Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2022, fungsi pemungutan pajak dialihkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ke Badan yang baru yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran (Bapenda). Berdasarkan keterangan awalan dari narasumber Bapenda diketahui terdapat perubahan dalam hal proses bisnis yang lebih efisien karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih terspesialisasi. Selain itu juga terdapat inovasi baru terutama dalam cara pembayaran pajak. Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dari sistem perpajakan dimana memiliki tujuan untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk menggali opini Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Hotel dan Restoran mengenai administrasi pajak pasca perubahan lembaga tersebut. Responden ditanya mengenai kondisi Administrasi Pajak mereka pada tahun 2021 dan saat ini dengan konsep ease of administration khususnya dimensi efficiency. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berbasis paradigma positivist dengan teknik pengumpulan data campuran (mixed - method). Data survei digunakan sebagai sumber utama dan wawancara mendalam sebagai sumber pendukung. Survei dilakukan secara luring, dengan Teknik face to face interview (60%) dan self-administrative questionnaire (40%). Di sisi lain wawancara mendalam dilakukan secara luring dan daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai Administrasi Pajak konsisten di kategori tinggi (~60%). Namun dibalik itu terdapat stagnasi dalam perbaikan efisiensi Administrasi Pajak di Kabupaten Pangandaran yang diakibatkan tiga hal. Pertama, masalah alat perekam transaksi yang menghambat proses bisnis Wajib Pajak belum juga teratasi karena koordinasi yang kurang erat dengan pemangku kepentingan terkait. Kedua, penetrasi pembayaran digital yang belum masif karena faktor kebiasaan dan kepercayaan terhadap bukti bayar. Terakhir adalah keengganan konsumen untuk membayar pajak.

---

In 2022, the tax collection function is transferred from the Pangandaran Regional Financial Management Agency to a new agency, namely the Pangandaran  Regional Revenue Agency (Bapenda). Based on initial information from Bapenda sources, it is known that there have been changes in terms of more efficient business processes due to more specialized human resources. In addition, there are also new innovations, especially in the method of paying taxes. Tax administration is one of the main elements of the tax system which aims to encourage voluntary tax compliance. For this reason, the research aims to explore the opinion of taxpayers especially hotel and restaurant taxpayer regarding tax administration after the change in the institution. Respondents were asked about the condition of their tax administration in 2021 and currently with the concept of ease of administration, especially the efficiency dimension. This research was conducted using a quantitative approach based on positivist paradigm using mixed – method data collection with survey data as primary source and indepth interview as secondary source. The survey was conducted using face-to-face interview techniques (60%) and self-administration questionnaires (40%). On the other hand, in-depth interviews were conducted offline and online. The results showed that most of the respondents rated Tax Administration consistently in the high category (~ 60%). But behind that there is stagnation in improving the efficiency of Tax Administration in Pangandaran Regency which resulted from three things. First, the problem of transaction recording devices that impede Taxpayer business processes has not been resolved due to lack of close coordination with relevant stakeholders. Second, the penetration of digital payments has not been massive due to habits and trust in proof of payment. Lastly is the reluctance of consumers to pay taxes."

"Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut.

---

The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances."

"Rendahnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal memerlukan tinjauan ulang terkait pemenuhan asas revenue productivity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak sarang burung walet yang ditinjau dari asas revenue prodoductivity dan tantangan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif post positivist dan teknis analisis data kualitatif. Hasilnya adalah pajak sarang burung walet tidak memenuhi asas revenue productivity dan terdapat beberapa tantangan yang menghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal, yaitu terdiri dari lingkungan habitat burung walet yang harus memiliki ketenangan sehingga BP2D tidak dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, domisili pengusaha sarang burung walet yang mayoritas tidak berada di wilayah yang sama dengan objek pajak, dan tingkat kepatuhan dan tertutupnya kelompok sasaran. Saran untuk pemerintah, yaitu dapat tetap menerapkan kebijakan pajak sarang burung walet dengan mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet atau kebijakan alternatif lainnya, pemerintah dapat melakukan policy termination sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan membuat kebijakan lain, yaitu kebijakan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet seperti yang telah diterapkan di daerah lain.

---

The low contribution of tax revenue of swallow nest in Tegal regency needs a review related to the fulfillment of the principle of revenue productivity. This research aims to analyze swallow nest tax policy in terms of the principle of revenue productivity and the challenge of collecting swallow nest tax in Tegal regency. This research was conducted with quantitative post positivist approach and technical analysis of qualitative data. The result is swallow nest tax does not meet the principle of revenue productivity and there are some obstacles obstruct the collection of swallow nest tax in Tegal regency. The obstacles consist of swallow birds habitat must have quiet place which affect BP2D can not get into the swallow nest building, swallow nest entrepreneurs domicile are mostly not in the same area as the tax object, the level of obedience and closed target group. Suggestions for the government is to keep applying the swallow nest tax policy by optimizing the revenue of the swallow nest tax or other alternative policy the government be able to perform policy termination comply with Article 2 paragraph 4 of Regulation Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and User Charges and make other policies, namely user charges permit for management and exploitation of swallow nest policy as has been applied in other areas."

"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Penghasilan Final atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kemudahan Administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana PPh Final atas UMKM, ditinjau dari asas keadilan, dan dari asas kemudahan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPh Final atas UMKM ditinjau dari asas keadilan adalah tidak adil dan ditinjau dari asas kemudahan administrasi juga tidak mudah, oleh karena itu perlu adanya evaluasi perlu dilaksanakan lebih baik agar mencapai hasil yang maksimal.

