Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 151068 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Husnul Khatimah
"Pada sektor pariwisata di Toraja diberikan hak bebas visa kunjungan kepada wisatawan asing dari negara tertentu. Wisatawan asing yang memiliki bebas visa kunjungan datang ke Indonesia untuk mengunjungi tempat wisata di Toraja. Sektor pariwisata di Toraja sangat rawan dengan perencanaan tindak kejahatan sebagai perantara dari berbagai ancaman yang akan muncul. Dalam hal ini, maka sektor pariwisata di Toraja menjadi sangat populer sampai sekarang. Dengan potensi masalah tersebut pemberian bebas visa kunjungan dari negara orang asing dapat memunculkan penggunaan izin masuk yang diluar ketentuan kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, seperti bekerja dan menjual barang. Dimana yang seharusnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa jenis ini ialah, kunjungan wisata, pembicaraan bisnis, transit, rapat, membeli barang, serta tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuanuntuk memastikan sejauh mana proses pelaksanaan pengawasan wisatawan asing yang menjadi sasaran pemantauan di bawah program bebas visa kunjungan dan mengetahui dampak yang akan terjadi pada proses pengawasan orang asing di pariwisata Toraja serta kendala dan hambatan pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap wisatawan asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif di mana suatu cara atau terapan yang menggambarkan dan mengetahui peristiwa, sosial, sikap, persepsi, gagasan individu dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dapat membantu melindungi budaya dan lingkungan di pariwisata Toraja. Dengan membatasi akses orang asing yang tidak memiliki izin atau tidak mematuhi aturan, dapat mencegah kerusakan atau penyalahgunaan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam serta  pengelolaan kunjungan wisatawan asing di pariwisata Toraja dapat menjadi lebih teratur. Hal ini dapat membantu menghindari kerumunan yang berlebihan, kerusakan pada situs budaya, atau dampak negatif lainnya yang dapat timbul akibat kunjungan yang tidak terkendali. Mengenai pemberian izin bebas visa kunjungan mendapat kendala dan hambatan yang cukup serius, terkadang wisatawan melakukan overstay atau waktu izin tinggal sudah melewati waktu batas. Tetapi proses tindakan yang dilakukan secara langsung sudah sangat tepat dengan menindaklanjuti masalah izin bebas visa kunjungan dan mengkoordinasikan masalah kepada penegakan hukum. Diharapkan kepada pihak pengawasan terutama dalam kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo sebagai pihak yang bertugas memberikan pengawasan yang lebih efektif lagi, untuk itu harus berusaha memberikan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan serta memelihara dan meningkatkan kualitas pengawasannya agar bisa lebih meningkatkan kepuasan terhadap wisatawan orang asing.

In the tourism sector in Toraja, visa-free visits are granted to foreign tourists from certain countries. Foreign tourists who have a free visit visa come to Indonesia to visit tourist attractions in Toraja. The tourism sector in Toraja is very vulnerable to crime planning as an intermediary for various threats that will arise. In this case, the tourism sector in Toraja has become very popular until now. With this potential problem, the granting of a visa-free visit from a foreigner's country can lead to the use of entry permits that are outside the provisions of the Non TPI Palopo Class III Immigration Office, such as working and selling goods. Where should the activities that can be carried out using this type of visa be, tourist visits, business talks, transit, meetings, buying goods, and government duties. This study aims to ascertain the extent to which the process of implementing supervision of foreign tourists who are the target of monitoring under the visit visa-free program and determine the impact that will occur on the process of monitoring foreigners in Toraja tourism as well as the constraints and obstacles in the process of implementing supervision of foreign tourists in granting free permits. visit visa in Toraja. The research method used is qualitative in which a method or application is used to describe and know events, social, attitudes, perceptions, ideas of individuals and groups. The results of the study show that supervision can help protect culture and the environment in Toraja tourism. By limiting the access of foreigners who do not have permits or do not comply with the rules, it can prevent damage or misuse of cultural heritage and the natural environment and the management of foreign tourist visits in Toraja tourism can become more regular. This can help avoid overcrowding, damage to cultural sites, or other negative impacts that can result from uncontrolled visits. Regarding the granting of visa-free permits for visits, there are quite serious obstacles and obstacles, sometimes tourists overstay or the time for a stay permit has passed the deadline. However, the process of action taken directly is very appropriate by following up on the issue of visa-free visit permits and coordinating the problem with law enforcement. It is hoped that the supervisory party, especially in the visa-free visit policy at the Immigration Office Class III Non TPI Palopo, as a party tasked with providing even more effective supervision, for this reason, must try to provide comprehensive and continuous supervision as well as maintain and improve the quality of supervision so that it can further increase satisfaction. towards foreign tourists."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firda Zahrani Hidayat
"

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini adalah secara statistik, Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan secara statistik variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan.


