Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Penolakan didasarkan pada dampak buruk yang berpotensi membawa kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis. Penolakan ini berujung pada konflik berkepanjangan. Sebagai akibatnya, warga Wadas menghadapi berbagai represivitas yang mengancam hak mereka dan lingkungannya. Dalam mempertahankan penolakan ini, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aktivisme digital dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai wujud resistensi. Salah satunya, melalui akun Twitter (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA mempublikasikan berbagai postingan yang menginformasikan tujuan, perkembangan, dan dinamika resistensi yang mereka lakukan. Tulisan ini, menggunakan pendekatan Kriminologi Visual, bertujuan untuk mencermati visualitas yang diperlihatkan dalam publikasi-publikasi visual (berupa foto dan video) oleh GEMPADEWA. Tulisan ini juga dikonstruksi melalui pandangan Viktimologi Hijau. Dengan demikian, visualitas yang dicermati berkaitan dengan resistensi korban-penyintas kejahatan lingkungan terhadap represi dan viktimisasi lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa publikasi visual melalui Twitter dapat memediasi aktivisme digital GEMPADEWA yang memberikan visualitas yang kuat mengenai resistensi terhadap viktimisasi lingkungan. Visualitas resistensi yang ada dapat memperlihatkan dan memperluas cara melihat bentuk-bentuk represi dan viktimisasi lingkungan terhadap warga Wadas.

---

The Indonesian government plans to open an andesite mining in Wadas Village, Purworejo, Central Java, as a part of the national strategic project called the Dam of Bener. However, this plan was challenged by some residents since this project holds several negative impacts on social, economic, and ecology. This challenge led to a prolonged conflict where Wadas residents faced various repressive measures threatening their rights and environment. In maintaining this resistance, the local environmental activist Gerakan Masyarakata Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) has carried out digital activism by utilizing various social media as a form of resistance. One of them, through their Twitter account (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA publishes various posts informing their goals and the dynamics of their resistance. Using the Visual Criminology and Green Victimology approach aims to examine the visuality shown in visual publications (photos and videos) by GEMPADEWA. Thus, the visuality examined is related to the resistance of victims of environmental crimes to environmental victimization. This research shows that visual publications through Twitter enable to mediate GEMPADEWA’s digital activism which provides a powerful visualization of resistance to environmental victimization. Visualizing existing resistance can provide us with widened ways of seeing forms of environmental victimization towards local people."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Milk Tea Alliance sebagai aktivisme digital transnasional di Twitter dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand pada Protes Anti-Pemerintah Thailand 2020. Pada tahun 2020, Thailand mengalami protes besar-besaran menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha yang dipicu oleh pembubaran Future Forward Party. Protes yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini, mengalami eskalasi di bulan Oktober dengan semakin ketatnya pembatasan aktivitas protes dan maraknya penggunaan kekerasan oleh negara untuk merepresi protes. Oleh karena itu, gerakan prodemokrasi di Thailand berupaya meningkatkan visibilitas isu dan atensi akan protes yang terjadi, khususnya dari sekutu mereka, Taiwan dan Hong Kong, dengan menggunakan tagar #MilkTeaAlliance di Twitter. Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dan aktivisme digital, penggunaan tagar #MilkTeaAlliance merupakan bentuk aktivisme digital dengan adanya kontak transnasional yang membentuk jaringan advokasi transnasional antara Taiwan, Thailand, dan Hong Kong dalam wujud Milk Tea Alliance. Melalui penelitian dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan dokumen virtual, penelitian ini menemukan bahwa Milk Tea Alliance berperan dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand dengan empat taktik, yaitu politik informasi melalui penyebaran informasi dan pembingkaian nilai-nilai universal, kekerasan terhadap tubuh, dan aksi solidaritas di media sosial; politik simbolis melalui penyeruan simbol salam tiga jari; politik pengaruh melalui keberhasilan memanggil negara lain dan organisasi internasional; dan politik akuntabilitas dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prayuth atas komitmen terhadap perjanjian internasional. Namun, peranan Milk Tea Alliance pada Protes Anti-Pemerintah hanya sampai pada tahap pembentukan isu atau atensi dan posisi diskursif saja. Tertutupnya struktur peluang politik domestik di Thailand menjadi hambatan politik bagi pengaruh Milk Tea Alliance sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Thailand.

