Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah dinamisnya politik global antara negara Barat dengan Cina saat ini, Pemerintah Australia mengambil keputusan geopolitik yang cukup besar, yakni Perjanjian AUKUS. Perjanjian ini tidak hanya mempengaruhi dinamika pertahanan dan keamanan nasional dalam negeri Australia, namun juga akan berdampak pada stabilitas kawasan. Namun, pembentukan perjanjian AUKUS ini tidak terlepas dari mekanisme yang kurang demokratis, seperti minimnya transparansi pemerintah dan pengawasan parlemen terhadap perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan mekanisme yang kurang demokratis itu parlemen tetap mengambil sikap bipartisan terhadap perjanjian tersebut. Dengan menggunakan teori bipartisanship norm oleh Andrew Carr, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan mengapa parlemen Australia mengambil sikap bipartisan terhadap Perjanjian AUKUS. Teori bipartisanship norm menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi apabila sikap bipartisan tidak diambil oleh aktor yang bersangkutan. Dalam Perjanjian AUKUS, norma bipartisan memiliki dua konsekuensi jika tidak dijalankan, antara lain (1) partai menjadi kurang diuntungkan dalam pemilihan federal karena dinilai tidak mengutamakan keamanan nasional, dan (2) partai kehilangan kepercayaan dari aliansi utama Australia, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

---

In the midst of the current dynamics of global politics between Western countries and China, the Australian Government made a fairly major geopolitical decision, namely the AUKUS Agreement. This agreement will not only affect the dynamics of Australia's internal national defense and security, but will also have an impact on regional stability. However, the formation of the AUKUS agreement is inseparable from mechanisms that are less democratic, such as the lack of government transparency and parliamentary oversight of the agreement. However, with this less democratic mechanism, the parliament still takes a bipartisan attitude towards the agreement. By using the theory of bipartisanship norm by Andrew Carr, this study aims to explain why the Australian parliament took a bipartisan attitude towards the AUKUS agreement. The bipartisanship norm theory explains that there are consequences if the bipartisan attitude is not taken by the actor concerned. In the AUKUS agreement, the bipartisan norm has two consequences if it is not implemented, namely (1) the party becomes disadvantaged in the federal election because it is considered not to prioritize national security, and (2) the party loses the trust of Australia's main alliance, namely the United States and Britain."

"Pada tahun 2021, Australia mengumumkan keikutsertaannya dalam aliansi AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya. Melalui aliansi ini, Australia akan dipersenjatai dengan kapal selam bertenaga nuklir. Sebuah komitmen yang belum pernah Australia lakukan sebelumnya, baik dalam skema aliansinya maupun penggunaan unsur nuklir. Skripsi ini berusaha mengungkap alasan di balik keputusan Australia untuk ikut serta dalam AUKUS dengan menggunakan teori realisme neoklasik dari Ripsman, Taliaferro, dan Lobell yang menelusuri kebijakan luar negeri dari dua level analisis. Melalui teori tersebut, keputusan Australia untuk ikut serta dalam aliansi AUKUS dapat dilihat sebagai hasil dari stimulus kondisi sistem internasional yang diintervensi oleh kondisi domestik Australia. Kondisi sistem internasional, yaitu ketimpangan kekuatan relatif antara Australia dengan Tiongkok, sinyal ancaman yang jelas dari Tiongkok terhadap Australia, dan kondisi lingkungan strategis Australia yang masih bersifat permisif, menstimulus Australia untuk beraliansi dan melakukan balancing. Kondisi domestik Australia, yang mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman, mempersepsikan Amerika Serikat dan Britania Raya sebagai mitra, memiliki dependensi keamanan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan melihat kapal selam bertenaga nuklir sebagai sebuah kebutuhan, mengarahkan Australia untuk ikut serta dalam aliansi AUKUS. Dengan demikian, studi ini menemukan bahwa kondisi sistem internasional dan domestik Australia memiliki peran yang sama pentingnya dalam partisipasi Australia pada aliansi AUKUS.

