Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Commuter Line masih menjadi perwujudan transportasi publik yang sangat andal bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan angka pengguna setiap tahunnya secara signifikan. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator Commuter Line dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan. Maraknya laporan kasus pelecehan seksual di rangkaian Commuter Line menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat rentan terhadap kejahatan seksual terlebih saat situasi kepadatan berlangsung. Upaya program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh PT KCI nyatanya belum efektif menyelesaikan persoalan. Termasuk sosialisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun belum kunjung menjauhkan pengguna dari gelagat pelecehan seksual. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini tertarik meninjau pelaksanaan advokasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line lintas Bogor. Secara mendalam penelitian ini berfokus membahas strategi para aktor kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner & Brindis (2017) dalam melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, pemerintah, dan non-pemerintah, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan dinilai telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna terkait program dan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line, namun pihak penyedia layanan bersama pemerintah masih perlu terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan kerja sama dalam pengadvokasian kebijakan pencegahan pelecehan seksual ini.

---

Currently, the Commuter Line is still a reliable form of public transportation for the people of Jabodetabek. That is marked by a significant increase in users each year. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), as a Commuter Line operator, PT KCI is required to be able to provide quality services, especially in terms of safety and comfort. The rise of reports of cases of sexual harassment in the Commuter Line network shows that this service is very vulnerable to sexual crimes, especially when the situation is overcrowded. PT KCI's efforts to prevent and handle cases of sexual harassment in fact, is not been effective in resolving the problem. Including outreach guided by the Law on Crime of Sexual Violence, it has not yet kept users from signs of sexual harassment. Based on this case, this study is interested in reviewing the implementation of policy advocacy in raising awareness and supporting the prevention of sexual harassment on Commuter Lines across Bogor. In-depth, this research discusses policy actors' strategy, as Gardner & Brindis (2017) stated in conducting policy advocacy to increase awareness and understanding regarding sexual harassment prevention policies in Commuter Lines. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with service providers, government and non-government, and literature studies. The study result concluded that the advocacy strategy successfully increased public awareness of sexual harassment prevention programs and policies on the Commuter Line. However, service providers with the government still need to continue to increase the intensity of outreach and cooperation in advocating for this sexual harassment prevention policy."

"Di Indonesia, pelecehan seksual masih kerap terjadi di ruang-ruang publik terutama di dalam transportasi umum seperti kereta. Berbagai media daring pun memberitakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta rel listrik (KRL) maupun kereta api di bawah naungan PT KAI ini. Meskipun kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api yang diberitakan sama, masing-masing media menyajikan berita ini secara berbeda yang menghasilkan realitas yang berbeda pula. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan analisis teks pemberitaan di media daring yang berfokus melihat bagaimana media Kompas dan Detik melakukan framing pada wacana berita kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api. Dari analisis tersebut, penulis juga ingin melihat bagaimana tone berita yang dihasilkan framing media Kompas dan Detik terhadap kasus pelecehan seksual di kereta ini membentuk persepsi khalayak akan reputasi PT KAI. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kedua media melakukan framing berita dengan mengambil sudut pandang serta menekankan aspek tertentu yang berbeda satu sama lainnya. Kompas menyajikan berita kasus pelecehan seksual di kereta dengan menggunakan perspektif yang berpihak pada KAI. Sementara itu, Detik menyajikan berita kasus pelecehan seksual ini menggunakan perspektif yang berpihak pada pemangku kepentingan PT KAI, terutama pengguna layanan kereta dan publik. Hal ini menunjukkan, tone berita yang dihasilkan Kompas cenderung positif dibandingkan tone berita dalam media Detik yang cenderung negatif. Sehingga kedua media melakukan framing berita secara berbeda yang menghasilkan realitas yang kontradiktif terkait kasus pelecehan seksual di kereta. Hal ini juga menjadi temuan bahwa framing oleh media dapat membentuk bagaimana persepsi masyarakat terhadap reputasi perusahaan PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi umum kereta berdasarkan realitas yang ditampilkan di media.