---

This research aims to analyze the role of the Milk Tea Alliance as transnational digital activism on Twitter in advocating democracy for Thailand in the 2020 Thai Anti-Government Protests. In 2020, Thailand experienced massive protests against the Prayuth Chan-o-cha government triggered by the dissolution of the Future Forward Party. The protests, which lasted for most of the year, escalated in October with tighter restrictions on protest activities and the rampant use of violence by the state to repress the protests. Therefore, the pro-democracy movement in Thailand sought to increase the visibility of the issue and attention to the protests, especially from their allies, Taiwan and Hong Kong, by using the hashtag #MilkTeaAlliance on Twitter. Using the concepts of transnational advocacy networks and digital activism, the use of the #MilkTeaAlliance hashtag is a form of digital activism with transnational contacts that form a transnational advocacy network between Taiwan, Thailand, and Hong Kong in the form of the Milk Tea Alliance. Through a qualitative research method through literature study and virtual documents, this study found that the Milk Tea Alliance plays a role in advocating democracy for Thailand with four tactics: information politics through the dissemination of information and framing of universal values, violence against the body, and solidarity of actions on social media; symbolic politics through the invocation of the three-finger salute symbol; leverage politics through the success of calling other countries and international organizations; and accountability politics by holding the Prayuth government accountable for commitments to international agreements. However, the Milk Tea Alliance's role in the Anti-Government Protest only reached the stage of issue or attention formation and discursive positioning. The closed domestic political opportunity structure in Thailand is a political obstacle to the Milk Tea Alliance's influence as a transnational advocacy network in influencing policy change in Thailand."

"Petisi daring “Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” menjadi platform bagi warga Jerman untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tarif pajak produk menstruasi yang mencapai 19%. Pada platform ini para penandatangan petisi dapat menyampaikan alasan mereka menandatangani petisi tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana petisi daring “Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” berfungsi sebagai platform aktivisme digital, sekaligus menggambarkan pengabaian hak perempuan di Jerman. Dengan menggunakan metode analisis semantik dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan di Jerman. Untuk mendapatkan data dari petisi daring, penelitian ini menggunakan alat bantu AntConc yang berfungsi untuk mencari frekuensi penggunaan kata pada alasan-alasan penandatangan petisi. Alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya asumsi bahwa produk menstruasi adalah barang mewah dan terdapat diskriminasi terhadap perempuan melalui pajak ini. Secara keseluruhan, petisi ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” membuktikan masih adanya ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di Jerman.

---

The online petition ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” provides German citizens a forum to voice their disapproval of the 19% tax on menstrual products. The petition’s signatories can express the reasoning behind their signatures on this platform. This research analyses the online petition ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie di Tamponsteuer” as a form of digital activism and an example of how women’s rights in Germany are disregarded. This research aims to show the discrimination against women in German policy-making using the semantic approach and textual analysis. To determine the frequency of word usage in the petition forum, this research uses the AntConc tool. The analysis of the petition shows that the tax on menstrual products is a form of discrimination against women. This research also finds that by putting menstrual products into luxury goods criteria, the German government neglected women’s perspectives and interests and therefore shows the inequality in policy decision-making in Germany."

"Aktivisme digital melalui media sosial kerap kali dilakukan oleh pengemudi ojek online untuk melakukan perlawanan atau resistensi terhadap penyedia layanan dalam konteks menolak kebijakan yang merugikan mitra pengemudi ojek online. Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa aktivisme digital melalui media digital memiliki kelebihan dan sering kali berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu terakomdasi tuntutan/keluhannya. Peneliti tidak sepenuhnya setuju dengan studi sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa aktivisme digital yang dilakukan melalui media sosial oleh pengemudi ojek online tidak sepenuhnya efektif dalam memperjuangkan hak-haknya karena media digital memiliki kelemahan. Media sosial memiliki kemampuan untuk menghubungkan orang dengan mudah, namun media sosial justru mengarah kepada isolasi individu, terutama karena kelemahan koneksi online alternatif dibandingkan dengan pertemuan tatap muka tradisional. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan sejumlah mitra pengemudi ojek online.

