Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji secara mendalam dan memaparkan tentang respon misoginis pengguna Twitter terhadap cuitan isu terkait marital rape. Sebuah unggahan oleh akun @TsamaraDKI memantik berbagai reaksi dari para pengguna Twitter lainnya untuk memberikan tanggapan dan reaksinya terhadap unggahan tersebut. Kajian ini menggunakan Teori Feminisme Radikal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya respon misoginis terhadap isu marital rape oleh para pengguna Twitter lainnya dipengaruhi oleh pemikiran patriarki, ketidakpahaman atas ketimpangan relasi kuasa yang menjadi akar dari segala jenis kekerasan seksual, dan sikap opresif terhadap Tsamara karena ia telah secara vokal berbicara tentang isu yang dianggap tabu di masyarakat. Oleh karena masih kurangnya pemahaman para pengguna Twitter yang notabene juga bagian dari masyarakat terkait pendidikan seksualitas dan hak otonomi tubuh, disarankan untuk menggencarkan gerakan kolektif aktivisme feminis digital di media sosial untuk menyebarkan wawasan seputar seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tujuannya, agar mulai terbentuk kesadaran dan pemahaman bahwa hak otonomi tubuh merupakan prinsip penting yang terus berlaku bahkan saat berada dalam ranah pernikahan.

---

This thesis examines in depth and describes the misogynistic response of Twitter users to tweets related to marital rape. A tweet uploaded by the account @TsamaraDKI sparked various reactions from other Twitter users to provide their responses and reactions to the upload. In addition, this thesis shows clearly the characteristics of misogyny that are reflected in the reactions of Twitter users when reacting to the issue of marital rape. This study uses the Theory of Radical Feminism. In addition, this study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that the emergence of a misogynistic response to the issue of marital rape by other Twitter users is influenced by patriarchal thoughts, a lack of understanding of the imbalance of power relations which is the root of all kinds of sexual violence, and an oppressive attitude towards Tsamara because she has spoken vocally about issues that are considered taboo in society. Because there is still a lack of understanding among Twitter users, who are also part of society, regarding sexuality education and bodily autonomy, it is advisable to intensify the digital feminist activism collective movement on social media to spread insights about sexuality and reproductive health. The goal is to start to form awareness and understanding that the right to body autonomy is an important principle that continues to apply even when in the realm of marriage."

"Marital Rape' presents an analysis of rape in marriage in cross-cultural perspective. Previous scholarship on marital rape has been limited compared with research on battering, acquaintance rape, and child sexual abuse and it is largely US focused. This volume represents the collaboration of an international, interdisciplinary, and intergenerational group of scholars and activists"

"Di dalam budaya patriarki, marital rape adalah sebuah kejahatan yang pada umumnya rentan dialami oleh perempuan. Namun, perlindungan perempuan korban marital rape belum optimal dilaksanakan. Studi kualitatif ini bertujuan menemukan dan menganalisis transformasi nilai kesetaraan gender melalui kebijakan sosial yang dapat mendorong perlindungan bagi perempuan korban marital rape. Penelitian ini melibatkan 3 informan perempuan korban marital rape dan 20 narasumber terkait dari lembaga pemerintah (KemenPPA, Kepolisian, P2TP2A), lembaga layanan korban (Women Crisis Center), Komnas Perempuan, akademisi maupun pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha). Wawancara dilakukan secara daring dan tatap muka. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori kriminologi feminis dan feminis radikal. Teori kriminologi feminis melihat marital rape sebagai kejahatan dan feminis radikal melihat patriarki sebagai penyebabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kebijakan sosial di level individual, interpersonal, organization, community, dan public policy yang beragam seperti transformasi bimbingan pranikah, regulasi, layanan pendampingan (psikologis, medis, ekonomi dan keterampilan bekerja). Dari beragam bentuk kebijakan sosial yang ditemukan, peneliti memprioritaskan terlaksananya transformasi layanan pendampingan korban yang sesuai dengan kebutuhan korban dan bimbingan pranikah di berbagai level kebijakan.

