berada pada fase daur hidup young-adult, banyak menghuni jenis hunian temporer dan komunal. Hunian yang hanya dihuni sementara ini, diharapkan mampu memenuhi sebuah kebutuhan yang mahasiswa anggap penting pada fase daur hidup mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan stimulasi sosial berupa interaksi sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ruang-ruang di jenis hunian ini bisa mengakomodasi kebutuhan tadi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, aspek spasial dan aspek temporal dari interaksi sosial coba ditinjau menggunakan Space Syntax dan Actor Network Theory (ANT). Dengan mempelajari indekos sebagai studi kasus, teori Space Syntax digunakan untuk menjelaskan pengaruh konfigurasi ruang dan kualitas keruangan yang ditimbulkan pada interaksi sosial. Keterhubungan ruang menjadi topik utama dalam analisis berbasis Space Syntax ini.  Aspek temporal dan pengaruh keberadaan objek pada interaksi dalam suatu ruang dijelaskan menggunakan ANT. Pengaruh objek non-manusia pada interaksi manusia dan bagaimana variasi interaksi terjadi pada waktu yang berbeda dibahas lebih lanjut menggunakan analisis ANT ini. Hubungan antara konfigurasi dan keterhubungan ruang, objek-objek non-manusia pada ruang, kapan penghuni indekos menggunakan ruang dan objek tersebut, dan interaksi antar penghuni menunjukkan pola-pola interaksi tertentu di dalam hunian indekos mahasiswa"

"Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan rasio kepemilikan rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010. Dalam keberjalanan programnya, ditemukan bahwa, 55,4% unit rumah bersubsidi yang dibangun tidak memenuhi standar minimum konstruksi dan persyaratan infrastruktur seperti yang diatur dalam peraturan subsidi KPR. Penelitian ini fokus untuk melihat  dampak dari pembangunan rumah subsidi FLPP terhadap kesehatan, selain dilihat dari tampilan fisik konstruksi bangunan rumah. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bantuan pemerintah dalam pembelian rumah subsidi dari program FLPP terhadap aspek kesehatan masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program FLPP mempengaruhi tingkat kelayakhunian rumah pada suatu Kabupaten/Kota dan program FLPP juga memiliki hubungan yang negatif dengan aspek kesehatan masyarakat pada kelompok MBR. Dengan demikian, intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

---

The Indonesia Government's policy to boost house ownership for low-income households through the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program has started since 2010. During the implementation, it was found that more than half of subsidized housing units did not meet the minimum construction standard and were not equipped with adequate infrastructure as required in mortgage subsidy regulation. In the other hand, a house is considered as an adequate housing if it is able to provide protection to its occupants from any health and safety threats. Therefore, this study aims to investigate the relationship between FLPP and health quality beyond physical appearance. Estimates in this study resulted that FLPP Program contributed to livable housing ratio in City/Regency level and also has a negative relation with the illness ratio in City/Regency level. This research results shows that FLPP Program has influenced the livable housing and the quality of health."

"Relokasi masyarakat kampung dari pemukiman yang beragam dan tidak terstruktur ke rusunawa yang seragam dan terstruktur mengaruskan upaya penyesuaian penyusunan ruang domestik karena adanya perubahan konteks. Proses penyesuaian ini muncul melalui transformasi ruang yang terjadi dalam hunian berdasarkan perubahan kebutuhan domestik penghuni yang akan mempengaruhi adaptabilitas dan fleksibilitas ruang.Skripsi ini melihat bagaimana proses transformasi ruang domestik dalam konteks rumah kampung dan unit rusunawa yang dilakukan oleh masyarakat kampung yang direlokasi ke rusunawa serta memahami konsep adaptabilitas dan fleksibilitas pada kedua konteks tersebut. Meskipun transformasi ruang pada kampung terjadi lebih bebas dibandingkan di rusunawa, ditemukan bahwa transformasi ruang dilakukan hanya untuk mencapai adaptabilitas ruang, sedangkan fleksibilitas tidak menjadi pertimbangan utama.

