Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjalanan relawan politik di Indonesia dalam konteks elektoral menjadi variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mobilisasi suara. Penelitian ini melihat bahwa keberadaan relawan politik merupakan bentuk konkret dari kemajuan partisipasi politik warga negara. Meski demikian, keterlibatan politik warga negara dalam asosiasi ini juga kerap dipengaruhi dan ditentukan berbagai faktor. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang kemunculan organisasi relawan Ganjarian Spartan dan bentuk aktivisme politiknya dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pemilu 2024. Peneliti menggunakan sudut pandang teori aktivisme politik oleh Pippa Norris yang menjabarkan faktor penentu aktivisme dan sifat aktivisme guna menangkap berbagai perkembangan fenomena aktivisme politik yang terjadi dari awal pembentukan hingga pergerakan dukungan sejak deklarasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan fenomena relawan politik Ganjarian Spartan merupakan bagian dari aktivisme politik para pendirinya yang sudah berkecimpung sejak lama di dunia aktivisme. Keberadaan Ganjarian Spartan sebagai asosiasi kesukarelawanan pada akhirnya telah menjadi wadah pendorong anggotanya untuk terlibat dalam aktivisme politik yang baru seperti, pemungutan suara, aktivisme kampanye, aktivisme komunitas, hingga aktivisme kontak langsung.

---

The journey of political volunteers in Indonesia in the electoral context is an inseparable variable in efforts to mobilize votes. This study sees that the existence of political volunteers is a concrete form of advancing citizen political participation. However, political engagement in this association is also often influenced and determined by various factors. This study answers questions about the emergence of the Ganjarian Spartan volunteer organization and its forms of political activism in support of Ganjar Pranowo as president in the 2024 election. The researcher uses the point of view of the theory of political activism by Pippa Norris which describes the determinants of activism and the nature of activism to capture various developments in the phenomenon of political activism that happened from the beginning of formation to the movement of support since the declaration. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research shows that the phenomenon of Ganjarian Spartan political volunteers is part of the political activism of its founders who have been involved in the world of activism for a long time. The existence of Ganjarian Spartan as a voluntary association has finally become a vehicle for encouraging its members to engage in new political activism such as voting, campaign activism, community activism, to direct contact activism."

"Komunitas brand adalah suatu komunitas khusus, tidak terikat berdasarkan geografis, dan berdasarkan hubungan sosial yang terstruktur di antara para pengagum brand. Pada skripsi ini komunitas brand Lingkaran diangkat sebagai obyek studi dengan tujuan mengetahui nilai konsumsi apa saja yang mempengaruhi intensi seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas brand. Penelitian memakai pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis agar dapat menghasilkan generalisasi kepada pengikut Instagram Lingkaran selaku populasi. Peneliti memperoleh data primer berupa survei daring dari 191 responden (tingkat respon 31,8%) yang terpilih berdasarkan teknik simple random sampling lalu dihubungi langsung melalui pesan pribadi. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya nilai sosial dan nilai kondisional yang berpengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 33,1%. Sementara nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai epistemik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas brand. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik seseorang yang mempunyai intensi untuk menjadi bagian dari komunitas brand Lingkaran adalah orang yang memiliki minat pada industri kreatif tetapi hanya bersosialisasi ketika didukung situasi tertentu. Maka dari itu, penelitian mengimplikasikan Lingkaran untuk lebih memerhatikan aspek interaksi sosial, peningkatan sosial, dan situasi ketika merancang strategi komunikasi supaya semakin memotivasi pengikut Instagram untuk bergabung menjadi anggota komunitas brand Lingkaran.

---

A brand community is a specialized, non-geographically bound community, based on a structured set of social relationships among admirers of a brand. This thesis wants to see what consumption values influence someone's intention to be part of the brand community, using the Lingkaran as the object of this study. The research uses a quantitative approach that emphasizes hypotheses testing to produce generalizations to Lingkaran's Instagram followers, which used as the population of this study. Researchers collect primary data in the form of an online survey from 191 respondents (31.8% response rate) who were selected based on simple random sampling techniques and contacted through private message. By using multiple linear regression analyses, the results of this research show that only social value and conditional value had significant influence with a contribution of 33.1%. On the other hand, functional value, emotional value, and epistemic value do not significantly influence someone's intention to be part of the brand community. These findings indicate that character someone who has the intention to be part of the Lingkaran's brand community is someone who has interest in the creative industry but only socializes when supported by certain situations. Therefore, research suggests that Lingkaran should pay more attention to aspects such as social interaction, social improvement, and situations when designing communication strategies to further motivate Lingkaran's Instagram followers to join the brand community.

