Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportasi laut kapal berpotensi memberikan bahaya pencemaran melalui kecelakaan kapal. Kargo curah kering berbahaya yang diangkut dapat secara langsung memberikan paparan terhadap lingkungan laut. Kargo curah kering seperti batu bara dan bijih besi merupakan contoh jenis kargo curah kering berbahaya. Namun, saat ini informasi mengenai bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering akibat kecelakaan kapal X, menganalisis kebijakan penanggulangan, serta menyusun strategi keberlanjutan penanggulangan. Metode yang digunakan adalah mixed methods kuantifikasi risiko bahaya pencemaran, dampak sosial ekonomi, analisis komparatif kebijakan, serta analisis SWOT untuk penyusunan strategi. Hasil yang didapatkan yaitu tumpahan kargo curah kering kapal X termasuk kategori risiko rendah. Tumpahan berdampak terhadap kondisi lingkungan laut, dengan estimasi sebaran tumpahan 874,187km2. Tidak terdapat dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Terdapat legal gap atas kebijakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun contingency plan nasional dan mengoptimalkan monitoring kecelakaan kapal.

---

Marine transportation has the potential to pose a pollution threat through ship accidents. Dangerous dry bulk cargoes carried may provide direct exposure to the marine environment. Dry bulk cargoes such as coal and iron ore are examples of dangerous dry bulk cargoes. However, current information regarding the dangers of pollution from spilled dry bulk cargo is still very limited. Therefore, this study aims to analyze the pollution hazard from spills of dry bulk cargo due to the X ship accident, analyze prevention policies, and develop strategies for sustainability of countermeasures. The method used is a mixed methods descriptive analysis of hazards, socio-economic impacts, policy comparative analysis, and SWOT analysis for strategy formulation. The results obtained are that the dry bulk cargo spill has an impact on marine environmental conditions, with an estimated spill distribution of 874,187km2. There is no socio-economic impact on the community around the location. There is a legal gap over the applicable policies. The strategy that can be implemented is to develop a national contingency plan and to optimize monitoring of ship accidents."

"Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik (beracun) di dalam tumpahan minyak merupakan ancaman yang serius bagi biota-biota yang hidup di sekitar lokasi kecelakaan kapal. Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak ini berakibat jangka panjang yang secara ekologis merupakan bahaya yang mengkhawatirkan. Kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu negara yang terkena tumpahan minyak dapat meminta ganti rugi kepada pemilik kapal atau asuransi yang menanggung kapal tersebut. Dalam hal ini dipergunakan Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 dan International Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971. Tujuan dari studi ini adalah mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pemilik kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka yang mengalami kecelakaan dan mencemari perairan Indonesia ditinjau dari konvensi internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam studi ini dapat disusun hipotesis yaitu pembayaran ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada kasus kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka belum memadai dari segi pemulihan dampak lingkungannya. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kejaksaan Agung, PT. Polynesia Bhakti, Badan Pusat Statistik, Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut, serta Lembaga Minyak dan Gas Nasional.

---

The hydrocarbons is a toxicant matter in the oil spill that become a serious danger for the sea biota at the location ofthe ship accident. The loss that come around because of the oil spill could be for long tenn eH`ect for that ecologically it became a serious danger.

The accident of the Nagasaki Spirit tanker with the Ocean Blessing cargo tanker caused an oil spill in the sea become a lossing for the sea itself as an affected sea. Because of that, the State which affected by the oil spill could request to the owner of the ship a compensation. In this case, The Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and The Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 used for.

The purpose of this study is to see the mechanism of the compensation which have done by the Indonesian Government to the owner of the Nagasaki Spirit tanker at the Maacca Strait which have accidented and polluted the Indonesian water viewed by The Intemational Convention.

According to the purpose above, In this study can arrange the hypothetis is the compensation is based on the strict liability consept on the Nagasaki Spiiit case at Malacca Strait it is not enough for the recovery of the marine environment.