Bebas Visa Kunjungan policy in Indonesia aims to provide an increase in the tourism sector with the influx of foreign tourists. The increase in the number of foreign tourists has an impact on the presence of foreign direct investment (FDI) and an increase in the number of foreign workers, the impact of which can provide opportunities and threats to the number of domestic workers. This study aims to analyze the influence of the policy of Visa Free Visit (BVK), Foreign Workers, Foreign Direct Investment (FDI) and Wages, on Domestic Workers. The theory used is the labor market, the theory of economic growth solow models and factors of production. The research method used in this study is quantitative research using panel data and analysis tools using eviews 9. Data sourced from Badan Pusat Statistik, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi and Kementerian Ketenagakerjaan. The time series data are used from 2011-2018, while the cross section data uses the type of work per sector, namely: 1) Agriculture, Forestry, Plantation and Fisheries 2) Mining and Quarrying 3) Industry 4) Construction 5) Trading 6) Transportation and Warehousing 7) Information and Communication 8) Health Services. The results of this study are statistically, BVK policy, Foreign Workers and Wages have a complementary influence on domestic workers by showing positive and significant coefficient values. The wage variable is the biggest effect on increasing the domestic workforce. While statistically the FDI variable has a substitution effect on the domestic workforce with a indicated negative coefficient but not significant.

"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Earias Wirawan
"Tesis ini membahas implementasi pengawasan administratif orang asing pemegang izin Kunjungan dengan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengemban amanat Pasal 38 dan Pasal 40 Undang­ Undang Nor. or 9 Tabnn I 992 Tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan lalu lintas rnasuk, keluar dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia baik secara administratif maupun lapangan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat kebijakan perlu melakukan kajian ulang terhadap kandungan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1992 Tentang Keimigrasian. Hal ini perlu dicermati mengingat .Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki posisi sebagai vocal point dirnana imigrasi seharusnya menjadi instansi terdepan dalarn tanggung jawab terhadap pengawasan orang asing.

This thesis dirousses the administrative control of foreigner, who have the visit permit with a few times permit visas holders in Tangerang Immigration Office. In accordance with the one of the directorate general of immigration mission to the undertaking of article 38 and article 40 law No. 9 of 1992 on immigration to monitor traffic in, out, and present also tbe activity of the foreigner, both in adminlstrative and field.
Based on research conducted with qualitative methods, concluded that the dirertorate general of immigration as a policy maker to conduct a study to the content of article 60 of Law No. 9 of 1992 on immigration. This need to be examined considering immigration as a gete keeper position as the state has a vocal point where immigration should be the leading agency in responsibility for the supervision of foreigners."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T33650
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hary Lasmana
"Besarnya potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Hal tersebut tertuang dalam visi Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu basis pembangunan daerah. Pertumbuhan sektor usaha pariwisata diharapkan memberi dampak positif terutama dikarenakan pariwisata sebagai suatu sektor usaha memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki dampak pengganda dalam perekonomian.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa peran sektor pariwisata dalam perekonomian Pulau Morotai, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja; dan menganalisa dampak akibat adanya perubahan permintaan akhir sektor pariwisata terhadap pembentukan output, nilai tambah bruto, pendapatan masyarakat, dan tenaga kerja di Pulau Morotai pada tahun 2015-2019. Untuk menganalisa dampak pengembangan pariwisata digunakan 3 skenario yaitu Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, dan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan ke dalam model input output (IO). Analisa IO menggunakan tabel IO Pulau Morotai tahun 2014 yang merupakan updating dari tabel IO Maluku Utara tahun 2012 yang diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur iterasi matrik R dan S. Tabel IO berhasil disusun setelah melakukan iterasi sebanyak 50 kali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Morotai merupakan kabupaten yang memiliki ciri masyarakat agraris jika dilihat dari mata pencaharian utama penduduk yang didominasi perkebunan dan perikanan. Sektor usaha pariwisata berkontribusi dalam perekonomian rata-rata 19,67 persen pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,73 persen pertahun. Berdasarkan analisa dampak anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2015-2019 didapatkan hasil analisa dampak terbesar adalah pada skenario Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan dengan dampak rata-rata peningkatan terhadap total output sebesar 8,90 persen, nilai tambah bruto sebesar 8,15 persen, pendapatan sebesar 8,90 persen, dan tenaga kerja sebesar 4,73 persen.

