Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jacinda Ardern merupakan perdana menteri Selandia Baru periode 2017-2023 yang memiliki memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, ketimpangan gender, dan minoritas yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya Te Mahere Whai Mahi Wahine atau Aksi Pekerjaan Perempuan. Salah satu isu kemiskinan di Selandia Baru adalah kemiskinan perempuan di Suku Maori. Empat dari lima perempuan tunawisma di Selandia Baru merupakan perempuan-perempuan dari suku tersebut. Kemiskinan mereka juga berelasi dengan tingginya angka pengangguran, teknologi, pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketimpangan gender, ras, dan minoritas sebagai kelompok marjinal yang menghambat mereka untuk lepas dari kemiskinan yang berlanjut hingga isu pekerjaan. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern dalam mengatasi isu kemiskinan dalam fokus pekerjaan bagi perempuan di Suku Maori melalui teori keadilan sosial milik Amartya Sen. Teori tersebut melihat kapabilitas perempuan Suku Maori terhadap akses pekerjaan serta hal-hal yang menghambat mereka. Informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan sebagai basis informasi pemerintah untuk mengatasi hambatan perempuan Maori untuk mengakses pekerjaan melalui public reasoning. Studi ini menemukan bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, tingkat NEET, underutilisation, dan underemployed mengalami penurunan. Namun, tingkat unemployment mengalami kenaikan 0,9%. Faktor pandemi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.

---

Jacinda Ardern is a New Zealand Prime Minister period 2017-2023 that has a concern towards poverty, gender inequality and minority issues that are proven by several policies that have been issued under her, one of them is Te Mahere Whai Mahi Wahine or Women’s Employment Action Plan. One of the concerning poverty issues in New Zealand is the poverty of Maori people. Four from five homeless women in New Zealand are Maori women. Their poverty is also related to the high rate of unemployment, technology, jobs and the limited access to education. Such issues are contributed by several factors such as gender inequality, race and minority issues as a marginalised community that inhibit them from lifting poverty that impacts on their employment. I analysed the policies that were issued by the New Zealand government under Jacinda Ardern in combating the poverty issue on employment for Maori women through social justice theory by Amartya Sen. That theory sees the capability of Maori women for employment access and any adversaries for them. This study found the NEET, underutilisation and underemployed rate are declining. But unfortunately, the employment rate is increasing by around 0.9%. The Pandemic Covid-19 factor is one of the causes of that increase. "

"Rendahnya pemberdayaan perempuan di negara-negara muslim sering dikaitkan dengan faktor agama yang membatasi hak dan ruang partisipasi perempuan. Data dari World Economic Forum menjelaskan bahwa negara-negara muslim memiliki indeks pemberdayaan perempuan yang rendah, bahkan mendominasi 10 negara dengan nilai indeks terendah di Women’s Empowerment Index. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kemiskinan multidimensi di negara muslim serta perbandingannya dengan negara non-muslim tahun 2016 – 2021. Penelitian ini menggunakan regresi balanced panel data dengan Fixed Effect Model terhadap 37 negara yang terdiri dari 6 negara muslim dan 31 negara non-muslim. Variabel pemberdayaan perempuan diukur dengan empat indikator Global Gender Gap Index (GGGI), yaitu partisipasi tenaga kerja perempuan, rata-rata perempuan bersekolah, tingkat fertilitas, dan partisipasi perempuan di parlemen. Hasil regresi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui partisipasi tenaga kerja dan pendidikan perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan multidimensi, di mana pengaruhnya lebih besar ditemui pada sub-sample negara muslim menurut koefisien hasil regresi. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pentingnya pengoptimalan pemberdayaan perempuan untuk mengentaskan kemiskinan multidimensi tanpa memandang latar belakang agama.

---

The low level of women's empowerment in Muslim countries is often associated with religious factors that limit women's rights and spatial participation. Data from the World Economic Forum explains that Muslim countries have the lowest women's empowerment index, even dominating the 10 countries with the lowest index scores on the Women's Empowerment Index. Therefore, this research aimed to analyze the effect of women's empowerment on multidimensional poverty in Muslim countries and its comparison with non-Muslim countries in 2016 - 2021. This research used balanced panel data regression with a Fixed Effect Model for 37 countries consisting of 6 Muslim countries and 31 non-Muslim countries. The variable of women's empowerment is measured by four indicators of the Global Gender Gap Index (GGGI), namely women's labor force participation, average women's education, fertility rate, and women's participation in parliament. The regression results showed that women's empowerment through labor force participation and women's education have a significant negative effect on multidimensional poverty, where the effect is greater in the sub-sample of Muslim countries according to the coefficient of the regression results. Therefore, it is hoped that this research can add to the literature regarding the importance of empowering women to reveal multidimensional poverty regardless of religious background."

"Pekerja anak tetap menjadi masalah yang terus-menerus di negara berkembang seperti Indonesia, yang diperparah oleh pandemi COVID-19 karena gangguan ekonomi dan kehilangan sumber pendapatan. Akses rumah tangga terhadap kredit adalah faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk mempekerjakan anak, karena hal ini memengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dalam modal manusia dan mengurangi dampak ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara akses rumah tangga terhadap kredit dan insiden pekerja anak di Indonesia selama gangguan ekonomi, menggunakan analisis kuantitatif dari data Susenas 2021. Penelitian ini menemukan bahwa probabilitas pekerja anak dalam rumah tangga adalah 6,34% selama tahun yang sama, dan akses kredit mengurangi probabilitas pekerja anak, yang menunjukkan pentingnya stabilitas keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rumah tangga yang lebih besar, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, tempat tinggal di pedesaan, dan tahun pendidikan kepala rumah tangga yang lebih rendah berkorelasi dengan tingkat pekerja anak yang lebih tinggi. Secara khusus, kemiskinan memediasi efek akses kredit terhadap pekerja anak. Penelitian ini memberikan wawasan untuk menginformasikan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi efektif untuk memerangi pekerja anak, terutama selama krisis ekonomi.

