Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengesahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 bertujuan dalam mengakomodir regulasi penyelenggaraan transportasi publik yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. PT KCI menjadi salah satu operator transportasi publik yang ikut berkomitmen dalam menyelenggarakan layanan Commuter Line yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk di wilayah Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dengan 4 faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu communications, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 narasumber, obeservasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 18 indikator yang terpenuhi terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Hambatan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan komunikasi terhadap stakeholder penyandang disabilitas yang belum merata dan menyebabkan penyelenggaraan layanan Commuter Line Depok belum sepenuhnya terwujud sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari segi sarana, prasarana, dan petugas. Pelaksana kebijakan perlu untuk memperluas keterlibatan penyandang disabilitas serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana aksesibel yang belum terpenuhi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas dan menyediakan informasi yang dapat diterima bagi seluruh penyandang disabilitas.

---

The ratification of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 aims to accommodate regulations on the implementation of accessible public transportation for service users with special needs, including persons with disabilities. PT KCI is one of the public transportation operators that is committed to providing Commuter Line services that are friendly for persons with disabilities, including in the Depok area. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. The analysis was carried out using Edwards III's implementation theory with 4 factors that influence implementation, namely communications, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 12 informants, observation, and literature studies. The results of the analysis show that there are 10 out of 18 indicators that are fulfilled regarding the factors that influence the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. Obstacles to the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities are related to communication to stakeholders with disabilities that have not been evenly distributed and have resulted in the implementation of Depok Commuter Line services not being fully realized according to the needs of persons with disabilities, both from terms of facilities, infrastructure, and staff. Policy implementers need to expand the involvement of persons with disabilities and complete accessible facilities and infrastructure that have not been met, including providing training to officers and providing information that is acceptable to all persons with disabilities."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."

"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

---

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."

"Skripsi ini menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator transportasi publik moda kereta api di wilayah Jabodetabek yakni Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik. Menyediakan sarana, prasarana, dan pelayanan dari petugas yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik masih menjadi tantangan. Maka dari itu perlu untuk mengukur sejauh mana operator dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik, dilakukan pengukuran dengan pendekatan kuantitatif menggunakan model kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Brady and Cronin (2001). Data yang diperoleh untuk menganalisis berasal dari kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik di rute perjalanan Bogor-Jakarta Kota masuk dalam kategori sedang. Saran yang diberikan oleh peneliti disesuaikan dengan perolehan gap tertinggi di setiap subdimensi dan disesuaikan pula dengan hasil analisis importance-performance analysis untuk upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

---

This thesis analyzes the quality of public services provided by PT. Kereta Commuter Indonesia as a public transportation operator of train modes in the Greater Jakarta area, namely The Electric Railway for people with physical disabilities. Providing facilities, infrastructure, and services from officers who are friendly to people with physical disabilities is still a challenge. Therefore it is necessary to measure the extent to which operators in providing quality public services. To determine the service quality of Electric Rail for people with physical disabilities, a quantitative approach was measured using the service quality model put forward by Brady and Cronin (2001). The data obtained to analyze came from questionnaires and in-depth interviews. The results of this study showed that the quality of Electric Railway services for people with physical disabilities on the Bogor-Jakarta Kota travel route fall into the medium category. The recommendations given by the researchers were adjusted to the highest gap gain in each subdimentions and also adjusted to the results of importance-performance analysis for efforts to improve the quality of service."

"MRT Jakarta merupakan moda transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang baru beroperasi sejak tahun 2019. Sebagai moda transportasi terbaru serta berada di ibukota dan pusat perekonomian, MRT Jakarta perlu memperhatikan pelayanan yang inklusif dan aksesibel untuk semua, khususnya penumpang penyandang disabilitas. MRT Jakarta harus memperhatikan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa mendukung mobilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari dua dimensi, yaitu karakteristik fisik pelayanan transportasi publik dan karakteristik non-fisik pelayanan transportasi publik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed method yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling karena tidak semua penyandang disabilitas sudah tercatat dalam data pemerintah dan tidak ada data terkait banyaknya penumpang penyandang disabilitas yang berkendara dengan MRT Jakarta sehingga sulit untuk menyusun kerangka sampel. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 35 responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa aksesibilitas di MRT Jakarta sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal dalam indikator tertentu yang menunjukkan bahwa masih terdapat pelayanan yang belum aksesibel di MRT Jakarta. Oleh karena itu, MRT Jakarta masih harus terus meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa menjadi contoh bagi moda transportasi lainnya