Tourism as a potential sector to develop economic growth has made local government in Morotai Island Regencies interested to use it as a leading sector. Stated in the Morotai Island Government’s vision, tourism avowed as one of basis sector for Morotai Island development. As one of important sector in economic, tourism sector linkage to economic sectors positively in regional economic development. It means tourism had multiplier impact and support another sector to growth by its linkage.
The research purposes to analyze tourism sector impact in Morotai Island, especially to define output generated, value added, total income, and employement by tourism multiplier impact. Using input output (I-O) model, impact analysis of tourism sector measures multiplier impact by using budget planning of Central and Local Government Spending on tourism development in 2015-2019. Economic growth shows that tourism sector has contribut in average by 19,67 percent a years and growth by 6,73 percent a years for Pulau Morotai Growth Domestic Product. Tourism multiplier analysis conclusion shown that by using budget planning of Central and Local Government Spending simultanously create higher impact than two other skenarios. By Central and Local Government Spending simultaneously creates an output average 8,90 percent, value added multiplier 8,15 percent, total income 8,90, and employment 4,73 percent in 2015-2019.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45022
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feri Suprapto
"Tesis ini membahasdampak pengeluaran pemerintah pada sektor pariwisata terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di 5 negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam).Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitianpendekatan pemodelan permintaan pariwisata. Dari hasil analisis statistik ditemukan bahwa PDBper kapita danpopulasi originasi wisatawan merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. REER komparatif negara tujuan wisata dan negara originasi wisatawan ditemukan juga berdampak positif dan signifikan. Jarak yang juga signifikan dalam mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara namun arahnyanegatif.Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pariwisata yang menjadi variabel interestpenelitian ditemukan tidak signifikan dalam mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

This thesis discusses the impact of government spending on the tourism sector on increasing the number of internationaltourist arrivals in 5 ASEAN countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia and Vietnam). This research is a quantitative study with a research design approach to tourism demand modeling. From the results of statistical analysis it was found that GDPper capitaand tourist origination populations weresignificant factor in influencing the number of internationaltourist arrivals. The REER comparative between destination and tourist origination countries was also found to have a positive and significantimpact on the numbers of internationaltourist arrivals. The distance is also significant impact onthe number of internationaltourists arrivals but the direction is negative. While government expenditure in tourism sectors was foundnot significant impact onthe number of internationaltourists arrivals."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T51958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zakiyah Novianti
"Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah negara penerima bebas visa (visa exemption), jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di 9 kota/ kabupaten destinasi wisata di Indonesia. >Visa exemption policy adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah agar warga negara asing dapat dengan mudah masuk ke negara Indonesia dengan membebaskan kewajiban memiliki visa. Dengan adanya kebijakan bebas visa diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk negara Indonesia, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah negara penerima bebas visa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, tetapi tidak signifikan terhadap pajak hotel. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, PDRB, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran.

The purpose of this study was to determine the impact of the number of visa-free countries travel to Indonesia, the number of tourist visits both foreign and domestic, GRDP, and inflation on tax revenues from the hotel and restaurant in 9 tourist destination cities/regencies in Indonesia. The visa exemption policy is a government policy that allows foreign citizens to easily enter Indonesia by waiving the obligation to have a visa. It is envisaged that the visa-free policy will have a positive effect on Indonesia, one of which aims to increase the number of international tourist visits. This study uses a quantitative approach. A panel data regression analysis method was employed in this work to analyze the data. The results of the study concluded that the visa-free policy had a positive effect on hotel and restaurant tax revenues, although not on hotel taxes significantly. The number of foreign and domestic tourist visits, GRDP, and inflation simultaneously affect hotel and restaurant tax revenues."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alpiadi Prawiraningrat
"Skripsi ini membahas tentang peran Singapore Tourism Board (STB) dalam mengimplementasikan kebijakan BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) untuk mengatasi dampak Krisis Finansial Global terhadap Pariwisata tahun 2008-2011. Untuk menjelaskan hal tersebut, digunakan teori implementasi kebijakan publik yang diungkapkan Merille S. Grindle.
Metode penelitian adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan STB mengimplementasikan kebijakan BOOST, dipengaruhi oleh dukungan dalam konteks implementasi seperti kekuasaan atau kewenangan pemerintah dan strategi yang digunakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap stakeholder kebijakan.