---

In a patriarchal culture, marital rape is a crime that is generally vulnerable to experience by women. However, protecting women victims of marital rape has not been optimally implemented. This qualitative study aims to find and analyze the transformation of the value of gender equality through social policies that can encourage protection for women victims of marital rape. This study involved three female informants who were victims of marital rape and 20 related sources from government institutions (KemenPPA, Police, P2TP2A), victim service institutions (Women Crisis Center), and Komnas Perempuan, academics and religious leaders (Islam, Christian, Catholic, Buddhist). Interviews were conducted online and face-to-face. The data collected were analyzed using feminist and radical feminist criminology theory. The feminist criminological theory sees marital rape as a crime, and radical feminists see patriarchy as the cause. The results of this study show that there are various forms of social policy at the individual, interpersonal, organizational, community, and public policy levels, such as the transformation of premarital guidance, regulation, and mentoring services (psychological, medical, economic and work skills). From the various forms of social policies found, the researchers prioritized the transformation of victim assistance services according to the needs of victims and premarital guidance at various policy levels."

"

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan anak korban perkosaan (statutory rape) di peraturan perundang-undangan Indonesia yang pada saat ini masih mengatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan secara sempit. Serta penelitian ini juga melakukan studi perbandingan tentang pengaturan perlindungan anak korban perkosaan dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti  juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peranan Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mekanisme wawancara, dimana peneliti menganalisa Peraturan Perundang-Uundangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia yang berlaku saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan masih mengatur secara sempit dari segi pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait tindak pidana perkosaan di Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Serta perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kasus perkosaan yang dilakukan dengan sukarela (statutory rape) dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak korban.

---

This thesis discusses the regulation of the protection of child victims of rape (statutory rape) Indonesian legislation, which currently still regulates the definition and forms of criminal acts of rape in a narrow manner. As well as this study also conducted a comperative study of the regulation of the protection of child rape victims with Phillipine, British and Malaysian countries. Futhermore, in this study researchers also conducted an analysis of several court decisions to see how the role of the Judge in providing protection for children who were victims of rape. This study is study a normative juridicial and comparative approach to the interview mechanism. Where the researcher analyzes the laws and regulations that are related to the extent to wich the regulation is applied and apllies in the community. The results of the study reveal that the current legislation concerning the rape crime in Indonesia does not yet have a specific regulation and still regulates narrowly in terms of understanding and forms of rape. Furthermore, there are some differences in the regulation regarding the crime of rape in the state of Indonesia with the Philippines, Britain and Malaysia. And the difference in the imposition of penalties for rape cases carried out voluntarily (statutory rape) with criminal acts of rape carried out by the immediate family of the victim’s child.

"

"Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk melihat pengaruh perlawanan pelapor terhadap persepsi mahasiswa ilmu kepolisian dan mahasiswa ilmu hukum tentang kredibilitas laporan kasus pemerkosaan. Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perlawanan korban merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai sikap yang harus dilakukan oleh korban dalam kasus pemerkosaan, sehingga laporan perlapor akan dipersepsikan lebih kredibel ketika pelapor melawan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan stimulus case vignette untuk menggambarkan kasus pemerkosaan.  Peneliti melakukan variasi manipulasi terkait variabel bebas penelitian ini, yaitu perlawanan pelapor ke dalam  dua kelompok, yaitu  pelapor yang melakukan perlawanan dan pelapor yang tidak melakukan perlawanan. Pada variasi pelapor melakukan perlawanan, pelapor akan mendorong dan menendang pelaku, sedangkan pada variasi pelapor tidak melakukan perlawanan, pelapor akan menutup mata dan menangis. Partisipan  dalam penelitian ini (N= 111) adalah mahasiswa ilmu kepolisian yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan mahasiswa ilmu hukum dari berbagai universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan pelapor tidak memengaruhi persepsi mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum tentang kredibilitas laporan pelapor. Meskipun begitu, mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum yang menerima laporan dimana pelapor digambarkan melakukan perlawanan cenderung mempersepsikan laporan tersebut akan didukung oleh alat bukti yang cukup dibandingkan dengan laporan dari pelapor yang digambarkan tidak melakukan perlawanan. Selain itu, kasus pemerkosaan dimana laporan pelapor tidak konsisten namun melakukan perlawanan dipersepsikan oleh mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum lebih reliabel dibandingkan laporan pelapor yang tidak konsisten dan tidak melakukan perlawanan. Implikasi  penelitian ini menyarankan adanya pelatihan untuk aparat penegak hukum perihal meningkatkan sensitivitas dan berperspektif korban ketika melakukan penyidikan.