---

MRT Jakarta is a mode of transportation in DKI Jakarta Province which has only been operating since 2019. As the newest mode of transportation and located in the capital and the center of the economy, MRT Jakarta needs to pay attention to inclusive and accessible services for all, especially passengers with disabilities. MRT Jakarta must pay attention to the accessibility of the services provided in order to support the mobility of persons with disabilities in using public transportation independently. This study aims to find out how the accessibility of public transportation services for persons with disabilities at MRT Jakarta is. The theory used in this study is related to public transportation services for persons with disabilities which consists of two dimensions, namely the physical characteristics of public transportation services and non-physical characteristics of public transportation services. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through the mixed method which is a combination of quantitative methods through surveys and qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. Sampling was carried out using a nonprobability sampling technique because not all persons with disabilities have been recorded in government data and there is no data regarding the number of passengers with disabilities who ride the MRT Jakarta so it is difficult to develop a sample frame. The number of respondents obtained as many as 35 respondents with results showing that accessibility at MRT Jakarta is good. Nevertheless, there are still some things in certain indicators that show that there are still services that are not yet accessible at MRT Jakarta. Therefore, MRT Jakarta still has to continue to improve the accessibility of the services provided so that it can be an example for other modes of transportation"

"MRT Jakarta merupakan salah satu transportasi umum yang beroperasi di DKI Jakarta. Dinaungi oleh PT MRT Jakarta, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun dan 1 depo dengan panjang jalur ± 16 kilometer. MRT Jakarta sebagai salah satu transportasi umum sepatutnya dapat diakses oleh semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas fisik. Hanya saja, pada pelaksanaan MRT Jakarta masih terdapat beberapa keluhan terkait akses yang disampaikan oleh penyandang disabilitas fisik. Berangkat dari hal ini, kemudian peneliti ingin menganalisis akses pelayanan moda transportasi MRT bagi penyandang disabilitas fisik. Peneliti menggunakan tiga dimensi menurut Mcintyre, Thiede, dan Brich 2009 untuk menganalis akses pelayanan MRT, yaitu dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan penerimaan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah post positivist. Selain itu, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terpenuhinya 15 dari 19 indikator dalam dimensi dimensi yang membentuk akses tersebut. Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya PT MRT Jakarta sudah menyediakan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dikeluhkan penyandang disabilitas fisik terkait akses pelayanan MRT Jakarta. Melalui hasil penelitian ini diharapkan PT MRT Jakarta dapat mempertahankan kualitas akses pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki pada masa mendatang."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Dengan diberlakukannya Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017, setiap penyelenggara transportasi publik wajib untuk melaksanakan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk MRT Jakarta. Kebijakan tersebut menuntut MRT Jakarta untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan layanan bagi disabilitas di MRT Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas pada pelayanan transportasi publik MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Mazmanian dan Sabatier (1983). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta sudah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator yang dibahas, masih terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 2 indikator yang kurang terpenuhi yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain kemajemukan masyarakat disabilitas yang bersifat heterogen, tidak adanya aturan keputusan yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan disabilitas di MRT Jakarta, serta masih tertutupnya penyandang disabilitas di DKI Jakarta adanya perubahan terkait manfaat dari implementasi kebijakan aksesibilitas pada transportasi publik disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung dan kurang optimalnya sosialisasi terkait fasilitas digital yang terdapat di stasiun MRT Jakarta.

---

With the implementation of Ministerial Regulation Number PM 98 of 2017, every public transportation provider is required to implement a policy on accessibility for persons with disabilities, including MRT Jakarta. This policy demands that MRT Jakarta provides accessible and disability-friendly services. However, there are still several issues found in the provision of services for disabilities in MRT Jakarta. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the accessibility provision policy in the public transportation service of MRT Jakarta for persons with disabilities, based on influencing factors using the policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983). The method used in this research is post-positivist, primary data collection techniques are conducted through in-depth interviews and observations, and secondary data is obtained through literature studies. The analysis results show that the implementation of the accessibility provision policy for persons with disabilities in MRT Jakarta is running optimally. Out of the 16 discussed indicators, there is still 1 indicator that is not fulfilled and 2 indicators that are partially fulfilled, which can act as inhibiting factors for the implementation process. The inhibiting factors include the heterogeneous nature of the disabled community, the absence of specific decision rules governing disability services in MRT Jakarta, and the limited participation of persons with disabilities in DKI Jakarta due to changes related to the benefits of accessibility policy implementation in public transportation, caused by socio-economic conditions that are less supportive and inadequate socialization regarding digital facilities available at MRT Jakarta stations."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"