---

This study discusses the top Final Income Tax Analysis of Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) In terms of the principle of justice and the principle of Ease of Administration. This study aims to analyze how the final income over UMKM, in terms of the principles of justice, and of the principle of ease of administration. The method used in this research is descriptive quantitative approach.

The results showed that the final income above the SMEs in terms of the principle of fairness is not fair and in terms of the principle of administrative convenience is not easy, therefore the need for better evaluation needs to be carried out in order to achieve maximum results."

"ABSTRAK

Pelaksanaan sidang sengketa pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pasal 4 yang disebutkan bahwa sidang sengketa pajak yang dilaksanakan oleh pengadilan pajak dilakukan di Jakarta dan dapat dilakukan di luar daerah atau tempat lain jika hal tersebut dianggap perlu. Timbul permasalahan ketika wajib pajak daerah yang sidang sengketa pajaknya dilakukan di daerah memakai jasa konsultan pajak yang berasal dari Jakarta, wajib pajak harus menanggung biaya tim konsultan pajak yang datang ke daerah tempat persidangan dilakukan. Dari pihak pengadilan pajak juga akan menanggung biaya perjalanan dinas dari tim hakim pengadilan pajak yang akan memimpin persidangan, karena hakim yang memimpin persidangan berasal dari Jakarta dan tidak disiapkan oleh pengadilan pajak di setiap lokasi sidang sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pelaksanaan sidang sengketa pajak yang dilaksanakan diluar daerah Jakarta ditinjau dari asas ease of administation. Asas ini akan menjadi indikator apakah suatu administrasi pajak dalam suatu sistem perpajakan dapat dijalankan dan diterapkan secara ringkas, mudah, pasti, dan tidak berbelit-belit bagi wajib pajak maupun fiskus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivism, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dari empat asas ease of administration yang ada, asas certainty secara garis besar terpenuhi karena kepastian hukum baik dari aspek prosedur sampai dengan pelaksanaan sidang diatur dalam peraturan-peraturan yang jelas dan pelaksanaan sidang juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum ada suatu peraturan yang mengatur kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan ketua pengadilan pajak dalam menentukan tempat sidang. Asas efficiency belum terpenuhi karena penyelesaian sengketa pajak masih membutuhkan waktu lama dan tidak ada kepastian mengenai putusan dari pengadilan pajak sehingga hal tersebut menyebabkan penumpukan berkas sengketa pajak di pengadilan pajak dan biaya yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dan pengadilan pajak selama proses penyelesaian sengketa. Asas convenience terpenuhi karena prosedur dan pelaksanaan sidang sengketa pajak yang jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi dan menjalankannya. Asas simplicity sudah terpenuhi karena dalam prosedur administrasi yang dipersyaratkan pengadilan pajak sudah sederhana dan pelaksanaan sidang sengketa pajak di pengadilan pajak  lebih teratur.

---

ABSTRACT

---

The implementation of the tax dispute trial is regulated by the Law of The Republic of Indonesia No.14/2002 concerning Tax Court article 4 which states that the tax dispute trial conducted by the tax court can be held in Jakarta and other regions if it is deemed necessary. The problem arises when local taxpayers whose tax dispute trials are held outside Jakarta hire a tax consultant from Jakarta, the taxpayer must bear the transportation and accomodation costs of the tax consultant team who come to the region where the trial is held. The tax court institution also bear the travel cost of the official team of tax court judges who will lead the trial, because the judge who leads the trial comes from Jakarta and judges are not assigned by the tax court institution at each location of the tax dispute trial. This study aims to analyze the implementation of tax dispute trial held outside Jakarta in terms of the principle of ease of administration.  This principle will be an indicator of whether a tax administration in a taxation system can be run and implemented in a concise, easy, certain, and straightforward manner for taxpayers and tax authorities. The present research uses a post positivism research approach, by conducting in-depth interviews and literature studies. The results of research related to the four principles of ease of administration, indicate that certainty principles are generally fulfilled in terms of legal certainty from the aspect of procedure to the implementation of the hearing regulated in clear regulations and the implementation of the trial is also in accordance with applicable regulations, but there is no regulations governing the criteria considered by the head of the tax court in determining the place of the hearing. The principle of efficiency has not been fulfilled because the tax dispute settlement still takes a long time and there is no certainty regarding the decision of the tax court so that it causes the accumulation of tax dispute files in the tax court and high costs that must be incurred by taxpayers and tax court during the dispute settlement process. The principle of convenience is fulfilled because the procedures and conduct of tax dispute hearings are clear, straightforward, and easy for taxpayers to fulfill and carry out. The principle of simplicity is fulfilled because the administrative procedures required by the tax court are simple and the implementation of the tax dispute hearing in the tax court is more regulated.

"

"Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditinjau dari asas efisiensi di PT XYZ dalam memberikan kemudahan administrasi dalam hal pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang masih dalam tahap awal ini belum efisien terbukti dengan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik di PT XYZ.

---

This paper discusses the implementation of the policy Electronic Tax Invoice in terms of efficiency principle in XYZ Corp in providing ease of administration in terms of VAT compliance obligations. This study is a descriptive qualitative research design.The results of this study is the implementation of the policy Electronic Tax Invoice is still in early stage is not yet efficient proven by the many problems that occur in the implementation of policy Electronic Tax Invoice in XYZ Corp."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

---

In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation."

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

---

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before."