---

Resettlement of people from kampung, a diverse and unstructural settlement, to public housing, a uniform and structural settlement, demand adjustment in organizing domestic space to fit the new context. It leads to transformation of space according domestic needs that will affect adaptability and flexibity.

This undergraduate thesis observes transformation of domestic space in kampung and vertical housing that have been done by kampung people and investigate adaptability and flexibility in both contexts. Even though spatial transformation could be done freely at kampung compared to public housing, it is founded that in both context, spatial transformation has been done only to achieve adaptability, whereas the flexibility has not been considered."

"Skripsi ini membahas aspek politik dalam studi pembangunan, khususnya dalam isu hak atas perumahan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Pembangunan di DKI Jakarta kerap berdampak kontradikstif dengan pemenuhan hak atas perumahan masyarakat. Hal ini ditandai oleh banyaknya penggusuran yang terjadi dari masa ke masa. Dalam menghadapi masalah penggusuran, masyarakat memiliki usaha-usaha yang dilakukan agar timbul kesempatan dan pengakuan bagi kepentingan mereka atas perumahan. Dengan metode penelitian kualitatif, penulis menganalisis perbandingan usaha masyarakat miskin bersama sejumlah organisasi di wilayah Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Melalui teori Ruang Politik untuk Pengentasan Kemiskinan (Political Space) oleh Neil Webster dan Lars Engberg-Pedersen, penulis menemukan bahwa pengalaman di Bukit Duri dan Kampung Akuarium memanfaatkan tiga dimensi untuk membangun ruang politik, yaitu: saluran institusional, praktik sosial dan politik, serta diskursus politik. Dimensi saluran institusional yang dimanfaatkan berupa proses Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017. Kemudian, dengan strategi yang berbeda, mereka memanfaatkan praktik sosial dan politik berupa advokasi atas tindakan penggusuran yang dialami serta membuat kontrak politik dengan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat proses Pilkada. Terakhir, mereka juga membangun diskursus politik untuk menentang diskursus pembangunan yang ada seperti rusun bukan solusi bagi penggusuran (rusun dibandingkan dengan kampung); rumah masyarakat yang digusur bukan ilegal; dan keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta

---

.This undergraduate thesis discusses the political aspect of development studies, especially in the issue of the right to housing for the poor in DKI Jakarta. Development in DKI Jakarta often contradicts the fulfillment of the right to housing. This is indicated by the number of evictions that occur from time to time. In facing the problem of eviction, the community has efforts that are done so that opportunities and recognition arise for their interests in housing. With qualitative research method, this thesis analyzes the comparison between the poor with organizations in Bukit Duri and Kampung Aquarium. Through the theory of Political Space for the Eradication of Poverty (Political Space) by Neil Webster and Lars Engberg-Pedersen, this thesis finds experience in Bukit Duri and Kampung Akuarium using three dimensions to develop political space, namely: institutional channel, social and political practice, and political discourse. The institutional channel dimension consists of the 2012 and 2017 DKI Jakarta Regional Election process. Then, with a different strategy, they use social and political practices including advocacy and make political contracts with the Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta during the election process. Finally, they also make political discourse to improve development discourse which provides low-cost housing for solutions to evictions (low-cost compared to the village); evicted community houses are not illegal; and DKI Jakarta Government's alignments."

"Sensus penduduk 2020 menunjukkan 25,87% penduduk Indonesia merupakan generasi milenial dengan usia produktif dan dalam fase membangun keluarga atau disebut keluarga muda. Kemunculan keluarga muda meningkatkan kebutuhan hunian, namun tidak diikuti oleh peningkatan penyediaanya, sehingga menimbulkan backlog. Salah satu solusi dan pilihan bagi generasi milenial adalah rumah subsidi. Rumah disubsidi oleh pemerintah sehingga terjangkau bagi keluarga muda dengan kondisi finansial yang belum stabil. Unit rumah disebut sebagai rumah inti dan berisi ruang yang dianggap esensial, yaitu kamar tidur, kamar mandi, dan ruang terbuka serbaguna. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk adaptasi keluarga muda dalam memfungsikan ruang pada kondisi tersebut. Pengamatan dilakukan dengan melihat pengembangan yang dilakukan terhadap rumah inti serta motivasi di baliknya. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, bentuk adaptasi bervariasi dan unik pada tiap keluarga. Motivasi pengembangan didominasi oleh kebutuhan terhadap ruang dengan fungsi tertentu. Untuk ke depannya, saya berharap bahasan dalam skripsi ini dapat dikembangkan mengingat periode huni dan waktu pengamatan yang singkat.