---

In 2021, Australia announced its participation in the AUKUS alliance, together with the United States and the United Kingdom. The alliance will equip Australia with nuclear-powered submarines. A commitment that Australia has never made before in terms of the alliance scheme as well as the use of nuclear energy. This study seeks to uncover the reasons behind Australia's participation in AUKUS using neoclassical realism from Ripsman, Taliaferro, and Lobell, which explains foreign policy from two levels of analysis. Through the theory, Australia's decision to participate in the AUKUS alliance is the result of the systemic conditions' stimuli induced by Australia's domestic conditions. The systemic level, which comprises a relative power imbalance between Australia and China, clear threat signals from China towards Australia, and Ausralia's permissive strategic environment, stimulates Australia to alliance and balancing. Australia's domestic condition, which positioned China as a threat, perceived the United States and United Kingdom as allies, had strategic dependence with the United States and United Kingdom, and saw nuclear-powered submarines as a necessity, led Australia to partake in the AUKUS alliance. Thus, this study finds that Australia's systemic and domestic conditions play an equally important role in Australia's participation in the AUKUS alliance."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List.

---

This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List."

"Keputusan Australia untuk membentuk kerjasama pertahanan AUKUS telah menimbulkan kontroversi di antara negara-negara di kawasan, mengingat naiknya tensi diskursus Indo-Pasifik belakangan ini. Namun, AUKUS bukanlah sekadar aliansi pertahanan untuk menghadapi kekuatan revisionis, AUKUS memiliki signifikansi yang lebih dalam dan besar bagi arah kebijakan pertahanan Australia. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan keputusan Australia menandatangani kebijakan pertahanan AUKUS dan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir secara mendadak. Artikel ini berargumen bahwa AUKUS merefleksikan dilema budaya startejik dalam kebijakan pertahanan Australia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Secara strategis, AUKUS membuka peluang bagi Australia untuk terlibat dalam membentuk diskursus Indo-Pasifik serta menjadi wadah untuk mempercepat transfer teknologi di sektor pertahanan. Secara operasional, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di AUKUS akan meningkatkan kemampuan armada bawah air Australia pada misi sea denial dan sea control dalam operasi gabungan. Dengan menggunakan kacamata budaya stratejik, analisis studi kualitatif dari sumber literatur primer dan sekunder ini menyimpulkan bahwa AUKUS memanandakan kembalinya dan menguatnya pola ketergantungan stratejik pada kebijakan pertahanan Australia di era Indo-Pasifik

---

Australia’s decision to enter the AUKUS has caused controversies among regional powers, especially noting the heightened Indo-Pacific discourse lately. But AUKUS isn’t a mere alliance against revisionist power, it has much deeper and greater significance on Australia’s defence policies. The aim of this research is to explain why Australia decided to join AUKUS and to procure nuclear-powered submarine in such a hasty manner. This paper argues that AUKUS reflect the dilemmatic sub-strategic cultures within Australia’s defence policy considerations against the changing strategic environment in Indo-Pacific, the self-reliance and strategic dependence. Strategically, AUKUS presented Australia the opportunity to participate and shaping the Indo-Pacific under US-led initiative and act as technology catalysator on defence sector. Operationally, the nuclear-powered procurement under AUKUS will significantly boost Australia’s submarine fleet capability in sea denial and sea control mission as a part of larger coalition. Using strategic culture lens and studying primary and secondary documents in a qualitative work, the analysis of this paper concludes that AUKUS reflected the return and reinforced pattern of strategic dependence within Australia’s defence policy in the age of Indo-Pacific."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi khususnya hubungan bilateral antara Prancis dan Australia terkait peresmian Pakta Pertahanan AUKUS yang terdiri dari tiga negara, yaitu: Australia, Inggris dan, Amerika Serikat. Adapun beberapa pertanyan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Mengapa negara - negara Eropa memberi respon terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa terjadi pro dan kontra dalam respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa Critical Discourse Analysis (CDA) menganalisis respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, dan bagaimana operasionalisasi CDA, yaitu menurut analisis sosial dan menurut kognisi sosial terkait narasi pro dan kontra pembentukkan pakta pertahanan AUKUS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Wacana oleh Teun A. Van Dijk dan Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder yaitu diambil dari berita di media massa Inggris, Uni Eropa, dan Eropa terkait AUKUS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kontra prancis muncul dari sikap domestik. Sementara itu sikap Uni Eropa, negara – negara di Uni Eropa dan Eropa bersikap netral terhadap pembentukkan AUKUS berdasarkan yang tercermin dari sumber media massa negara – negara di Uni Eropa, Eropa, dan jurnal penelitian dari Uni Eropa.

