Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 149180 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Yusuf
Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Batas Nilai Pembebasan Tarif Bea Masuk Untuk Impor Barang Kiriman di Indonesia = Analysis of Policy Implementation for Decreasing of De Minimis Value Import Duty Exemption for Imported Goods in Indonesia
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan batas nilai pembebasan tarif bea masuk untuk impor barang kiriman di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang dikemukakan Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III bahwa dimensi komunikasi telah dilaksanakan sesuai arahan para pelaksana, dimensi disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen penuh untuk mencapai tujuan kebijakan , dan struktur birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pelaksana. Namun, pada dimensi sumberdaya masih mengalami kendala dengan keterbatasan jumlah staf dalam pelaksanaanya.
This study aims to analyze the Implementation for Decreasing of De Minimis Value Import Duty Exemption for Imported Goods in Indonesia. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques of literature studies and in-depth interviews. This study uses the theoretical basis put forward by Edward III with four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that policy implementation is based on Edward III's theory that the communication dimension has been carried out according to the executors' directions, the disposition dimension shows that the executors are fully committed to achieving the policy objectives, and the bureaucratic structure has been carried out by the functions and authority of each executor. However, the resource dimension is still experiencing problems with the limited number of staff in its implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Diana Evi Audina
Analisis Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Kiriman melalui E-Commerce = Analysis of Policy for Decreasing De Minimis Value of Imported Shipping Goods via E-Commerce
"ABSTRAK
Maraknya perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi sebuah pintu strategis bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan produk-produk impor. Namun, hal ini menjadi sebuah pemicu timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan Industri Dalam Negeri dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap eksistensi dan performa dari Industri dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah solusi dari isu tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang membahas mengenai urgensi dikeluarkannya kebijakan dan kerjasama pemerintah dengan e-commerce dalam penerapan kebiajkan ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dari dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk penekanan jumlah impor barang kiriman, perlindungan Industri Dalam Negeri dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil serta penghindaran praktik modus Barang Kiriman. Hambatan yang muncul sebelum dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai ketersediaan data, sedangkan hambatan saat dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai Keluhan Publik, Dampak Pandemi, dan Peningkatan Jumlah Dokumen Pembayaran.
ABSTRACT
The development of e-commerce in Indonesia has become a strategic door for businesses to trade imported products. However, this has become a trigger for unfair competition with domestic industries and can directly affect the existence and performance of domestic industries. This study aims to analyze the policy of Decreasing De Minimis Value of Import Duties for Imported Shipping Goods via E-Commerce determined by the government as a solution to the issue. This research focuses on analyzing the policy of decreasing de minimis value of import duties on imported shipments via e-commerce which discusses the urgency of issuing policies and the cooperation of the government with e-commerce in the application of this policy. In addition, this study also discusses the obstacles that arise from the issuance of this policy. This research is a qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate the urgency of the issuance of the policy is to reduce the number of imported shipments, protection of the Domestic Industry and create equal tax treatment and the effort to avoid the Shipment mode practice. The obstacles before the issuance of the policy were the availability of data, while the obstacles during the issuance of the policy are about Public Complaints, the Impact of the Pandemic, and the Increase in the Amount of Payment Documents."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqi Rakha Musyaffa
Analisis kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman = Analysis of policies for decreasing the exemption limit of import duty on the import shipment
"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.
This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.
"
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Fitriandri Prasetyo
Analisis kebijakan ambang batas nilai barang kiriman yang dikenakan bea masuk = Policy analysis of de minimis value of shipment subject to import duty
"Perkembangan e-commerce semakin meningkatkan arus barang lintas negara. Disaat barang impor yang masuk melalui e-commerce meningkat, pemerintah meningkatkan ambang batas nilai barang kiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dari fasilitas ambang batas nilai barang kiriman, proses formulasi kebijakan ambang batas barang kiriman yang baru, dan terkait implikasi kebijakan yang baru terhadap UMKM dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang pemerintah memberikan fasilitas barang kiriman, bagaimana proses formulasi kebijakan yang baru dan implikasi kenaikan ambang batas yang baru terhadap UMKM.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu latar penerapan ambang batas ini untuk meminimalisir biaya pemungutan lebih besar dari pada penerimaan dan juga untuk menyederhanakan prosedur. Dalam memformulasikan kebijakan berdasarkan pertimbangan yang ada namun belum mengikutsertakan pihak yang terdampak dari maraknya barang impor. Implikasi dari dinaikkannya ambang batas yang dirasakan bagi UMKM antara lain ketidaksetaraan perlakuan pajak dan meningkatnya persaingan antara produk local dengan produk impor.
The development of e commerce increases the flow of across countries goods. As imported goods entering through e commerce increase, the government increases the de minimis threshold. This study aims to analyze the background of the de minimis threshold, the process of formulation of the new freight threshold policy, and related things to the new policy implications for the domestic MSMEs. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The purpose of this research is to know the background of government giving de minimis threshold, how to process new policy formulation and implication of new threshold increase to the MSMEs.
