Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui kuasa yang dibentuk oleh budaya patriarki perempuan pekerja seks dilihat sebagai domain of power. Dalam berbagai peneltian perempuan pekerja seks kerap diposisikan sebagai korban dan digambarkan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya. Tesis ini mengkaji bagaimana perempuan pekerja seks di gang Kabar memperlihatkan kesadaran atas tubuhnya melalui pengetahuan yang mereka miliki untuk menunjukkan kuasanya terhadap pelanggan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus penelitian ini menemukan bahwa perempuan pekerja seks di gang Kabar memiliki kuasa untuk mengatur transaksi seksual yang terjadi antara dirinya dan pelanggan. Pengetahuan diidentikkan dengan kekuasaan. Melalui relasi kekuasaan, pengetahuan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang lain. Perempuan pekerja seks dalam penelitian ini menolak diposisikan sebagai objek dan menjadikan prostitusi sebagai suatu bentuk profesi yang membebaskannya mengeksplorasi tubuhnya. Menggunakan konsep relasi kuasa Michel Foucault dapat dilihat bahwa pengalaman yang telah dilalui oleh perempuan pekerja seks membentuk pengetahuan dan kesadaran mereka atas tubuhnya serta membuat mereka berdaya untuk melakukan negosiasi dan menunjukkan kuasanya terhadap pelanggannya.

---

Under the power moulded by patriarchal culture, female sex workers are seen as the domain of power. In various studies, women sex workers are often portrayed as victims and described as those who do not have power over themselves. This thesis explores how female sex workers in Kabar brothel show their awareness of their bodies using the knowledge they possess to control their clients. Using a qualitative approach with a case study method, this research found that female sex workers in Kabar brothel have the power to regulate sexual transactions that occur between themselves and clients. Knowledge is identified with power. Through power relations, knowledge has the power to influence others. The female sex worker in this study resists being positioned as an object and views prostitution as a form of choice that liberates her to explore her body. Using Michel Foucault's concept about power relations, it appears that the experiences of female sex workers shape their knowledge and awareness of their bodies and empower them to negotiate and control their clients."

"ABSTRAKDireksi yang menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas bukanmerupakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan.Akan tetapi, seorang anggota direksi tertentu dapat menjalankan peran ganda,sebagai seorang direktur dalam arti hukum perseroan sekaligus sebagai karyawanperseroan terbatas. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologinormatif, dengan menggunakan data sekunder. Jenis bahan hukum yangdipergunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan datayang dipakai adalah studi dokumen literatur diserta wawancara dan diskusi.Metode analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif, sehingga menghasilkansuatu bentuk penelitian deskriptif-preskriptif dan analitis. Dari hasil penelitiantersebut, didapat sebuah kesimpulan bahwa perangkat hukum di Indonesiamemberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang diputus hubungan kerjanyaberdasarkan hukum ketenagakerjaan. TKA yang diberhentikan dari anggotaDireksi diperlakukan sama dengan anggota Direksi Warga Negara Indonesia,berdasarkan hukum perusahaan.

---

ABSTRAKA limited company director is not an employee under the law of employment.But, a director doing particular function could act double role, as a director of alimited company and an employee of the company as well. This is a legalnormativethesis with normative typology, which uses secondary data. Theresearch used primary, secondary, and tertiary legal sources. Data is compiledwith techniques such as literature study, interview and discussion. Data analyticalmethods are qualitative-inductive which produce a descriptive-prescriptive andanalytical form of research. As result of the research, law in Indonesia gives thesame protection for both terminated foreign worker and local worker under thelabor law. Nevertheless, law in Indonesia also gives the same protection for bothterminated foreign director and local director under the company law."

"ABSTRACTPada tahun 2017, jumlah TKA telah meningkat menjadi 85.974 TKA yang sebagian besarnya berasal dari China. Peningkatan jumlah TKA di indonesia tersebut merupakan dampak dari penanaman modal, yang mana berpotensi untuk menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, dimana tenaga kerja Indonesia menjadi sulit untuk bersaing dengan para tenaga kerja asing tersebut. Bahkan, bagi beberapa tenaga kerja indonesia, bersaing dengan sesama merekapun masih merupakan permasalahan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja asing ini dengan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, pengaturan penggunaan TKA terkait pembatasan telah diatur dengan cukup baik, dimana peraturan terkait telah menuangkan pembatasan tersebut dalam rangka melindungi hak dan kewajiban dari para Tenaga Kerja Indonesia sendiri, namun begitu kekurangan dari pengaturan mengenai penggunaan TKA tersebut terletak pada penegakkan hukumnya yaitu pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan baik oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan maupun oleh Tim Pengawas Orang Asing tidak menjalankkan tugasnya dengan baik.

---

ABSTRACTIn 2017, the amount of Foreign Workers in Indonesia rise up to 85.974 workers in which most of them are from China. The rise of this Foreign Workers in Indonesia is an effect of Direct Investment, which might cause some problems in terms of employment, whereas Indonesias own workers struggles to keep up with those Foreign Workers. Moreover, for some of Indonesia`s own workers, it is still hard for them to compete with each others. In this research, it will discuss those problems with the methods of normative juridicial by researching literature materials that produce analitycal descriptive research typology. Based on the result of this research, the arrangement rules for the use of Foreign Workers in Indonesia are quite enough to provide the rights of Indonesia`s own workers, but there are still some major drawbacks, where it lays on the monitoring and supervision system that needs to be fixed."

"Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

---

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically."

"Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim.

---

This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim."

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan tenaga kerja asing atas Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pemerintah sekarang ini memberikan visa bebas kunjungan di dunia dengan tujuan untuk menaikkan kunjungan industri pariwisata yang berada di Indonesia. Namun, visa bebas kunjungan ini seringkali disalahgunakan bukan hanya untuk tujuan berlibur melainkan juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan cara yang mudah. Mudahnya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia juga mengundang konflik sosial di dalam masyarakat, terutama untuk tenaga kerja lokal di Indonesia. Bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, dibantu dengan data hasil wawancara dengan para pihak informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya, bahwa perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja asing telah di atur dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dari dimulainya membuat perjanjian kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut dikatakan bahwa tenaga kerja asing tidak mendapatkan kompensasi atas 13 tiga belas tahun ia bekerja dengan menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Stephen Michael Young terhadap perusahaan swasta dimana ia bekerja yaitu PT. Siemens Indonesia. Analisis yang dibahas adalah hal yang dilakukan perusahaan terhadap buruh/pekerja nya telah sesuai terhadap Peraturan perundang-undangan terlebih peraturan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explain the protection of foreign workers on Termination of Employment The government nowadays provides free visas to visit the world with the aim to boost the visit of the tourism industry residing in Indonesia. However, this visit free visa is often misused not just for vacation purposes but also for foreign workers to working in companies in Indonesia. It is undeniable that in this era of globalization has brought the mobilization of workers between countries in an easy way. The easy labor of foreigners to work in Indonesia also invites social conflicts within the community, especially for local workers in Indonesia. This form of research is normative juridical. The type of descriptive research, the data used is secondary data, assisted by data from interviews with the informants. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of his research, that the company in using foreign workers has been set firmly in the Regulation of the Republic of Indonesia. In the Laws of the Republic of Indonesia there are terms and conditions that must be fulfilled before employing foreign workers in Indonesia from the commencement of entering into a work agreement. The result of the research shows that in the ruling it is said that the foreign worker does not get compensation for 13 thirteen years he works by refusing the cassation appeal filed by Stephen Michael Young to the private company where he works that is PT. Siemens Indonesia. The analysis discussed that the company is appropriate in accordance with the laws and regulations especially the regulations on Manpower in Indonesia. "

"ABSTRAKIstilah pekerja/buruh migran sudah dikenal di dunia, namun di Republik Indonesia istilah pekerja/buruh migran disebut sebagai Tenaga Kerja Asing atau TKA. Dalam menggunakan TKA perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai tata cara, instansi yang berwenang, pengawasan, dan sanksi pelanggaran terhadap penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di lain sisi perlu juga diketahui bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut di lapangan dikaitkan dengan masalah TKA Ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai penggunaan TKA yang meliputi aspek persyaratan administratif, tata cara, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan TKA sudah memadai, namun diperlukan pengaturan TKA Ilegal terkait pengawasan TKA. Dalam pelaksanaan pengaturan mengenai penggunaan TKA di lapangan, terdapat permasalahan meliputi pengawasan secara administratif dan pengawasan di lapangan. Dalam praktiknya para pengawas masih menggunakan mekanisme surat-surat rekomendasi untuk melakukan pengawasan di lapangan karena pembentukan Tim Pora membutuhkan koordinasi antar-instansi, tidak hanya imigrasi tetapi juga instansi lainnya, yang pengawas anggap tahap administrasi koordinasi cukup menghabiskan waktu. Adapun terkait TKA Ilegal di lapangan, Pengawas Ketenagakerjaan memilih tidak menggunakan istilah TKA Ilegal dan menggunakan istilah TKA yang bermasalah.

---

ABSTRAKThe term migrant workers is well known in the world, but in the Republic of Indonesia the term migrant workers is referred to as Tenaga Kerja Asing or TKA. In the usage of foreign workers, it is necessary to know how the arrangement of procedures, authorized institutions, supervision and sanction of violations against the usage of foreign workers who working in the territory of the Republic of Indonesia based on applicable legislation in Indonesia. On the other hand, it is also necessary to know how the implementation in practice is associated with the problem of illegal foreign workers TKA Ilegal . This research uses Normative Juridical Research method which is conducted analytical descriptive with qualitative approach. The results of this study indicate that the regulation on the usage of foreign workers covering administrative requirements, procedures and sanctions for violation of using foreign workers is sufficient, but it is necessary to regulate the illegal foreign workers regarding supervision of the foreign workers. In the practice, there are problems in administrative supervision and supervision in the field. In practice the supervisors still use the recommendation letters mechanism to carry out the investigation because Tim Pora requires inter institution coordination, not only immigration but also other institutions which the supervisor considers the phase of coordination administration to be time consuming. As for illegal foreign workers, the Employment Supervisor chose not to use the term ldquo TKA Ilegal rdquo and use problematic foreign workers instead."