---

This research aims to analyze the controversy, especially the bilateral relationship between France and Australia, regarding the inauguration of the AUKUS Defense Pact which consists of three countries, namely: Australia, the United Kingdom and the United States. The questions that will be raised in this study are why European countries respond to the formation of the AUKUS defense pact, why there are pros and cons in the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, why Critical Discourse Analysis (CDA) analyzes the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, and how to operationalize CDA, namely according to social analysis and according to social cognition related to the narrative of the pros and cons of the formation of the AUKUS defense pact. The theories used in this research are Discourse Analysis by Teun A. Van Dijk and Regional Security Complex by Barry Buzan. This research uses a qualitative method that uses secondary data, which is taken from news in the UK, EU, and European mass media related to AUKUS. The findings in this study show that the counter-French attitude arises from domestic attitudes. Meanwhile, the attitude of the European Union, countries in the European Union and Europe are neutral towards the formation of AUKUS based on what is reflected in the mass media sources of countries in the European Union, Europe, and research journals from the European Union"

"Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID-19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1).

---

This research is a case study at a type C private hospital in Bojonegoro Regency which aims to obtain unit costs for COVID-19 inpatients and their comparison with the Ministry of Health rate based on KMK No. HK.01.07/MENKES/5673/2021 and No. HK.01.07/MENKES/1112/2022. The unit cost is calculated for 1 COVID-19 patient for 1 inpatient episode, starting from the patient entering the COVID-19 ER until the patient leaves the hospital using the ABC method. The study was conducted on inpatient COVID-19 claim files who entered the hospital from October 1, 2021 to February 28, 2022 with the inclusion criteria: claim files that have a complete medical resume, patients who are included in the criteria for suspect, probable, and confirmed; with the exclusion criteria: COVID-19 inpatients who went home on their own request and were referred, claims that were not feasible, files with pending and disputed status as of April 2022. This research was conducted qualitatively by reviewing documents, interviews, and observations and consisted of 3 stage data collection. There are 57 inpatient COVID-19 claim files with the following characteristics: 54,39% female patients; with age <60 years as much as 61,40%; 49,12% of patients have had 2 COVID-19 vaccines; 57,89% of patients with no comorbidities; with 78,95% LOS for 1-5 days; 84,21% were discharged from the hospital recovering; diagnosis of U07.1 as much as 54,39%; 56,14% belong to the A-4-19-I group. The largest unit cost for COVID-19 inpatients was for diagnoses U07.1;E039 (A-4-19-II) valued at IDR 38.916.021,91, followed by U07.1; E11.9; E88.0 (A-4-19-II) worth IDR 31.122.007,44, then U07.1;I11.0 (A-4-19-III) worth IDR 30.558.210,40. Meanwhile, the smallest unit cost for COVID-19 inpatients is for diagnoses U07.1;G40.9, which is worth IDR 9.467.928,01 which is included in the level 2 group of confirmed COVID-19 diagnoses. Overall, the largest cost components are direct costs, which vary from 85-99% and indirect costs, which are 1-15%. The largest direct cost component is in the form of logistics costs (81-90%) which are used during the treatment of COVID-19 patients, while the service fee is 10-19%. There is a positive difference in the unit cost of COVID-19 inpatients when compared to the KMK rate No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. The biggest positive difference was in diagnoses U07.1;I64;G81.9, which was IDR 59.990.525,65. The smallest positive difference is IDR 4.149.364,92 in diagnosis U07.2 (A-4-18-I). When compared with KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 there is a negative difference in 9 ICD-10 diagnoses and 11 ICD-10 diagnoses have a positive difference. The largest negative difference was IDR 22.623.021,91 (U07.1;E03.9) and the smallest negative difference was IDR 29.199,24 (U07.1;E11.1)."

