Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Di Indonesia, dalam suasana yang demokratis, pemerintahan koalisi ditemui dalam semua sistem pemerintahan yang pernah berlaku. Realitas koalisi di Indonesia menunjukkan berbagai masalah baik dalam pembentukkannya maupun pengelolaannya, masalah yang dihadapi telah mengancam bahkan merusak stabilitas pemerintahan. Dalam pemerintahan yang dibentuk berdasar koalisi, potensi instabilitas memang lebih tinggi. Praktik penerapan koalisi di negara-negara bersistem parlementer di Eropa Barat menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan dijaga melalui aturan-aturan hukum yang memagari setiap tahapan pemerintahan. Proses politik yang terjadi dalam pembentukan dan mekanisme berlangsungnya koalisi sangat terpengaruh kepada aturan yang berlaku. Negara-negara bersistem presidensial di Amerika Latin juga menghadapi masalah ancaman stabilitas pemerintahan akibat dari dinamika koalisi yang tinggi. Di sistem presidensial Amerika Latin, aturan hukum menjadi alat untuk mendesain suasana yang kondusif bagi pembentukan dan pengelolaan koalisi dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan. Praktik pemerintahan koalisi sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia dan Praktik pengaturan terkait koalisi di negara-negara parlementer Eropa Barat serta negara-negara presidensial di Amerika Latin digunakan oleh penelitian normatif ini sebagai bahan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan jawaban bagi stabilitas pemerintahan dalam pembentukan dan pengelolaan pemerintahan koalisi di sistem presidensial Indonesia berdasar UUD NRI Tahun 1945. Desain aturan hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan koalisi yang terbentuk di Indonesia memperhitungkan realitas sistem kepartaian dan pemerintahan di Indonesia, karakter sistem presidensial dan perkembangan sistem parlementer dalam menjaga stabilitas sebagai tempat berasalnya konsep pemerintahan koalisi. Desain untuk stabilitas tersebut antara lain didapat dari penggabungan pemilihan umum serentak dengan sistem pemilihan presiden plurality atau majority with reduced threshold, pelembagaan koalisi pemerintahan yang sejajar dengan koalisi legislatif, dan penggunaan kekuasaan konstitusional presiden di bidang legislatif sebagai instrumen untuk membangun dan mengelola koalisi pemerintahan.

---

In Indonesia, in a democratic atmosphere, the coalition government is found in every government systems ever applied. In the era of parliamentary government, a coalition government is inevitable due to the fact that the parliament was fragmented so that no single party held an absolute majority of the seats. In the era of presidential government, a coalition government is also an option for the elected president even tough coalition was not the source of legitimacy for the ruling government. President who ruled in a highly fragmented multiparty situation chose to form a coalition to ensure the stability of the government. In reality, coalition in Indonesia showed various problems both in terms of the establishment and management. Problems encountered have threatened and even destabilized the government. In a government established under coalition, government stability is is likely to have more problems. Coalition practiced in countries applying parliamentary system in Western Europe show that government stability is maintained through legal rules that hedged every stage of governance. Political processes that occur in the establishment and the mechanism of coalition course are greatly affected by the prevailing rules. Latin American countries applying presidential system also face threats in the government stability due to the high dynamics of the coalition, just like the case in Western Europe. It can be seen on their experience designing a coalition through prevailing rules and laws. Coalition practiced by the government throughout the history of Indonesia and ruling practices in relations to coalitions in Western European countries applying the parliamentary system and Latin American countries applying the presidential system are used by these normative research as a source of historical approach and comparative approach. Both of these approaches are used to get an answer to the stability of the government in establishing and managing a coalition government in Indonesia’s presidential system based on Indonesia’s 1945 Constitution. Legal rulings designed to maintain the stability of the coalition government, take the reality of the party system and the Indonesian government, the characteristics of the presidential system and the development of parliamentary system into account in maintaining stability as the source of the concept of a coalition government. Designs to create the stability are among others received by combining simultaneous election with plurality presidential election or majority presidential election with reduced threshold, government coalition institutionalization parallel to legislative coalition, employment president’s legislative constitutional power as an instrument to form and manage the government coalition."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian lembaga negara dengan kajian politik ini membahas perkembangan koalisi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dalam era reformasi. Penelitian ini menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di Indonesia. Dalam menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia penulis menemukan bahwa konfigurasi partai politik dan koalisi partai politik yang terbangun turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), dan pendekatan kasus (case approach) ini merekomendasikan perlunya koalisi berbasis kesamaan ideologi dan haluan (platform) politik diantara partai politik yang berkoalisi, menata pelembagaan koalisi yang mapan, menata ulang format pemilu dalam arti luas.