This thesis discussed the role of the Singapore Tourism Board (STB) in implementing policy BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) to overcome the impact Global Financial Crisis in 2008-2011. To explain this, using theory public policy implementation by Merille S. Grindle.
The research methodology is qualitative through literature study. The research persented that the success of STB in the policy implemention BOOST, influenced by the support of context implementation, such as power or authority the government and strategy used, the characteristics of the institution and regime, and also compliance and responsiveness of policy stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57935
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Adelita Asthasari
"Sejak tahun 2011, Indonesia melangsungkan master plan 15 tahun pembangunan ekonomi. Master plan ini adalah langkah awal Indonesia untuk memperluas dan mempercepat pembanguna ekonomi dalam rangka mendukung perubahan Indonesia menuju negara maju. Terdapat lima sektor utama yang dilibatkan di master plan ini: pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan komunikasi dan transportasi. Pariwisata adalah salah satu sektor yang sedang tumbuh, dilengkapi dengan sumber daya dan tujuan yang melimpah. Penelitian ini menganalisis dampak pariwisata terhadap pertumbuhan Produk Somestik Bruto (PDB) dan hasilnya akan digunakan untuk mengetahui alasan dibalik dilibatkannya pariwisata di dalam master plan.
Penelitian ini berasumsi bahwa dampak positif hadir antara penciptaan perkerjaan dan pertumbuhan PDB. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan Hukum Okun (Okun?s Law) sebagai dasarnya. Alih-alih mengamati dampak pengangguran, penelitian ini fokus pada dampak penyerapan tenaga kerja terhadap PDB, khususnya pertumbuhan PDB.Analisis ini menggunakan regresi Ordinary Least Squares (OLS) melibatkan 30 tahun data bulanan tahun 1984 sampai 2013 dengan pertumbuhan PDB sebagai variable dependen dan sepuluh variabel: pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, suku bunga, inflasi, total penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dari lima sektor yang dilibatkan dalam master plan, dan serapan tenaga kerja diluar lima sektor master plan sebagai variable independen. Analisis ini juga melibatkan variabel dummy: d_98 untuk periode krisis 1998, d_IntRate untuk interaksi antara dummy krisis 1998 dan suku bunga, dan d_InfRate dengan inflasi.
Penilitan ini menemukan bahwa koefisien penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata adalah 0.719, yang berarti bahwa setiap 1% kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata menyebabkan kenaikan pertumbuhan PDB sebesar 0.007%. Namun demikian, hasil statistik ini tidak signifikan. Dengan kata lain, secara statistik, penciptaan pekerjaan di sektor pariwisatatidak berdampak pada pertumbuhan PDB.
Pertumbuhan PDB juga menciptakan implikasi sosial, ekonomi, dan pada lingkungan. Peraturan dan regulasi disarankan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek negatif pembangunan. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja harus juga diikuti oleh peningkatan produktifitas. Pembangunan lebih lanjut pada infrastruktur, kapasitas bangunan, dan perbaikan sistem transportasi juga diharapkan untuk memperkuat produktifitas sebagai dampak dari penciptaan pekerjaan.

Since 2011, Indonesia has been working on a 15-year master plan of the economic development. The master plan is a preliminary step for Indonesia to expand and accelerate economic development in order to support its transformation to a developed country. There are five main sectors included in the master plan: agriculture, mining, industry, tourism, and communication and transportation. Tourism is one of the recently growing sectors, with abundant resources and destinations. This study analyzed tourism impacts on the growth of Gross Domestic Product (GDP) and the result will be used to investigate the reasoning behind the inclusion of tourism in the master plan.
This study assumes that there is a positive impact of employment creation in tourism on the growth of GDP. In order to test the hypothesis, the study used a regression model analysis based on rearranged Okun?s law. Instead of seeing the effect of unemployment on GDP, the study focused on the impact of employment on GDP, especially the growth of GDP. The analysis used Ordinary Least Squares (OLS) regression involving 30-year monthly data ranged from 1984 to 2013 with the growth of GDP as the dependent variable and ten variables, i.e.: the growth of GDP from the previous year, interest rate, inflation rate, total employment, employment from five sectors in the master plan, and the rest of the employment as the independent. The analysis also included three dummy variables: d_98 for the 1998 crisis, d_IntRate for interaction between the dummy and the interest rate, and d_InflRate with the inflation rate.
The analysis found that the coefficient of employment in the tourism sector was 0.719. This finding shows that for every 1% in the tourism employment, the GDP growth increases by 0.007%. However, the statistic output for the tourismemployment is not significant. In other words, statistically, employment creation in the tourism sector does not affect the growth of GDP.
Generating growth in GDP also creates social, economic, and environmental implications. Regulation and policy establishment are suggested to protect the society and the environment from the negative effect of the development. Increasing employment should also be followed by an increase in productivity. Further development in the infrastructure, the capacity building, and improvement in the transportation system is also expected to strengthen the productivity as an implication of employment creation.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55655
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Ramadhan
"Visi Saudi 2030 yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS) ikut membawa perubahan dalam bidang pariwisata. Kebijakan MBS dalam perluasan pariwisata yang diberlakukan terlihat berdampak terhadap norma yang berlaku di Saudi. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh MBS ini dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Arab Saudi. Dengan menggunakan teori Thomas Dye tentang kebijakan publik, artikel ini akan menjawab beberapa masalah yang menjadi pertanyaan, mulai dari apa kebijakan pengembangan pariwisata Arab Saudi oleh MBS, apa saja perubahan norma yang terjadi akibat dari kebijakan pengembangan pariwisata oleh MBS. Selain itu apa dan siapa saja pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta bagaimana pandangan dan respon ulama atas kebijakan pengembangan pariwisata yang diberlakukan oleh MBS. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perluasan destinasi pariwisata Saudi yang tidak terbatas pada pariwisata religi saja, serta banyaknya perubahan pada norma yang berlaku di Saudi saat ini akibat dari kebijakan MBS. Terlepas dari isu agama pengembangan pariwisata Saudi telah menguntungkan pemerintah maupun masyarakatnya. Kebijakan yang membuat banyaknya perubahan norma di Saudi telah menjelaskan secara tidak langsung bahwa MBS menginginkan praktik keagamaan yang tidak kaku ataupun konservatif, melainkan ingin lebih moderat ala barat. Namun nyatanya pelonggaran norma yang terjadi di Saudi ini bukan lagi menggambarkan kehidupan moderat, melainkan cenderung liberal.