The result of the research is the standard of this threshold to minimize the cost of collection is greater than the income and also to simplify the procedure. In formulating policies based on the considerations that exist but have not included the affected parties from the rampant imported goods. The implications of the increased threshold perceived for MSMEs include tax treatment inequality and increased competition between local products and imported products."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Destriana Kintantri
Analisis Kebijakan Kenaikan Batas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pribadi Penumpang = Analysis of Policies for Increasing the Exemption of Import Duty on Personal Effect
"Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kenaikan batas pembebasan bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Penelitian ini berfokus pada membahas alasan kenaikan batas pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang pribadi penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta hambatan yang terdapat dalam pemungutan pajak atas barang bawaan penumpang setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan ini untuk mempercepat proses pengeluaran barang penumpang dengan mengoptimalkan fasilitas kepabeanan yang telah ada. Selain itu, setelah dikeluarkannya kebijakan ini, terdapat hambatan dalam upaya pemungutan pajak dimana terdapat modus penghindaran pembayaran pajak berupa splitting dan underinvoicing dengan memanfaatkan batas pembebasan bea masuk yang dinaikkan untuk meminimalisir pembayaran pajak terkait.
This study aims to discuss the policy of increasing the de minimus value or exemption of import duty at some value on personal effect. This research focuses on consideration of increasing the de minimus value of personal effect issued by the government and barrier in collecting taxes on personal effect after the issuance of this policy. This research is qualitative research with a descriptive approach type. The study finds that the reason for issuing this policy is to accelerate of passenger goods clearance by optimizing existing customs facilities. In addition, after the issuance of this policy, there are various effort to prevent the tax avoidance of tax payments in the form of splitting and under-invoicing by utilizing the limit on exemption of import duties which is raised to minimize related tax payments."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nancy Woroantika
Analisis pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = Analysis of the provision of impor duty exemption on imported goods for the upstream oil and gas
"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemberian kebijakan berupa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi guna menunjang investasi disektor hulu migas dan mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pemberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pencapaian sasaran pada dasarnya tercapai namun pencapaian tujuan dari fasilitas ini belum tercapai sepenuhnya oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, dalam rangka meningkatkan produksi migas dalam negeri.
This study addresses the provision of import duty exemption policy on the import goods for the upstream oil and gas investment to support oil and gas sector and to encourage increasing domestic oil and gas production. This research focuses on the considerations of basic provision policy, the implementing, and the achievement of the objectives facilities as well as the barriers faced by the government.
This research used a qualitative descriptive approach. The results are in the context of achieving the objectives basically is reached but the achievement of the goals has not been fully achieved. Therefore, researchers suggest the government needs other measures not only on taxation sector but also on energy policy in order to increase the domestic oil and gas production."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46452
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sintya Ayuningtyas
Analisis Kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang, dan/atau Bahan dan/atau Mesin pada Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor = "Analysis of Custom Duty Exemption Policy on Imported Goods, and/or Materials and/or Machines on Small and Medium Enterprises with the Aim of Export"
"Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini.
The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juliana Sarah
Analisis penerapan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor = Analysis of implementation motor vehicle components import duty exemption policy
"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.
The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.
The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56710
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Hidayah
Implementasi Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Studi Kasus PT Sky Energy Indonesia) = Implementation of Exemption of Import Duties on the Import of Capital Goods in Solar Power Plants (Case Study of PT Sky Energy Indonesia)
"Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di masa yang akan datang hingga tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total bauran energi primer. Namun untuk memenuhi target tersebut, perusahaan membutuhkan barang modal yang memadai. Belum terpenuhinya barang modal untuk memproduksi alat pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, membuat pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya harus melakukan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dilaksanakan melalui berberapa tahapan dan pada nyatanya implementasi yang dilakukan belum cukup optimal, masih banyak faktor yang belum terpenuhi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya.
The Indonesian government is determined to maximize the use of renewable energy in the future until 2025, it is expected that renewable energy will reach 23% of the total primary energy energy. However, to meet these targets, companies need goods that are adequate. The unfulfilled capital goods for producing solar power plants in Indonesia have made the solar power generation industry have to import. Based on this background, the researcher wants to analyze the implementation of the import duty policy on the import of solar power plant capital goods and what are the factors that can implement the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of import duties on capital goods for solar power plants and to analyze the problems that occur in implementing this policy. This study uses a qualitative approach with literature study data techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation is carried out through several stages and in fact the implementation has not been optimal, there are still many factors that have not been fulfilled to take advantage of the import duty facilities on the import of capital goods for solar power plants."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinar Prabandari
Analisis implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor = Implementation analysis of government borne import duty on import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components
"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016.
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional.
Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.
Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.
This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.
This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.
The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>