Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diplomasi berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan resmi antarnegara yang mana tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan negara. Pada era pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok mengubah “gaya” diplomasi menjadi lebih asertif dan agresif yang kemudian dijuluki sebagai diplomasi wolf warrior. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan alasan gaya diplomasi era Xi Jinping disebut diplomasi wolf warrior dan perkembangan gaya diplomasi tersebut, serta sejauh mana efektivitas gaya baru diplomasi ini dalam mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Tahapan penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya diplomasi wolf warrior yang banyak memanfaatkan aplikasi media sosial bertujuan untuk membentuk citra RRT sebagai negara yang kuat dalam upaya memiliki nilai tawar yang tinggi dalam lingkup internasional. Dinamika gaya diplomasi ini menuai berbagai respon dan dampak bagi RRT.

---

Diplomacy is related to the implementation of official relations between countries where the aim is to resolve differences and secure states interest. During the reign of Xi Jinping, China changed its diplomatic “style” to be more assertive and aggressive, which was later dubbed as wolf warrior diplomacy. This study aims to explain why the Xi Jinping era diplomacy style is called wolf warrior diplomacy and the development of this diplomacy style, as well as the effectiveness of this new style of diplomacy in achieving goals. The method used in this article is a qualitative method with a historical science approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that the application of the wolf warrior diplomacy style, which utilizes social media applications, aims to shape the PRC's image as a strong country to have a high bargaining value in the international sphere. The dynamics of this style of diplomacy reap various responses and impacts for the PRC."

"Sistem Kredit Sosial (SKS) adalah kebijakan pemerintah pada era Xi Jinping yang ditujukan untuk mempromosikan perilaku baik dan menghukum perilaku buruk. Sistem ini dioperasikan dengan memberikan skor kepada individu berdasarkan perilaku dan tindakan mereka. Sejak masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok semakin gencar untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Terlepas dari ragamnya respon masyarakat terhadap penerapan sistem ini, pemerintah meresmikan kebijakan SKS pada tahun 2020 dan melaksanakannya hingga sekarang. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, dengan tahapan penelitian yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sistem Kredit Sosial sebagai bentuk penilaian kepercayaan terhadap individu, perusahaan, dan entitas pemerintah, tidak serta merta langsung mendapatkan dukungan dari masyarakat, melainkan menciptakan ragam respon terkait kebijakan ini.

---

The Social Credit System is a government policy during the Xi Jinping era that aimed at promoting good behaviour and punishing bad behaviour. This system is operated by assigning a score to individuals based on their behaviour and actions. Since President Xi Jinping's reign, the Chinese government has increasingly implemented this policy. Regardless the variety of public responses to the implementation of this system, the government formalized the SKS policy in 2020 and has been implemented ever since. That is the subject of discussion in this article. The research method used in this article is a qualitative method with a historical science approach, with research stages that include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study show that the implementation of the Social Credit System policy as a form of judging trust in individuals, companies and government entities, does not automatically gain support from the community, but instead creates a variety of responses related to this policy."

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"Tesis ini membahas kegagalan diplomasi Indonesia mencegah internasionalisasi Papua di Inggrisperiode 2008 & 2013. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksplanatif. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan diplomasi pemerintah Indonesia lewat kebijakannya terkesan tidak serius untuk menangani isu Papua. Kemudian peran dan pengaruh dari Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dalam menggalang dukungan di kancah internasional. Olehnya itu, perlu adanya pemetaan kembali masalah Papua secara baik dan pelibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia

---

This Thesis discusses the failure of Indonesian diplomacy to prevent internationalization of Papua in the UK from 2008 and 2013. The method used is qualitative explanative. While the research results conclude diplomacy Indonesia government through its policy does not seem serious to deal with the issue of Papua. Then the role and influence of Operations Free Papua (OPM) is increasing in garnering support in the international arena. By him, the needs for mapping back problems as well Papua and the involvement of others actors in the implementation of Indonesia`s diplomacyInternationalization Papua, Indonesia`s Diplomacy, Operation of Free Papua (OPM)."