Saudi Vision 2030 initiated by Muhammad Bin Salman (MBS) has brought changes in tourism. MBS's policy on tourism expansion that is implemented seems to have an impact on the norms that apply in Saudi. MBS's policy is motivated by Saudi's economic interests. By using Thomas Dye's theory of public policy, this article will answer some of the questions that are being asked, starting from what the MBS tourism expansion policy is, and what the changes in norms caused by MBS’s tourism development policies are. In addition, what and who are the beneficiaries and losers, and what are the views and responses of the scholars to the tourism development policies imposed by MBS? The results of this study show that the expansion of tourism destinations that are not limited to religious tourism only and there are many impacts that occur on the current norms in Saudi Arabia as a result of the policy of increasing tourism by MBS. Apart from religious issues, Saudi tourism development has benefited the government and its people. The policies that have led to many changes in the norms of life in Saudi have implied that MBS wants religious practices that are not rigid or conservative, but rather wants to be more moderate in the western style. But in fact, the loosening of norms that occurred in Saudi is no longer a reflection of moderate life but tends to be liberal."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arsa Maulidya
"Globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mendorong kemunculan e-commerce sebagai bentuk tranformasi kegiatan perdagangan konvensional. Potensi ekonomi yang dihasilkan e-commerce mendorong pemerintah melakukan berbagai intervensi supaya ekosistem ini dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu intervensi tersebut dijumpai dalam pengaturan investasi asing sektor e-commmerce oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan investasi asing sektor e-commerce Indonesia telah mengalami dua kali perubahan hanya dalam jangka waktu yang singkat yaitu tahun 2014-2016.
Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji penyebab pemerintah melakukan perubahan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan society-centered approach dan advocacy coalition framework. Kedua kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberadaan kelompok kepentingan yang mengadvokasikan policy belief kelompoknya berperan penting dalam perubahan kebijakan oleh pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa berita, artikel serta publikasi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh dari koalisi-koalisi yang berkompetisi telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan investasi asing sektor e-commerce. Masing-masing koalisi memberikan pengaruh melalui pengadvokasian policy belief yang dimilikinya.

Globalization and information technology have driven the emergence of e-commerce as a transformation of conventional trade activities. The economic potential generated by e-commerce encouraged the government to implement various interventions so that the ecosystem can grow and contribute to the national economy. One of those interventions was regulating foreign investment in the e-commerce sector. Indonesias e-commerce foreign investment has undergone two policy changes in a just short period of time (2014-2016). Therefore, this study focusses on examining the causes of the policy changing by the government.
This study uses society-centered approach and advocacy coalition framework which explains that the existing of interest groups who advocates their policy beliefs have significant role on policy changing process.
This study uses qualitative methods and primary data collection through interview and also secondary data in the form of news, article, or publication by a related institution. The study finds that the competing coalitions influences has encouraged the government to carry out the e-commerce foreign investment policy changing. Each coalition exercises their influences through its policy belief advocacy."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>