---

Child labor remains a persistent issue in developing countries like Indonesia, exacerbated by the COVID-19 pandemic due to economic disruptions and income losses. Household access to credit is a crucial factor influencing the decision to engage in child labor, as it affects the ability to invest in human capital and mitigate economic shocks. This study explores the relationship between household access to credit and the incidence of child labor in Indonesia during an economic disruption, using quantitative analysis from Susenas 2021 data. The study found that the probability of household child labor is 6.34% during this same year, and credit access reduced the probability of child labor, suggesting the importance of financial stability. The study also found that larger households, female-headed households, rural residences, and lower years of schooling of household heads correlated with higher rates of child labor. Notably, poverty mediates the effect of credit access on child labor. This research provides insights to inform policymakers and stakeholders in developing effective strategies to combat child labor, especially during economic crises."

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."

"

ABSTRAK

Jurnal ini merupakan naskah ringkas dari tesis dengan pembahasan perbedaan kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan di Rumah Susun Marunda. Beberapa literatur kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuandi Rumah Susun Marunda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan penulusuran literatur dengan jangka waktu penelitian bulan November 2018 sampai Februari 2019. Pengukuran indikator kemiskinan melalui observasi pendapatan keluarga. Hasil penelitian ini ditemukan perbedaan kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial berbasis gender dan pembagian kerja yang berbeda karena budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat miskin di Rumah Susun Marunda. 

---

ABSTRACT

This journal examines the conditions of poverty between men and women are very different in carrying out daily activities. This study aims to find out how the conditions of poverty are felt differently by men and women at the Flats of Marunda. This study uses qualitative methods through in-depth interviews, field observations and literature research with the period of research from November 2018 to February 2019. Measuring poverty indicator through observation of families’s income. The results of this study found differences in the conditions of poverty between men and women due to gender-based social construction and different division of task and role because of the patriarchal culture that is still inherent in the poor family at Marunda Flats.

 

 

 

"

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"

"Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, in-depth interview dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

---

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmers cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales' business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard used by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan rumah tangga terhadap penelantaran anak di Indonesia dengan menggunakan data Susenas MSBP 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berpengaruh tehadap penelantaran anak. Anak yang tinggal di rumah tangga miskin memiliki kecenderungan lebih besar menjadi anak telantar daripada anak lainnya. Variabel kontrol yang digunakan meliputi umur dan jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan orang tua, keberadaan ibu kandung di rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan daerah tempat tinggal juga signifikan berpengaruh terhadap penelantaran anak.

---

This study aimed to explain the effects of household poverty on child neglect in Indonesia using Susenas data of Socio cultural and Educational Module 2015. By using multinomial logistic regression in analysis, the result shows that household poverty is a significant predictor of neglected children. Children living in poor household are more likely to be neglected than others. The control variables are age and sex of child, level education of mother, employment status of parents, the presence of the biological mother in the household, family size, and residence are also significantly affected the neglect of the child."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di ASEAN. Variabel model dinamika Ibnu Khaldun terdiri dari peran negara yang didimensikan menggunakan government effectiveness, penerapan prinsip syariah yang didimensikan menggunakan corruption perception index, sumber daya insani yang didimensikan menggunakan human development index, kekayaan negara yang didimensikan menggunakan GDP percapita serta pembangunan dan keadilan yang didimensikan menggunakan gini coefficient. Periode dalam peneltian ini selama 6 tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Programs serta Sekretariat ASEAN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel negara dengan total observasi 48. Hasil Uji T menunjukkan bahwa peran negara dan sumber daya insani berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di ASEAN. Penerpan prinsip syariah, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di ASEAN. Sedangkan dari Hasil Uji F menunjukkan peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN. Dengan demikian, negara anggota ASEAN selain melakukan penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kekayaan negara juga perlu untuk memnuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pendapatan masyarakat terdistribusi dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian terbaru yang membuktikan pengaruh 5 variabel independen model dinamika Ibnu Khaldun yang terdiri atas peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara, serta pembangunan dan keadilan pada kemiskinan di wilayah Asia Tenggara.

---

This study attempts to analyze the dynamic model of Ibn Khaldun on poverty in ASEAN. Ibn Khaldun's dynamics model variable consists of the role of the state that is dimensioned using government effectiveness, the application of sharia that are dimensioned using the corruption perception index, human resources that are dimensioned using the human development index, wealth of countries that are dimensioned using GDP percapita, then development and justice which are measured using the gini coefficient. The period in this study was 6 years 2012-2017. This study uses secondary data consisting of reports from the Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Program and the ASEAN Secretariat. The technique used in purposive sampling and obtained 8 sample countries with a total of 48 observations. The results of the T test showed the role of the state and human resources negatively related to poverty in ASEAN. Sharia principles, wealth of state, then development and justice positively related to poverty in ASEAN. The Results F test chose the role of the state, the application of sharia, human resources, wealth of state then development and justice related to poverty in ASEAN. Thus, ASEAN member countries in addition to implementing sharia principles and increasing wealth also offered to fulfill the needs of the society and ensure that public funds distributed well in order to reduce poverty in ASEAN. This research is the latest research that proves the influence of 5 independent variables dynamic model of Ibn Khaldun consisting of the role of the state, the application of sharia principles, human resources, national wealth, and development and welfare in the Southeast Asian region."