Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik.

---

This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pasca Reormasi 1998. PKB merupakan partai politik yang sudah tiga kali mengikuti Pemilu pasca reformasi. Partai ini didirikan oleh PBNU dan memiliki basis massa warga Nahdliyin yang dianggap masih memiliki perspektif patriarki dalam menempatkan perempuan dalam agenda politik. Akibatnya peran dan posisi perempuan masih kurang terwakili baik di struktur partai maupun dalam lembaga legislatif. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana PKB mengimplementasikan kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik di struktur kepengurusan partai maupun pada Pemilu 2009 dan bagaimana pola rekrutmen caleg dilakukan serta peran elit PKB dalam menentukan nomor urut dan dapil bagi caleg.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi Henry B. Mayo dan Iris Marion Young yang menitikberatkan pada keadilan, persamaan dan kesetaraan politik yang merupakan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga digunakan teori rekrutmen politik dan keterwakilan politik perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berdasarkan wawancara dengan tujuh narasumber dan sekunder.Berdasarkan hasil penelitian diperlihatkan bahwa PKB megimplementasikan kebijakan afirmasi dalam dua hal: pertama, tindakan afirmasi pada Internal partai dimana PKB menempatkan lebih 38% perempuan dalam struktur kepengurusan partai (DPP PKB). Kedua,tindakan afirmasi pada Pemilu 2009. PKB telah memenuhi ketetuan UU Pemilu dengan megikutsertakan 33,7% perempuan dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2009 dan menerapkan sistem semi zipper yang menempakan satu perempuan diatara tiga caleg. Dalam proses seleksi caleg pada Pemilu 2009 di PKB dlakukan oleh Tim Mantap, Lembaga Pemenangan Pemilu, Pengurus DPP PKB dan juga perwakilan dari PBNU. Pihak-pihak tersebut yang menyeleksi dan menentukan nomor urut bagi caleg. Akan tetapi, karena waktu yang tidak memungkinkan, PKB tidak mengadakan uji kompetensi/tes wawancara kepada caleg sehingga penilaian hanya didasarkan pada seleksi berkas, rekam jejak caleg, pengalaman organisasi caleg, dan rekomendasi dari PBNU serta pertimbangan/lobi-lobi politik.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa PKB telah melakukan demokratisasi interal di partai dengan menempatkan 38% perempuan dalam struktur partai dan juga mengikutsertakan perempuan sebanyak 33,7% dalam DCT Pemilu 2009 dan beberapa caleg perempuan potensial mendapat nomor urut kecil. Melalui penerapan kuota tersebut maka PKB telah berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik yang merupakan nilai-nilai demokrasi.

---

ABSTRACTThe Thesis is directed by the women under representation in parliament after political reform in 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is one of the political party which has followed three times of the election after reform. This party was initiated by PBNU and has a lot of masses from Nahdliyyin societies, which they have a patriarchy perspective to place women in the political agenda. As the result from patriarchy perspective, position of women in politic still under representated in party structure and also in the parliament body. This research was also done to answer how PKB adopted affirmative action to increase women political representation in politic and how recruitment process of the candidate in 2009 election to be done. Beside that, in this research also want to know how the position of PKB‟s elites determining the consecutive number and electoral area.This research uses democracy theory by Henry B. Mayo and Iris Marion Young, especially the democratic value such as justice and political equality. Beside that, it uses political recruitment theory and women political representation. The method that is being used in this research is the qualitative method with a primary and secondary data usage and 7 respondent interview.As the result from the research showed that PKB has implementated affirmative action in 2 matters: first, affirmative action at the party internal, which PKB has accommodated 38% of women representation in party structure. Second, affirmative action at the 2009 election. PKB has accommodated 33,7% women representation in candidate list (DCT) at the 2009 election and implemented semi-zipper system, which placed one women among three candidates list. At the process of candidate selection in 2009 election was done by Tim Mantap, Lembaga Pemenangan Pemilu, members of DPP PKB and representation from PBNU. They select the candidate and give the consecutive number and electoral area. Because of the limited time, PKB didn‟t do interview for candidate, so scoring given from administrative verification, candidate‟s track records, organization experiences and recommendation from PBNU and also political lobbying.Implication of the theory showed that PKB has done the democratization in party internal with placed 38% women in party structure and accommodated 34% women in candidate list (DCT) at the 2009 election. And among the potencial women get beautifull number. With implemented quota system, PKB has tried to create justice and political equality which is the democratic values."

"Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] adalah partai bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. Pada Pemilu 1999 lalu PKB menjadi partai terbesar ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Dukungan besar dari warga Nahdlatul Ulama [NU] merupakan salah satu kunci sukses disamping kharisma yang dimiliki oleh oleh tokoh-tokoh pendirinya, khususnya Gus Dur. PKB bertekad untuk menjadi partai pemenang Pemilu 2004 dengan target perolehan suara di atas 20%. Menghadapi Pemilu 2004 tantangan yang dihadapi PKB lebih berat mengingat pemilih inti PKB, yaitu warga NU, bisa saja berkurang ditambah lagi adanya konflik internal yang terjadi pasca kejatuhan Gus Dur. PKB identik dengan partainya warga NU, sementara tidak semua warga NU memilih dan menjadi pengurus PKB. Salah satu cara untuk mencapai target minimal perolehan suara adalah dengan merangkul massa diluar kalangan NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini memaparkan strategi komunikasi PKB dalam memenangi Pemilu 2004. Kerangka teori dan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip humas [research, objectives, strategies, implementation, evaluation] diterapkan oleh humas PKB. Positioning sebagai partai advokasi dan citra sebagai partai terbuka dan modern dikembangkan oleh PKB. Strategi komunikasi sudah terencana dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. PKB mengkategorikan para calon pemilih mereka kedalam 25 kelompok sasaran. Untuk menjangkau warga muslim, khususnya NU, PKB mengandalkan peran para kiai. Dalam menjangkau masyarakat PKB mengandalkan opinion leaders [kiai, tokoh adat, pemuka agama]. Slogan dan tema kampanye PKB banyak dan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok. Tema dan slogan kampanye tersebut sebenamya bisa difokuskan hanya pada issue-issue yang sedang berkembang dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Media relations, press agentry, dan issues management perlu mendapat perhatian lebih dari humas PKB. Penelitian yang berkaitan dengan humas PKB selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuarrtitatif untuk melengkapi penelitian yang kualitatif ini."

"Dalam kehidupan bernegara, manusia tidak dapat terlepas dari paran mereka sebagai bagian dari suatu komunitas politik. Indonesia sebagai negara yang menganut pabam demokrasi tentu memiliki lebih dari satu partai politik. Partai politik yang beragam sekaligus sebagai perwujudan Pemilu yang demokratis. Tiap partai poJitik tentunya memiliki kepentingan dan tujuan yang beragam sesuai dengan landasan partai mereka. Dalam proses pencapaian tujuan. suatu partai melewati Pemilu terJebih dahulu dan harus meyakinkan para konstituen secara umum bahwa partai mereka dapat mewakili aspirasi mereka. Penelitian ini bettujuan untuk memahami faktor-faktor apa hal yang dapat mempengaruhi voting inremion dari konstituene. Dengan memahami faktor-faktor tersebut. suatu partai dapat memiliki keungguian bersaing yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya.

---

As a citizen, one cannot detach from their role as a pan of political community. Indonesia, as a democratic country obviously has more than one political party. These parties also represent democratic implementation, whereas party role is to become a representative of constituent aspiration. Every political party surely has their own agenda and goals. In order to reach those goals, a political party needs to gain support from all constituents especially on election day, This research is held to provide an understanding towards factors that influence constitute voting intention By understanding those factors, a party can obtain a competitive advantage that can aid them to reach their goals."

"Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization).

---

This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis recall Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan oleh perwakilan politik yang dianut oleh keduanya. Penelitian ini berargumen, bahwa hak recall menimbulkan hak subjektivitas oleh partai politik serta membatasi hak-hak anggota partai sebagai anggota DPR. Recall yang dilakukan terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan atas dasar subjektivitas dari PKB sebagai partai politik. Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori perwakilan politik yang berasal dari Gilbert Abcarian pada tahun 1970 dan Jane Mensbridge pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan oleh PKB setelah keduanya menyatakan dukungan untuk mengusut kasus Bank Century dan mafia pajak. Penelitian ini menemukan bahwa Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall adalah karena keduanya tidak mengikuti keputusan PKB disertakan dengan keduanya yang menerapkan perwakilan politik trustee dengan tipe perwakilan gyroscopic representation. Oleh karena itu, recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan berdasarkan kepentingan partai politik.

---

ABSTRAKThis thesis is analyzing the cause of Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled by Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is the political representatives. This thesis is arguing that the right of recall by politic party causing subjectivity by politic party and also limiting the rights of its member as the member of House of Representatives. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on subjectivity from PKB. To answer that question, the writer using political representative theory from Gilbert Abcarian in 1970 and Jane Mansbridge in 2003. This thesis is using qualitative method with in-depth interview and the observation, and also the secondary data. This thesis found that Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled because both of them didn't followed PKB's instructions. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled after both of them giving the support to investigate the case of Bank Century and mafia pajak. Hence, Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on the value of political part"

"Tesis ini membahas kaderisasi politik yang dilakukan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2009-2014 dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama NU sebagai basis massanya dalam rangka menyiapkan calon-calon pemimpin tingkat nasional. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif, dengan informan sebanyak sepuluh orang yang berasal dari PKB dan NU, serta pakar politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kaderisasi politik PKB yang mengalami stagnasi, sementara dalam hubungan kaderisasi politik PKB dengan NU memberi keuntungan bagi PKB. Sedangkan dalam penyiapan pemimpin nasional, PKB memiliki blueprint dengan tiga belas agenda politik tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa yang salah satu isinya adalah tentang kepemimpinan nasional. Hasil penelitian menyarankan bahwa PKB ke depan harus melakukan kaderisasi lebih serius, dan untuk menjadi partai terbuka, PKB harus keluar dari zona aman dengan mengembangkan basis massanya yang selama ini masih berkutat dengan warga NU. PKB juga harus menyiapkan calon-calon Pemimpin Nasional masa depan dengan perencanaan yang sistematis dan terstruktur.

---

This thesis discusses about the political cadres who carried out the Central Board of Partai Kebangkitan Bangsa Period 2009 2014 with religious organizations Nahdlatul Ulama NU as its mass base in order to prepare candidates for national level leaders. It is a qualitative research with descriptive phenomenological approach, the informant as many as ten people from PKB and NU, and political experts. The conclusion from this research is that PKB political cadres stagnated, while in a political cadres relationship PKB with NU provides benefits to PKB. Whereas in the preparation of a national leader, PKB has thirteen blueprint with the political plan of the independence and sovereignty of the nation is one of the contents is about national leadership. Results of the study suggest that in the future PKB must do more serious about the political cadres, and to be open party, PKB had to get out of the comfort zone to develop a mass base, which is still struggling with the NU community. PKB also have to prepare candidates for future national leaders with a systematic and structured planning."

"Skripsi ini membahas tentang penurunan perolehan suara PKB pada pemilihan umum 2009. PKB merupakan partai yang memiliki ikatan moral dan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah memiliki peranan penting dalam tubuh partai sampai kemudian tersingkir dari kepengurusan PKB secara struktural pada tahun 2008 akibat konflik internal partai. Pada pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan yang begitu besar dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya pada tahun 1999 dan 2004 yang berhasil menjadi partai islam terbesar di Indonesia dari segi perolehan suara. Hal ini tentu tidak lepas dari konflik internal partai yang terus menerus terjadi serta kinerja PKB sebagai partai politik itu sendiri.

---

This thesis discusses the decreasing of PKB’s electoral vote in the 2009 elections. PKB is a party that has a moral and historical ties with the Nahdlatul Ulama (NU) which is the largest Islamic mass organizations in Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was one of the founders of PKB and has an important role within the party until then knocked out of the stewardship from PKB structurally in 2008 due to internal party conflict. In the 2009 general election PKB’s electoral vote decreased so large compared to the two previous elections in 1999 and 2004 who managed to become Indonesia's largest Islamic party in terms of votes. It is certainly ties with the party's internal conflicts that continue to occur and the lack performanceof PKB itself as a political party."

"Fokus penelitian ini adalah analisa kepemimpinan dan peran para kiai dalam penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap fenomena Kiai dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima belas orang anggota para Kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai.

---

The focus of this study is to analyze the role of kiai leadership and conflict resolution in the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). This research is motivated by their interest Kiai author of the phenomenon in the world of politics . This study used qualitative methods to take the informant of the fifteen members of the Kiai of the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Results of this study concluded that a change in the position and role in the conflict kiai of PKB Originally existence kiai and scholars in the party structure and outside the party placed as a reference source for strategic decision making parties and be a mediator in the settlement of internal and external problems in the party as well as adhesive party unity"