"Dewasa ini, penyelenggaraan mega-event olahraga telah menjadi aktivitas diplomatik. Berbagai negara memperebutkan hak sebagai tuan rumah mega-event olahraga—mendemonstrasikan kapabilitas mereka dengan mengharapkan konsekuensi positif dari penyelenggaraan itu. Namun, berbagai episode sejarah membuktikan bahwa tidak ada jaminan pasti bahwa negara penyelenggara akan menemui hasil positif yang diharapkan. Keputusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 terlihat merupakan pilihan berisiko tinggi, seiring dengan berbagai problematika yang ia hadapi. Kendati demikian, setelah Asian Games 2018 berakhir, Indonesia dinobatkan “sukses” menyelenggarakan mega-event olahraga tersebut—menemui hasil positif yang signifikan. Melihat fakta tersebut, penulis menilai bahwa Indonesia berhasil membangun strategi diplomasi olahraga yang efektif untuk menyiasati tantangan yang hadir selama pengerjaan Asian Games 2018. Maka dari itu, skripsi ini mempertanyakan bagaimana strategi diplomasi olahraga Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Untuk meneliti hal tersebut, penulis membangun kerangka analisis yang diadopsi dari kerangka konsep networked sport diplomacy (Murray, 2018) dan strategi diplomasi olahraga (Abdi, et.al, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari narasumber, dokumen resmi, publikasi resmi pemerintah, buku, artikel akademik, dan situs berita terpercaya. Penelitian ini menemukan bahwa sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia berhasil mengimplementasikan strategi diplomasi olahraga yang efektif. Secara spesifik, Indonesia menciptakan strategi diplomasi olahraga yang mengedepankan inklusivitas—membangun jaringan aktor yang luas, variatif, dan kolaboratif—dengan mengakomodasi kepentingan setiap aktor yang terlibat. Strategi ini digerakkan oleh dua prinsip: pemenuhan tuntutan OCA dan prinsip diplomasi membumi. Jaringan aktor meliputi aktor negara dan non-negara, pada tingkat domestik dan internasional. Berbagai aktor terlibat berkolaborasi di bawah satu visi yang sama—Asian Games 2018 yang sukses. Berbagai interaksi tersebut memiliki peran-peran spesifik yang beragam dalam menghasilkan Asian Games 2018 yang sukses.

---

In recent times, the hosting of mega sporting events has become a diplomatic activity. Various countries compete for the rights to host sporting mega-events—showcasing their capabilities and expecting positive consequences from hosting them. However, historical episodes have proven that there is no guarantee that the host country will achieve the expected positive outcomes. Indonesia's decision to host the 2018 Asian Games seemed like a high-risk choice, considering the various challenges it faced. Nevertheless, after the conclusion of the 2018 Asian Games, Indonesia was hailed as a "success" in organizing the sporting mega-event—achieving significant positive results. Based on these facts, the author believes that Indonesia successfully built an effective sports diplomacy strategy to overcome the challenges encountered during the preparation of the 2018 Asian Games. Therefore, this research questions Indonesia's sports diplomacy strategy as the host of the 2018 Asian Games. To investigate this matter, the author adopts an analytical framework derived from the concept of networked sport diplomacy (Murray, 2018) and sports diplomacy strategies (Abdi, et al., 2018). This research is a descriptive qualitative study that utilizes data from source persons, official documents, government publications, books, academic articles, and reliable news websites.This research finds that as the host of the 2018 Asian Games, Indonesia successfully implemented an effective sports diplomacy strategy. Specifically, Indonesia created a sports diplomacy strategy that emphasized inclusivity—building a wide, diverse, and collaborative network of actors, accommodating the interests of all involved parties. This strategy was driven by two principles: meeting the demands of the Olympic Council of Asia (OCA) and the principle of diplomasi membumi. The network of actors includes both state and non-state actors at domestic and international levels. Various actors collaborated under a shared vision of a successful 2018 Asian Games. These interactions played diverse and specific roles in producing a successful Asian Games in 2018. "