This research uses a normative yuridis with the analitical descriptive. The source gathered based on the library study which enriched the interview with the competent instancy such as Ministry of Communication the Directorate General of Sea Communication, the Environment Impact Management Agency, the State Attorney of Indonesia, the Polynesia Bhakti Ltd, the Agency of the State Statistical, the Guard of The Beach and the Sea and also the Agency of the National Oil and Gas."

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum dalam insiden tumpahnya minyak dari Kapal MT Southern Mermaid di Perairan Ciwandan pada tahun 2013. Tindakan yang telah Pemerintah Indonesia ambil dalam menangani insiden ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Instrumen penegakan hukum yang ditempuh hanya satu pula, yaitu penegakan hukum pidana. Selain itu dari segi peraturan nasional, masing-masing peraturan melahirkan penegak hukum dan instrumen penegakan hukum yang berbeda-beda. Sehingga timbul persoalan kewenangan. Peraturan internasional juga dijadikan pembanding sebagai sarana untuk menangani kasus tersebut.

---

This thesis tells about enforcement of law on Southern Mermaid oil spill incident in Ciwandan 2013. The measures taken by Indonesia in the respect of solving this incident still unclear. The instrument of law enforcement that had been used by Indonesia merely criminal enforcement. Moreover, every national regulation creates different law enforcer and instrument of law enforcement, so that problem of authority occurred. In this thesis, international regulation used as comparison to national regulation."

"Adalah hal mutlak faktor keselamatan bagi setiap alat transportasi, tidak terlepas dengan armada transportasi air yaitu kapal. Salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam keselamatan adalah kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula yang disebut stabilitas kapal. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui nilai MG sin? atau lengan Koppel kapal model milik Teknik Perkapalan DTM FTUI serta sebagai referensi modul pengujian stabilitas statis kapal model pada lab kapal Teknik Perkapalan DTM FTUI. Metode yang dilakukan adalah menggambar kembali desain dari kapal model dengan menggunakan sofrtware Auto Cad 2006 dan Maxsurf PRO. Setelah dilakukan perhitunngan Hydrostatic Curve dan Cross Curve maka dilakukan inclining experiment. Hasil yang didapat adalah nilai stabilitas statis kapal model DTM FTUI untuk setiap variasi draft yang menunjukan bahwa stabilitas kapal pada kondisi draft maksimum lebih baik daripada kapal kosong.

---

Safety factor is absolute matter for every transportation , doesn't loose with water transportation fleet that is ship. One of the big influential factor in ship safety is ability to returns to position at first that called ship stability. Testing is meant to determine MG sin? value or righting arm model ship property of Naval Architecture Department DTM FTUI also used for reference testing static stability model ship in shipping lab.

With using by using sofrtware Auto Cad 2006 and Maxsurf Pro to redraw model ship property of Naval Architecture Department DTM FTUI. After done calculate Hydrostatic Curve and Cross Curve than doing inclining experiment. Result that got model ship static stability righting arm value of Naval Architecture Department DTM FTUI for every variation of draft that demoes that ship stability in condition draft of maximum better than empty ship."

"Kapal dapat berpotensi menyebabkan pencemaran minyak laut karena digunakannya laut sebagai salah satu alat transportasi pelayaran. Dampak akibat terjadinya insiden tumpahan minyak di laut oleh kapal dapat menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya adalah dalam kasus tabrakan kapal Hebei Spirit di Korea Selatan yang menumpahkan sekitar 10.900 ton minyak mentak ke laut. Peran P&I Club penting dalam menanggung risiko tabrakan kapal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam tesis ini penulis akan membahas dua rumusan masalah, yaitu pertama jaminan tanggung jawab hukum yang disediakan oleh Protection and Indemnity Club kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian third party liability coverage terhadap kerugian pencemaran minyak di laut akibat kecelakaan kapal, dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum P&I Club dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran minyak dilaut akibat kecelakaan kapal dalam kasus Hebei Spirit di Korea. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif dengan berlandaskan teori strict liability. Penelitian tesis ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa tanggung jawab hukum dari P&I Club terhadap pihak ketiga akibat pencemaran minyak di laut mengacu pada pay to be paid rules dan maksimal kompensasi yang diberikan diatur dalam pasal 5 ayat 1 CLC 1992. Dalam kasus Hebei Spirit, tanggung jawab dari Skuld P&I Club adalah berupa pembayaran klaim kepada pemerintah Korea melalui lokal koresponden dari Skuld Club yang berada di Seoul Korea.