"

"ABSTRAK

Libanon adalah sebuah negara di Timur Tengah yang menerapkan pola patron-client dalam dinamika politik. Pola ini berjalan sejak jaman Usmani sampai pada masa pemerintahan Republik Libanon dan terns berjalan dalam memasuki abad ke-21. Di Libanon zaim (tokoh masyarakat) adalah sang patron, sementara masyarakat adalah para client. Kepemimpinan zaim (jamak: zuama') di Libman sangat dominan pada masa terbentuknya Republik Libanon pada tahun 1943, perang saudara dan pada pemilu parlementer. Ini menunjukkan bahwa pola patron-client yang feodal, dapat eksis pada sebuah negara dan masyarakat yang telah mengadopsi ideologi republik.

Metode yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah metode studi kasus. Di mana tesis ini hanya menjelaskan pola patron-client di Libanon. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka.

Pola patron-client dapat tetap berjalan di Libanon, karena pola ini adalah sebuah pola yang 'nail?. Pola patron-client dapat memasuki dan 'berasimilasi' dengan sistem republik. Zuama' juga dipandang sebagai pengikat sebuah komunitas, tidak hanya sekedar pemimpin komunitas. Sistem patriarchal yang telah membudaya di Libanon selama berabad-abad juga menjadi penyebab mengapa pola patron-client tetap berjalan di Libanon. Zuama' dipandang sebagai sang ayah dan provider, yang otoritasnya tidak dapat diganggu gugat oleh komunitas. Namun dengan berjalannya waktu, kekuasaan zuama' tergeser dengan naiknya pamor politisi-politisi non-zuama', khususnya dari warga Syiah. Hal ini dikarenakan zuama' tidak dapat memberikan sesuatu kepada komunitas, khususnya warga Syiah.

---

ABSTRACT

Lebanon is a country in the Middle East that's still use patron-client relationships in her political dynamics. Patron-client relationships in Lebanon have existed since the Ottoman time up to the present time. In Lebanon zuama' (community leaders) act as the patrons, while the clients are the rest of the populations. Zaim or zuama' (p1.) have been very dominant during the establishment of the republic in 1943, civil wars, and parliamentary elections. It shows that, even though patron-client system is feudal in nature, it has survived in a country which adopting republican system of government.

The method use for this thesis is a study case method. Since this thesis is concentrate in explaining patron-clients patterns in Lebanon. Researched for this thesis was done through library researches.

Patron-client patterns still exist in Lebanon because of its 'fluidity'. It can 'penetrate' and 'assimilate' with the republican system. As for the community, zuama' are seen as someone who holds the community together, not only as a mere leader. Patriarchal system in Lebanon, which had become a part of the local culture, had contributed to the existence of patron-clients patterns. Zaim is seen as the father and the provider of the community with unquestioned authority. However, as the time moves on, the authority of zuama' had been challenged by non-zuama' politicians, especially among the Shi'a community. These changes occur because some zuama' are unable to fulfill the needs of their communities."

"

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti korporasi, pejabat publik, pelaku bisnis terkemuka dengan tujuan untuk menghentikan dan menggagalkan partisipasi publik yang dilakukan individu atau organisasi non-pemerintah, salah satu sasaran dari SLAPPadalah aktivis lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang penerapan Anti-SLAPP sebagai pencegahan dari SLAPP di dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pelaksanaan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum sesuai dengan norma dari Anti-SLAPP yang mengakibatkan kasus SLAPP terhadap aktivis lingkungan hidup masih terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP di Indonesia berdasarkan analisis Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/Pn.Mlg diterapkan apabila aktivis lingkungan hidup sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan hidup, seharusnya Anti-SLAPP merupakan perlindungan untuk warga negara atas haknya untuk berpartisipasi terkait permasalah publik tanpa intimidasi dari pihak lain, seperti di Amerika Serikat dan Australia.

---

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is a civil or criminal lawsuit brought by powerful subjects, such as corporations, public officials, prominent business person with the intention to stop and thwart public participation by individuals or non-government organizations, one of SLAPP suit target is an environmental activists. Indonesia laws regulate the application of Anti-SLAPP under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but the implementation of Anti-SLAPP in Indonesia is still not in accordance with the norms of Anti-SLAPP which resulted in the SLAPP case against environmental activists still occurring. This research is a juridical-normative legal research. The results of this study indicate that the application of Anti-SLAPP in Indonesia based on analysis of Decision Number 177 / Pdt.G / 2013 / Pn.Mlg applied when environmental activists filed a prior lawsuit related to environmental issues, Anti-SLAPP ought to be a protection for citizens for their rights to participate in public matter without intimidation from other, as well as in the United States of America and Australia.

