Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Mengubah Pasal 68 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu berisi pemisahan wajib dilakukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan baru Peraturan OJK (POJK) yang akan diumumkan pada akhir Tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak implementasi kebijakan spin-off. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbedaan, DiD (Difference in Difference) dengan sampel dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan (lima bank spin-off) dan kelompok kontrol (empat bank umum syariah non spin-off). Penelitian ini menggunakan data Tahunan Bank Umum Syariah Tahun 2007-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah spin-off yang menjelaskan ketidakefisienan setelah spin-off. Sedangkan pangsa pasar meningkat secara signifikan setelah spin-off. Temuan ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk mendukung terciptanya strategi perbankan yang tepat untuk industri perbankan syariah.

---

According to Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, amending Article 68 paragraph 1 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, which contains purification that must be carried out by Conventional Commercial Banks that have Sharia Business Units, with new provisions of the OJK Regulation (POJK) which will be announced at the end of 2023. The purpose of this research is to see the impact of implementing the spin-off policy. The method used in this research is difference analysis, DiD (Difference in Difference) with the sample separated into two groups, namely the treatment group (five spin-off banks) and the control group (four non-spin off Islamic commercial banks). This study uses annual data for Islamic Commercial Banks for 2007-2020. The results showed that there were differences in bank performance before and after the spin-off which explained the inefficiencies after the spin-off. While the market share increased significantly after the spin-off. These findings can help policy makers to support the creation of appropriate banking strategies for the Islamic banking industry."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis strategi apa yang dilakukan PT. BNI Syariah pada saat melakukan spin-off, dan juga untuk mengetahui perbedaan fungsi intermediasi PT. BNI Syariah pada saat sebelum dan sesudah melakukan spin-off. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan depth interview atau wawancara langsung dan mendalam dengan salah seorang manager Divisi Perencanaan dan Kinerja Strategis PT. BNI Syariah. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan periode tahun 2008-2012 yang diperoleh dari Divisi Keuangan dan Operasional PT. BNI Syariah. Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah uji statistik dengan menggunakan metode paired sample test atau uji-t berpasangan atau paired t-test atau pengujian dua sampel tidak bebas (berpasangan). Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dari hasil analisis uji hipotesis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan fungsi intermediasi PT. BNI Syariah pada saat sebelum dengan sesudah spin-off.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze what strategies do PT. BNI Syariah at the time of the spin-off, and also to know the difference intermediation PT. BNI Syariah both before and after the spin-off. The research method used is descriptive quantitative. This study uses primary data obtained by conducting depth interviews or in-depth interviews and one manager of Strategic and Performance Planning Division PT. BNI Syariah. While the secondary data used are monthly financial statements in the period 2008-2012 were obtained from the Division of Finance and Operations PT. BNI Syariah. The method used to analyze the hypothesis is the statistical test using the paired sample test or paired t-test or paired t-test or two-sample test is not free (unpaired). Different test t-test was used to determine whether two samples are not related to the average value of different. Different test t-test was conducted by comparing the difference between the two mean values ​​with standard error of the mean difference of the two samples. From the analysis of hypothesis testing known that there are significant differences intermediation PT. BNI Syariah at the time before the post-spin-off."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas bank syariah hasil konversi dan hasil spin off di Indonesia. Sebelumnya penelitian melakukan pengujian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Terdapat tujuh bank syariah yang digunakan sebagai sampel, terdiri dari empat bank syariah hasil konversi dan tiga bank syariah hasil spin off tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan pangsa pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengumpulan dana pihak ketiga, pembiayaan dan ROA bank syariah hasil konversi dan hasil spin off. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dari pangsa pasar bank syariah hasil konversi dan hasil spin off.

---

The study was conducted with the aim to find out the comparison of the profitability between conversion and spin-off islamic banks in Indonesia. Previous research conducted tests related to what factors could affect the profitability of Islamic banks. There are seven sharia banks that are used as samples consisting of 4 sharia banks resulting from conversion and 3 sharia banks resulting from spin off. The data analysis technique used is panel data regression and different test. This research shows that third party funds and market share have significant effect on ROA while financing does not significantly influence ROA. In the results of different tests show that the conversion of third-party funds, financing and ROA of Islamic banks and the spin off results there is no difference while there is a difference in market share."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang.

---

This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future."

"Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (UU PBS) mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan spin off (pemisahan) atas Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak UU PBS diundangkan yaitu tahun 2023. Selama 15 (lima belas) tahun masa transisi yang diamanatkan oleh UU PBS, jumlah BUS yang ada saat ini berjumlah 13 (tiga belas) bank. Kurang dari 4 (empat) tahun menjelang tenggat waktu tersebut, masih terdapat 20 (dua puluh) BUK yang belum melakukan spin off atas UUS-nya. Jika ditelaah dari proses spin off, aksi korporasi tersebut memerlukan waktu penyelesaian 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Mengingat batas waktu yang tersisa adalah kurang dari 4 (empat) tahun sementara waktu yang telah diberikan oleh UU PBS adalah 15 (lima belas) tahun maka dapat diasumsikan bahwa terdapat keengganan BUK melakukan spin off terhadap UUS. Menindaklanjuti fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah faktor utama yang menyebabkan BUK masih enggan melakukan spin off.Penelitian ini menggunakan metode ANP (Analytical Network Process) untuk menemukan faktor yang paling dominan memengaruhi keengganan BUK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut adalah infrastruktur. Penelaahan terhadap faktor tersebut menghasilkan usulan solusi terhadap permasalahan infrastruktur yaitu penerapan konsep platform sharing, yaitu suatu konsep yang memungkinkan suatu entitas usaha memanfaatkan infrastruktur entitas usaha lainnya yang masih berada dalam satu kepemilikan dengan batasan tertentu.

---

Law on Sharia Banking Number 21 Year 2008 (PBS Law) requires Conventional Commercial Banks (BUK) to spin off Sharia Business Units (UUS) no later than 15 (fifteen) years afer the PBS Law was promulgated. Less than 4 (four) years before the deadline, there are still 20 (twenty) BUKs that have not yet spin off their UUS. Following up on this phenomenon, this study aims to determine and examine the main factor that cause BUK to be reluctant to make a spin off.

This study uses the ANP (Analytical Network Process) method to find the most dominant factor influencing the BUKs reluctance. The results showed that the factor was infrastructure. The review of these factors results in a proposed solution to the infrastructure problem, namely the application of the platform sharing concept, which is a concept that allows a business entity to utilize the infrastructure of other business entities that are still in the same ownership with certain restrictions."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau Spin Off. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau Spin Off, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

---

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia terhadap kinerja keuangan dan market share. Sampel penelitian merupakan 62 bank syariah yang berada di Asia dengan tahun pengamatan 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia adalah patuh. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dan market share bank syariah tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam karena jumlah penelitian yang melihat tingkat kepatuhan syariah dengan satu pengukuran di wilayah Asia dan melihat implikasi tingkat kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan dan market share masih terbatas.

---

This study aims to examine the level of sharia compliance of Islamic banks in Asia and its implication on financial performance and market share. The sample of this study is 62 Islamic banks located in Asia with observation years 2016 to 2018. This study uses descriptive quantitative methods. This study proves that the average level of sharia compliance of Islamic banks in Asia is satisfactory compliant. The results of this study cannot prove that the level of compliance of Islamic banks in Asia has an effect on the financial performance and market share of the Islamic banks. This research contributes to the Islamic economic literature because the number of studies that look at the level of sharia compliance with one measurement in the Asian region and look at the implications of the level of sharia compliance on financial performance and market share is still limited."