---

In Indonesia, sexual harassment cases often happen in public transportation such as public trains. Several online medias cover these sexual harassment cases in public train provided by PT KAI. Although these medias cover the same cases of sexual harassment in public train of PT KAI, each media has different ways of serving the information regarding the cases, leading to different reality captured in the mind of their audiences. Therefore, the author conducted a text analysis in online media Kompas and Detik to see how both media frame their news report regarding the sexual harassment cases that took place in public train. From this text analysis, the author would also gain insights on how the tone of the news produced by Kompas and Detik through their framing regarding the sexual harassment cases in public train has shaped the public's perception toward corporate reputation of PT KAI. Based on the analysis conducted, the author found that these two media framed the news by taking a different point of view and emphasizing certain aspects that were different from each other. Kompas presents news regarding cases of sexual harassment in trains using a perspective that is in favor of PT KAI. Meanwhile, Detik presents the news of this sexual harassment cases using a perspective that favors PT KAI stakeholders, especially train service users and the public. This finding shows that the tone of news produced by Kompas tends to be positive compared to the tone of news produced by Detik that tends to be negative. Thus, Kompas and Detik as online media framed the news differently which resulted in contrast realities shown on each media related to cases of sexual harassment in the train. Other than that, the author found that framing by the media could shape how the public perceives the reputation of PT KAI as a provider of rail public transportation services based on the reality shown in the media."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"Pelecehan seksual di ruang publik merupakan fenomena produksi ruang yang terjadi akibat adanya perbedaan interaksi sosial yang saling bersinggungan yang akhirnya berdampak pada hak atas ruang aman dari pelecehan seksual. Komuter sebagai pelaku aktivitas di ruang publik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memproduksi ruang rawan pelecehan seksual. Sebagai area dengan pergerakan komuter terbesar di Indonesia, kejadian pelecehan seksual di Jabodetabek tidak bisa terelakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan tabulasi silang dan inferensial. Penelitian ini melihat kejadian dari pelecehan seksual di Jabodetabek menggunakan Data Survei Komuter 2019 yang dikaitkan dengan faktor individu meliputi jenis kelamin, usia, dan keterbatasan fisik serta faktor perjalanan meliputi aktivitas utama, moda transportasi, jarak tempuh, waktu keberangkatan, dan waktu kepulangan. Dari hasil penelitian ini, sebanyak 1% perempuan di Jabodetabek mengalami pelecehan seksual dan memiliki peluang 2,6 kali dibandingkan laki-laki. Secara hasil inferensial keseluruhan, komuter yang memiliki peluang terbesar untuk mengalami pelecehan seksual adalah perempuan, komuter usia 26-39 tahun, komuter dengan keterbatasan fisik parsial atau tidak terlihat, komuter dengan aktivitas utama bekerja, komuter yang berangkat dan pulang pada waktu non-rush hour, dan komuter yang menggunakan transportasi umum. Pengurangan kejadian pelecehan seksual dapat didorong apabila korban berani untuk melawan kejadian pelecehan seksual yang didukung dengan perubahan nilai dan norma, dasar hukum yang memberikan efek jera, serta infrastruktur yang layak agar terproduksinya ruang kota tanpa pelecehan seksual dan hak aman bagi komuter di Jabodetabek.

---

Sexual harassment in public spaces is one of the space production that occurs due to discrepancies of gender norms in social interactions. Commuters have higher risks to encounter sexual harassment as they spend more time in public spaces. Greater Jakarta has the largest number of commuters movement in Indonesia thus the incidents of sexual harassment in Greater Jakarta are inevitable. This study uses a descriptive quantitative approach using cross-tabulation and inferential methods. This study uses the 2019 Commuter Survey Data to analyze sexual harassment with individual factors including gender, age, and physical limitations as well as travel factors including main activity, mode of transportation, travel distance, time of departure, and time of arrival. From the results of this study, 1% of women in Jabodetabek experienced sexual harassment and has a higher probability than men by 2.6 times. From the inferential analysis, commuters who have the greatest probability to experience sexual harassment are women, commuters with age between 26 to 39 years, commuters with a partial or invisible disability, commuters with work as the main activity, commuters who depart and arrive during non-rush hours, and commuters using public transportation. Encouraging the victim to stand up against sexual harassment with the support of changing norms and values towards gender, the legal basis with deterrent effect, and also the proper infrastructure can help the production of urban space without sexual harassment and gain the safety rights for commuters in Jabodetabek."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Transportasi umum harus menyediakan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Tindakan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya di kota-kota metropolitan seperti Jabodetabek, masih merupakan masalah serius karena masih terjadi hingga hari ini. Mengingat pentingnya transportasi umum sebagai kebutuhan dasar untuk mobilitas dan aktivitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna menjadi suatu keharusan. Melalui analisis yang menggunakan crime pattern theory, ditemukan bahwa rutinitas penumpang yang menjadi korban sering kali beririsan dengan aktivitas pelaku yang memanfaatkan situasi tertentu untuk melakukan kejahatannya. Meskipun PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) telah mengimplementasikan beberapa strategi pencegahan kejahatan situasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut masih terdapat celah terhadap terjadinya pelecehan seksual apalagi berkaitan dengan kondisi khusus seperti terlalu padatnya kondisi gerbong kereta yang menjadi potensi terjadinya tindak pelecehan seksual serta fakta tentang masih rendahnya pelaporan kasus karena sistem pelaporan hingga penegakan hukum yang belum terlalu berorientasi pada korban.