---

This research is an experimental study that aims to see the effect of complainant's resistance on perceptions of credibility of police science students and law students in reports of rape cases. In previous research, it was found that the victim's resistance was one of the things considered as an attitude that must be carried out by the victim, so that the reporting report would be perceived as more credible when the complainant resisted. In this study, researcher used the stimulus case vignette to describe rape cases. The researcher manipulated the independent variables, the complainant's resistance into two groups, namely the complainant resist and the complainant who did not resist, In the variation where the complainant resists, the complainant will push and kick the perpetrator, while in the variation the complainant does not resist, the complainant will close her eyes and cry. The participants in this study (N = 111) were police science students who currently studying at the Police Science High School and law students from various universities. The results of the study showed the resistance that the complainant carried out did not affect the perceptions of students of police science and law regarding the credibility of the reporter’s report. But, the police science students and law students who receive reports of rape cases in which the complainant is described as resisting tend to perceive the report will be supported by sufficient evidence compared to reports which described the complainant as not resisting. Students of police and law science perceived rape cases more reliable when complainant's report was inconsistent but does resist than the complainant's report was inconsistent but did not put up a fight. The findings of this study suggest the existence of training for law enforcement officers regarding increasing the sensitivity and perspective of the victim when carrying out investigations."

"Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan korban perkosaan guna memposisikan dan mengakamodasi perlindungan terhadap para korban tersebut. Peneliti melakukan analisis terhadap hukum adat Nagari Lunang terkait perlindungan terhadap korban perkosaan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berperspektif sosio-legal dengan melakukan analisis terhadap aturan terkait perlindungan korban perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengamatan, wawancara secara mendalam dengan bantuan instrumen berupa pedoman wawancara, dan dokumentasi dalam rangka mengungkapkan gejala-gejala dalam kehidupan di masyarakat seperti yang dipersepsikan oleh warga masyarakat Nagari Lunang tentang kondisi mereka sendiri. Perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan baik secara yuridis maupun non-yuridis merupakan hal yang penting guna menjamin tegaknya rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, hingga saat ini, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan masih sangat minim, seperti yang ditunjukkan dari kurangnya komitmen negara dalam melindungi mereka. Untuk mewujudkan perlindungan yang dimaksudkan tersebut maka dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat mengakamodir hak-hak perempuan atas kebenaran, keadilan dan pemulihannya secara utuh menyeluruh.

---

This undergraduate thesis aims to analyze the laws and regulations in Indonesia relating to rape victims to positioning and accommodate the protection of these victims. Researchers conducted an analysis of the customary law of Nagari Lunang related to the protection of rape victims. The method used in this study is a socio-legal perspective by analyzing the rules relating to the protection of rape victims regulated in Law Number 7 of 1984 concerning the ratification of CEDAW, Criminal Law Book, and Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as by collecting data carried out in several ways, namely observation, in-depth interviews with the help of instruments in the form of interview guidelines, and documentation in order to express symptoms in life in the community as perceived by residents of Nagari Lunang about their own condition. Protection of women victims of rape both legally and non-legally is important to ensure the upholding of a sense of justice in society. However, until now, the protection of women victims of violence is still very minimal, as shown by the lack of state commitment to protect them. To realize the intended protection, a legal instrument is needed that can fully accommodate the rights of women to truth, justice, and its full recovery."

"Pemberitaan tentang anak laki-laki yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat tanggapan buruk oleh pembaca berupa komentar negatif. Hal tersebut dapat disebut sebagai secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Munculnya tanggapan tersebut berhubungan dengan upaya patriarki untuk menegakkan mitos tentang perkosaan laki-laki di masyarakat atau disebut male rape myth. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep male rape myth dari Turchik dan mengelaborasinya dengan konsep secondary victimization dari Tavares. Data yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diperoleh dari kolom komentar pada dua pemberitaan di media massa online TribunNews, dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komentar buruk yang diberikan masyarakat merupakan bentuk secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Komentar buruk tersebut muncul karena adanya upaya untuk menegakkan male rape myth dalam masyarakat patriarki. Pemberitaan tentang anak laki-laki yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat tanggapan buruk oleh pembaca berupa komentar negatif. Hal tersebut dapat disebut sebagai secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Munculnya tanggapan tersebut berhubungan dengan upaya patriarki untuk menegakkan mitos tentang perkosaan laki-laki di masyarakat atau disebut male rape myth. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep male rape myth dari Turchik dan mengelaborasinya dengan konsep secondary victimization dari Tavares. Data yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diperoleh dari kolom komentar pada dua pemberitaan di media massa online TribunNews, dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komentar buruk yang diberikan masyarakat merupakan bentuk secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Komentar buruk tersebut muncul karena adanya upaya untuk menegakkan male rape myth dalam masyarakat patriarki.

---

News about boy being a victim of rape is often get bad responses from readers in the form of negative comments. This can be referred as secondary victimization towards boy victim of rape. The emerge of these responses is related to patriarchal efforts to enforce false beliefs about male rape in society known as male rape myth. To explain this, the authors uses Turchik’s male rape myth concept and elaborates it with Tavares’ concept of secondary victimization. The data used to explain this phenomenon were obtained from the comments column on two news reports in the online mass media TribunNews, and analyzed using qualitative content analysis methods. The results of the analysis show that bad comments that given by the community are form of secondary victimization towards boy victim of rape. These bad comments arise because of efforts to enforce male rape myth in patriarchal society."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana gerakan feminis transnasional membingkai isu-isu perempuan dalam hubungan internasional. Gerakan feminis transnasional adalah gerakan untuk memajukan hak asasi perempuan yang bekerja serentak baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tunggal terhadap Delhi Gang-Rape 2012. Dengan menggunakan perspektif feminis transnasional, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan feminis transnasional berhasil menimbulkan kesadaran terhadap hak-hak dan perlindungan perempuan khususnya dalam isu melawan perkosaan, turut mendorong terjadinya perubahan kebijakan di India dalam meredefinisikan dan mereformasikan hukum serta undang-undang mengenai perkosaan, turut mempelopori penggunaan media sosial sebagai mesin penggerak ekspresi perlawanan terhadap perkosaan. Kemampuan feminis transnasional memengaruhi media massa nasional dalam mengadvokasi isu perkosaan sebagai kejahatan kemanusiaan telah berhasil mendorong perubahan struktur birokrasi di India. Dengan begitu gerakan feminis transnasional menjadi salah satu aktor HI non-negara yang dapat mempengaruhi interaksi di tingkat lokal, nasional dan maupun global.Kata kunci: Feminis Transnasional, Perkosaan, Perkosaan Berkelompok.

---

This study aims to analyze how transnational feminist movements frame women 39 s issues in international relations. The transnational feminist movements is a movement to promote the rights of women working simultaneously at the local, national and global levels. This study utilizes qualitative methods with a single case study of the 2012 Delhi gang rape. Employing a transnational feminist perspective, this study shows that transnational feminist movements succeeded in raising awareness of women 39 s rights and protection, especially on the issue of rape. Transnational feminist movements have also contributed to policy changes in India in redefining and reforming laws on rape, as well as pioneering the use of social media as a medium for expression against rape. The ability of transnational feminists to influence national mass media in advocating the issue of rape as a crime against humanity has succeeded in inducing change in bureaucratic structures in India. Thus, the transnational feminist movement has become a non state actor in IR capable of influencing interaction at the local, national and global levels. "