"Di era globalisasi ini, peranan Tiongkok di dunia internasional semakin diperhitungkan. Selain muncul dengan kekuatan ekonominya, Tiongkok juga memanfaatkan kekuatan budayanya untuk mengadakan pendekatan dengan negaranegara lain. Pendekatan yang dikenal sebagai diplomasi kebudayaan ini selain dilakukan secara langsung, juga dapat melalui berbagai media sebagai perantaranya. Salah satu media yang dimanfaatkan oleh pemerintah RRT untuk melakukan diplomasi kebudayaan terhadap Indonesia adalah melalui media radio. Pada 2010, radio resmi pemerintah RRT, China Radio International CRI atau Zhongguo Guoji Guangbo Diantai bekerja sama dengan radio swasta Elshinta 90 FM untuk menyiarkan beragam topik dalam dimensi budaya, ekonomi, sosial, politik. Siaran yang ditujukan untuk audiens Indonesia tersebut dibawakan dalam bahasa Indonesia, dan di antaranya membahas aspek-aspek terkait hubungan Tiongkok-Indonesia. Pengamatan terhadap siaran CRI program 'Lentera' periode 2011-2013 menghasilkan pemetaan 164 seratus enam puluh empat topik siaran. Setelah melakukan kategorisasi dan seleksi topik, kajian ini melakukan analisis intertekstual terhadap kata-kata kunci, konteks, tujuan eksplisit, kepentingan, konektor audiens dari siaran-siaran terseleksi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, kajian ini menemukan strategi-strategi diplomasi kebudayaan yang dijalankan RRT untuk audiens Indonesia melalui media radio CRI.

---

In this era of globalization, the role of China in the international world is increasingly significant. Beside its economic power, China is also using its cultural strength to make approaches with other countries. This approach, known as cultural diplomacy, that not only done directly, but also through various media as its intermediary. One of the media used by PRC government to do cultural diplomacy to Indonesia is throughbroadcast media. In 2010, China Radio International CRI or Zhongguo Guoji Guangbo Diantai was collaborating with Elshinta 90 FM private radio to broadcast a variety of topics in cultural, economic, social, political dimensions.

The broadcasts that aimed for Indonesian audiences were in Indonesian, with topics that were related to the China Indonesia relationship. Observations of the 2011 2013 CRI program's called Lentera had resulted mappings of 164 one hundred and sixty four broadcast topics. After categorizing and selecting those topics, this study performs an intertextual analysis of key words, contexts, explicit objectives, audience connectors of the selected broadcasts. Based on the results of the analysis, this study finds cultural diplomacy strategies that China conducts for Indonesian audience through CRI."

"Sebagai negara imperialis yang menduduki sejumlah negara-negara di Asia selama Perang Dunia II, Jepang memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara-negara yang pernah diduduki pada masa itu seperti Cina dan Korea Selatan. Meskipun demikian, produk budaya populer Jepang seperti anime dan manga berhasil menjadi populer di negara-negara tersebut, terlepas dari renggangnya hubungan antar negara-negara tersebut. Potensi anime untuk menjadi alat diplomasi membuat pemerintah Jepang meluncurkan program-program untuk mempromosikan anime di Cina dan Korea Selatan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dengan kedua negara tersebut. Naskah ringkas ini akan menganalisis apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mempromosikan anime dalam rangka diplomasi budaya populer di Cina dan Korea Selatan serta bagaimana masyarakat di kedua negara tersebut menerima upaya diplomasi budaya populer dari pemerintah Jepang.

---

As an imperialist country who occupied several Asian countries during the Second World War, Japan have strained relations with countries that used to be occupied such as China and South Korea. Nevertheless, Japanese popular culture products such as anime and manga are popular in China and South Korea, despite the poor relations between those countries and Japan. The potential of anime to be a diplomatic tool makes the Japanese government launchs programs to promote anime in China and South Korea in order to improve relations between Japan and those countries. This paper will analyze what have the Japanese government done to promote anime within the pop culture diplomacy program in China and South Korea, and how those countries citizen`s react towards the Japanese government program."