---

Public transportation should provide a sense of safety and comfort for its users. Acts of sexual harassment in public transportation, especially in metropolitan cities such as Jabodetabek, are still a serious problem as they still occur to this day. Given the importance of public transportation as a basic need for mobility and community activities, creating a safe and comfortable environment for users is a must. Through analysis using crime pattern theory, it was found that the routines of passengers who become victims often overlap with the activities of perpetrators who take advantage of certain situations to commit their crimes. Although PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) has implemented several situational crime prevention strategies, the results of this study show that these efforts still have loopholes for the occurrence of sexual harassment, especially with regard to special conditions that are potential for sexual harassment and the fact that there is still a low level of case reporting because the reporting system to law enforcement is not very victim-oriented."

"Kemajuan teknologi informasi dan internet membuka peluang munculnya bentuk- bentuk baru dari pelecehan seksual terhadap perempuan. Media sosial seperti Twitter pun menjadi tempat bentuk baru pelecehan seksual marak terjadi. Meningkatnya penggunaan Twitter selama pandemi COVID-19 semakin memperbanyak kasus pelecehan seksual yang terjadi. Cyber flashing sebagai tindakan mengirim foto seksual eksplisit secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan penerimanya menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang difasilitasi teknologi serta terjadi di Twitter. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana cyber flashing dipraktikkan di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup observasi partisipan serta melibatkan perempuan pengguna Twitter yang menjadi korban dari praktik cyber flashing dalam wawancara mendalam. Praktik cyber flashing sebagai bentuk pelecehan seksual online menghambat perempuan dalam mewujudkan agensi mereka melalui ekspresi diri di Twitter. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan memahami praktik cyber flashing serta bagaimana perempuan menanggapi praktik ini melalui tindakan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan bentuk resistensi nontradisional dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di platform media sosial ini. Pada akhirnya, perempuan membentuk rasa aman dan mewujudkan agensi yang dimiliki dengan cara mereka sendiri.

---

Advances in information technology and the internet open up opportunities for the emergence of new forms of sexual harassment against women. New forms of sexual harassment are rife on social media platforms such as Twitter. The increasing use of Twitter during the COVID-19 pandemic has increased the number of sexual harassment cases. Cyber flashing is one of the sexual harassment forms that is facilitated by technology and occurs on Twitter. This research describes how cyber flashing is practiced on Twitter. This research employs a qualitative method that includes participant observation and involves women users who are victims of cyber flashing in in-depth interviews. The practice of cyber flashing as a form of online sexual harassment prevents women from exercising their agency through self-expression. This research also looks at how women perceive the practice of cyber flashing and how they respond to it through resistance. The findings show that women carry out non- traditional forms of resistance by utilizing the resources they have on this social media platform. Women ultimately create a sense of security for themselves and expresstheir agency in their own way."

"Pelecehan seksual di jalanan (street harassment) merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan sangat meresahkan. Dalam Islam, tindakan pelecehan seksual sangat tidak dibenarkan karena merupakan tindakan tercela dan keluar dari jalur syariat. Pelecehan seksual merupakan kemaksiatan dan dapat mendekatkan pelakunya dengan perbuatan zina. Pelecehan seksual tidak sampai kepada perbuatan persetubuhan, sehingga perbuatan tersebut belum tergolong sebagai zina. Pelecehan seksual jalanan tergolong sebagai jarimah takzir dan pelakunya harus dijatuhi ‘uqubat takzir. Di Indonesia, ‘uqubah takzir pelecehan seksual jalanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Dalam perspektif hukum Islam, ‘uqubat dianggap baik apabila telah sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pelecehan seksual di jalanan dan apakah Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Wtp, Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Bks dan Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Bli sebagai contoh putusan mengenai kasus pelecehan seksual di jalanan telah sesuai dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam mengenai street harassment dan menilai putusan-putusan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di jalanan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer berupa tiga putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat putusan yang ‘uqubat-nya telah sesuai dengan maqashid syariah dan memberikan keadilan bagi korban. Akan tetapi, terdapat juga putusan yang belum sesuai dengan maqashid syariah dan tidak cukup adil bagi para korban.