---

Indonesia’s 2020 census shows that 25,87% of the population consists of the millennials in their productive working age and is also in the family forming phase. Their emergence raises the demand for housing and causes backlogs by the lack of provision of affordable housing. One of the options and solutions to this problem is the subsidized housing, a program to aid the low-income class to access the housing market and help financially unstable young families. The base house contains the most basic room, a bedroom, a bathroom, and a multifunctional room. This study aims to observe the form of adaptation performed by the family to utilize the essential rooms in their base house. The observation was performed by looking at the developments and the motivations behind them. It concluded that the process and the form of adaptations are unique and differ from one family to another. It also shows the similarity of the needs of specific room functions as the most dominant development motivation. In the future, I hope this study developed considering the briefness of the inhabiting period and the lack of observation period."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh Urbanisasi dalam Keterjangkauan harga rumah pada negara di Global South antara tahun 2009 sampai 2019. Dengan menggunakan panel data fixed effect, hasil makalah ini menunjukan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap keterjangkauan harga rumah. Hasil penelitian ini juga menunjukan pertumbuhan GDP per capita berpengaruh untuk membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau. Selain itu terdapat perbedaan keterjangkauan harga rumah antara daerah Asia, Africa, dan Amerika Selatan. Negara-negara di Africa mengalami urbanisasi yang cukup tinggi tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang bisa disebut dengan kondisi “Urbanization without growth”.

---

This research analyze effect of urbanization on housing affordability in Global South Countries from 2009 to 2019. Using panel data fixed effect, this research result show that urbanization have effect on the housing affordability. This result also shows us that GDP per capita growth also help housing to become more affordable. On the other side, there are differences on housing affordability among Asian, African, and South American countries. African countries experiencing rapid urbanization without economic growth and economic development consequently, this condition called “Urbanization without growth”."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Tulisan ini membahas tentang kebijakan pembangunan perumahan di Kotapraja Jakarta pada tahun 1950-1959. Pada masa ini, pemerintahan Jakarta masih berbentuk kotapraja yang dipimpin oleh seorang walikota. Pada masa ini pula, Pemerintah Kotapraja Jakarta mulai membangun dan menata kembali kotanya yang sempat terhambat akibat peperangan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan data milik Pemerintah Kotapraja Jakarta, di masa itu, Kota Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi dari luar Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial berupa maraknya permukiman-permukiman kumuh dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kotapraja Jakarta bersama Pemerintah Pusat pun membuat berbagai kebijakan untuk membangun perumahan bagi warga Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan ini tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan perumahan karena adanya perubahan terhadap fokus pembangunan ini yang lebih mengutamakan kalangan pegawai negeri untuk mengakses perumahan ini sehingga masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah tersebut dan membuat permasalahan ini tak kunjung selesai.

---

This paper discusses the housing development policy in the City of Jakarta in 1950-1959. At this time, the Jakarta government was still in the form of a municipality, led by a mayor. It was also during this period that the Municipal Government of Jakarta began to build and restructure its city which had been hampered by the war that occurred during the Independence Revolution. Based on data from the Jakarta Municipal Government, at that time, the City of Jakarta experienced a very high population increase. This increase was caused by several factors, one of which was the increase in population caused by the high flow of urbanization from outside Jakarta. This has resulted in the emergence of various social problems in the form of rampant slum settlements and people who do not have homes. To solve this problem, the Municipal Government of Jakarta together with the Central Government have made various policies to build housing for Jakarta residents. The method used in this research is the historical method in the form of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that this housing development policy has not succeeded in overcoming the problem of housing shortages because of a change in the focus of this development which prioritizes civil servants to access this housing so that the lower community does not have the opportunity to get the house and makes this problem unfinished."