---

This thesis is an interdisciplinary study between state organ studies and political studies that discusses the development of political party coalition in reformation era of the House of Representative of the Republic of Indonesia. In analyze the dynamic of political party coalition and its influence to application to the House of Representative function in Indonesia, the author find that the configuration of political party and political party coalition that was built also influences the function of the House of Representative of the Republic of Indonesia. The research conducted by statutory approach and case approach recommend that need to set up the coalition base on similarity ideology and political platform among political party in coalition, to institutionalizing of establish coalition and reformulation of general electoral design in broader sense."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

---

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana kerangka undang-undang omnibus diterapkan di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2023. Terdapat empat undang-undang omnibus yang berlaku yakni Perpu CK yang menggantikan UUCK, UUHPP, UUPPSK, dan UU Kesehatan. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Undang-undang, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, disusun dengan menggunakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman untuk menyusun bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa, serta tata letak dan tata susunannya. Bentuk luar dan bentuk dalam adalah yang dimaksud para ahli sebagai kerangka peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengaturan mengenai kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, undang-undang pencabutan, undang-undang perubahan, dan undang-undang omnibus diatur dalam Lampiran II UUPPP sebagaimana diubah UUPPP perubahan tahun 2022. Dalam definisi dan konsepnya di berbagai negara, undang-undang omnibus disebut sebagai undang-undang yang memuat materi-materi muatan yang bersifat heterogen, baik yang saling berkaitan ataupun tidak, seringkali berukuran besar dalam jumlah pasal atau kata, dan dibentuk dalam waktu yang dipersingkat atau dipercepat apabila dibandingkan dengan pembentukan undang-undang dalam bentuk lainnya. Sedangkan di Indonesia, undang-undang omnibus didefinisikan oleh Pasal 64 ayat (1b) dan angka 111b Lampiran II UUPPP perubahan tahun 2022 sebagai salah satu bentuk undang-undang yang dapat memuat tiga jenis pasal yakni pasal-pasal yang memuat materi muatan baru, pasal-pasal pengubahan materi muatan dari berbagai undang-undang lainnya, dan pasal-pasal pencabutan undang-undang yang ada secara sekaligus, dengan syarat adanya keterkaitan antara materi-materi muatan dari jenis-jenis pasal yang dimuat. Dalam konteks pengaturan dan penerapannya, kerangka undang-undang omnibus menyimpan berbagai permasalahan mulai dari masalah penggunaan istilah metode omnibus hingga masalah keberlakuan ketentuan-ketentuan definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum yang dimuatnya. Untuk itu, skripsi ini hendak mengajukan solusi berupa penyederhanaan jenis pasal yang dapat dimuat, penggunaan tabel, dan penggunaan delegasi kewenangan.

---

This thesis analyzes how the structure of omnibus laws is implemented in Indonesia in the period of 2020-2023. There are four omnibus laws in force, namely the Job Creation Perpu (government regulation in lieu of law) of 2022 which replaces the unconstitutional Job Creation Law of 2020, Tax Regulation Harmonization Law of 2021, Financial Sector Development and Strengthening Law of 2023, and the Health Law of 2023. This thesis is prepared using the doctrinal research method. Laws, as one type of legislation, are drafted using the legislative technique which is a guideline for preparing its general outlines, internal outlines, and linguistic usage and style, as well as the its grouping and ordering. The general outlines and internal outlines are what experts refer to as the structure of law. In Indonesia, the guideline for structuring the laws, especially ordinary laws, repealment laws, amendment laws, and omnibus laws are regulated in Annex II of the Legislation Making Law of 2011 (as amended by the Second Legislation Making Amendments Law of 2022). In its definition and concept in various countries, omnibus laws are referred to as laws that contain various measures, whether interrelated or not, are often large in number of articles or words, and are formed in a expedited legislative process compared to the formation of other form of laws. Meanwhile, in Indonesia, an omnibus law is defined by Article 64 sub-arcticle (1b) and number 111b of Appendix II of the Second Legislation Making Amendments Law of 2022 as a form of law that can contain three types of articles, namely articles containing new content material, articles amending content material from various other laws, and articles repealing existing laws, provided that there is a connection between the content material of the types of articles contained. In the context of its regulation and implementation, the structure of omnibus law holds various problems ranging from the problem of using the term ‘omnibus method’ to the problem of the applicability of definitional provisions in the general provisions to the subject matter provisions, penalties, transitional provisions, and final provisions. For this reason, this thesis will propose a solution in the form of simplifying the types of articles that can be contained, the use of table of contents, and the use of delegation of the power to legislate."