"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbentuknya tim sukses perempuan yang baru pertama kali ada di Kabupaten Temanggung. Tim sukses tersebut bernama Jaringan Srikandi yang mendukung pasangan calon Hadik-Bowo dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Jaringan Srikandi dibentuk oleh Denty, istri Bowo, calon wakil bupati yang menang dalam pilkada tersebut. Tugas dari tim sukses ini adalah merekrut perempuan lain untuk bergabung menjadi anggota Jaringan Srikandi dan menjaring suara pemilih di wilayah mereka masing-masing. Dalam pembentukan Jaringan Srikandi, Denty memanfaatkan relasinya dengan perempuan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Persatuan Wanita Olahraga (Perwosi). Selain Jaringan Srikandi, Hadik-Bowo juga memiliki tim sukses dari partai politik dan relawan bentukan Hadik, bernama Timses HB, yang anggotanya adalah laki-laki. Meskipun pembentukannya terpisah, namun dalam perjalanannya kedua tim ini bergabung.Keputusan perempuan untuk menjadi tim sukses, yang aktivitasnya membutuhkan waktu, tenaga, dan mengharuskan mereka keluar dari ranah domestiknya, tentu memiliki motivasi tertentu. Oleh sebab itu, tulisan ini meneliti motivasi perempuan bergabung dengan Jaringan Srikandi. Selain itu, masuknya perempuan sebagai elemen baru dalam tim sukses yang selama ini identik dengan laki-laki, menjadi warna tersendiri. Ketiadaan pengalaman berpolitik perempuan dalam masyarakat patriarki mempengaruhi relasi keduanya. Dengan demikian tulisan ini juga akan meneliti relasi yang terjalin antara Jaringan Srikandi dengan Timses HB.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teori perempuan dan politik, teori partisipasi politik, dan teori rekrutmen politik untuk menganalisa permasalahan di atas.Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi perempuan bergabung dengan Jaringan Srikandi adalah keinginan balas budi, sungkan menolak ajakan perekrut, dan senang dengan aktivitas tersebut (social gratification); keinginan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (civic gratification); keinginan dekat dengan tokoh demi kepentingan materi tertentu (material benefit); serta keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan menunjukkan kemampuan diri. Dalam kaitannya antara relasi perempuan (Jaringan Srikandi) dan laki-laki (Timses HB), penelitian ini menemukan bahwa stereotype gender mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan yang bekerja dalam suatu tim.

---

The background of this study is the firstly forming of the women campaigner team in Temanggung Regency. This women campaigner team, named Jaringan Srikandi, which support Hadik-Bowo in Local Election of Temanggung regency 2018. This team was initiated by Denty, Bowo’s wife, the candidate of vice regent who win that election. Jaringan Srikandi is assigned for recruiting other women joining the team and soliciting votes on their living area. In initiating this team, Denty empowering her relations with small and medium enterprises (UKM), women peasant association (KWT), and sports women union (Perwosi). As a campaigners, Jaringan Srikandi did not stand alone. Hadik-Bowo also has a campaigner team from political party and Hadik’s volunteer. This team named Timses HB, whose members are men. Even though they were formed separately, but they work together.

Women’s decision to be a campaigner, that requires investing time and effort, moving outside their domestic space, must be based on certain motivation. Therefore, this research was conducted to investigate women’s motivation in joining Jaringan Srikandi. Moreover, the inclusion of women as a new element in the campaign team, which mostly was men, brought a new color. The absence of women political participation in a patriarchal society affcts men-women relation. Thus, this paper will also examine the relations between Jaringan Srikandi and the campaign team of Hadik-Bowo.

By using qualitative research method, this reseach operating theory of women and politics, theory of political participation theory, and theory of political recruitment to analyze the problems.

The research findings show that the women’s motivation in joining Jaringan Srikandi are return the favor and hesitate to reject the recruiter’s invitation, enjoy doing joint activites in groups (social gratifications); striving for community welfare (civic gratification); desiring to have close relation to the figure (material benefits); and desiring to empower themselves and showing their abilities. Gender stereotyping as the result of social construction affects the relationship of Jaringan Srikandi and Timses HB."