"Didapati bahwa sebanyak 22% dari total penduduk dunia memiliki hipertensi. Di Indonesia sebesar 34,1% dengan Jawa Barat sebesar 39,6%, Kota Bogor sebanyak 36,2%, dan Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 30%. Dari jumlah penderita hipertensi tersebut paling banyak adalah perempuan. Hipertensi pada perempuan banyak dialami dalam kehamilan dan dapat menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui gambaran karakteristik, pengetahuan, dan sikap ibu hamil terhadap hipertensi di Puskesmas Tanah Sareal tahun 2021-2022. Studi cross sectional dilakukan kepada 40 responden yang didapati dari purposive sampling. Data dianalisis secara univariat dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 5% ibu hamil mengalami hipertensi, 80% usia 20-35 tahun, 47,5% memiliki pendidikan menegah, 82,5% tidak memiliki faktor genetik, 75% sedang mengalami hamil tunggal, 62,5% multigravida, 72,5% memiliki pengetahuan tinggi, dan 55% memiliki sikap positif. Pengetahuan pada ibu hamil dapat mempengaruhi dalam pencegahan hipertensi dengan meningkatnya pengetahuan dapat meningkatkan kesadaran dalam pencegahan dan deteksi dini penyakit.

---

22% of total world population has hypertension. In Indonesia it has 34.1% with 39.6% in West Java, 36.2% in Bogor City, and 30% in Tanah Sareal District. From the number of patients with hypertension, most are women. Hypertension in women is often experienced in pregnancy and can cause death. This study aims to describe the characteristics, knowledge, and attitudes of pregnant women towards hypertension at Tanah Sareal Public Health Center in 2021-2022. A cross-sectional study was conducted on 40 respondents which was obtained from purposive sampling. The data analyzed with univariate and the results showed that 5% of pregnant women had hypertension, 80% aged 20-35 years, 47.5% had secondary education, 82.5% did not have genetic factors, 75% were having a single pregnancy, 62, 5% are multigravida, 72.5% have high knowledge, and 55% have a positive attitude. Knowledge of pregnant women can affect the prevention of hypertension with increased knowledge can increase awareness in the prevention and early detection of disease."