"Tulisan ini mengkaji tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi asing periode tahun 2014 - 2019. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang (economic salesmanship, networking, image branding dan regulation management) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2006). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan di dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal economic salesmanship, seperti penentuan fokus negara dari masing-masing aktor serta dalam hal regulation management terkait koordinasi antara pemangku kepentingan yang masih terhambat oleh adanya ego sektoral. Dari penelitian juga didapatkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat mengambil pengalaman strategi Vietnam agar dapat bersaing dalam menarik investasi asing terutama di kawasan ASEAN.

---

This study analyses the stages of Indonesia and Vietnam's economic diplomacy strategy in attracting foreign investment in 2014 - 2019. In examining this phenomenon, this study uses the concept of developing country economic diplomacy (economic salesmanship, networking, image branding and regulatory management) offered by Kishan Rani ( 2006). The methodology used is a qualitative method through literature study and secondary data collection. Based on research, there are still shortcomings in Indonesia's economic diplomacy strategy, especially in the economic salesmanship, such as building the focus of each country and in terms of management regulation related to coordination between stakeholders which is still hampered by sectoral egos. From the research, we also recommend that Indonesia gain strategic experience from Vietnam so that it can compete in attracting foreign investment, especially in the ASEAN region."

"Hubungan kerja sama Tiongkok dan ASEAN melalui ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dalam kerangka kerja sama ini, Tiongkok telah berhasil mendominasi pasar ASEAN bahkan membuat negara-negara ASEAN semakin bergantung pada Tiongkok. Meskipun telah diuntungkan dalam ACFTA, Tiongkok terlihat belum puas dan mencoba untuk memperbaharui kerangka kerja sama ACFTA menjadi ACFTA Upgrading Protocol yang ditandatangani pada 21 November 2015. Pembaharuan ini menambahkan ruang kerja sama baru di bidang 'e-commerce'. Bahkan setelahnya, perusahaan 'e-commerce' multinasional dari Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent mulai berekspansi ke wilayah ASEAN, sementara ASEAN bukan merupakan domain 'e-commerce' karena infrastrukturnya seperti kecepatan internet dan jaringan logistik yang belum siap. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Tiongkok menambahkan kerja sama 'e-commerce' dalam ACFTA Upgrading Protocol. Hasil analisis menemukan bahwa perluasan domain kerja sama ACFTA ke sektor 'e-commerce' merupakan strategi diplomasi ekonomi Tiongkok untuk mengukuhkan dominasinya di ASEAN dalam rangka mencapai visi sebagai 'internet power' ('wanglou qiangguo'). Visi tersebut termanifestasikan dalam agenda politik Digital Silk Road dan 'Internet Plus Strategy'.

---

Cooperation between China and ASEAN through ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) has been going on for more than a decade. Within this framework of cooperation, China has succeeded in dominating the ASEAN market and has even made ASEAN countries increasingly dependent on China. Even though it has benefited from the ACFTA, China seemed unsatisfied and tried to renew the ACFTA become ACFTA Upgrading Protocol signed on November 21, 2015. This update adds new cooperation on e-commerce. From then, China's domestic multinational e-commerce companies such as Alibaba and Tencent began to expand to the ASEAN region, even though ASEAN was not an e-commerce domain due to the lack of infrastructure like internet speed and logistics networks that were not so ready. This study aims to analyse why China added e-commerce cooperation in the ACFTA Upgrading Protocol. The analysis found that the expansion of the domain of ACFTA cooperation into the e-commerce sector was China's diplomacy strategy to strengthen its dominance in ASEAN in order to achieve its vision as 'strong internet power' ('wanglou qiangguo'). This vision is manifested in the Digital Silk Road and Internet Plus Strategy political agenda."