Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kasus kekerasan seksual berdampak pada semakin tingginya beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Terdapat hambatan dalam upaya penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah perubahan keterangan yang disampaikan oleh pelapor sepanjang investigasi berlangsung. Keterangan pelapor menjadi penilaian apakah keterangan sesuai pada pengalaman yang benar-benar terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsistensi keterangan pelapor kasus kekerasan seksual terhadap persepsi kredibilitas individu yang terlibat pada penanganan kasus kekerasan seksual. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Acara Pidana (N = 116). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif kuasi-eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterangan pelapor yang divariasikan sebagai keterangan yang konsisten dan atau tidak konsisten. Teknik analisis yang digunakan adalah uji Independent Sample T-test. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh laporan dengan keterangan yang konsisten secara signifikan terhadap persepsi kredibilitas mahasiswa dalam menilai kasus kekerasan seksual.

---

The increase in cases of sexual violence has an impact on the increasing burden on law enforcement officials in handling these cases. There are obstacles in law enforcement efforts in handling cases of sexual violence, one of which is the change in information submitted by the complainant during the investigation. The reporter's statement becomes an assessment of whether the information is appropriate to the experience that actually happened. This study aims to determine the effect of the consistency of the statements of sexual violence case reporters on the perception of the credibility of the individuals involved in handling sexual violence cases. The sampling technique used in this study was convenience sampling. The participants in this study were students who had passed the Criminal Procedure course (N = 116). The method used in this research is quasi-experimental quantitative. The independent variable in this study is the report's statement which is varied as consistent and/or inconsistent information. The analysis technique used is the Independent Sample T-test. The results of this study are that there is a significant effect of reports with consistent information on the credibility perceptions in assessing cases of sexual violence."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada kehidupan wanita karir di Korea Selatan yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Penulis berargumen bahwa fenomena itu disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam dunia kerja, meskipun perempuan Korea Selatan sudah banyak yang berpartisipasi dalam dunia kerja profesional. Selain itu, kebanyakan perempuan Korea Selatan cenderung tidak melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Argumen tersebut berbeda dengan studi-studi terdahulu yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja disebabkan oleh budaya patriarkal, kerja lembur, dan budaya hoesik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap wanita karir di perusahaan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan drama Ibeon Saengeun Cheoeumira sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tulis, berupa buku, jurnal, dan berita dari media daring terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan asumsi penulis, kekerasan seksual disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam dunia kerja dan tidak adanya perlawanan dari korban kekerasan seksual. Wanita karir tidak berani melawan karena takut kehilangan pekerjaan dan pelabelan oleh rekan kerja lainnya.

---

ABSTRACTThis research focus on the life of career women in South Korea who are often victims of sexual violence. The author argues that the phenomenon is caused by male domination in the work society, although many of South Korean women have participated in professional work field. Furthermore, most of South Korean women tend not to fight back the sexual violence they had experienced. Those arguments are different from the previous studies stated that sexual violence in workplace is caused by patriarchy culture, work overtime, and hoesik culture. This research aims to know the forms of sexual violence against career women in South Korean company. This reseach used drama Ibeon Saengeun Cheoeumira as the primary data source and used related online and offline books, journals, and news as the secondary data sources. This research shows that in accordance with the argument of the author, sexual violence is caused by male domination in the work society and there is no fighting back from the victims. Career women do not dare to fight back because they are afraid of losing their jobs and labeling from working partners."

"Speak up merupakan suatu fenomena sosial dimana penyintas menceritakan viktimisasi kekerasan seksual yang dialami melalui media sosial. Penulisan ini bertujuan untuk melihat dualitas reaksi sosial informal dalam fenomena speak up, yakni reaksi yang mendukung sebagai bentuk keadilan alternatif dan reaksi yang tidak mendukung sebagai bentuk reviktimisasi terhadap penyintas, serta hubungannya dengan kepercayaan terhadap budaya perkosaan. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan analisis isi kualitatif pada utas tweet @RistyRianda. Hasil analisis menunjukkan bahwa, reaksi yang mendukung penyintas berupa afirmasi dan validasi, rekognisi, membongkar mitos perkosaan, serta adanya penyintas lain yang terdorong untuk speak up atas dasar solidaritas. Selain memberi keadilan bagi individu penyintas, speak up di Twitter juga dapat menumbuhkan kepulihan kolektif bagi para penyintas kekerasan seksual. Sedangkan, reaksi yang tidak mendukung adalah tindakan menyalahkan penyintas, menyepelekan dan mempertanyakan pengalaman kekerasan seksual penyintas, serta membenarkan dan mendukung pelaku kekerasan seksual. Reaksi tidak mendukung adalah bentuk reviktimisasi yang diakibatkan oleh mengakarnya kepercayaan terhadap mitos perkosaan dan budaya perkosaan dalam masyarakat patriarkal.