"Latar Belakang Tumor otak adalah neoplasma intrakranial di dalam otak atau di kanal tulang belakang pusat. Tumor otak ganas primer mempengaruhi sekitar 200.000 orang di seluruh dunia setiap tahun. Tumor otak disebabkan oleh pembelahan sel yang abnormal dan tidak terkontrol. Penanganan tumor otak di Indonesia masih belum terintegrasi baik dari segi promotif, preventif, maupun kuratif. Tumor otak sendiri dapat menyebabkan berbagai komplikasi sampai kematian. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan studi mengenai keterkaitan jenis, letak, dan ukuran tumor dengan skor fungsional berupa skor KPS yang didapatkan pasien pre dan post tindakan serta hubungannya dengan tingkat resektabilitas tumor pasien saat dilakukan operasi. Skor KPS dapat berfungsi sebagai salah satu faktor prognosis kualitas hidup pasien.MetodePenelitian ini akan menggunakan metode kohort retrospektif dengan melihat rekam medis pasien tumor otak dari tahun 2021 sampai 2022 yang ditatalaksana di RSCM. Rekam medis akan diambil secara consecutive sampling.HasilTerdapat hubungan antara jenis tumor dengan skor KPS pre operasi dimana nilai median untuk semua jenis adalah 80 namun, adenoma mendapatkan mean skor KPS tertinggi (84,59) dan jenis tumor lain mendapatkan mean skor KPS terendah (73,73). Ukuran tumor dan skor KPS pre operasi tidak didapatkan hubungan korelasi yang kuat yaitu hanya sebesar -0,194 (CI 95% -0,313 - -0,069). Letak tumor dengan skor KPS pre operasi didapatkan ada hubungannya dengan hasil tumor supratentorium memiliki median skor KPS pre operasi lebih tinggi dibandingkan tumor infratentorium. Hasil ini berbeda dengan studi-studi lainnya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Demikian juga dengan tingkat resektabilitas dengan skor KPS post operasi dimana didapatkan hasil signifikansi sebesar p=0,107 sehingga hubungannya tidak signifikan. Namun jika dilihat mediannya, (Gross Total Resection) GTR memiliki skor KPS post operasi yang lebih baik dibandingkan dengan (SubTotal Resection) STR yaitu 85 dan 80 secara berurut.KesimpulanPerbedaan jenis tumor mempengaruhi skor KPS pre operasi. Semakin besar ukuran tumor yang dialami pasien, maka semakin rendah skor KPS pre operasi yang didapatkan. Selain itu, skor KPS pre operasi juga berhubungan dengan letak tumor yang dialami pasien. Sedangkan, skor KPS post operasi pada penelitian ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat resektabilitas tumor pada pasien yang dioperasi.

---

Introduction

Brain tumors are intracranial neoplasms within the brain or in the central spinal canal. Primary malignant brain tumors affect around 200,000 people worldwide each year. Brain tumors are caused by abnormal and uncontrolled cell division. Management of brain tumors in Indonesia is still not integrated in terms of promotive, preventive and curative. Brain tumors themselves can cause various complications up to death. Therefore, In this study, an investigation was carried out to explore the correlation between the type, location, and size of the tumor and its impact on the functional score, measured by the KPS score, obtained from patients before and after surgery. Additionally, the study examined the association between the level of resectability and the type of tumor. KPS score can be used as one prognostic factor for patient quality of life.

Method

This study will use a retrospective cohort method by looking at the medical records of brain tumor patients from 2021 to 2022 who were treated at RSCM. Medical records will be taken by consecutive sampling.

Results

A correlation exists between tumor types and preoperative KPS scores, with a median value of 80 for all types. Adenomas achieve the highest mean KPS score (84.59), while other tumor types have the lowest mean KPS score (73.73). A weak correlation is observed between tumor size and preoperative KPS scores, with a coefficient of only - 0.194 (95% CI -0.313 to -0.069). There is a relationship between tumor location and preoperative KPS scores, as supratentorial tumors have a higher median preoperative KPS score compared to infratentorial tumors. These findings differ from other studies, suggesting the need for further research. Similarly, the level of resectability and postoperative KPS scores show a non-significant relationship with a p-value of 0.107. However, when looking at the medians, Gross Total Resection (GTR) is associated with a higher postoperative KPS score compared to Subtotal Resection (STR), namely 85 and 80, respectively.

Conclusion

The type of tumor affects preoperative KPS scores. The larger the tumor size, the lower the preoperative KPS score. Additionally, preoperative KPS scores are also associated with tumor location. However, postoperative KPS scores in this study do not show a significant relationship with the resectability of tumors in operated patients."

"Hadirnya media sosial di kehidupan sehari-hari memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dalam konteks kejahatan, media sosial juga berguna dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan suatu strategi dalam penegakan hukum, dimana media bertujuan untuk meminimalisir angka kejahatan dan mencapai ketertiban dalam masyarakat. Penulisan ini melihat bagaimana media sosial bisa menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengendalian kejahatan melalui viralisasi kasus kejahatan di media sosial tahun 2021-2022. Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan transisi ruang, viralisasi terjadi sebagai respon dari masyarakat di ruang siber yang melihat penegak hukum tidak maksimal dalam pengendalian kasus kejahatan. Kriminologi konstitutif melihat bahwa proses viralisasi di media sosial merupakan wacana yang diciptakan sendiri oleh warga internet melalui proses interaksi, sehingga membentuk konstruksi sosial atau realitas baru di masyarakat. Oleh karena itu, viralisasi kasus kejahatan di media sosial merupakan mekanisme penekan (pressure mechanism) yang efektif kepada penegak hukum agar bisa memproses kasus kejahatan dengan maksimal. 

---

The presence of social media in life allows us to communicate easily anywhere and anytime. In the context of crime, social media is also useful in crime prevention which is a strategy in law enforcement, where the media aims to minimize crime rates and achieve order in society. This writing looks at how social media can be an effective method of controlling crime through viralization of crime cases on social media in 2021-2022. By using the theory of collective behavior and space transition, viralization occurs as a response from people in cyberspace who see that law enforcement is not optimal in handling crime cases. Constitutive criminology sees that the viralization process on social media is a discourse created by internet citizens themselves through the interaction process, thus forming a new social construction or reality in society. Therefore, viralization of crime cases on social media is an effective pressure mechanism for law enforcement to be able to process crime cases optimally."

"Skripsi ini berfokus pada menilai prosedur tentang bagaimana pemerintah menerima suara publik sampai proses pembuatan undang-undang. Proses ini ketat dan isokratik bahwa masyarakat berbeda dari pemerintah niat dimaksudkan. Diagram dan grafik digunakan untuk lebih menilai dan memahami konteksnya. Langkah selanjutnya akan membandingkan kebutuhan masyarakat saat ini dan anomali intropeksi dari apa yang terjadi di masyarakat belum lagi kenaikan atau de apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dan kemudian dinilai ulang apakah dapat memenuhi harapan saat ini . Menganalisis dan dibandingkan proposal melahirkan pada bagaimana arsitektur bisa campur tangan dari pemahaman konteks pemerintah. Proyek ini bertema dan tesis ini berfokus pada tema distribusi. Dari distribusi konsep kemudian dikembangkan melalui desain. Proposal menunjukkan bagaimana masalah masyarakat saat ini membutuhkan penyesuaian dalam pemerintahan bagaimana bisa mendistribusikan sendiri seluruh masyarakat proses dan akomodasi yang menyediakan agar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Ini akan menunjukkan proses dari analisis sampai desain diselesaikan itu adalah sebuah ide yang bisa diterapkan ide tentang bagaimana pemerintah dapat memecahkan masalah saat ini dengan belajar melalui sejarah.

---

The thesis focuses on assessing the procedures on how the government accept the public voice up until the process of law making. This process is rigorous and isocratic that society differs from the intention government intended. Diagrams and graphics are used to better assess and understand the context. Next step would be to compare the present society needs and anomaly, introspecting of what is going on in the society, not to mention the appreciation or de-appreciation of the people towards government, and then reassessed whether it can fulfil the current expectation. Analysed and compared, a proposal brought forth on how architecture could intervene from understanding the government context.

The project was themed and this thesis focuses on the theme of distribution. From a concept a distribution, it then developed through the design. The proposal shows how the current society issue required a retrofitting within the government, how it could 'distribute' itself throughout the society, the process and accommodation it provides, in order for the government to meet the needs. It will show the process from analysis up until a resolved design; it is an idea that can be implemented, an idea on how the government can solve current issue by learning through history."