"Hollywood, sebagai pusat industri film yang terkenal, telah memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Terutama dalam konteks hubungannya dengan Negara Israel, Hollywood menjadi alat utama dalam mempengaruhi pandangan masyarakat. Selama bertahun-tahun, Hollywood menampilkan narasi yang menguntungkan pihak Israel dalam meruntuhkan citra Bangsa Palestina. Tidak jarang propaganda ini mengikutsertakan selebriti yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya. Munculnya suara baru yang menentang narasi tersebut datang dari beberapa aktivis dan selebriti seperti Susan Sarandon. Kendati demikian, pidato sang aktris dalam demonstrasi 17 November 2023 diputar balikkan oleh media Barat yang mengakibatkan publik dan industri “membalikkan punggung” mereka dari sang aktris. Susan dipecat oleh agensi yang telah menaunginya selama 10 tahun akibat tuduhan anti semitism yang dilekatkan padanya. Respon media Barat dan industri terhadap keterlibatan sang aktris akan ditinjau melalui teori Manufacturing Consent dan dianalisis melalui media framing. Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dan pengumpulan data secara studi literatur dari buku, jurnal, artikel, dan berita internet dari sumber terpercaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kuasa media oleh elit dan korporat tetap kuat, bahkan di era media sosial. Namun, masyarakat terus berupaya membangun solidaritas untuk mendukung isu-isu yang mengancam kehidupan di Palestina. Dengan mengecam ketidakadilan yang diterima aktivis dan figur publik yang menunjukkan advokasi #FreePalestine seperti Susan Sarandon, hingga upaya untuk melawan balik sistem yang membatasi ruang kebebasan berbicara seperti akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan gerakan media sosial.

---

Hollywood, as the center of the famous film industry, has played an important role in shaping public opinion. Including in the context of the State of Israel, Hollywood is the main tool in influencing people's views. Over the years, Hollywood has performed narratives that benefit the Israelis in undermining the image of the Palestinians. It is not uncommon for this propaganda to include celebrities who are considered to have a great influence on their audiences. The emergence of a new voice against the narrative came from several activists and celebrities such as Susan Sarandon. However, the actress's speech in the November 17, 2023 demonstration was reversed by Western media which resulted in the public and industry "turning" their backs from the actress. Susan was fired by the agency that had been watching her for 10 years due to allegations of antisemitism attached to her. The response of Western media and industry to the actress's involvement will be reviewed through the Manufacturing Consent theory and analyzed through media framing. Authors use qualitative writing and data collection methods to study literature from books, journals, articles, and internet news from reliable sources. This research reveals that media power by elites and corporations remains strong, even in the era of social media. However, the community continues to strive to build solidarity to support issues that threaten life in Palestine. By condemning the injustices received by activists and public figures who demonstrate #FreePalestine advocacy such as Susan Sarandon, and efforts to fight back against systems that limit the space for free speech, such as will contribute to the success of the social media movement."

"Penelitian ini berfokus pada manuver politik Hun Sen dan Joko Widodo yang berhasil membangun dinasti politik di negaranya masing-masing. Hun Sen menaikkan putranya, Hun Manet, sebagai perdana menteri melalui sejumlah manuver politik seperti dominasi Cambodia People Party (CPP), diskualifikasi partai-partai oposisi, pemberian posisi strategis kepada pada petinggi partai yang pernah kritis terhadapnya, dan penggunaan kekuatan militer. Joko Widodo juga berhasil mengangkat putranya Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden dengan berbagai manuver seperti konsolidasi partai politik di sekelilingnya, pembagian sembako sebagai program populis, dan menempatkan sejumlah loyalisnya di posisi strategis. Fenomena ini ditelaah melalui teori neopatrimonialisme yang menyusupkan pengaruh pada hukum dan kelembagaan sehingga politik dinasti dapat ditempuh melalui mekanisme prosedural. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengomparasikan manuver politik Hun Sen dan Joko Widodo dalam membangun dinasti politik. Meski Kamboja dan Indonesia memiliki konteks politik yang berbeda,tetapi melalui manuver politik yang dilakukan Hun Sen dan Joko Widodo, keduanya sama-sama berhasil membangun dinasti politik.