---

Ships can potentially cause an oil pollution at sea due to the use of the sea as a means of shipping transportation. The impact caused by the occurrence of incidents of oil spills at sea by ships could causes an enormous loss. The example is in the case of the collision of the Hebei Spirit ship in South Korea which spilled around 10,900 tons of persistent oil into the sea. The role of the P&I Club is very important in bearing the risk of ship collisions that cause environmental pollution. This thesis will examine the legal liability guaranteed by P&I Club against the third parties in regard to oil pollution losses at sea due to ship accidents, also in terms of P&I Club's legal liability in settling compensation claims for oil pollution in Hebei Spirit case. The research method used in this thesis is juridical normative and will be elaborated based on strict liability theory. This research draws conclusions that third party liability provided by P&I Club in case of oil pollution at sea will be following the pay to be paid rules, with maximum amount of compensation subjected to article 5 paragraph 1 of CLC 1992. In the case of Hebei Spirit, the responsibility taken by Skuld P&I Club are to pay claim to Korean government through local correspondents of the Skuld Club located in Seoul Korea."

"Secara global, emisi gas rumah kaca dari kapal yang berlayar ini dapat menghasilkan emisi CO2 yang setara 940 juta metrik ton emisi CO2 rumah kaca pertahun. International Maritime Organization (IMO) mengembangkan strategi awal untuk mengurangi tingkat emisi green house gas (GHG) dari kapal yaitu IMO GHG Strategy, untuk mengukur ketercapaian tersebut diukur melalui nilai Energy Efficiency Design Index yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan komparasi antara besarnya tingkat emisi CO2 dari kapal jenis bulk carrier, oil tanker, container, general kargo, dan chemical tanker berbendera Indonesia dan tingkat emisi CO2 dari kapal berbendera Singapura dengan jenis kapal yang sama. Dari penelitian ini didapat bahwa pada baseline exsisting condition Kapal Indonesia persentase terbesar dicapai oleh kapal kontainer sebesar 31,85%. Sedangkan untuk Kapal Singapura, persentase terbesar dicapai oleh kapal General Kargo sebesar 29.17%. Sementara itu, dampak terbesar pengurangan emisi dicapai oleh keadaan penggunaan bahan bakar Methanol dengan penambahan instalasi Scrubber yang mampu menciptakan GHG Rating Score A pada 18% kapal Indonesia dan 34% Kapal Singapura. Sebagaimana yang dilakukan Singapura, optimalisasi pengurangan emisi dapat didukung oleh kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pajak karbon

---

Globally, greenhouse gas emissions from sailing ships can produce CO2 emissions equivalent to 940 million metric tons of greenhouse gas emissions per year. The International Maritime Organization (IMO) developed an initial strategy to reduce the level of green house gas (GHG) emissions from ships (IMO GHG Strategy), to measure this achievement through the value of the Energy Efficiency Design Index carried out in this study. This study was conducted to make comparisons between the levels of CO2 emissions from bulk carriers, oil tankers, containers, general cargo, and chemical tankers with Indonesian flagged and the level of CO2 emission from Singapore flagged vessels with the same type of vessels. From this study, it was found that in the baseline existing condition of Indonesian ships, the largest percentage was achieved by container ships (at 31.85%). Meanwhile, for Singapore Ships, the largest percentage was achieved by General Cargo ships (at 29.17%). The greatest impact of reducing emissions was achieved by the condition of using Methanol fuel with the addition of Scrubber installations which were able to create a GHG Rating Score A on 18% of Indonesian ships and 34% of Singaporean ships. Beside that, as it was done by Singapore, optimizing emission reductions can be supported by government policies with the implementation of a carbon tax"

"Dengan meningkatnya armada kapal di Indonesia, industri galangan kapal dibutuhkan sebagai bagian utama dari Industri Maritim agar mampu memberikan perawatan berkala sebagai persyaratan utama dari kegiatan operasional kapal. Peningkatan jumlah kapal yang melakukan reparasi di PT.X menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh dari proses reparasi kapal terhadap pencemaran air berupa logam berat Pb, Zn, Cu dan pencemaran udara dalam mempengaruhi kualitas lingkungan di area PT.X dan mengevaluasi komitmen manajemen PT.X sehingga dapat menyusun strategi industri galangan kapal yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif dilakukan dalam satu waktu. Kulaitas lingkungan di ukur berdasarkan indeks pencemaran air dan udara, dan pengolahan data dengan statistik. hasil dari penelitian adalah Stasiun A (15,82), B (14,26), C (3,78) dan D (1,29), 3 dari 4 stasiun melebihi baku mutu. Pada kualitas udara Stasiun E (94,73 mg/m3), dan F (1,75 mg/m3) hasil dari tingkat beban pencemaran udara melebihi baku mutu. Komitmen perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan dinilai baik oleh karyawan. Kesimpulan dari penelitian PT.X berada di Kuadran II (+1,1;-18) dengan strategi ST yakni : meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan dengan membentuk divisi lingkungan untuk mengurangi dampak dari kegiatan reparasi kapal.

---

With the increasing fleet of ships in Indonesia, the shipyard industry is needed as a major part of the Maritime Industry in order to be able to provide periodic maintenance as the main requirement of ship operational activities. The increase in the number of ship carrying out repairs at PT.X has resulted in a decrease in environmental quality. The purpose of this study is to analyze the effect of the ship repair process on water pollution in the form of heavy metals Pb, Zn, Cu and air pollution in influencing the environmental quality in the PT.X area and evaluating the commitment of PT.X management so that it can develop a sustainable shipyard industry strategy. The method used is a mixes method of quantitative and qualitative at one time. Environmental quality is measured based on the water and air pollution index, and data processing is statistical. The results of the study were Station A (15,82), B (14,26), C (3,78) and D (1,29), 3 of the 4 stations exceeded the quality standard. At station E (94,73 mg/m3) and F (1,75 mg/m3) air quality the results of the level of air pollution load exceeding the quality standard. The employees commitment to environmental management is considered good. The conclusion from the research PT.X is in Quadrant II (+1, 1 ; -18) with the ST strategy, that is : Inprove guidance and coordination in environmental management by forming an environmental division to reduce the impact of ship repair activities."

"Sungai Jangkok adalah salah satu yang termasuk tercemar berat di NTB. Nilai BOD telah melebihi standar baku mutu air kelas II dan menurut nilai Family Biotic Index (FBI) sungai dalam kategori tercemar berat bahan organik. Tujuan penelitian adalah mewujudkan pengelolaan DAS Jangkok yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi sungai melalui penerapan strategi pengendalian pencemaran. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara terhadap masyarakat, dan stakeholder (pemerintah dan LSM). Data kualitas air diperoleh dari DLHK NTB dan DLH Kota Mataram dan dilakukan pengambilan sampel dengan teknik composite sample. Metode yang digunakan adalah STORET, QUAL2Kw, regresi logistik dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Sungai Jangkok, Kota Mataram dalam kategori tercemar berat dari tahun 2015-2022 dengan rata-rata skor STORET adalah -79,25 dan beban pencemaran BOD, COD dan TSS yang masuk telah melebihi daya tampung beban pencemaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang baiknya persepsi masyarakat terhadap status pencemaran (67%) dan kebermanfatan sungai (59%), masih adanya perilaku membuang sampah dan/atau BAB di sungai (23%), kurang baiknya perilaku pencegahan (59%), kurang baiknya sarana pembuangan air limbah (40%) dan sampah (58%) dan masih adanya rumah yang membelakangi sungai (59%). Beberapa penyebabnya adalah belum terjadi sinergi lintas wilayah administrasi antarstakeholder, tidak ada penegakan hukum untuk masyarakat, program kerja bergantung anggaran pemerintah dan tidak ada disinsentif. Kesimpulan penelitian ini, strategi yang sesuai adalah membuat suatu program pengurangan beban pencemaran yang terintegrasi lintas kabupaten/kota, terintegrasi lintas lembaga dengan kewenangan berbeda, terintegrasi dengan masyarakat, dan sesuai dengan kondisi aktual sungai dan sosial ekonomi masyarakat.