---

Speak up is a social phenomenon where survivors share their victimization of sexual violence through social media. This writing aims to see the duality of informal social reactions in the speak up phenomenon, namely supportive reactions as a form of alternative justice and unsupportive reactions as a form of revictimization of survivors, and its relationship with belief in rape culture. This paper performs a qualitative content analysis of the Twitter thread on @RistyRianda‘s account, based on a radical feminism theory. The analysis results show that the supportive reactions are in the form of affirmation and validation, recognition, rape myth debunking, and the confession of other survivors who are encouraged to speak up on the basis of solidarity. In addition to providing justice for individuals, speak up can also foster collective healing for the survivors of sexual violence. Meanwhile, unsupportive reactions generally take the form of victim blaming, victim questioning, justifying and supporting the perpetrators of sexual violence. The unsupportive reaction is a form of revictimization, caused by the rooted belief in rape myth and rape culture in a patriarchal society."

"Tulisan ini mengkaji lima kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia sebagai bentuk kejahatan, dengan menyorot relasi kuasa, kerentanan anak, dan viktimisasi yang ada. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder, yang berasal dari artikel-artikel berita online Indonesia, tentang eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan power relations theory oleh Foucault dan social ecological model. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya relasi kuasa yang tidak setara antara orang dewasa dan anak serta adanya kerentanan anak yang disebabkan oleh faktor dari berbagai lapisan, menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming. Anak-anak yang menjadi korban juga ditemukan mengalami viktimisasi kekerasan seksual, viktimisasi online, dan viktimisasi kekerasan ekonomi. Viktimisasi-viktimisasi tersebut terjadi sebanyak lebih dari satu kali. Ini menyebabkan para korban mengalami multiple victimization dan revictimization. Lalu, konten seksual live streaming para korban disebarkan ke internet oleh para pelaku, mengakibatkan para korban mengalami revictimization kronis.

---

This paper examines five cases of child sexual exploitation and abuse through live streaming as a form of crime, highlighting the power relations, child vulnerabilities, and victimization within the phenomenon. The writing method in this paper is secondary data analysis, derived from Indonesian news articles, about the phenomenon of child sexual exploitation and abuse through live streaming. The analysis in this paper uses power relations theory by Foucault and social ecological model. The result of the analysis shows that the unequal power relations between adults and children along with child vulnerabilities that is caused by factors from various layers, resulting in children as the victims of child sexual exploitation and abuse through live streaming. This paper also shows that the children who become victims are experiencing sexual abuse victimization, online victimization, and economical abuse victimization. These victimizations happen for more than once, resulting in children to experience multiple victimization and revictimization. In addition, the children’s live streaming sexual content are shared to the internet by the perpetrators, causing chronic child revictimization."

"Children are our national succeeding struggle and ideal generations, thus those children with substantial potential must completely be supported by government or community, in order they remain in qualified human resources position. Therefore, they must obtain a good and Wright education in their growth period in avoiding problems that they are not naughty. There are various children delinquency, and even have tendency to criminal act. One of the most serious children delinquencies is sexual violence. There is much sexual violence committed by children in Jakarta City; so that it is necessary to know what make these children committed them.The research methodology used in this study is a qualitative approach by case study technique. This research's informant is a child as sexual violence actor. Its data collecting method is carried out by a depth interview with informant, collection of information data, and observation in informant's environment.From conducted research, it is obtained a result that there are various factors causing those children commit to do sexual violence. They are, among others, negative environmental influence, inappropriate entertainment and information received by them (such pornographically media) and a lack of social relationship that cause a child commit to do sexual violence and others deviational behavior.In order to avoid that such children do not commit those deviational behavior, thus it is required for a collaborative action between elements in community and governmental role in regulation enforcement about pornography and porn action."

"Penelitian ini menelaah tentang bagaimana konsep Keadilan Restoratif seharusnya dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masih dimaknainya konsep Keadilan Restoratif sekedar sebagai penghentian perkara serta adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang menilai bahwasanya mekanisme Keadilan Restoratif yang membuka ruang dialog antara korban dan pelaku secara langsung atau Victim-offender Mediation sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif seringkali menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya konsep Keadilan Restoratif secara tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Disamping itu, adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata dan potensi terjadinya reviktimisasi terhadap korban sedianya juga menjadi faktor lain yang menjadi penghambat keberhasilan penerapan konsep Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya: Pertama, mengenai bagaimana konsep Keadilan Restoratif dimaknai dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua, bagaimana seyogyanya konsep Keadilan Restoratif harus dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana pengimplementasion konsep Keadilan Restoratif pada penanganan kasus kekerasan seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia melalui putusan serta kasus aktual yang ditangani. Guna memperluas khazanah pengetahuan, penelitian ini juga akan turut melakukan analisis terhadap penerapan konsep Keadilan Restoratif di beberapa negara seperti Kanada, Victoria, Belgia dan Selandia Baru. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Keadilan Restoratif sedianya masih dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, harus dipahaminya Keadilan Restoratif tidak hanya sebatas sebagai mekanisme penghentian perkara; Kedua, Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal) bukanlah satu-satunya mekanisme Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual mengingat pada faktanya setiap korban kekerasan seksual memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda; dan Ketiga, fasilitator Keadilan Restoratif yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni terutama berkaitan dengan dinamika kontrol dalam kekerasan seksual.

---

This research examines how the concept of Restorative Justice should be interpreted in addressing cases of sexual violence. The prevailing interpretation of Restorative Justice merely as case termination, coupled with the understanding by Law Enforcement Authorities that the Restorative Justice mechanism, which facilitates direct dialogue between victims and offender or also known as Victim-offender Mediation, is often seen as the sole mechanism to achieve Restorative Justice frequently acts as a barrier to the accurate implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases. Additionally, the existence of power imbalances and the potential for revictimization of the victims are other factors that hinder the success of implementing the Restorative Justice concept. By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, how the concept of Restorative Justice is interpreted in handling criminal cases. Second, how the concept of Restorative Justice should ideally be interpreted in handling sexual violence cases. Third, how the implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases by Law Enforcement Authorities in Indonesia is carried out through decisions and actual cases handled. To expand the knowledge base, this research also analyzes the application of Restorative Justice concept in several countries such as Canada, Victoria, Belgium, and New Zealand. The results of this research show that Restorative Justice principles should still be applicable in handling sexual violence cases, with the following considerations: First, it is essential to understand that Restorative Justice is not merely a mechanism for case termination; second, Victim-offender Mediation is not the only Restorative Justice mechanism that can be applied in sexual violence cases, and it may not always be the right choice given the fact that every victim of sexual violence has different psychological conditions; and third, a Restorative Justice facilitator in handling sexual violence cases must be equipped with comprehensive knowledge and proficiency, especially regarding the dynamics of control in sexual violence."

"Penelitian ini berfokus kepada seseorang yang memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan seksual yang berproses menjadi pelaku kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan seksual dengan melihat pengalaman-pengalaman yang dialami pelaku sebagai faktor pendorong. Penelitian ini menggunakan dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual, sebagai korban dan pelaku, dan sedang menjalani proses hukum di Kota Sukabumi. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah life course theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual dan narasumber lain yang berinteraksi langsung dengan informan, yaitu PPA Polres Sukabumi, guru-guru, orangtua, keluarga dan psikolog. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelaku karena pengalamannya sebagai korban, melainkan terdapat faktor utama berdasarkan pengalaman pelaku, yakni kekerasan rumah tangga sebagai pendorong perilakunya. Selain itu, kondisi sosial juga merupakan faktor lainnya. Intervensi dan penanganan sangat penting dilakukan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mencegah agar korban kekerasan seksual tidak berproses menjadi pelaku. Intervensi dapat dilakukan lewat dukungan pemerintah dengan menyiapkan sistem perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.

---

This study focuses on someone who has the experience as a victim of sexual violence and turned to be the perpetrator of sexual violence. The objective of this research is to answer how someone could become the perpetrator of sexual violence by looking at the experiences as a driver. This study uses two informants who have experienced sexual violance, both as the victims and the perpetrators, and are now undergoing legal process in Sukabumi City. The main theory used in this study is the life course theory. Qualitative approach is used in this study by conducting in depth interviews with two informants with sexual violence experiences and other interviewees who have interacted directly with the two informants, namely PPA Sukabumi Police Officers, teachers, parents, family, and psychologist.

The result of this study indicates that victims of sexual violance can be the perpetrators, not only because of their experiences as the victims, but the major factor here is based on their experiences with domestic violence as a driver of their behaviour. In addition, their social condition could be another factor. Intervention and treatment are very important for the victims of sexual violence with the aim to prevent the victims to become the perpetrators. This intervention can be conducted with support from the government by preparing a system of protection for children who have sexual violence experiences.Keywords sexual violance towards children, victims of sexual violance, sexual violence abusers, domestic violance."

"Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi.

---

The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making."

"Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan seksual, khususnya delik perkosaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor 12/Pid/2015/PT.BGL melakukan penemuan hukum yang melindungi perempuan dengan perspektif feminist legal theory. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan serta metode penemuan hukum dan perspektif feminist legal theory yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui putusan. Selain itu Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi dan eksposisi, serta dalam menyusun pertimbangannya menggunakan perspektif feminist legal theory dengan memahami adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.

---

The State has a responsibility to provide legal protection. One of it is the right to be free from threats and violence, including sexual violence. Within the construction of the Indonesian people who still use the patriarchal paradigm, women are placed as the second sex, which often makes them become the victim of sexual violence. While the Criminal Code as a positive law governing sexual offences, specifically the rape crime, is no longer able to provide protection to women victim of violence. In such conditions the Judges of the Bengkulu Distric Court through Decicion Number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and the Judges of Bengkulu Higher Court through Decicion Number 12/Pid/2015/PT.BGL conducted lawmaking that protects women in feminist legal theory perspective. This study was made to examine the judge`s authority in making law through decicions, the method that judges use to make the law, and the feminist legal theory perspective that used by the judges in deciding sexual offence. This research conducted by collecting data through examining library materials or secondary data. From the research conducted, it was found that Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 authorizes judges to do judicial lawmaking through decicions. In addition, the Judges used interpretation and exposition methods in making law, and produce their considerations using the feminist legal theory perspective by understanding the existence of imbalance power relation between victim and perpretator."