"Mahasiswa sebagai individu mengalami masa peralihan dari remaja menuju dewasa awal dikenal dengan tahapan emerging adulthood ditandai dengan lebih banyak bereksperimen dan bereksplorasi. Masa peralihan ini dapat menyebabkan stres dan tekanan pada mahasiswa yang bersumber dari faktor internal dan eksternal sehingga menyebabkan mahasiswa kesulitan. Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dapat mempengaruhi kesejahteraan dirinya termasuk menjadi pemicu munculnya ide bunuh diri. Maka dari itu, pentingnya memiliki dasar emosional yang baik yang dapat dibentuk oleh kelekatan dengan orang tua. Meskipun mahasiswa cenderung banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan memiliki interaksi dengan teman sebaya serta media sosial semakin dominan, namun kelekatan orang tua merupakan dasar utama yang dapat memberikan rasa aman pada seseorang. Seseorang dengan kelekatan aman dengan orang tua cenderung memiliki mekanisme koping dan mampu beradaptasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai hubungan kelekatan orang tua dengan ide bunuh diri pada mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada 306 mahasiswa FISIP Universitas Indonesia angkatan 2020–2023 dengan menggunakan accidental sampling. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui tingkat ide bunuh diri pada Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia angkatan 2020–2023; (2) mengetahui tingkat kelekatan orang tua pada Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia angkatan 2020–2023; dan (3) mengetahui hubungan antara kedua variabel yaitu kelekatan orang tua dan ide bunuh diri. Penelitian ini menggunakan instrumen IPPA (Inventory Parent and Peer Attachment) pada variabel kelekatan orang tua dan DSI-SS (Depressive Symptom Index-Suicidality Scale) pada variabel ide bunuh diri. Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, digunakan uji korelasi menggunakan Kendall’s tau-b. Setelah melakukan analisis data, ide bunuh diri pada Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia angkatan 2020–2023 berada pada kategori ide bunuh diri rendah sebesar 80,4% (n=246). Sedangkan, pada variabel kelekatan orang tua, responden memiliki tingkat kelekatan orang tua sebagian besar berada pada kelekatan orang tua pada kategori sedang sebesar 69% (n=211). Berdasarkan uji bivariat yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima artinya bahwa terdapat hubungan antara kelekatan orang tua dengan ide bunuh diri pada mahasiswa FISIP Universitas Indonesia angkatan 2020–2023. Kedua variabel menunjukkan korelasi cukup dengan arah korelasi negatif (-0,328) artinya bahwa semakin meningkatnya kelekatan orang tua maka risiko ide bunuh diri pada mahasiswa akan menurun, begitupun sebaliknya ketika kelekatan orang tua menurun maka risiko ide bunuh diri akan meningkat.

---

College students as individuals experience a transition period from adolescence to early adulthood, known as the emerging adulthood stage, characterized by more experimentation and exploration. This transition period can cause stress and pressure on college students which originates from internal and external factors, causing college students to have difficulties. Various difficulties faced by college students can affect their well-being, including triggering suicidal ideation. Therefore, it is important to have a good emotional foundation that can be formed by attachment to parents. Even though college students tend to spend a lot of time outside the home and have increasingly dominant interactions with peers and social media, parental attachment is the main basis that can provide a person with a sense of security. Someone with a secure attachment to their parents tends to have coping mechanisms and can adapt well. Based on this, this research discusses the relationship between parental attachment and suicidal ideation in students. This quantitative research was conducted on 306 FISIP students at the University of Indonesia class 2020–2023 using accidental sampling. The aims of this research are (1) to determine the level of suicidal ideation among FISIP University of Indonesia students class 2020–2023; (2) to determine the level of parental attachment to the University of Indonesia FISIP students, class 2020–2023; and (3) knowing the relationship between the two variables, namely parental attachment and suicidal ideation. This study used the IPPA (Parent and Peer Attachment Inventory) instrument on the parental attachment variable and the DSI-SS (Depressive Symptom Index-Suicidality Scale) on the suicidal ideation variable. To determine the relationship between the two variables, a correlation test using Kendall's tau-b was used. After analyzing the data, suicidal ideation among FISIP University of Indonesia students in the class of 2020–2023 was in the low suicidal ideation category at 80.4% (n=246). Meanwhile, in the parental attachment variable, respondents whose level of parental attachment was mostly in the medium category were 69% (n=211). Based on the bivariate test carried out in this study, it can be concluded that H0 is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a relationship between parental attachment and suicidal ideation among FISIP University of Indonesia students class of 2020–2023. The two variables show a sufficient correlation with a negative correlation direction (-0.328), meaning that as parental attachment increases, the risk of suicidal ideation in college students will decrease, and vice versa, when parental attachment decreases, the risk of suicidal ideation will increase."