---

Sungai Jangkok is one of those considered heavily polluted in NTB. The Biochemical Oxygen Demand (BOD) value has exceeded the standard for Class II water quality, and according to the Family Biotic Index (FBI) value, the river falls under the category of heavy organic pollution. The research objective is to realize sustainable management of the Jangkok Watershed in accordance with its river functions by implementing pollution control strategies. Data collection was conducted using questionnaires and interviews with the public and stakeholders (government and NGOs). Water quality data was obtained from DLHK NTB and DLH Mataram City, and sampling was carried out using the composite sample technique. The methods employed were STORET, QUAL2Kw, logistic regression, and SWOT. The research findings indicate that, in general, the Jangkok River in Mataram City falls into the heavily polluted category from 2015 to 2022, with an average STORET score of -79.25. Moreover, the pollution loads of BOD, COD, and TSS entering the river have exceeded the pollution carrying capacity. The condition is influenced by several factors, including the less favorable perception of pollution status (67%) and the usefulness of the river (59%) by the community. Additionally, the persistent behavior of littering and/or defecating in the river (23%), inadequate preventive practices (59%), insufficient wastewater disposal facilities (40%), and improper waste management (58%) are contributing factors. Moreover, the existence of houses backing up to the river (59%) also plays a role in the current condition. Some of the causes are the lack of synergy across administrative regions between stakeholders, the absence of law enforcement for the community, dependency on government budget for work programs, and the lack of incentives. The conclusion of this research suggests that the most effective strategy for taking is to develop a program for reducing pollutant loads that is integrated across districts and cities, integrated across agencies with various levels of authority, integrated with the community, and in accordance with the river's actual conditions and the socioeconomic community."

"This research aimed at understanding legal aspect of environment polution resulted in oil spilled by Pertamina Unit PengolahaN III Plaju at Musi River. The result of research proved that large and small oil spilled often happened at Musi and Komering river. The main sources of oil spilled were oil catcher or separator and others. Legal aspect of oil spilled preventation done by Pertamina was to use nonpenal system. stressing at pre-emptive, preventif, represive, and rehabilitative, or formula NP=P2R2"

"Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. Sehingga, untuk keadaan yang demikian dibutuhkan penetapan kematian. Penelitian ini akan melihat keberlakuan ketentuan orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdata dalam kaitannya dengan kecelakaan pesawat udara dan kapal laut yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan memperhatikan beberapa penetapan pengadilan, penulis mendapati bahwa pendapat Hakim mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 467 KUHPerdata dalam memberikan penetapan atas permohonan orang hilang yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara dan kapal laut masih beragam. The regulation of absence (afwezigheid) on article 467 of The Indonesian Civil Code recognize any person that leaves their domicile. In many cases, Airplane crashes and Ship accidents left many problems regarding missing and disappeared victims. These particular circumstances do not appear to affect the victim’s status as a legal subject, in which situations, would evoke legal uncertainty. A person should retain the status of a legal subject until the day of their demise, and therefore a court decision regarding legal presumption of demise is needed in cases of missing and disappeared victims. This research aims to concise the implementation of article 467 of the Indonesian civil code concerning absence, in cases of missing person as a result of airplane crashes and ship accidents. The research method used in this research is of library research which uses secondary sources of data. After a look through few court orders, as a conclusion to this research, it is found that judges view on this matter still varies."