Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hal yang sering menimbulkan sengketa antara WP dengan DJP adalah terkait dengan proses melakukan analisis kesebandingan, termasuk penentuan perusahaan pembanding yang tepat. Terlebih lagi, konflik dapat muncul ketika WP menggunakan perusahaan pembanding yang merugi atau loss making comparables dalam analisis kesebandingannya. Hal tersebut menjadi suatu masalah karena penggunaan perusahaan pembanding yang merugi diindikasikan sebagai cherry picking atau sengaja dipilih guna mendapatkan nilai interkuartil yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding merugi oleh PT X pada tahun pajak 2018 sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan kedua pembanding merugi oleh PT X sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku, sehingga sudah seharusnya kedua pembanding tersebut tidak dieleminasi dan dapat diterima sebagai data pembanding.

---

One of the things that often causes disputes between WP and DGT is related to the process of conducting a comparability analysis, including determining the right comparables company. Moreover, conflicts may arise when taxpayers use loss making comparables in their comparability analysis. This becomes a problem because the use of loss-making comparison companies is indicated as cherry picking or deliberately chosen to get a low interquartile value. The purpose of this study is to analyze whether PT X's use of loss-making comparables in the 2018 fiscal year complies with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through library research and field studies (interviews). The results of the study show that the use of the two loss-making comparables by PT X is in accordance with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines, so that the two loss-making comparables should not be eliminated and can be accepted as comparables company."

"Salah satu bentuk harga transfer adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha kepada anggota lain dalam grup usahanya yang disebut dengan pemberian jasa intra-grup. Perbedaan penentuan metode harga transfer khususnya pemberian jasa intra-grup yang digunakan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak dapat menimbulkan sengketa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme penghindaran pajak melalui praktik pemberian jasa intra-grup, mengetahui dan menjelaskan penentuan metode harga transfer yang digunakan pemeriksa pajak untuk menguji kewajaran transaksi pemberian jasa intra-grup, dan menjelaskan kesulitan yang dihadapi pemeriksa pajak dalam menguji kewajaran transaksi pemberian jasa intra-grup. Untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai penelitian terkait pemberian jasa intra-grup, peneliti menjelaskan sengketa pajak dalam penentuan metode harga transfer atas transaksi pemberian jasa intra-grup beserta analisis putusan bandingnya.

---

One form of transfer pricing is providing services by a party to other members in a business group which is called intra-group services. Differences determination of transfer pricing method selection to test the arm?s length price in intra-group services transaction between tax auditors and taxpayers may lead to a tax dispute. The aim of this study are to explain the mechanism of tax avoidance through the practice of intra-group services, identify and explain the determination of transfer pricing method selection to test the arm?s lenght price of intra-group services transaction used by tax auditors, and explain the difficulties faced by tax auditors in dealing with transfer pricing examination of intra-group services. To give a deeper analysis and broader explanation, the researcher explain how a tax dispute in determination of transfer pricing method selection in intra-group services arise and give analysis from some appeal verdicts."

"Pembanding internal untuk melakukan pengujian arm’s length principle dinilai dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan pembanding eksternal. Oleh karena itulah, pembanding internal diutamakan terlebih dahulu sebelum beralih menggunakan pembanding eksternal. Salah satu sengketa pajak terkait dengan penggunaan pembanding internal dalam penerapan arm’s length principle terjadi pada PT X untuk tahun pajak 2016. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak menolak penggunaan pembanding internal PT X dan beralih menggunakan pembanding eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding internal PT X telah sesuai dengan arm’s length principle. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan arm’s length principle oleh PT X pada tahun pajak 2016 dengan menggunakan pembanding internal telah sesuai dengan regulasi di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku.

---

Internal comparables to carry out arm's length principle testing are considered to provide more accurate analysis results than external comparables. For this reason, internal comparables are prioritized before switching to using external comparables. One of the tax disputes related to the use of internal comparables in applying the arm's length principle occurred at PT X for the 2016 fiscal year. The Directorate General of Taxes (DGT) as the tax authority refused to use PT X's internal comparables and switched to using external comparables. This study aims to analyze whether PT X's use of internal comparables is in accordance with the arm's length principle. This research was conducted with a qualitative approach and data collection through interviews and literature studies. This study's results indicate that the arm's length principle by PT X in the 2016 fiscal year using internal comparables complies with Indonesian regulations and applicable international guidelines."

"Transaksi transfer pricing atas jasa menjadi salah satu kasus paling banyak yang menjadi sumber isus kontroversi pajak. Penyelesaian isu dapat dilakukan melalui penerapan arm’s length principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transaksi transfer pricing, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas keberadaan dan manfaat jasa, serta kewajaran nilai imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ADJ untuk tahun pajak 2020. Dalam penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa transaksi afiliasi dalam PT ADJ sesuai dengan konsep transfer pricing dan mengacu telebih dahulu kepada tax treaty. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jasa manajemen intra-grup yang diperoleh PT ADJ berupa jasa audit dan akuntansi, sistem IT, sumber daya manusia, strategis bisnis, dan operasional usaha, memberikan manfaat bagi perusahaan. Namun, bukti dokumentasi transaksi afiliasi tidak dapat diberikan. Hasil penelitian atas kewajaran nilai transaksi jasa manajemen dalam PT ADJ dengan karakteristik sebagai fully-fledged service provider masih berada dalam rentang kewajaran dan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, penggunaan metode transactional net margin method lebih tepat dibandingkan metode comparable uncontrolled price yang tidak mencerminkan kesebandingan yang tinggi yang digunakan oleh PT ADJ.