"Penelitian ini membahas hubungan kelekatan orang tua dan keberfungsian keluarga dengan self esteem mahasiswa rantau dengan studi kasus pada mahasiswa rantau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia angkatan 2020-2023. Self esteem menjadi sebuah bentuk pemenuhan dalam tingkatan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, self esteem akan membantu individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa FISIP UI yang merasa bahwa dirinya kurang berharga. Hal tersebut akan menentukan self esteem yang dimiliki oleh mereka. Mahasiswa rantau penting untuk memiliki self esteem yang tinggi untuk menjalani aktivitasnya di kota perantauan agar tetap berfungsi secara sosial. Adanya self esteem yang tinggi di dalam diri mahasiswa rantau membuat dirinya berdaya sehingga mereka mampu memahami situasi yang mereka hadapi, mengelola masalah yang terjadi, menangani tantangan yang ada, dan memikirkan solusi untuk kedepannya. Keluarga dianggap menjadi sebuah sistem terkecil serta lembaga pertama yang bertanggung jawab atas perkembangan individu. Adapun peran dari orang tua dalam pembentukan self esteem mahasiswa yang merantau. Hal tersebut berguna agar mereka bisa menyesuaikan diri di manapun mereka berada termasuk di kota perantauan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan orang tua dan keberfungsian keluarga dengan self esteem mahasiswa rantau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan pada Maret 2024. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia angkatan 2020-2023 yang merantau dengan jumlah sampel sebanyak 197 orang. Dari hasil analisis menggunakan kendall’s tau-b menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan pada hubungan kelekatan orang tua dengan self esteem mahasiswa rantau yang memiliki kekuatan hubungan lemah. Sedangkan, antara keberfungsian keluarga dengan self esteem juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan serta berada di kategori lemah. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kelekatan orang tua dan keberfungsian keluarga dengan self esteem mahasiswa rantau. Adapun hal yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian ini, yakni menyediakan layanan konseling baik secara individu maupun kelompok agar mahasiswa yang merantau tetap menjaga self esteem yang baik dan mampu menjalin interaksi sosial.

---

This study discusses the relationship between parents attachment and family functioning with the self esteem of migrant students, using a case study migrants students from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, class of 2020-2023. Self esteem is a form of fulfillment in the hierarchy of human needs. Essentially, self esteem helps individuals in their daily lives. However, many FISIP UI students still feel that they are not valuable. This perception will determine their self esteem. It is important for migrant students to have high self esteem to carry out their activities in the city of their studies and to function socially. High self esteem within migrant students empowers them to understand the situations they face, manage occurring problems, handle challenges, and think about solutions for the future. The family is considered the smallest system and the first institution responsible for individual development. Parents play a role in forming the self esteem of migrant students. This is useful so that they can adapt wherever they are, including in the city where they study. Therefore, this study aims to determine the relationship between parents attachment and family functioning with the self esteem of migrant students. This research uses a quantitative approach with a descriptive research type. The instrument used is a questionnaire. The data collection technique in this study uses accidental sampling. Data collection was carried out in March 2024. The subjects of this study were students of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, class of 2020-2023, who study away from home, with a sample size of 197 people. The results of the analysis using kendall's tau-b show that there is a positive and significant relationship between parents attachment and the self esteem of migrant students, with the strength of the relationship being weak. Meanwhile, the relationship between family functioning and self esteem is also positive and significant and also falls in the weak category. Thus, there is a relationship between parents attachment and family functioning with the self esteem of migrant students. Based on this research, it is recommended to provide counseling services, both individually and in groups, so that migrant students can maintain good self esteem and foster social interactions."