---

Street harassment is the type of crime that is closest to society and is very disturbing. In Islam, the act of sexual harassment is not justified because it is a despicable act and goes out of the path of sharia. Sexual harassment is a sin and can bring the perpetrator closer to adultery. The sexual harassment examined in this thesis does not reach the act of intercourse, so that when associated with Islamic law, the actions of the perpetrators of sexual harassment are not yet classified as adultery. In Islamic law, street sexual harassment is classified as jarimah takzir and the perpetrator must be sentenced to 'uqubat takzir. In Indonesia, 'uqubat tazkir in the case of street sexual harassment is regulated in the Criminal Code, Criminal Code Law, TPKS Law, and Jinayat Law on Qanun Aceh. In the perspective of Islamic law, 'uqubat is considered good if it is in accordance with maqashid sharia. Therefore, this study seeks to determine street sexual harassment in terms of Islamic criminal law and whether Decision Number 36/Pid.B/2020/PN.Wtp, Decision Number 209/Pid.B/2020/PN.Bks and Decision Number 53/Pid.B/2021/PN.Bli are in accordance with takzir in Islamic criminal law. This research aims to explain the view of Islamic criminal law on sexual harassment and assess decisions related to sexual harassment on the streets. This research is in the form of normative juridical with qualitative research methods with the support of primary data in the form of court decisions. From the results of the research, it was found that there are decisions whose 'uqubat' is in accordance with maqashid sharia and provides justice for victims. However, there are also decisions that are not in accordance with maqashid sharia and do not provide enough justice for victims."

"Penelitian ini fokus pada pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melibatkan seorang pegawai laki-laki dan terungkap di media daring. Dengan mengetahui bahwa media daring memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik melalui berita, framing berita yang dimuat oleh Kompas.com dan Detik.com seputar pelecehan seksual KPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Unit observasi penelitian ini adalah liputan berita pelecehan seksual di lingkungan KPI di Kompas.com dan Detik.com pada periode 1 September-12 Oktober 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com menyajikan framing yang lebih menunjukkan empati terhadap korban dan membawa perhatian bahwa korban harus diberikan keadilan hukum atau bantuan untuk pemulihan mental. Sementara itu, Detik.com menggambarkan framing bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama dirugikan dan membutuhkan bantuan, dan menekankan bahwa keduanya harus diberikan bantuan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka agar dapat pulih sepenuhnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian komunikasi, khususnya yang menganalisis framing liputan berita media daring terkait pelecehan seksual yang melibatkan korban laki-laki. Untuk penelitian analisis framing lebih lanjutnya, disarankan untuk menganalisis pemberitaan pada lebih dari dua media daring.

---

The focus of this study highlights an alleged sexual harassment case that has occurred in the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) involving a male employee that was recently revealed on online media. Knowing that online media can affect public opinion through news, the purpose of this study is to analyze the framing of news coverage published by Kompas.com and Detik.com surrounding the KPI sexual harassment case. This research employs a constructivist qualitative approach using the Gamson and Modigliani model framing analysis method. The unit of observation for this study are the news articles of sexual harassment in the KPI environment published on Kompas.com and Detik.com from September 1 to October 12, 2021. Results show that Kompas.com presented a framework that shows more empathy towards the victim and brings attention that the victim must be provided with legal justice or assistance to recover mentally. Meanwhile, Detik.com depicts a framing that both the victim and perpetrator have been harmed and puts emphasis that both must be provided with assistance for themselves and their families to fully recover. This study are expected to complement the repertoire of communication studies, especially those analyzing the framing of online media coverage related to sexual harassment involving male victims. For further research on framing analysis, it is recommended to analyze news coverage in more than two online media."