---

This research focuses on the political maneuvers of Hun Sen and Joko Widodo who succeeded in building political dynasties in their respective countries. Hun Sen appointed his son, Hun Manet, as prime minister through a number of political maneuvers such as domination of the CPP, disqualification of opposition parties, giving strategic positions to party officials who have been critical of him, and the use of military force. Joko Widodo also succeeded in appointing his son, Gibran Rakabuming as vice president with various maneuvers such as consolidating political parties around him, distributing basic necessities as a populist program, and placing a number of his loyalists in strategic positions. This phenomenon is explored through the theory of neopatrimonialism, which influences laws and institutions so that political dynasty can be achieved through procedural mechanisms. Using qualitative methods, this research compares the political maneuvers of Hun Sen and Joko Widodo in building political dynasties.Even though Cambodia and Indonesia have different political contexts, through the political maneuvers carried out by Hun Sen and Joko Widodo, both havesucceeded in building political dynasties."

"Penelitian ini melibatkan variabel pengaruh paparan selektif dan prediksi afektif terhadap polarisasi politik. Penelitian menggunakan desain eksperimental. Partisipan penelitian adalah masyarakat umum dengan kriteria usia di atas 17 tahun dan pernah berpartisipasi dalam kegiatan politik masif di Indonesia seperti PilPres dan PilLeg ( N = 242). Instrumen yang digunakan adalah Political Ideology Scale dan Positive Affect Negative Affect Schedule. Hasil analisis Mixed ANOVA menunjukan polarisasi politik atau penguatan sikap awal partisipan setelah pemberian informasi yang berlawanan pada kategori kelompok Eksperimen-“Tidak”/kontra LGBT, Eksperimen-Konservatif dan Liberal- Konservatif. Hasil analisis Hayes Macro Process menemukan pengaruh moderasi prediksi afektif dalam pengaruh paparan selektif terhadap perubahan sikap ideologi politik.

---

This study involve effect of selective exposure and affective forecasting on political polarization. This study have experimental design. Participants of this study are general public that have criterion age above 17 years old and at least once participated in general public leaders election like Presidential election or Legislative election at Indonesia (N = 242). The instruments used in this study are Political Ideology Scale and Positive Affect Negative Affect Schedule.

The results of Mixed ANOVA showed that political polarization or strengthening of initial attitude that participants have after exposure of opposing view happen in group category Experiment-Contra LGBT, Experiment- Conservative and Control-Conservative. Hayes Macro Process Analysis results found that there is moderation effect of affective forecasting on the effect of selective exposure to change in political ideology."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hubungan antara partisipasi politik dengan subjective well being pada mahasiswa aktivis dan mahasiswa non aktivis di Universitas Indonesia. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik adalah CPS (Citizen Participation Study), sedangkan alat ukur subjective well being adalah SWLS (Satisfaction With Life Scale) dan PANAS (Positive Affect and Negative Affect Scale).Kelompok mahasiswa aktivis dan non- aktivis dibedakan berdasarkan keikutsertaannya sebagai pengurus bidang sosial politik atau ketua BEM. Responden penelitian berjumlah 128 orang dengan rincian 75 mahasiswa non-aktivis dan 53 mahasiswa aktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa non- aktivis.Uji partial correlation tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara partisipasi politik dengan subjective well being. Perbedaan kelompok juga tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi politik dan subjective well being.ABSTRACTThe objective of this research is to compare the correlation between political participation and subjective well being among activist student and non activist student in Universitas Indonesia. Political participation are measured with adapted CPS (Citizen Participation Study) survey and subjective well being are measured with SWLS (Satisfaction With Life Scale) and PANAS (Positive Affect and Negative Affect Scale). The group of activist student are identified by their participation as board member of social politics departments or as president of BEM (student executive board). 128 students are involved in this research, 75 students are nonactivist and 53 students are activist. This study shows that activist student have higher political participation compared to non activist student.Partial correlation examination does not show correlation between political participation and subjective well being. Group difference neither give effect to correlation beetween political participation and subjective well being., The objective of this research is to compare the correlation between political participation and subjective well being among activist student and non activist student in Universitas Indonesia. Political participation are measured with adapted CPS (Citizen Participation Study) survey and subjective well being are measured with SWLS (Satisfaction With Life Scale) and PANAS (Positive Affect and Negative Affect Scale). The group of activist student are identified by their participation as board member of social politics departments or as president of BEM (student executive board). 128 students are involved in this research, 75 students are nonactivist and 53 students are activist. This study shows that activist student have higher political participation compared to non activist student.Partial correlation examination does not show correlation between political participation and subjective well being. Group difference neither give effect to correlation beetween political participation and subjective well being.]"