Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh.

---

The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skenario penanganan yang dilakukan olehpemerintah Republik Indonesia terhadap pengungsi Rohingya asal Myanmar danBangaladesh. Dalam penelitian ini pula disajikan skenario pencegahan persoalanpengungsi Rohingya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodecampuran dengan pendekatan kuantitatif merujuk pada analisa ancaman, analisakerawanan dan analisa resiko. Sementara pendekatan kualitatif yang digunakanadalah teknik deskriptif. Dalam penelitian ini menekankan bagaimana kondisipenanganan pengungsi saat gelombang pengungsi pertama kali datang pada Mei2015 hingga Mei tahun 2016. Lebih lanjut dijelaskan bagaimana saran tindakpencegahan pengungsi Rohingya berdasarkan metode penarikan skenario denganmenggunakan teknik SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukandan rekomendasi mengenai skenario penanganan pengungsi yang ideal sesuaidengan teknik penarikan skenario yang memperhatikan kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman dari negara Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the scenanrio of treatment and prevention of rohingyarefugee in North Aceh District that was held by the government of Republic ofIndonesia. In this study also presented the Rohingya refugee problem handlingscenarios. The method used in this study is a mixed methods with quantitativeapproach refers to the analysis of threat vulnerability analysis and risk analysis.While the qualitative approach used is descriptive technique. In this studyemphasize how the handling conditions of refugees displaced when the first wavecame in May 2015 until May 2016. This study aims to provide feedback andrecommendations regarding the handling of refugees ideal scenario in accordancewith the sampling technique scenario of strenghts weaknesses opportunities andthreats of the republic of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat Aceh berimplikasi terhadap pemenuhan hak ndash; hak pengungsi anak etnis Rohingya di Aceh ndash; Indonesia. Masyarakat Aceh memiliki budaya yang biasa dikenal dengan budaya peumulia jamee atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai budaya memuliakan tamu. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk normatif. Bahan yang akan digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya peumulia jamee yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat dapat memenuhi hak - hak pengungsi anak. Dengan melihat teori norma tingkah laku conflict of conduct norm dari Sellin, penelitian ini akan menejelaskan bagaimana perbedaan budaya antara penggungsi etnis rohingya dengan budaya penduduk lokal berdampak pada pemenuhan hak anak pengungsi. Pemenuhan hak pengungsi anak etnis rohingnya seperti pemenuhan hak untuk keberlangsungan hidup survival right , pemehuhan hak perlindungan protection right , dan pemenuhan hak tumbuh kembang development right terpenuhi dengan adanya budaya peumulia jamee yang dipraktekkan oleh penduduk Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

---

This research aims to describe how Acehnese local culture implicate to the fulfillment of child refugee`s rights in Aceh Indonesia. The people of Aceh have a local culture commonly referred as peumulia jamee, which means a form of honor in Indonesian language. This normative research puts emphasis on fulfillment of child refugee`s rights for Rohingya child refugees in shelter camps. The study collected primary, secondary, and tertiary data from literature review. Results of this research explain how the ancient local culture can provide protection for refugee children and help fulfill their basic human rights. Looking at Sellin 39 s conflict of conduct norm theory, this study will explain how cultural differences between Rohingya refugee`s culture and local cultures influence the fulfillment of the rights of child refugee. The fulfillment of Rohingya child refugee`s right such the survival right, protection right, and development rights fulfilled by the peumulia jamee culture which is practiced by the villagers of Desa Bayeun, Kecamatan Rantau, East Aceh."

"Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

---

The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sabang dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata dalam beberapa aspek masih berjalan lambat, terlihat dari belum adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan. Belum adanya penambahan dan peremajaan terhadap sarana transportasi umum dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Sabang.Jenis pariwisata andalan Kota Sabang adalah jenis pariwisata bahari, sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sabang cukup berfariasi, ada wisata alam dan sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, tetapi sayangnya belum adanya pengelolaan yang maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wisata tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan terdapat unsur utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat, faktor utama yaitu daya tarik wisata, prasarana, fasilitas dan lembaga pariwisata. Mengelola sektor kepariwisataan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata menjadi bagian penting dalam perkembangan wisata disuatu daerah.