---

Digital activism through social media is often carried out by online motorcycle taxi drivers to fight or resistance against service providers in the context of rejecting policies that disserve online motorcycle taxi driver partners. Previous studies have stated that digital activism through digital media has advantages and is often successful in achieving its goals, to accommodate their demands/complaints. Researchers do not fully agree with previous studies, researchers argue that digital activism carried out through social media by online motorcycle taxi drivers is not fully effective in fighting for their rights because digital media has weaknesses. Social media has the ability to easily connect people, but social media leads to isolation of individuals, mainly because of the disadvantages of alternative online connections compared to traditional face-to-face meetings. The data in this study were obtained through literature study, document study, and in-depth interviews with a number of online motorcycle taxi driver partners."

"Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan intimasi yang terbentuk melalui kencan buta dan kencan kilat secara virtual. Studi-studi sebelumnya terkait kencan buta banyak berfokus pada aplikasi kencan online, yaitu bagaimana individu membentuk citra diri secara visual, persepsi mereka, serta wujud dari komodifikasi cinta dan kesepian. Berbeda dengan ciri khas kencan online, Virtual Blind Date membatasi individu secara visual dan membatasi Individu untuk memilih pasangannya sendiri. Individu hanya bisa membangun hubungan dalam waktu 15 menit dan melalui telepon suara saja. Peneliti berargumen bahwa intimasi yang dikembangkan melalui Virtual Blind Date berpotensi menjadi confluent love karena interaksinya yang cenderung netral gender melalui obrolan yang mengutamakan usaha (respon) resiprokal, penilaian terhadap pasangan yang bersifat reflektif terhadap keinginan/ kriteria individual, hubungan yang rapuh, dan peserta memiliki kemampuan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan interaksi. Sehingga, pembentukan intimasi dalam waktu singkat tersebut sesuai dengan karakteristik confluent love. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipatoris dan wawancara mendalam para partisipan di @VirtuaBlindDate.

---

The purpose of this study is to explain the intimacy that is formed through blind dating and virtual speed dating. Previous studies related to blind dating have mostly focused on online dating applications, namely how individuals form a visual self-image, their perception, and the manifestation of the commodification of love and loneliness. In contrast to the characteristics of online dating, Virtual Blind Date limits the participant to choose their partner. Individuals can only build relationships within 15 minutes and via voice calls. The researcher argues that intimacy developed through Virtual Blind Date has the potential to become confluent love because of its gender-neutral interactions through conversations that prioritize reciprocal efforts (responses), reflective assessments of their partners based on individual desires/criteria, fragile relationships, and participants' choice to continue or discontinue the interaction. Thus, the formation of intimacy in a short time is following the characteristics of confluent love. This study uses a qualitative approach through participatory observation and in-depth interviews with participants at @VirtuaBlindDate."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."

"Untuk mengatasi kondisi lingkungan yang kini kian memburuk, dibutuhkan tindakan kolektif seperti aktivisme lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa identitas lingkungan dan identitas terpolitisasi secara terpisah dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam aktivisme lingkungan. Namun, masih terdapat kontradiksi dalam literatur sebelumnya terkait identitas mana yang lebih efektif dalam memprediksi aktivisme lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran identitas lingkungan dan identitas terpolitisasi secara bersamaan terhadap keterlibatan dalam aktivisme lingkungan normatif dan nonnormatif. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan noneksperimental dan desain penelitian korelasional ini diikuti oleh 232 partisipan yang merupakan dewasa muda di Indonesia. Hasil analisis multiple hierarchical regression menunjukkan bahwa aktivisme lingkungan yang bersifat normatif dapat diprediksi oleh identitas lingkungan (B = 0.351, p < 0.01) dan identitas terpolitisasi (B = 0.555, p < 0.01), sedangkan aktivisme lingkungan yang bersifat nonnormatif tidak dapat diprediksi oleh identitas lingkungan (B = 0.072, p > 0.05) dan identitas terpolitisasi (B = 0.124, p > 0.05). Penemuan ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki rasa keterhubungan dengan lingkungan dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok/gerakan lingkungan lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivisme lingkungan normatif dibandingkan aktivisme lingkungan nonnormatif.

---

Environmental activism is needed to deal with the currently heightened environmental issues and damages. Previous research has shown that environmental identity and politicized identity respectively can encourage someone to participate in environmental activism. However, previous studies show contradicting results regarding which identity is a better predictor for environmental activism. This current study aims to understand the role of environmental identity and politicized identity in both normative and nonnormative environmental activism involvement. This study uses a nonexperimental approach with a correlational design. With 232 Indonesian young adults participating in the study, analysis using multiple hierarchical regression shows that normative environmental activism is predicted by both environmental identity (B = 0.351, p < 0.01) and politicized identity (B = 0.555, p < 0.01). On the other hand, nonnormative environmental activism is not predicted by environmental identity (B = 0.072, p > 0.05) and politicized identity (B = 0.124, p > 0.05). This result indicates that people who have a sense of connection with the environment and identify themselves with environmental movements are more willing to act on behalf of the environment using peaceful methods rather than radical ones."

"Andil masyarakat dalam isu-isu lingkungan masih lemah dikarenakan kurangnya partisipasi individu di masyarakat. Hal ini akan dapat diatasi melalui aktivisme lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana identitas lingkungan dan pengetahuan lingkungan dapat memprediksi aktivisme lingkungan. Terdapat tiga model yang diuji untuk mengetahui hubungan antara identitas lingkungan, dan pengetahuan lingkungan terhadap aktivisme lingkungan. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasional, analisis jalur, dan analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa tingkat Sarjana/Diploma angkatan 2018-2021 (N = 154). Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara identitas lingkungan dan pengetahuan lingkungan secara simultan dalam memprediksi keterlibatan individu dalam aktivisme lingkungan. Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam upaya meningkatkan partisipasi individu terhadap isu-isu lingkungan melalui peranan identitas lingkungan dan pengetahuan lingkungan dalam meningkatkan aktivisme lingkungan individu.

---

Community’s participation in environmental issues is weak due to the low participation of individuals. This can be overcome through environmental activism. This study aims to examine how environmental identity, and environmental knowledge can predict environmental activism. The author tested three models to determine the relationship between environmental identity, and environmental knowledge on environmental activism. Correlational analysis, path analysis, and multiple linear regression analysis were used on undergraduate/diploma students of 2018-2021 (N = 154). The results showed that there is a simultaneously positive and significant relationship between environmental identity and environmental knowledge in predicting individual involvement in environmental activism. The results shown in this study can be used as a basis in the effort of increasing individual participation in environmental issues through the role of environmental identity and environmental knowledge by increasing individual environmental activism."

"This book, which was first published in 1972, is not a collection of case-studies in cost-benefit analysis, of which there had been already several in use employing techniques of varying degrees of sophistication. Nor is it a manual of instruction with particular orientation for less developed counties, such as those produced under the auspices of the U.N. and the O.E.C.D. What this volume does attempt is to introduce the student of economics to the logic and the concepts used in cost-benefit analysis."

"Recent advances in digitization are transforming healthcare, education, tourism, information technology, and some other sectors. Social media analytics are tools that can be used to measure innovation and the relation of the companies with the citizens. This book comprises state-ofthe-art social media analytics, and advanced innovation policies in the digitization of society. The number of applications that can be used to create and analyze social media analytics generates large amounts of data called big data, including measures of the use of the technologies to develop or to use new services to improve the quality of life of the citizens. Digitization has applications in fields from remote monitoring to smart sensors and other devices. Integration generates data that need to be analyzed and visualized in an easy and clear way, that will be some of the proposals of the researchers present in this book. This volume offers valuable insights to researchers on how to design innovative digital analytics systems and how to improve information delivery remotely."