---

Transfer pricing’ service transactions are one of the most cases that have become the source of tax controversy. The issue can be solved through the application of the arm's length principle. This study aims to analyze the concept of transfer pricing transactions, the application of the arm's length principle for the existence and benefits of services, as well as the fairness of the value of management service fee paid by PT ADJ for the 2020 tax year. This research used a qualitative approach with field studies and literature studies. The analysis’ results show that affiliate transactions within PT ADJ are in accordance with the concept of transfer pricing and refer first to the tax treaty. The research’ results also showed that the intra-group management services obtained by PT ADJ in the form of audit and accounting services, IT systems, human resources, business strategic, and business operationals, provided benefits for the company. However, proof of affiliate transaction’ documentation cannot be provided. The research’ results on the fairness of the management services fee in PT ADJ with the characteristics as a fully-fledged service provider are still within the range of fairness and have met the arm’s length principle. However, the use of the transactional net margin method is more appropriate than the comparable uncontrolled price method which does not reflect the high comparabiliity used by PT ADJ."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."

"Bank ABC sebagai salah satu Bank Devisa ikut aktif dalam pasar valuta asing (valas) dengan memberikan jasa jual beli valas dalam jumlah yang besar setiap harinya. Jumlah transaksi yang besar membuat sangat sulit untuk menemukan aktivitas yang menyimpang dari ketentuan regulasi jual beli valas yang ditetapkan Bank Indonesia, khususnya terkait kebijakan penyertaan dokumen dasar transaksi atau underlying untuk jumlah tertentu (threshold). Walaupun continuous auditing telah dilakukan, namun metode ini masih menghasilkan laporan yang panjang sehingga Internal Auditor membutuhkan waktu lebih dalam melakukan analisis. Internal Auditor berkewajiban melakukan pendeteksian dan memberi kepastian bahwa Bank telah menjalankan transaksi pembelian valas tanpa penyimpangan dan sesuai dengan regulasi yang ada secara berkesinambungan sebelum terdeteksi oleh pihak regulator, sehingga potensi loss dari pemberian denda dapat dihindari. Strategi pendeteksian diperlukan agar proses identifikasi aktivitas penyimpangan dilakukan dengan efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis continuous auditing yang telah ada di Bank ABC yaitu terkait identifikasi upaya penghindaran underlying pembelian valas oleh nasabah Bank ABC dan mendeskripsikan pemanfaatan dari visual analytics melalui link analysis yang dapat menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing pada Bank ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis konten untuk mengolah data primer berupa observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework dan Technology Acceptance Model digunakan untuk membantu mencapai tujuan penelitian. Validasi tambahan dilakukan dengan meminta tinjauan independen dari Internal Auditor Bank ABC. Hasil penelitian menunjukan bagaimana penggunaan metode visual analytics melalui link analysis dapat membantu Internal Auditor Bank dalam melakukan deteksi awal atas upaya penghindaran penyertaan underlying pembelian valas yang dilakukan oleh nasabah Bank ABC sehingga menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing dan meminimalisir potensi loss denda regulator, peningkatan produktivitas kualitas hasil audit dan efisiensi atas waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

---

ABC Bank as one of Forex Bank in Indonesia, actively participates in Forex Market by providing Forex services with big daily turnover. The big number of transactions makes it very difficult to find the irregularities of the Forex transaction regulations that stipulated by Bank Indonesia, specially the requirement of underlying documents of the Forex transaction for a certain amount (threshold). Although continuous auditing has been carried out, this method still produces lengthy report so that the Internal Auditor needs more time to do the analysis. The Internal Auditor is obliged to detect and provide assurance that the Bank has running the Forex transactions without irregularities on an ongoing basis before being detected by regulators, so that the potential losses from penalty can be avoided.

This study aims to analyze the existing continuous auditing in Bank ABC, about the identification of avoidance of underlying in Forex transaction, and also to describe the utilization of visual analytics through link analysis that can improve the implementation of continuous auditing at Bank ABC. This study used a case study approach with single analysis by process data with content analysis. This study colected primary data from observation, interviews, and questionnaires, and secondary data from documentation that provide by Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework and Technology Acceptance Model (TAM) are used to help achieve the research objectives. Additional validation is achieved by requesting an independent review from the audit practitioner of Bank ABC. The results show that visual analytics through link analysis can assist Internal Auditor in early detection of avoidance of underlying in Forex transactions, so can improve the implementation of continuous auditing and minimize the potential loss from regulator penalties, increase the quality of audit findings, and streamline the identification process of irregularities.

"

"Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak kerjasama maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap keterangan palsu yang diberikan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berdasarkan keterangan palsu serta kedudukan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian ini ialah selain hukuman pidana yang diberikan kepada Direktur selayaknya juga dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan secara perdata yaitu memberikan ganti rugi dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif yang dikarenakan dalam membuat akta Notaris melakukan pelanggaran formal, kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham. Saran sebagai Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap. 

---

The rapid growth of business activities has resulted in a large number of business transactions in the form of cooperation contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is Director's responsibility of a Limited Liability Company Towards fake information provided in making the deed of minutes of the general meeting of shareholders and Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on fake information, The position of an authentic deed. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that in addition to the criminal punishment given to the Director, it can also be sued by a party that has suffered a civil loss that is compensation and the making of an authentic deed based on false information makes the Notary publicly and administratively responsible because in making a notarial deed formally violates the position of the authentic deed as a perfect evidence in the judicial process in the presence of a fake statement given makes the authentic deed under and illegitimate due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the legislation regarding the requirements of the General Meeting of Shareholders. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice as a Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa sektor usaha di Indonesia. PT A sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa transportasi menjadi salah satu perusahan yang terkena dampak tersebut. Pada tahun 2020, PT A melakukan sejumlah transaksi afiliasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan fakta ini, PT A memiliki kewajiban untuk melakukan dokumentasi transfer pricing. Pada proses pengujian kewajaran transaksi, PT A menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan database komersil untuk mencari data perusahaan pembanding. Penggunaan database komersil memiliki keterbatasan yang mana data perusahaan pembanding paling mutakhir pada bulan Januari 2020 ialah data perusahaan pembanding di tahun 2018. Pada tahun 2018, situasi pasar belum terdampak pandemi. Apabila analisis pengujian kewajaran dilakukan seperti biasanya, maka akan berpotensi besar terjadi ketidaksebandingan karena terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan pasar.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A saat terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dan menganalisis penyesuaian kesebandingan yang dilakukan oleh PT A pada saat terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020 yaitu  transaksi pembelian, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan biaya jasa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan melihat faktor-faktor kesebandingan. Penyesuaian kesebandingan combined period pada PT A merupakan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan pada periode yang terdampak pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on several business sectors in Indonesia. PT A as a company engaged in the transportation service industry is one of the companies affected by this. In 2020, PT A entered into a number of affiliated transactions with related parties. Based on this fact, PT A has an obligation to document transfer pricing. In the process of testing the fairness of the transaction, PT A uses the Transactional Net Margin Method (TNMM) with a commercial database to find data on comparable companies. The use of commercial databases has limitations whereby the availability of the most recent comparable company data in January 2020 is the comparable company data in 2018. In 2018, the market situation had not been affected by the pandemic. If the analysis of the fairness test is carried out as usual, there will be a high potential for a disproportionate to occur due to differences in economic and market conditions. This study aims to analyze affiliate transactions carried out by PT A when affected by the Covid-19 pandemic based on the arm's length principle and analyze the comparability adjustments made by PT A when affected by the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative research approach with data collection techniques from library research and field studies. The results of the analysis show that affiliated transactions carried out by PT A in 2020, namely purchase transactions, service income, other income, and service fees are in accordance with the arm's length principle based on the comparability factors. The combined period comparability adjustment in PT A is an adjustment that can be made to improve comparability during the period affected by the Covid-19 pandemic."

"Para ekonom klasik berasumsi bahwa preferensi individu merupakan suatu hal yang pasti. Namun, baik secara teoritis maupun empiris menemukan bahwa preferensi tidak selamanya pasti: kekayaan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana individu menempatkan preferensinya. Studi ini akan membahas hubungan kebijakan unconditional cash transfer (UCT) yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kekayaan para penerima bantuan terhadap preferensi risiko dan pilihan intertemporal di Indonesia menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014. Dengan menggunakan dua jenis UCT yaitu BLT 2008 dan BLSM 2013, hasil estimasi metode coarsened exact matching (CEM) dan logistik mendapati bahwa preferensi berkorelasi dengan UCT: berkebalikan dengan BLT 2008, individu yang mendapat BLSM 2013 memiliki kemungkinan lebih sabar & less risk lover. Adanya perbedaan korelasi dari kedua kebijakan tersebut kemungkinan dikarenakan adanya pengembangan BLSM 2013 dari segi nominal, frekuensi, dan mekanisme pemberian kebijakan.

---

Classical economists assume that preference is taken as given. However, it has been discovered that preferences are not always given, both theoretically and empirically: wealth is one of the variables that influence how people place their preferences. This study will examine the relationship between unconditional cash transfer (UCT) policies which might indirectly boost beneficiaries' wealth to risk preferences and intertemporal choices in Indonesia using Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 data. By using two types of UCT, BLT 2008 and BLSM 2013, the estimation results of the coarsened exact matching (CEM) and logistic methods found that preference was correlated with UCT: in contrast to the 2008 BLT, individuals who received the 2013 BLSM were more likely to be patient & less risk averse. The difference in correlation between the two policies is most likely owing to the 2013 BLSM's development in terms of nominal, frequency, and policy distribution mechanism. "