---

This research was aims to explain how the efforts of local governments to manage Sabang Town tourism sector. This study uses Post positivist approach, with data collection through interviews and field study. These results indicate the efforts of local governments to manage the tourism sector in some aspects is still running slow, seen from the lack of increase in the number of tourism support facilities such as lodging. There’re no addition and renovation of public transportation, and lack of community participation in tourism management in Sabang.

Sabang City mainstay tourism type is a type of marine tourism, while tourism potential which is owned by the City of Sabang is quite a variation, there are natural and historical attractions that are not less interesting to visit, but unfortunately the management of the local government to develop the tour is too slowly. Management and development of the tourism sector are the main elements that should be a concern for the local government, and the main factors are tourist attraction, infrastructure, facilities and tourism agencies. Managing the tourism sector is not only the responsibility of the regional government, but also public participation and the tourism industry have an important part in the development of tourism sector in the region."

"Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) adalah melakukan kegiatan patroli udara, memberikan dukungan operasional kedirgantaraan pada internal Polri serta dukungan eksternal pada Kementerian atau Lembaga Negara (K/L). Berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia, Ditpoludara harus mampu menjalankan tugasnya secara efisien. Penelitian ini mengukur efisiensi kinerja dukungan Ditpoludara pada 19 Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Daerah (Polda), dimana sebagai Decision Making Unit (DMU) dengan menggunakan Data Envelopment Analysis(DEA). Jumlah alat material khusus (almatsus), personel, dan kegiatan maintenance sebagai variabel input. Kegiatan patroli udara, dukungan operasi bagi internal Polri, dan eksternal pada K/L sebagai variabel output. Pengukuran efisiensi kinerja dengan menggunakan DEA bersifat relatif, dimana bila ada penambahan DMU, maka perlu dilakukan pengukuran ulang. Oleh karena itu, perlu diintegrasikan dengan Artificial Neural Network (ANN) untuk membangun model prediksi atau estimasi pengukuran efisiensi, sehingga tidak memerlukan perhitungan ulang ketika terdapat penambahan DMU. Dengan menggunakan DEA Model BCC dengan input-oriented, diperoleh hasil bahwa 7 dari 19 BKO Polda inefisien. Model prediksi ANN yang digunakan memiliki arsitektur 6-1-1, dengan menggunakan dua metode cross-validation, yaitu 10-Folds dan Leave-One-Out (LOOCV). Dalam mengklasifikasikan DMU yang efisien dengan benar, LOOCV lebih baik daripada 10-Folds.

---

The Air Police, a division of the Indonesian National Police, is responsible for air patrol activities and providing aerospace operational support to both internal Police units and external Ministries or Agencies. This research aims to assess the efficiency of Air Police support across 19 Regional Police Under Operational Control (UOC) as Decision Making Units (DMUs) using Data Envelopment Analysis (DEA). Inputs include special material tools, personnel, and maintenance activities, while outputs encompass air patrol activities, operational support for internal Police units, and external support to Ministries/Agencies. DEA measures performance efficiency comparatively, necessitating re-measurement when additional DMUs are introduced. To mitigate this, an Artificial Neural Network (ANN) is integrated to construct prediction models for efficiency estimation without requiring recalculations for additional DMUs. Utilizing the input-oriented DEA Model BCC, the research identifies 7 out of 19 UOC Regional Police as inefficient. The ANN prediction model adopts a 6-1-1 architecture and employs two cross-validation methods: 10-Folds and Leave-One-Out (LOOCV). LOOCV outperforms 10-Folds in accurately classifying efficient DMUs."

"[Tesis ini membahas upaya Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi DKI Jakarta pada Panti Sosial Bina Insani Bangun Daya (PSBI BD) 2 Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial di PSBI BD 2 Cipayung belum maksimal sehingga gelandangan dan pengemis di Provinsi DKI Jakarta cenderung kembali ke jalan setelahmendapatkan pembinaan dalam panti. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan panti khsusus rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, memberikan sanksi tegas bagi gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan dan meningkatkan SDM petugas panti dari segi kualitas maupun kuantitas.

---

This thesis examines the social rehabilitation efforts in handling the homeless and beggars in Jakarta at Panti sosial Bina Insani (PSBI BD 2) Cipayung. Researcher conducting a qualitative descriptive on this study.The findings from this research show that social rehabilitation efforts in homeshelter is not maximized so that the homeless people and beggars in Jakarta tends to return to the street after getting coaching in this homeshalter. This research provide a recommendation to the government to provide a homeshalter which focused for homeless and beggars social rehabilitation, give strict punishment to the homeless and beggars who are back on the street and increases quality and quantity of human resources servant;This thesis examines the social rehabilitation efforts in handling the homeless and beggars in Jakarta at Panti sosial Bina Insani (PSBI BD 2) Cipayung.

Researcher conducting a qualitative descriptive on this study.The findings from this research show that social rehabilitation efforts in homeshelter is not maximized so that the homeless people and beggars in Jakarta tends to return to the street after getting coaching in this homeshalter. This research provide a

recommendation to the government to provide a homeshalter which focused for homeless and beggars social rehabilitation, give strict punishment to the homeless and beggars who are back on the street and increases quality and quantity of human resources servant., This thesis examines the social rehabilitation efforts in handling the homeless and

beggars in Jakarta at Panti sosial Bina Insani (PSBI BD 2) Cipayung.

Researcher conducting a qualitative descriptive on this study.The findings from

this research show that social rehabilitation efforts in homeshelter is not

maximized so that the homeless people and beggars in Jakarta tends to return to

the street after getting coaching in this homeshalter. This research provide a

recommendation to the government to provide a homeshalter which focused for

homeless and beggars social rehabilitation, give strict punishment to the homeless

and beggars who are back on the street and increases quality and quantity of

human resources servant]"

"Skripsi ini membahas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia. Dalam melaksanakannya tugasnya Kepolisian mempunyai Kewenangan Diskresi untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia.Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Permasalahannya bagaimana Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, bagaimana tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum harus mengikuti syarat-syarat yang telah diatur baik dalam Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan Internal dari Instansi Kepolisian itu sendiri.Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu baik pengaturan Internal Kepolisian maupun Pengaturan Pengaturan dari Instansi lain yang berhubungan dengan kasus yang bersangkutan atau sesuai dengan fakta di lapangan, dan dalam kasus ini dikarenakan berhubungan dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum maka berikut adalah pengaturan diluar dari Pengaturan Internal Kepolisian dan Undang-Undang."

"Penelitian ini membahas bagaimana peran FFM (Fact Finding Mission) UNHRC dalam upaya menerapkan Responsibility to Protect. Badan investigasi tersebut dibentuk oleh PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta – fakta yang terjadi terkait dengan krisis kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung lama terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Upaya Dewan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pencegahan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Live-Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masing berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Hasil dari penelitian adalah adanya bentuk pelanggaran hukum dalam lingkup hukum intenasional yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh badan investigasi yang dibentuk PBB dengan metode yang tepat untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

---

This Research explains the role of the UNHRC’s FFM (Fact Finding Mission) in the effort to implement the Responsibility to Protect.The investigative body was formed by the United Nations through the Human Rights Council to look at the facts related to the long running humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethnicities in Rakhine State.This research uses a normative legal research method with approach used is Live-Case Study, which is a case study approach to legal events that ae ongoing or have not been completed or have not ended. Theresult of the research is that there are forms of legal violations within the scope of international law committed by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity, so that action needs to be taken to prosecute the violations of the law that have occurred and further investigations need to be carried out by an investigative agency established by the United Nations with the right method to solve the humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethinicity."

"Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

---

Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia.

The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation.

The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia."