Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis dampak upah minimum di Indonesia terhadap kebahagiaan dan kesehatan pekerja. Dengan Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia dan regresi random-effects ordered probit, upah minimum memiliki hubungan signifikan negatif dengan kebahagiaan, dan positif dengan kesehatan. Untuk kebahagiaan, alasan yang paling memungkinkan adalah kolektivisme Indonesia. Upah minimum yang lebih tinggi-standar kehidupan yang turut meningkat-dapat meningkatkan obligasi sosial seseorang. Selain itu, signifikansi upah minimum yang lagged 1 tahun menunjukkan dampak tertundanya upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja. Pendapatan terhadap upah minimum menunjukkan pentingnya posisi pendapatan seseorang dibandingkan pendapatan yang layak. Analisis pascaestimasi juga telah dilakukan untuk memberikan wawasan tambahan.

---

This study investigates the effects of Indonesian minimum wages on workers’ happiness and health. Using the Indonesian Family Life Survey and random-effects ordered probit regression, minimum wages affect happiness negatively and health positively, the former most likely due to Indonesian collectivism. Higher minimum wages-higher standards of living-increases one’s burden to fulfill social obligations. Additionally, the significance of 1-year lagged minimum wages demonstrates the delayed effects of minimum wages on workers’ well-being. Income to minimum wage shows how important one’s income position relative to the acceptable amount of income. Postestimation analyses have also been conducted to give additional insights."

"Peningkatan UMK di tahun 2019 menyebabkan 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor terancam menutup atau merelokasi perusahaannya karena tidak sanggup membayar upah pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor. Kebijakan ini menetapkan upah minimum yang nominalnya lebih rendah dari UMK Bogor agar pengusaha masih mampu membayar pekerjanya, sehingga mencegah perusahaan tutup dan mencegah terjadinya PHK massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan upah minimum khusus (studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor). Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model yang dikembangkan oleh Winter dalam Peters dan Pierre (2012), yang berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, namun penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yaitu komitmen dan koordinasi antarorganisasi, kontrol organisasi, dan respon kelompok sasaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen dan koordinasi antarorganisasi, faktor kontrol organisasi, dan faktor respon kelompok sasaran berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan upah minimum khusus dalam mencegah 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor tutup atau relokasi dan mencegah terjadinya PHK massal. 

---

The increase of minimum wage in Bogor Regency in 2019, caused 33 textile companies in Bogor Regency almost collapse or relocating their companies because they are unable to pay their worker’s wages. The Governor of West Java then isssued a Decree regarding The Special Minimum Wage for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency. This policy set a minimum wage that is nominally lower than the minimum wage in Bogor Regency, so that employers are still able to pay their workers, thus preventing companies from collapsing and preventing mass layoffs. This research aims to analyze the factors that affect the implementation of special minimum wage policy (a case study of implementation of West Java Governor’s Decree Regarding The Minimum Wage Specifically for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency). This research uses the integrated implementation model theory by Winter in Peters and Pierre (2012), who states that there are four factors that affects policy implementation, however this research only uses three factors namely commitment and interorganization coordination, organizational control, and target group response. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing literature review and in-depth interviews. The result of this research show that the factor of commitment and interorganization coordination, the factor of organizational control, and the factor of  target group response affects the success of the implementation of special minimum wage in preventing 33 textile companies in Bogor Regency from collapsing or relocating and preventing mass layoffs."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan Upah Minimum di Indonesia beserta penerapan Upah Minimum pada Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87 /G/2015/PHI.SBY. Pada kasus tersebut, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Indonesia dalam bentuk pembayaran Upah terhadap Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan dalam kasus tersebut sudah sesuai dalam melaksanakan ketetentuan upah minimum indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan seperti mengenai Skala dan Struktur Upah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis delves on the topic of Regulation and Implementation of Minimum Wage in Indonesia as well its implementation on Industrial Relations Court Decision in District Court of Surabaya No.87 G 2015 PHI.SBY. within that court decision, there have been violations of minimum wage regulation in form of wage payment for the workers that do not satisfy the requirements of Kota Surabaya Minimum Wage Regulation in year 2014 and 2015. The purpose of this thesis is to understand whether the decision in that case is in accordance to the Indonesian Minimum Wage Regulations and another related regulations such as the requirements of the scale and the structure of the wages . This research will be conducted by using the judicial normative research method."

"ABSTRAKPaper ini membahas pengaruh upah minimum terhadap distribusi upah pada tahun 2007 dan 2014 dan bagaimana kenaikan upah minimum pada tahun 2014 mempengaruhi distribusi perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi Recentered Influence Function RIF untuk memperkirakan fungsi upah dengan menggunakan regresi kuantil tanpa syarat. Selanjutnya, untuk mengukur pengaruh kenaikan upah minimum pada tahun 2014 terhadap distribusi perbedaan upah digunakan metode Oaxaca-Blinder Decomposition. Dengan menggunakan balanced panel data dari Indonesian Family Life Survey IFLS ditemukan bahwa upah minimum mengurangi kesenjangan upah pada tahun 2007 dan 2014. Kebijakan upah minimum pada tahun 2014 menyebabkan peningkatan dalam perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014, dengan perbedaan upah terbesar pada tengah distribusi yang mana merupakan masyarakat yang berpenghasilan kelas menengah.

---

ABSTRACTThis paper examines the effect of the minimum wage on wage distribution in 2007 and 2014 and how the minimum wage increases in 2014 affected the distribution of wage differences or wage gap between 2007 and 2014. This study employ the Recentered Influence Function RIF regression method to estimate the wage function by using unconditional quantile regression. Furthermore, to measure the effect of the minimum wage increase in 2014 on the distribution of wage differences, this study uses the Oaxaca ndash Blinder decomposition method. Using balanced panel data from the Indonesian Family Life Survey IFLS , it found that the minimum wage mitigates wage disparity in 2007 and 2014. The minimum wage policy in 2014 leads to an increase in the wage difference between 2007 and 2014, with the largest wage difference being in the middle distribution."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"Skripsi ini membahas tentang prosedur penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah. Berbagai persoalan/permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan juga dapat diketahui dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan 62/G/PTUN-JKT/2013. Berkenaan dengan masalah tersebut terdapat lembaga yang terkait dengan penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi.

---

This thesis describes about the determination and postponement procedure of provincial minimum wage in Indonesia, especially in South Sumatera and Special Capital Region of Jakarta. The research method used is descriptive analysis method, by applying literature research and interviews to identify problems. Some problems in procedure and implementation also can be known by analyzing the State Administrative Court Ruling Number 12/G/2013/PTUN-PLG and 62/G/PTUN-JKT/2013. Relating to that, there are the institution dealing with determination and postponement procedure which are Governor and Provincial Remuneration Council."

"[ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap stabilitaskerja. Penelitian ini menggunakan model Regresi Logistik Biner, untukmelakukan estimasi pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja.Variabel dependen merupakan katagori yang menyatakan stabilitas, dan variabelindependen adalah upah minimum kabupaten/kota, karakteristik individu sepertiumur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pelatihan, dan faktor lainseperti jenis pekerjaan dan sektor lapangan pekerjaan. Hasil studi inimenunjukkan adanya pengaruh upah minimum secara negatif dan signifikansecara statistik terhadap stabilitas kerja. Dari analisa Inferensial diperoleh hasilbahwa untuk setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan menyebabkankecenderungan stabilitas kerja lebih rendah sebesar 0.687 kali.

---

ABSTRACTThis thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability.Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimationimpact of minimum wage towards job stability.Dependent variable is a category which performs stability and independentvariable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age,sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work andjob vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts ofminimum wage and statisticaly significant towards job stability. From aninferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage causetrends of low job stability about 0.687 times, This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability.Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimationimpact of minimum wage towards job stability.Dependent variable is a category which performs stability and independentvariable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age,sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work andjob vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts ofminimum wage and statisticaly significant towards job stability. From aninferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage causetrends of low job stability about 0.687 times]"

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."

"Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems."